Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy Mulino Mauna mengatakan perusahaannya tidak lagi ingin dikenal sebagai kontraktor saja, namun harus bisa berinvestasi dan menggali potensi yang bisa digarap.

“Inhutani didorong tidak hanya kontraktor. Kita harus perbaiki diri,” ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Diakuinya bisnis Perhutani sejak lama hanya terpaku pada hasil hutan berupa kayu dan ekowisata. Namun kini pihaknya ingin mengembangkan usaha dengan pola agriforesri seperti kopi, minyak kayu putih, hingga biomassa.

Untuk Agroforestri komoditas kopi di lahan Perum Perhutani dilakukan dengan pola kemitraan kehutanan melalui kerja sama bagi hasil dengan petani yang tergabung dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Nilai bagi hasil untuk Perhutani antara 15-25%.

Potensi tanaman kopi di Perum Perhutani seluas 39.534 hektare (ha) terdiri dari robusta sebesar 17.401 ha dan arabica 22.133 ha.

Sementara profit yang diterima Perhutani semisal dari 100 kg buah kopi Arabica saja mencapai Rp.600.000. Selama berjalan hampir 2 tahun, pendapatan dari agroforestri kopi per September 2029 mencapai Rp10,9 miliar.

Melihat potensi ini, pada 2020-2024 Perum Perhutani akan melakukan sejumlah upaya.

Diantaranya validasi database kopi melalui inventarisasi oleh perencanaan hutan wilayah, perubahan penerimaan sharing kopi menjadi dalam bentuk Natura (Cherry), melakukan pengolahan kopi dari Cherry menjadi Greenberg melalui jasa makloon/pengolahan mandiri.

Kemudian sinergi bisnis khususnya dengan BUMN untuk perluasan pasar, pelatihan SDM Perhutani dalam bidang budidaya dan pengolahan kopi Setya studi banding ke PTPN VIII/XII, dan pembinaan teknis kepada petani meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen.

Upaya-upaya ini dilakukan agar produksi kopi mencapai 1.000kg/ha pada 2024. Adapun pada 2019 produktivitasnya sebesar 500-700 kg/ha. Sementara itu, produksi kopi dalam bentuk berasan (green bean) pada 2024 diharapkan mencapai 6,8 juta kg dengab pendapatan Rp274,6 juta dari luasan 46.441 ha.

Perhutani pun berharap adanya dukungan dari pemerintah berupa penurunan tarif PNBP sebesar 50%, harga yang kompetitif, modal dari perbankan, dan CSR/hibah.

Untuk pengembangan bisnis minyak kayu putih, Perhutani bekerjasama dengan BBPBPTH dalam penggunaan bibit unggul hasil penelitian dengan produktivitas 4 kg/pohon setiap tahun atau 9,6 ton/ha dengan rendemen 2,1%.

Kemudian penggunaan klon unggul perhutani (Klon 71) dimana umur 2 tahun sudah siap pangkas dengan produktivitas 3,2 kg/pohon setiap tahun atau 6,14 ton/ha dengan rendemen 1-1,4%. Lalu, melakukan revitalisasi PMKP dengan membuat percontohan PMKP Sukun.

Pada 2024, Perhutani menargetkan luas lahan kayu putih mencapai 40.886 ha dengan daun kayu putih seberat 290.015 ton yang menghasilkan minyak kayu putih 3.886 ton, sehingga nilai produksi didapat Rp1,025 miliar.

“Kayu putih dan kopi bukan bisnis Perhutani saat itu. Tapi melihat potensinya, kita masih tergantung impor 2.000 ton buat kayu putih, dan hitung-hitungan, kami memutuskan yang non koor. Ada ekstensifikasi maupun intensifikasi kami lakukan baik kayu putih dan kopi,” jelas Denaldy.

Di samping dua komoditas itu, Perhutani tengah mengembangkan biomassa dalam skala besar untuk pembangkit energi listrik. Pihaknya ingin ikut berperan dalam mendukung ekologi yakni dengan menekan laju perubahan iklim dari hasil bahan bakar fosil.

Dia menerangkan emisi yang dikeluarkan secara global pada 2018 mencapai 33,1 gigaton. Sebagian besar disebabkan penggunaan bahan bakar fosil. Sementara itu Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% pada 2030 atau 2,8 gigaton.

