Dalam estimasi target yang ditentukan, hingga akhir 2014 diharapkan hasil hutan non kayu akan berkontribusi pada 52% dan sisianya disumbangkan oleh hasil kayu, dengan target pendapatan sebesar Rp4.6 triliun dan hal ini akan semakin bertambah hingga sekitar 55%
pada 2016 mendatang.

Kebijakan menjadi sebuah holding dengan penggabungan PT Inhutani I-V jelas merupakan langkah awal dalam mengeskalasi totalitas bisnis dan industri kehutanan dalam negeri yang dimotori oleh gerak unit usaha milik pemerintah, karena memang BUMN diharapkan dapat menjadi leading unit pada usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkesinambungan.

Perubahan paradigma

Kekayaan alam dibidang kehutanan didalam negeri jelas tidak berbilang, sayangnya kita hanya terpaku pada pemanfaatan hutan sebagai sumber pendapatan. Terlebih konversi hutan untuk perkebunan serta pertambangan menyebabkan laju penyusutan serta degradasi luasan areal hutan terjadi secara cepat.

Padahal dalam ekosistem hutan, banyak hal yang dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar kayu sebagai material mentah semata.
Pemanfaatan hasil sadapan untuk minyak kayu putih, atau getah pinus bahkan hingga madu hutan hanya sebagian kecil yang kita kenal, tentu masih banyak lagi yang belum teroptimalisasi dengan baik.

Bila berkaca dari korporasi yang sukses menerapkan eco-preneur seperti The Body Shop, dengan multi varian produk yang dipergunakan berbahan dasar alami, dengan wewangian dan berbagai bentuk derivatif kosmetika bagi wanita, tentu kita memiliki kelebihan dalam pasokan bahan baku.

Bahwa kekayan alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa merusak, belum lagi bila kita mampu memanfaatkan secara jeli produk hutan sebagai kerajinan khas yang identik dengan etnik, yang kerap menjadi sandingan handycraft pada pengolahan barang bekas pakai tentu lebih bernilai jual.

Pola pikir dan paradigma yang berubah adalah syarat utama dalam perubahan, sehingga awal yang baik tengah dimulai oleh Perhutani dalam melakukan inisiasi perubahan komposisi bisnis yang lebih memberikan ruang bagi daya dukung lingkungan sebagai pelindung bagi kehidupan kita, yakni hutan.

Tidak hanya itu, pemanfaatan hasil hutan harus mulai ditingkatkan dari sekedar menjual bahan mentah menjadi setengah jadi atau produk jadi, sehingga nilai tambah yang diberikan secara ekonomi akan lebih meningkat, oleh karena itu Perhutani harus berada dalam lingkup terintegrasi dengan berbagai industri pengolahan langsung hasil hutan.

Lebih jauh lagi, komitmen pemanfaatan hutan dapat pula diterjemahkan dengan membangun kawasan eco-tourism, yang tentu dapat menjadikan kekayaan alamiah ini menjadi bagian dari kepentingan pariwisata Indonesia dimata dunia, dan hal ini menjadi sebuah kolaborasi yang menarik antara pengelolaan hutan secara lestari dengan maksimalisasi daya dukung ekonomi yang dapat dihasilkan.

Jangan sampai sebutan Zambrud Khatulistiwa yang merujuk pada kekayaan alam berupa hutan hijau disepanjang negara kepulauan ini, hanya menjadi kenangan karena ketidakmampuan mendayagunakan kelebihan yang telah terberi sebagai anugerah menjadi sebuah kekayaan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan, lestari dan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Indonesia di kemudian hari.

Sumber  : Warta Kota
Tanggal  : 26 Nopember 2014

“Tadi juga membahas persiapan holding perkebunan dan kehutanan, saya harus persentasi di sidang kabinet,” papar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usai Rapim di Gedung RNI, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Menurut Dahlan, pembicaraan holding ini sudah sangat lama dan saatnya harus di update untuk memberikan perkembangan dan diharapkan segera terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Kan sudah lama, prinsipnya enggak ada perubahan. Kita berharap holding perkebunan dan kehutanan terwujud,” imbuhnya.

