BANDUNG – PERHUTANI (5/6)

Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayati  menyambut baik dan berterima kasih atas kegiatan sharing kayu yang dilakukan oleh Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Ellan Barlian  menyampaikan bahwa dalam hal kegiatan pengelolaan hutan terdapat 3 aspek yang menjadi perhatian Perhutani yaitu, ekonomi, ekologi dan sosial.(Kom PHT/Divre-Janten/Ade)

Editor  : Bagus

@copyright 2015

Dalam sambutannya, Iing menyampaikan bahwa ada empat hal yang harus dikelola dengan benar menuju perusahaan yang unggul. Keempat hal tersebut adalah aset, pasar, sistem kerja dan Sumberdaya manusia (SDM). Analisis jabatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengelola SDM. “Analisis jabatan diperlukan untuk mengetahui jumlah karyawan yang ideal di Perum Perhutani,” katanya. (Kom-Pht/Divre-Janten/Ade)

Editor : Bagus Tri Aditiya
Copyright ©2015

Nilai tersebut berasal dari produksi kayu 29.976 meter kubik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang bagi hasil ini disampaikan pada Kamis (28/5/2015) dari Perum Perhutani regional Jawa Barat kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banten.

Hasil tersebut selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Masing-masing wilayah ini mendapatkan Rp192,7 juta untuk Lebak dengan jumlah penerima 22 LMDH dari produksi kayu 7.228 m3.

Sementara di Kabupaten Pandeglang nilainya Rp645,4 juta dengan jumlah penerima 23 LMDH dari produksi kayu sejumlah 22.748 m3. Selebihnya tinggal melihat komitmen masyarakat terhadap kelestarian dan sejauh mana bisa mengoptimalkan lahan hutan.

“Kami apresiasi Perhutani dan KPH Banten mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Banten Maesaroh Mawardi dalam siaran pers, Jumat (29/5/2015).

Menurutnya fungsi hutan selain sebagai pelindung dan konservasi juga sebagai produksi yang dapat menyejahterakan masyarakat terutama mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Rencana pemanfaatan dana sharing diatur sesuai SK. Dir Perum Perhutani No. 436/KPTS/DIR/2011 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu. Penggunaan bagi hasil dialokasikan untuk kelembagaan, pengembangan usaha produktif, bantuan sosial dan insentif pengurus dan anggota LMDH.

Sumber : bisnis.com
Tanggal : 29 Mei 2015

Audit Surveillance

INDRAMAYU – PERHUTANI, (2/1) | Lembaga sertifikasi SGS Indonesia yang diwaikili Zaenal Abidin melakukan audit surveillance Controlled Wood standard FSC di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan lestari (Forest Management) Controlled Wood dari FSC pada 29 – 30 Desember 2014.

Audit surveillance tersebut merupakan pengamatan lanjutan dari lembaga sertifikasi untuk mengetahui konsistensi dan kepatuhan implementasi standar FSC Controlled Wood oleh Perum Perhutani. Terutama kepatuhan untuk tidak memproduksi kayu yang berasal dari tebangan illegal, tebangan di dalam kawasan yang melanggar hak sipil dan hak tradisional, tebangan dalam hutan yang bernilai konservasi tinggi, tebangan yang berasal dari areal hutan yang dikonversi menjadi tanaman atau penggunaan non hutan, tebangan dari hutan yang dimodifikasi secara genetic.

Dalam pembukaan audit, Administratur Perhutani Indramayu, Agus Yulianto menjelaskan tentang rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014. Pelaksanaan audit di lapangan masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu ditempat terpisah, Sekretaris Perusahaan, John Novarly menjelaskan bahwa sertifikasi pengelolaan hutan lestari standar FSC merupakan salah satu komitmen Perum Perhutani sejak tahun 1990 dalam mewujudkan kinerja pengelolaan hutan standar internasional secara voluntary selain implementasi standar-standar mandatory dari pemerintah. Kom-PHT @Copyright2015