Perhutani telah melakukan pilot projects biomassa pada 2013 dengan menanam 2.000 ha tanaman Gamal di KPH Semarang. Dilakukan juga penanaman Kaliandra Merah seluas 3.800 ha seperti di KPH Sukabumi dan Kediri.

Tanaman biomassa diketahui mudah dan cepat rumbuh. Tanaman ini dapat menghasilkan wood pelet premium dan dapat dipanen pada umur 2 tahun. “Kami targetkan, penanaman 20.000 setahun, buat lima tahun, hasilnya kami estimasikan 2 juta wood pelet,” sebut Denaldy.

Pada 2026, ditargetkan ada 5 klaster biomassa. Antara lain di Jawa Barat-Banten (Janten) 1, Janten 2, Jateng-PLN, Jateng 1, dan Jatim 1.

Sebagai contoh di Jateng 1, luas klaster yang ditargetkan mencapai 25.790 ha dan menghasilkan kayu energi sebesar 653.846 ton/tahun dengan limbah 20.000 ton/tahun, serta menghasilkan potensi listrik 96 Megawatt.

Anak perusahaan Perum Perhutani, PT. Inhutani II juga akan mengembangkan biomassa dengan luas klaster 16.000 ha dan limbah 20.000 ton/tahun. Proyek ini akan dimulai pada 2020.

Potensi penyelesaian penanaman akan berlangsung selama 4 tahun dengan produksi green biomassa sebesae 192.000 ton/ha.

“Pasarnya ke Jepang, Korea. Harapan kami dengan pertemuan DPR, Indonesia jadi alternatif energi baru terbarukan yang dioptimalkan,” tukas Deandy.

Sumber : bisnis.com

Tanggal : 2 Desember 2019

Apel Siaga tersebut diikuti kurang lebih 600 peserta yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut), Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik PNS (PPNS) yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

Dalam kegiatan tersebut  Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Kehutannan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani bertindak sebagai pemimpin apel mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

Perhutani mengirimkan pasukan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) dari personil Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Turut Hadir dalam kegiatan Direktur Operasi Perhutani Sumardi.

Direktur Operasi Perhutani Sumardi menyampaikan bahwa dengan keikutsertaan Perhutani dalam ‘Apel Siaga Gakkum 2019†merupakan bentuk dukungan dalam penegakan hukum di bidang Kehutanan, khusunya di wilayah kelola Perum Perhutani.

“Selama ini Perhutani selalu berupaya menegakkan hukum dalam menjaga keamanan hutan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Polri, TNI, Lembaga serta masyarakat di sekitar hutan guna menciptakan keamanan hutan dan lingkungan hidup yang kondusif,” ujar Sumardi.

Rasio Ridho Sani dalam sambutannya yang menyampaikan amanat tertulis Menteri LHK Siti Nurbaya dimana salah satu kebijakan dalam penegakan hukum di lingkup Kementrian LHK yaitu dengan mendorong kesadaran dan budaya kepatuhan publik serta korporasi melalui langkah-langkah sosialisasi dan pembinaan, juga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas.

Ia menyampaikan jika penegakan hukum yang tegas itu dapat dilakukan melalui penerapan 3 (tiga) instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.“Diharapkan apel siaga ini sebagai momentum dalam meningkatkan  kesiap siagaan Polisi Kehutanan, PPLH dan PPNS dalam menanggulangi dan menghentikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” jelas Rasio.

Setelah kegiatan Apel dilanjutkan simulasi operasi penyergapan pelaku ilegal loging dilanjutkan demo penjinakan satwa-satwa liar yang ditangkap oleh kelompok pencuri satwa liar yang diperagakan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). (Kom-PHT/Kanpus/Agp)

 
Editor : Ywn
Copyright©2019

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-ikut-serta-dalam-rangkaian-acara-gakkum-festival-tahun-2019/feed/ 0 https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-terapkan-sni-manajemen-antipenyuapan/ https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-terapkan-sni-manajemen-antipenyuapan/#respond Fri, 19 Jul 2019 01:26:34 +0000 http://www.perhutani.co.id/?p=92827 INVESTOR.ID (18/07/2019) | Perum Perhutani mengadakan kick off SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bersama dengan PT Integra Solusi Optima selaku konsultan. Kegiatan itu dihadiri oleh segenap direksi Perhutani dan segenap kepala divisi lingkup kantor pusat dengan bertempat di Ruang Rapat Kawah Putih, Kantor Pusat Perum Perhutani, di Jakarta, Selasa (16/7).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) yang telah ditetapkan pada awal 2019.