Sebelumnya, menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, Peraturan Pemerintah terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan akan segera diterbitkan dalam kurung waktu dua bulan ke depan. Pembentukan holding ini diharapkan akan menambah efektivitas perusahaan-perusahaan BUMN di bidang perkebunan.

“Ini sudah dalam proses. Dalam dua bulan, Peraturan Pemerintahnya sudah bisa terbit, dan holding perkebunan bisa terealisasi,” tutur CT.

Dia mengungkapkan, pembentukan holding bagi perusahaan-perusahaan BUMN berdasarkan pengalaman yang ada cukup menunjang kerja masing-masing BUMN sehingga lebih efektif dan efisien.

“Kalau dibangunkan terjadi efisiensi maka kinerja jadi baik. Pembentukan holding ini sudah terbukti performance jadi luar biasa,” uangkapnya.

CT mencontohkan dampak yang terjadi setelah pembentukan holding bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk dan semen. “Kita bisa lihat yang terjadi pada holding (BUMN) pupuk dan yang lain seperti Semen Indonesia, itu menjadi performance luar biasa,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, selain holding BUMN di bidang perkebunan, pemerintah juga sedang mengupayakan pembentukan holding BUMN di bidang kehutanan dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja.

“Kita harapkan bisa terbentuk holding itu karena dari holding pupuk dan semen indonesia sangat bagus sekali kalau terbentuk holding. Demikian juga holding kehutanan. Itu Perhutani, Inhutani satu sampai lima, itu juga akan diproses,” tuturnya. (rzk)

Sumber : www.economy.okezone.com
Tanggal : 26 Juni 2014

“Dalam korporasi ada istilah size is matter. Kalau punya banyak perusahaan namun produktivitas kecil, ini tidak meng-‘ untungkan dan tidak efisien,” kata pengamat BUMN Sunarsip, akhir pekan lalu. Dengan ukuran yang lebih besar, sebuah perusahaan akan memiliki kesempatan mendulang pendapatan lebih besar pula. Memperoleh dana pun lebih mudah dan jangkauan kerjanya lebih luas, tidak hanya pasar domestik, tapi juga luar negeri.

Sunarsip melihat, banyak hal positif jika perusahaan BUMN yang serupa bergabung. Hal ini sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pada perusahaan pupuk dan perusahaan semen milik negara. Lima perusahaan pupuk BUMN bergabung di bawah bendera PT Pupuk Indonesia. Sementara, perusahaan semen bergabung menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Melihat pengalaman sebelumnya, penggabungan lebih mudah jika holding diambil dari salah satu perusahaan yang sudah ada. PT Semen Gresik dijadikan holding dan berubah menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Pemerintah akan membentuk holding BUMN perkebunan yang terdiri atas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai PTPN XIV dan holding perusahaan kehutanan yang terdiri atas Perhutani dan PT Inhutani I sampai Inhutani V.

Menurut Sunarsip, PTPN III cocok dijadikan holding untuk perusahaan perkebunan milik negara. Sementara, Perhutani bisa menjadi holding perusahaan kehutanan. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertanian menyatakan sepakat dengan penggabungan perusahaan perkebunan dan perhutanan. Hal ini dinilai akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi persaingan.

“Betul, ini akan meningkatkan efisiensi. Dan, tidak ada lagi saling sikut antarperusahaan. Fokus bisnisnya kan sama,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan. Dia melihat, ada keuntungan tersendiri dari penggabungan perusahaan dengan bisnis serupa. Dari sisi bisnis, hal ini akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Selain i,tu, penggabungan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dia berkaca pada holding perusahaan pupuk yang labanya meningkat dari hanya Rp 2 triliun menjadi Rp 5 triliun dalam dua tahun.  ed: fitria andayani

Sumber   :  Republika, Hal. 13
Tanggal   :  23 Juni 2014

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pembentukan perusahaan induk (holding) dimaksudkan agar kinerja BUMN lebih efektif. Nantinya, penggabungan antara BUMN agroindustri akan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT), menurutnya, telah sepakat dengan rencana pendirian Holding BUMN ini.

