Dana bagi hasil itu diserahkan kepada LMDH Gedawang Makmur, Kelurahan Gedawang Kecamatan, Banyumanik, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lestari Makmur Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Dana tersebut dari hasil kayu penanaman sengon kerja sama antara Perum Perhutani KPH Semarang dengan dua LMDH itu. LMDH Gedawang Makmur mendapatkan sharing sebesar Rp 187.727.832 dan untuk LMDH Lestari Makmur sebesar Rp 164. 053.944. Penyerahan bagi hasil diberikan oleh Administratur/KKPH Semarang Yudha Suswardhanto kepada Ketua LMDH Gedawang Makmur Suyoto dan Ketua LMDH Lestari Makmur Banuaji di Kantor BKPH Penggaron yang disaksikan oleh Wakil Adm/KSKPH Semarang Barat, Kasi Pengelolaan SDHL, Asper/KBKPH Penggaron, Lurah Gedawang dan Pudakpayung, baru-baru ini. (H3-22)

Sumber: suaramerdeka.com

Tanggal: 8 Februari 2017

Penyerahan dana disaksikan para pemangku hutan di Kabupaten Pangandaran, Senin (16/01/2017). Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan supaya produktif. Baik itu digunakan untuk peningkatan produktivitas usaha peternakan, perikanan, maupun pertanian.

Administratur Perhutani KPH Ciamis, Bambang Juriyanto, mengatakan, pihaknya selalu memberikan dana sharing kayu produksi tebangan kepada mitra Perhutani di seluruh wilayah di Indonesia.

Dana tersebut dihitung dari luas 6000 kubik ditahun 2014, untuk tahun berikutnya akan dibagi lagi, namun besarannya tergantung keuangan dari pusat dan akan diawasi perputarannya. Dana itu merupakan anggaran yang harus terserap dan dipergunakan oleh masyarakat.

“Luasan hutan produksi Perhutani di tiga daerah totalnya sekitar 29.200 hektare, dengan rincian 16.200 hektare wilayah Pangandaran, 12.000 hektare wilayah Ciamis, dan 1.000 hektare wilayah Banjar. Meski dana tersebut tidak mengikat, tapi itu harus diawasi pengelolaanya,” terang Bambang.

Dia juga menjelaskan, ada beberapa kendala atas berkurangnya lahan garapan Perhutani, seperti adanya pergeseran budaya, dimana mencari penggarap sangat susah. Untuk sekarang saja segmennya generasi tua semuanya.

“Ini tugas Perhutani, bagaimana lebih menarik lagi pengelolaan hutan supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan nilai tambah, dengan mempertahankan kelembagaan di masyarakat sekitar hutan tersebut,” tukas Bambang.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengajak kepada semua masyarakatnya untuk menjaga hutan, karena hutan merupakan kehidupan bagi Kabupaten Pangandaran.

“Mari bersama kita menjaga hutan kita agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar. Peran aktif masyarakat sangatlah dibutuhkan,” tandas Jeje. (Madlani/R3/HR-Online)

Sumber: harapanrakyat.com

Tanggal: 19 Januari 2017

“Nilai tersebut merupakan bagi hasil dari sekitar 6.000 kubik kayu tebangan selama 2014. Semoga bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemandirian LMDH, dan semoga berkah,” kata administratur Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Ciamis, Bambang Juriyanto seperti dikutip bumn.go.id hari ini.

Pembagian dana bagi hasil produksi kayu tebangan dari Perum Perhutani ini memang tidak memiliki keterikatan. Namun, hal itu diberikan agar produktivitas LMDH terus meningkat terkait kehutanan.

Perum Perhutani KPH Ciamis, bertanggung jawab terhadap lebih dari 29.000 hektare kawasan hutan di tiga wilayah administratif yakni Pangandaran, Gamis, dan Kota Banjar.