Direktur Utama Perhutani Denaldy M Mauna dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya. “Untuk itu, kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy dalam keterangannya, kemarin.

Denaldy juga meminta kepada segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi regional berserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh konsultan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, komitmen 4T terdiri atas sikap, pertama, tolak penyuapan (disuap dan/atau menyuap), penyogokan, pemerasan dan/atau gratifikasi (penerimaan hadiah/cinderamata, jamuan makan dan/atau hiburan dan/atau fasiltas entertainment, dan/atau wisata/voucer dana atau potongan harga dan atau parsel pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.

Kedua, tolak penggelembungan anggaran, penyimpangan pertanggungjawaban dan laporan fiktif. Ketiga, tolak pemotongan uang kerja dan cash back. Keempat, tolak benturan kepentingan dan/atau intervensi dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tidak sah secara hukum.
“Perhutani akan meninidak tegas siapapun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturn yang berlaku,” tutup Denaldy.

Sumber : investor.id

Tanggal : 18 Juli 2019

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance/GCG) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

Dirut Perhutani, Denaldy M Mauna, menjelaskan, penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

“Maka untuk itu kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja, dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy.

Ia juga meminta kepada segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi regional beserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh Konsultan. “Perhutani akan meninidak tegas siapa pun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran,” tutup Denaldy.

Sumber : Media Indonesia, hal 14

Tanggal : 18 Juli 2019

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

Direktur Utama Perhutani, Denaldy M Mauna dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

“Maka untuk itu kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy.

Ia juga meminta kepada segenap Kepala Divisi kantor pusat maupun Kepala Divisi Regional berserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh Konsultan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan Komitmen 4T terdiri dari sikap :

1. Tolak penyuapan (disuap dan/atau menyuap), penyogokan, pemerasan dan/atau gratifikasi (penerimaan hadiah / cinderamata, jamuan makan dan/atau hiburan dan/atau fasiltas entertainment, dan/atau wisata / voucher dana atau potongan harga dan atau parcel pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum);

2. Tolak penggelembungan anggaran, penyimpangan pertanggungjawaban dan laporan fiktif; 3. Tolak pemotongan uang kerja dan cash back; 4. Tolak benturan kepentingan dan/atau intervensi dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tidak sah secara hukum.

“Perhutani akan meninidak tegas siapapun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturn yang berlaku,” tutup Denaldy.

Sumber : kontan.co.id

Tanggal : 17 Juli 2019

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) yang telah ditetapkan pada awal 2019. Direktur Utama Perhutani Denaldy M Mauna menjelaskan, dalam penerapan tata kelola perusahaan tidak tertutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

”Maka untuk itu, kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja, dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy di Jakarta kemarin.

Dia juga meminta kepada segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi regional beserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh konsultan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan Komitmen 4T terdiri atas sikap tolak penyuapan (disuap atau menyuap), penyogokan, pemerasan, dan atau gratifikasi termasuk penerimaan hadiah, cenderamata, jamuan makan, hiburan fasilitas entertainment, wisata/voucher dana atau potongan harga dan atau parsel pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.

”Perhutani akan menindak tegas siapa pun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutup Denaldy.

Sumber : koran-sindo.com

Tanggal : 17 Juli 2019

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG) yang telah ditetapkan pada awal 2019.

Direktur Utama Perhutani, Denaldy M Mauna dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

“Maka untuk itu kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy.

Ia juga meminta kepada segenap Kepala Divisi kantor pusat maupun Kepala Divisi Regional berserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh Konsultan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan Komitmen 4T terdiri dari sikap : 1. Tolak penyuapan (disuap dan/atau menyuap), penyogokan, pemerasan dan/atau gratifikasi (penerimaan hadiah / cinderamata, jamuan makan dan/atau hiburan dan/atau fasiltas entertainment, dan/atau wisata / voucher dana atau potongan harga dan atau parcel pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum); Tolak penggelembungan anggaran, penyimpangan pertanggungjawaban dan laporan fiktif; 3. Tolak pemotongan uang kerja dan cash back; 4. Tolak benturan kepentingan dan/atau intervensi dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tidak sah secara hukum.

“Perhutani akan meninidak tegas siapapun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturn yang berlaku,” tutup Denaldy.