“Bentuk BUMN-nya tidak akan diubah karena nanti malah mulai dari awal lagi,” katanya, akhir pekan lalu. Sebelumnya, menurut Dahlan, telah ada BUMN yang cukup sukses ketika digabungkan. Holding antara Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia, misalnya. Termasuk, BUMN yang akan diproses Perhutani dan Inhutani I hingga Inhutani V.

Rencana holding BUMN ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan ke depan. Jumlah BUMN yang ideal, menurut Dahlan, ada 80 perusahaan. Selain itu, pemerintah merestui perusahaan pelat merah jika ingin melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

PT PTPN VII, misalnya, telah berniat melakukan IPO sejak lama. IPO dimaksudkan untuk melunasi beban utang. “Setelah holding terbentuk, PTPN VII harus IPO karena beban utang masa lalu terlalu besar yang dipakai untuk menanam sawit. Utang perseroan mencapai Rp 5 triliun. Dengan IPO, diharapkan utang tersebut dapat berkurang.

CT mengatakan, peraturan pemerintah terkait holding BUMN akan dikejar penyelesaian pembuatannya dalam waktu dua bulan. Holding ini diperlukan agar BUMN yang kinerjanya kurang baik bisa lebih efektif. Misalnya, Perhutani yang jika tanpa pembenahan dikhawatirkan akan tamat.

Penggabungan BUMN, menurut CT, juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Ia banyak mendapatkan keluhan dari petani karena macetnya penyaluran bibit di daerah karena kinerja buruk Sang Hyang Seri (SHS). Pemerintah pun memutuskan, selanjutnya penyaluran bibit akan dilakukan oleh holding pupuk. “SHS nantinya akan dikonsolidasikan ke holding pupuk Sehingga, mereka punya kemampuan dan kualitas yang baik untuk melaksanakan tugasnya,” kata CT.

Kini, bukan hanya holding antara BUMN agroindustri yang mulai menunjukkan titik cerah. Di bidang surveyor, misalnya, pemerintah tengah membahas penggabungan Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Pemerintah juga tengah membahas penyatuan PT Bahtera Adi Guna dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Rukindo dengan PT Pelindo II. Tapi, CT menyatakan, belum membahas secara detail holding yang terkait dengan Pertamina.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Romahurmuzy mengatakan, DPR mengusulkan agar pemerintah mulai menyeleksi produktivitas BUMN. BUMN yang sudah tidak produktif diusulkan dijual karena dianggap menambah beban negara.

BUMN yang bisa dijual bukanlah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kategori BUMN yang dapat dijual, antara lain, pertambangan, perasuransian, dan perbankan. BUMN yang dalam persaingan bisnis sudah didominasi pihak swasta juga diusulkan dijual. Sementara, BUMN yang jangan dijual adalah BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas), telekomunikasi, kelistrikan, dan transportasi.

Ed: fitria andayani

Sumber : Republika, Hal. 14
Tanggal : 16 Juni 2014

Tapi, kata Bambang, pembentukan holding BUMN kehutanan harus disertai road map bisnis yang jelas. Sebab, melalui holding itu, Perhutani akan bergabung dengan BUMN kehutanan lain, yakni PT Inhutani I hingga Inhutani V. Selama ini, Inhutani mengelola areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar Jawa. Sedangkan Perhutani di Jawa.
Nah, di seluruh Indonesia, lahan yang dikelola Inhutani I-V tidak sampai 2 juta hektare (ha). Sementara Perhutani 2,4 juta ha. “Jumlah itu kecil dibandingkan hutan produksi milik swasta yang mencapai 60 juta ha,” imbuh Bambang.
Sependapat, Sugeng Budi Raharjo, Direktur Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan PTPN XII mengatakan, dengan ada holding, BUMN perkebunan akan memiliki kinerja lebih baik dari sekarang. “Keuntungan ada holding adalah modal menjadi lebih kuat. Dengan modal kuat, skala usaha jadi lebih besar, aset besar, pasar luas, dan daya saing juga semakin bagus,” kata Sugeng.
Sumber  :  Kontan, Hal. 2
Tanggal  :  14 Juni