Dengan luas wilayah hutan Pangandaran yang paling luas, kata Bambang, keberadaan LMDH sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai program Perhutani, termasuk menjaga fungsi hutan.

Ketua Paguyuban LMDH Ciamis, Ade Mulyadi, menyebut, seperti tahun-tahun sebelumnya, minimal 40% dari uang yang diterima lembaga masyarakat desa hutan selalu digunakan untuk usaha produktif. Contohnya adalah pembelian inventaris seperti mesin pengaduk semen atau pemotong rumput, yang bisa disewakan untuk menambah kas lembaga tersebut

“Ada juga yang dibelikan pupuk untuk memenuhi kebutuhan sawah di pinggiran hutan. Sawah di pinggiran hutan kan sulit dapat pupuk subsidi,” ujar Ade.

Sumber: rimanews.com

Tanggal: 18 Januari 2017

“Uang sebanyak Rp424.736.165 hasil shering kayu produksi tebangan tahun 2014 Perhutani untuk Kabupaten Ciamis ini selalu kami berikan pada mitra kami di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Administratur Perhutani KPH Ciamis Bambang Juriyanto, Selasa (17/1/2017).

Dana sharing tersebut kata Bambang dihitung dari 6 ribu kubik, dan akan diawasi perputarannya. Karena, lanjut dia dana tersebut merupakan anggaran yang harus terserap dan dipergunakan oleh masyarakat.

“Luasan hutan produksi perhutani di tiga daerah totalnya 2900 hektar dengan rincian 16.200 hektar wilayah Pangandaran, 1.200 hektar di Ciamis, 1000 hektar Banjar. Meski dana tersebut tidak mengikat, namnun pengelolaannya harus diawasi,” tutur dia.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengajak semua masyarakat untuk menjaga hutan. Terlebih hutam merupakan kehidupan bagi Pangandaran.

“Mari bersama menjaga hutan kita agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar. Peran aktif masyarakat sangatlah dibutuhkan,” pungkasnya.

Sumber: fokusjabar.com

Tanggal: 17 Januari 2017

Total dana yang dibagikan sebesar Rp 424,7 juta untuk 34 lembaga masyarakat desa hutan di Kabupaten Pangandaran. Penyerahan secara simbolis dilakukan Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Ciamis, Bambang Juriyanto kepada Bupati Pangandaraan Jeje Wiradinata. Bupati pun lantas menyerahkannya kepada Ketua Paguyuban LMDH wilayah Ciamis yang juga membawahkan wilayah Banjar dan Pangandaran, Ade Mulyadi.

Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan, meski tidak ada ikatan atau perjanjian khusus terkait penggunaan dana bagi hasil tersebut, Perum Perhutani akan menurunkan tim pemantau guna memastikan penggunaannya efektif.

“Nilai tersebut merupakan bagi hasil dari sekitar 6.000 kubik kayu tebangan selama 2014. Semoga bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemandirian LMDH, dan semoga berkah,” ujar Bambang, Senin (16/1/2017).

Usaha Produktif

Perum Perhutani KPH Ciamis, bertanggung jawab terhadap lebih dari 29.000 hektare kawasan hutan di tiga wilayah administratif yakni Pangandaran, Gamis, dan Kota Banjar.

Dengan luas wilayah hutan Pangandaran yang paling luas, kata Bambang, keberadaan LMDH sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai program Perhutani, termasuk menjaga fungsi hutan.

