Selain bertujuan mendayagunakan lahan kawasan hutan Perhutani untuk pengembangan fasilitas SPBU berbasis prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kerjasama ini juga wujud dukungan Perhutani dan PT Pertamina Retail kepada program pemerintah Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol.

Pada sektor pembangunan jalan tol, pemerintah telah membangun sepanjang 568 KM jalur tol baru, sejak 2015 hingga 2017. Sepanjang 176 KM jalur tol baru dibangun pemerintah selama tahun 2016. Sementara sisanya, sepanjang 362 KM berhasil dibangun sepanjang tahun 2017.

Meski belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 1000 KM jalur tol baru hingga tahun 2019, pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai.

Denaldy M Mauna menyatakan bahwa penandatanganan Kerjasama merupakan wujud sinergi BUMN yang menjadi peluang investasi baru bagi kedua pihak.

“Kerjasama pembangunan rest area merupakan bisnis baru bagi Perhutani. Untuk itu, kami menggandeng Pertamina Retail yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Prospek bisnis rest area Perhutani sangat baik karena menghubungkan dua kota besar yaitu Surabaya dan Solo, dimana beberapa tahun ke depan trafik lalu lintas pada jalur ini akan meningkat pesat. Selain itu posisi titik Rest Area Saradan berada pada pertengahan jarak antara Surabaya dan Solo, sehingga pada titik tersebut kondisi pengendara kendaraan arah Solo maupun ke arah Surabaya memerlukan tempat untuk beristirahat. Nantinya  pangsa pasar pengunjung rest area pada titik tersebut akan lebih besar dari pada titik rest area yang lain pada jalur tersebut. Harapannya, bisnis ini bisa menjadi peluang untuk investor-investor”, demikian Denaldy.

Sedangkan Sofyan Yusuf mengaku memilih Perhutani sebagai partner kerjasama karena lokasi hutan Perhutani calon rest area sangat strategis.

” Perhutani memiliki lokasi-lokasi hutan yang strategis untuk bisnis SPBU. Jumlah SPBU di Indonesia tergolong sedikit hanya sekitar 5.600 SPBU. Jika dibandingkan dengan China sudah mencapai 100.000 atau Filipina yang negara kecil saja sudah mencapai 9.000. Semoga MoU ini bisa terealisasi, kita bisa mengubah image SPBU menjadi tempat nyaman dan menyenangkan dengan adanya rest area”, demikian Sofyan Yusuf.

Pembangunan rest area merupakan tindak lanjut rencana pembangunan jalan tol dan sarana penunjangnya untuk ruas jalan tol Solo-Ngawi-Kertosono yang melewati kawasan hutan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dan KPH Saradan. Pada ruas tol tersebut, Perhutani mendapatkan hak pengelolaan rest area pada dua tempat yaitu Rest Area Mantingan dan Rest Area Saradan.

Rest Area Mantingan merupakan rest area tipe B pada ruas tol Solo-Ngawi yang terdapat dua titik area yang saling berhadapan masing-masing seluas 3 Ha. Sedangkan Rest Area Saradan merupakan Rest Area Tipe A pada ruas tol Ngawi-Kertosono yang terdapat dua titik rest area yang saling berhadapan masing-masing seluas 6 Ha.(Kom-PHT/PR/2017-XI-62)

Masa bakti pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) akan segera berakhir. Hanya dalam hitungan bulan Indonesia akan dipimpin oleh Presiden baru.

Meski begitu tampaknya ada berapa program dari pemerintahan SBY yang masih akan dilanjutkan oleh penerusnya, di antaranya adalah program Master Plan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang dikenal dengan MP3EI. Pasalnya program yang mulai diluncurkan 27 Mei 2011 itu dirancang untuk dikerjakan hingga 2025.

Siapapun presidennya masalah ketersediaan infrastruktur masih akan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Sehingga proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah, BUMN dan sektor swasta masih akan tetap digalakkan, demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam megaproyek infrastruktur tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan total nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp 4012 triliun.