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan saat ini jika berbagai upaya penggabungan beberapa BUMN di bawah satu induk usaha (holding) terealisasi jumlah BUMN dapat mengerucut menjadi sekitar 120 perusahaan. “Namun harus dipangkas lagi. Asalnya 140 jadi 120. Idealnya itu 80 perusahaan,” ujar dia di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Kamis (12/6).
Menurutnya beberapa upaya pembentukkan induk usaha (holding) BUMN yang sedang diupayakan pemerintah adalah induk usaha BUMN perkebunan dan juga induk usaha BUMN kehutanan. Induk usaha BUMN perkebunan akan dimotori oleh PTPN III sedangkan induk usaha kehutanan dipimpin Perum Perhutani. “Pembentukan kedua holding tersebut saat ini sedang diproses di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “katanya.
Dengan pembentukan induk usaha itu, Dahlan mengharapkan BUMN menjadi lebih kuat secara permodalan dan meningkatkan efisensi. Selain itu, dapat mempermudah kontrol dan mengoptimalisasikan keunggulan perusahaan negara.
Selain dua induk usaha BUMN tersebut, Dahlan juga mengungkapkan, pemerintah juga sedang mengupayakan konsolidasi BUMN sektor pangan yakni PT. Sang Hyang Sri dan PT. Pertani ke induk usaha pupuk, yaitu PT. Pupuk Indonesia. Jika konsolidasi tersebut terealisasi kebutuhan benih untuk sektor pangan yang sebelumnya dipasok PT. Sang Hyang Sri akan ditopang oleh PT. Pupuk Indonesia.
Dahlan berharap upaya penggabungan PT. Sang Hyang Sri dan PT Pertani ke Pupuk Indonesia dapat rampung pada Agustus 2014.
Menurutnya pembentukkan induk usaha BUMN akan sangat menguntungkan perusahaan. Hal itu dapat dilihat dari pembentukan induk usaha BUMN yang sudah pernah dilakukan yakni induk usaha Pupuk (PT Pupuk Indonesia) dan Semen (PT Semen Indonesia). “Setelah induk usaha dibentuk, kapitalisasi pasarnya tercatat meningkat signifikan, “ucap dia.
Diakuinya, pembentukan induk usaha kehutanan sebelumnya disiapkan untuk rampung pada 2012. Namun sama dengan induk usaha peternakan payung hukum untuk induk usaha kehutanan juga belum tersedia.
Akuisisi BTN Gagal
Namun seusai rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memastikan rencana akuisisi PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) tidak akan dilanjutkan karena kedua bank memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda.
“BTN ini bank khusus yang dibangun untuk menunjang sektor perumahan rakyat, sebaiknya bank khusus tidak di ‘merger’ dengan bank umum,” katanya.
Chairul mengatakan Indonesia sebenarnya membutuhkan satu bank besar yang mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara namun belum ada bank nasional yang mampu bersaing secara kompetitif menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
“Bank Mandiri tidak masuk 10 besar perbankan di ASEAN, padahal yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, yang selalu diundang 10 bank besar. Itu merugikan kita dan kita perlu bank besar,” ucapnya.
Untuk itu pemerintah sedang melakukan kajian terkait kemungkinan adanya merger bank BUMN di masa mendatang, yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintahan baru untuk mengambil keputusan terkait penguatan perbankan nasional.
“Bank umum sebaiknya di ‘merger’ sama bank umum lain. Karena waktu yang singkat dalam pemerintahan ini maka pengkajian dilakukan tapi akan disampaikan sebagai rekomendasi ke pemerintahan berikutnya,” tuturnya.
Namun Chairul memastikan rencana penyatuan bank BUMN tersebut tidak menyangkut salah satu bank tertentu namun dilakukan secara menyeluruh terhadap lingkungan serta pondasi perbankan nasional secara keseluruhan.
“Kita tidak membicarakan satu bank dengan yang lain secara spesifik tapi yang dikaji adalah arsitektur perbankan secara nasional dan dalam hal ini perbankan BUMN dikaji satu sama lain termasuk bank-bank yang punya tugas khusus,” ujarnya.
Rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri pernah diwacanakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Salah satunya alasannya untuk membantu BTN dalam memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap akses perumahan.
Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana strategis tersebut tidak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang pemilihan umum dan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II.
Tahun 2010 lalu, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Dalam Inpres tersebut disebutkan berbagai program pembangunan yang salah satunya adalah right sizing BUMN.
Program right sizing ini intinya adalah menyesuaikan jumlah BUMN yang saat ini berjumlah 141 BUMN menjadi jumlah yang ideal. Program ini diharapkan dapat “menyesuaikan” jumlah BUMN menjadi hanya 87 BUMN pada tahun 2014 dan hanya 25 BUMN pada tahun 2025.
Untuk me-right sizing BUMN pemerintah akan melakukan sejumlah langkah konsolidasi BUMN seperti merger akuisisi, pembentukan holding, privatisasi BUMN serta likuidasi. Yanuar Jatnika
Sumber  :  Jurnal Nasional, Hal 25
Tanggal  :  13 Juni 2014