 
Sumber : bogordaily.net
Tanggal : 17 Juli 2019
 

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen 4T perusahaan dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) yang telah ditetapkan pada awal 2019.

Direktur Utama Perhutani, Denaldy M Mauna dalam sambutannya menjelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

“Kami akan terapkan SNI ISO 37001 dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja, dan benturan kepentingan sebagai pondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” jelas Denaldy dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019).

Ia juga meminta segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi regional beserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh konsultan.

Asal tahu saja, komitmen 4T terdiri dari, pertama, tolak penyuapan (disuap dan/atau menyuap), penyogokan, pemerasan, dan gratifikasi (penerimaan hadiah/cinderamata, jamuan makan dan/atau hiburan dan/atau fasiltas entertainment, dan/atau wisata/voucer dana atau potongan harga dan atau parsel pihak yang diduga terkait dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum).

Kedua, tolak penggelembungan anggaran, penyimpangan pertanggungjawaban dan laporan fiktif. Ketiga, tolak pemotongan uang kerja dan cashback. Keempat, tolak benturan kepentingan dan/atau intervensi dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan tidak sah secara hukum.

“Perhutani akan menindak tegas siapa pun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutup Denaldy.

 
Sumber : wartaekonomi.co.id
Tanggal : 17 Juli 2019

Direktur Utama Perhutani Denaldy M Mauna menjelaskan, dalam penerapan  tata kelola perusahaan tidak tertutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya.

“Maka untuk itu, kita akan terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan  menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja,  dan terjadinya benturan kepentingan sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,”  ujar Denaldy di Jakarta kemarin.

Dia juga meminta kepada segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi regional beserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang  dibutuhkan dalam proses gap analisis oleh konsultan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan Komitmen  4T terdiri atas sikap tolak penyuapan (disuap atau menyuap), penyogokan, pemerasan, dan atau  gratifikasi termasuk penerimaan hadiah, cenderamata, jamuan makan, hiburan fasilitas entertainment, wisata/voucher dana  atau potongan harga dan atauparsel pihak-pihak yang diduga memiliki  keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidaksahsecara hukum.

“Perhutani akan menindak tegas  siapa pun oknum yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutup Denaldy.

Sumber : Koran Sindo, hal 13

Tanggal : 17 Juli 2019

Kegiatan itu dihadiri oleh segenap  direksi Perhutani dan segenap kepala divisi lingkup kantor pusat dengan bertempat di Ruang Rapat  awah Putih, Kantor Pusat  Perum Perhutani, di Jakarta, Selasa (16/7). Kegiatan tersebut merupakan  tindak lanjut dari komitmen 4T dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good  Corporate Governance/GCG) yang telah ditetapkan pada awal 2019.

Direktur Utama Perhutani Denaldy  M Mauna dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola perusahan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan pada pelaksanaannya. “Untuk itu, kita akan  terapkan SNI ISO 37001, dengan harapan Perhutani ke depan menjadi perusahaan yang bersih dari penyuapan, penggelembungan anggaran, pemotongan uang kerja dan terjadinya benturan kepentingan  sebagai fondasi yang penting menuju perusahaan kelas dunia,” ujar Denaldy dalam keterangannya,  kemarin.

Denaldy juga meminta kepada segenap kepala divisi kantor pusat maupun kepala divisi  regional berserta jajarannya untuk membantu menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam proses gap  analisis oleh konsultan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, komitmen 4T terdiri atas sikap, pertama,  tolak penyuapan (disuap dan/atau menyuap), penyogokan, pemerasan dan/atau gratifikasi (penerimaan  hadiah/ cinderamata, jamuan makan dan/atau hiburan dan/atau fasiltas entertainment, dan/atau  wisata/voucer dana atau potongan harga dan atau parsel pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan  dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.

Kedua, tolak penggelembungan anggaran,  penyimpangan pertanggungjawaban dan laporan fiktif. Ketiga, tolak pemotongan uang kerja dan cash  back. Keempat, tolak benturan kepentingan dan/atau intervensi dari pihak-pihak yang diduga memiliki  keterkaitan dengan tidak sah secara hukum.

“Perhutani akan meninidak tegas siapapun oknum yang  terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturn yang berlaku,” tutup Denaldy.

Sumber : Investor Daily, hal 7

Tanggal : 17 Juli 2019