Ketua Paguyuban LMDH Ciamis, Ade Mulyadi, menyebut, seperti tahun-tahun sebelumnya, minimal 40% dari uang yang diterima lembaga masyarakat desa hutan selalu digunakan untuk usaha produktif. Contohnya adalah pembelian inventaris seperti mesin pengaduk semen atau pemotong rumput, yang bisa disewakan untuk menambah kas lembaga tersebut

“Ada juga yang dibelikan pupuk untuk memenuhi kebutuhan sawah di pinggiran hutan. Sawah di pinggiran hutan kan sulit dapat pupuk subsidi,” ujar Ade. (Gugum Rachmat Gumilar)

Sumber: Pikiran Rakyat, hal. 8

Tanggal: 17 Januari 2017

Total dana yang dibagikan sebesar Rp 424,7 juta untuk 34 LMDH di Kabupaten Pangandaran. Penyerahan secara simbolis dilakukan Administrator Perum Perhutani KPH Ciamis, Bambang Juriyanto kepada Bupati Pangandaraan Jeje Wiradinata. Bupati lantas menyerahkannya kepada Ketua Paguyuban LMDH wilayah Ciamis yang juga membawahi wilayah Banjar dan Pangandaran, Ade Mulyadi.

Administrator Perum Perhutani KPH Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan, meski tidak ada ikatan atau perjanjian khusus terkait penggunaan dana bagi hasil tersebut, Perum Perhutani akan menurunkan tim pemantau guna memastikan penggunaannya efektif.

“Nilai tersebut merupakan bagi hasil dari sekitar 6.000 kubik kayu tebangan selama 2014. Semoga bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemandirian LMDH, dan semoga barokah,” ujar Bambang.

Perum Perhutani KPH Ciamis, bertanggungjawab terhadap 29 ribu hektar lebih kawasan hutan di tiga wilayah administratif. Terdiri dari 16.200 hektar hutan di Kabupaten Pangandaran, 12.000 hektar di Kabupaten Ciamis, dan 1.000 hektar hutan di Kota Banjar. Dengan luas wilayah hutan Pangandaran yang paling luas, kata Bambang, keberadaan LMDH sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai program Perhutani, termasuk menjaga fungsi hutan.

Pembagian dana ini, tuturnya, tidak hanya dilakukan di KPH Ciamis. Melainkan dilakukan pula di 14 KPH di seluruh wilayah kerja Jawa Barat dan Banten. Mengingat selain ekologi, Perhutani pun bertanggungjawab terhadap berjalannya fungsi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan.

Ketua Paguyuban LMDH Ciamis, Ade Mulyadi menyebut, seperti tahun-tahun sebelumnya, minimal 40% dari uang yang diterima LMDH selalu digunakan untuk usaha produktif. Contohnya adalah pembelian inventaris seperti mesin pengaduk semen atau pemotong rumput, yang bisa disewakan untuk menambah kas LMDH.

“Ada juga yang dibelikan pupuk untuk memenuhi kebutuhan sawah di pinggiran hutan. Sawah di pinggiran hutan kan sulit dapat pupuk subsidi,” ujar Ade.

Secara keseluruhan, di Kabupaten Pangandaran terdapat 2.800 keluarga yang sudah resmi masuk keanggotaan LMDH di masing-masing desa mereka. Sementara jika dihitung perorangan, jumlah total anggota LMDH di Kabupaten Pangandaran mencapai 11.200 warga pinggiran hutan. Itu pun merupakan data lima tahun lalu, yang artinya dipastikan bertambah.

Dengan jumlah sebesar itu, peran LMDH sangat vital untuk membantu Perhutani dalam pemberdayaan hutan. Sementara secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, terdapat 109 LMDH yang semuanya sudah mengantongi akta notaris.

Sementara Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata berharap, hutan seluas 16.200 hektar di Pangandaran yang di bawah pengelolaan Perhutani, tidak berubah luasannya. Dengan total luas Kabupaten Pangandaran sekitar 110 ribu hektar, berarti hutan yang dikelola Perhutani sudah menyumbang sekitar 13% lahan hijau di Pangandaran.

“Kita ini kan ingin jadi kabupaten maju, tapi sekaligus kabupaten sehat. Jadi harus ada sisi pertimbangan, mana lahan yang bisa dieksploitasi untuk pembangunan, dan mana lahan yang harus dipertahankan untuk keseimbangan lingkungan,” kata Jeje.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Tanggal: 17 Januari 2017