Dalam periode 2011-2014 program MP3EI menurut Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Itu terlihat dari perkembangan investasi proyek-proyek MP3EI baik di sektor riil maupun infrastruktur yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Realisasi proyek-proyek MP3I yang telah melakukan ground breaking hingga akhir 2013 senilai Rp 828,71 triliun dari 365 proyek yang tersebar di enam Koridor
Ekonomi, yakni Sumatera (Rp 133,16 triliun), Jawa ( Rp 296,34 triliun), Kalimantan (Rp 176,78 triliun), Sulawesi (62,72 triliun), Bali-Nusa Tenggara ( Rp 53,85 triliun), dan Papua-Maluku ( Rp 105,86 triliun).

Tahun ini menurut catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ada 166 proyek MP3EI yang siap diresmikan. Total investasi yang telah digelontorkan untuk membangun selusin proyek infrastruktur itu mencapai Rp 628,91 triliun. Pemerintah juga berharap tahun ini ada 119 proyek MP3I bisa mulai digarap (ground breaking). Nilai investasi untuk proyek-proyek tersebut mencapai Rp 232,82 triliun. Dari 12 proyek yang siap diresmikan tahun ini kebanyakan memang proyek yang melibatkan BUMN. Sementara untuk 119 proyek yang akan digarap, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, BUMN adalah pihak yang paling siap untuk mendanainya.

Peran BUMN dalam proyek MP3EI ini memang cukup strategis. Firmanzah, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, mengatakan dari total investasi proyek MP3EI vang mencapai Rp 4000 triliun itu diharapkan sekitar 30% akan dibiayai oleh BUMN. “Peran BUMN tak hanya berhenti sampai di situ. Bekerjasama dengan sektor swasta akan mengambil kontribusi 30% lagi dari investasi MP3I. Sedangkan sisanya yakni 35% merupakan porsi pemerintah dan 5%-nya lagi akan didukung oleh swasta”.

Dalam realisasinya kontribusi BUMN dalam MP3EI memang cukup signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Armida Alisjahbana, hingga akhir 2013 dari total investasi yang telah dikucurkan, 25,7% berasal dari BUMN (Rp 212,88 triliun). Sementara investasi swasta mencapai 39%, pemerintah 15,9% dan kerjasama pemerintah, BUMN, dan swasta 19,4%. “Kontribusi BUMN dalam mensukseskan proyek-proyek MP3EI cukup besar,” kata Armida.

Proyek MP3EI yang telah, sedang, dan akan dibangun oleh BUMN di antaranya adalah Jalan Tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Tanjung Benoa yang merupakan jalan tol di atas laut pertama di Indonesia. Jalan bebas hambatan ini dibangun oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari Jasa Marga, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Angkasa Pura.

Lalu PT Pelindo II atau IPC, melalui Perpres 36 Tahun 2012 untuk membangun dan mengelola Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu PT Angkasa Pura I dan II, masing-masing dipercaya untuk melakukan pengembangan bandara di wilayah operasionalnya . PT Kereta Api Indonesia melalui Perpres 83 Tahun 2011 ditugaskan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Manggarai-Bandara Soekarno Hatta dan jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Saat ini juga tengah disiapkan penugasan (Peraturan Presiden) kepada PT Hutama Karya untuk pembangunanjalan Tol Trans Sumatera. Lalu PT Adhi Karya disiapkan untuk menggarap pembangunan Monorel di Jabodetabek.

Selain itu, BUMN juga ikut berperan dalam percepatan pembangunan sektor riil terutama di Kawasan Indonesia Timur.

Proyek-proyek strategis BUMN yang berperan dalam upaya percepatan pembangunan di Kalimantan Timur seperti pabrik Pupuk Kaltim V dan yang ada di Papua seperti; Sorong West Pasific Hub Port, PLTA Yetni dan Beliem, dan proyek sagu milik Perum Perhutani.

Sumber   :  BUMN Track, Hal 24 -28
Tanggal   :  12 Juni 2014