“Masih harus dikurangi lagi, idealnya 80-an. Bisa 81 bisa 82. Caranya, terutama dengan meleburkan BUMN sejenis. Melalui pembentukan holding seperti di pupuk dan semen jumlah perusahaan pelat merah saat ini secara de facto tinggal 121 unit,” kata Dahlan, kemarin.
Untuk mempercepat keinginannya itu, dia bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian BUMN menyambangi Kantor Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung alias CT. Dahlan mengklaim, CT merestui agenda perampingan itu.
“Pak Menko bilang begitu. Bagus tidaknya bukan banyaknya BUMN, tapi kualitasnya dan juga diminta jalan terus program kita seperti PT Sang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani dikonsolidasi ke pupuk Indonesia jalan saja,” ungkapnya.
Dahlan mengakui, ada beberapa evaluasi pembentukan holding sebelum disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, yang berperan sebagai induk tetap sesuai rencana lama yakni BUMN perkebunan dipegang PTPN III dan BUMN kehutanan di pegang Perum Perhutani.
“Bentuknya nggak akan diubah karena nanti malah mulai dari awal lagi. Champion itu PTPN III yang jadi holding-nya. Demikian juga holding kehutanan Perhutani serta Inhutani 1-5. Itu juga akan diproses,” jelasnya.
Dahlan menjelaskan, konsep holding sebetulnya telah berjalan cukup lama namun terkendala regulasi.
Dengan skema holding tersebut, BUMN akan menjadi lebih kuat secara permodalan bahkan bisa memiliki kinerja cemerlang seperti yang terjadi pada holding semen dan pupuk.
Dahlan juga menyampaikan persoalan terkait PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan pembangunan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero) di depan Menko CT.
CT melihat, sektor strategis yang harus segera dikaji penggabungannya adalah BUMN bidang pangan. Ini termasuk pula perusahaan pelat merah yang biasa memproduksi benih. Dia mengaku kerap mendapat keluhan petani, bahwa BUMN benih seperti PT Sang Hyang Sri tidak becus menyalurkan kebutuhan mereka.
“Itu sebaiknya tugasnya diambil alih perusahaan pupuk holding. Makanya perusahaan pangan di bidang bibit ini seperti SHS dan perusahaan pangan lain digabung ke holding pupuk sehingga punya kemampuan dan kualitas,” kata CT.
Sumber  :  Rakyat Merdeka, Hal 14
Tanggal  : 13 Juni 2014