TEMPO.CO, JAKARTA (11/11/2016) |

Menurut Denaldy, program Kementerian BUMN tersebut dalam rangka peluncuran Kartu Tani sekaligus merealisasikan dukungan sinergi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Brebes di Kampung Bawang Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Brebes. BUMN yang terlibat dalam sinergi tersebut yaitu Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Kresik (Persero), PT Berdikari dan Bank BUMN.

BUMN-BUMN tersebut bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan pola agroforestry, dimana Sang Hyang Seri menyediakan benih unggul, Pupuk Indonesia Holding dan Petrokimia menyediakan pupuk.

Sementara itu Bulog sebagai off taker (pembeli langsung) hasil panen sedangkan Bank Mandiri, BNI dan BRI menyiapkan pendanaan dengan membagi Kartu Tani.

Khusus Perhutani, tambah Denaldy, memberdayakan masyarakat Kampung Jagung dengan menyiapkan 478,4 hektare lahan hutan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang untuk tanaman jagung pola agroforestry.

“Saat ini 60 hektare areal Perhutani di petak 50b Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cisadap, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Banjarharjo Timur, KPH Balapulang telah dibuat demplot tanaman jagung,” ujar Denaldy.

Denaldy menyatakan benih Bima dan Pionir dari Sang Hyang Sri, penanamannya bekerja sama dengan LMDH Jaya Bersama desa Buara Kecamatan Ketanggungan Brebes. “Uji coba benih unggul ini diharapkan meningkatkan produktivitas jagung hutan.”

Saat ini, menurut Denaldy, ada dua LMDH berperan serta dan sekitar 1.900 petani sekitar hutan. “Apabila para petani tertarik maka potensi tanaman jagung dapat dikembangkan di kawasan hutan wilayah Kabupaten Brebes seluas 22.000 hektare,” tuturnya.

Sumber : Tempo.co
Tanggal : 11 November 2016

JAKARTA, PERHUTANI (19/7/2016) | 

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar menyampaikan bahwa momen halal bi halal adalah momen untuk kita saling memaafkan. Karena menurutnya manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan.

“Halal bi halal tidak sekedar salaman. Tidak sekedar seremonial. Namun ini adalah momen untuk betul-betul saling memaafkan kesalahan masing-masing dari lubuk hati yang paling dalam. Karena sesungguhnya makna bulan puasa ramadhan adalah untuk menciptakan orang-orang bertaqwa”, demikian ungkap Mustoha.

Mustoha Iskandar juga menambahkan bahwa ciri-ciri bulan ramadhan adalah membenahi diri lebih baik yang akan menjadikan kinerja lebih produktif serta bahu membahu membangun perusahaan agar lebih baik kedepannya.

Acara silaturahmi yang sederhana ini diawali dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani, Hadi Daryanto yang menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bpk. Joko Widodo, semuanya harus bekerja sama. Bukan hanya sekedar kerja sama, tetapi benar-benar bekerja bersama-sama atau gotong royong.

Menurut Hadi Daryanto, hal ini akan memberikan manfaat yang luar biasa dan dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas karyawan.

Turut hadir lima mantan Direktur Utama Perhutani yaitu Hendarsun S. Putra, Abas T.S, Abdul Fatah, Transtoto Handhadari dan Upik Rosalina Wasrin serta Mantan Menteri Kehutanan RI, Djamaloedin Soeryohadikoesoemo.

Acara ditutup dengan tausiyah dan doa oleh Ustadz Faisal Hamdani yang menyatakan pentingnya menjaga silaturahmi banyak manfaatnya yaitu menimbulkan kasih sayang antar sesama, banyak rejeki, ditambah umurnya dan doa dikabulkan Allah SWT. (Kom-PHT/Release)

Copyright©2016

Dok.Kom-PHT/Kanpus @2014

JAKARTA, PERHUTANI (7/10) | Perum Perhutani sebagai pemegang saham utama PT. INHUTANI I s/d V menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin langsung oleh Bambang Sukmananto Direktur Utama Perum Perhutani, di Kantor Pusat Perhutani Jakarta, Selasa siang hari ini.

RUPS ini merupakan langkah tindaklanjut pembentukan Holding BUMN Kehutanan yang dideklarasikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Kamis, 2 Oktober 2014 lalu di Surabaya. Sebelumnya telah terbit Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

RUPS dilakukan sehari penuh, secara bergantian mulai dari Inhutani I s/d V. Membahas satu agenda yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan INHUTANI I s/d V.

Hasil keputusan dalam RUPS diantaranya adalah persetujuan perubahan nama perseroan, persetujuan perubahan struktur permodalan perseroan, persetujuan penetapan stratifikasi saham seri A dan saham seri B, penetapan batas kebijakan-kebijakan Direksi, perbuatan-perbuatan Direksi PT. INHUTANI I s/d V yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS. Hal tersebut berakibat status perusahaan perseroan PT INHUTANI I s/d V harus tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perum Perhutani sebagai pemegang sahamnya.

RUPS juga memutuskan agar PT. INHUTANI I s/d V diaudit oleh akuntan publik masing-masing yang terlebih dahulu diarahkan oleh akuntan publik perusahan induk yaitu Perum Perhutani. (Kom. PHT/Kanpus).

@copyright 2014

SEKARANG adalah eranya transformasi dan restrukturisasi BUMN. Tidak sedikit perusahaan pelat merah yang dapat bangkit dan berekspansi hingga keluar negeri bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa memang perusahaan dengan aset besar yang sebelumnya lebih karena salah kelola sehingga jadi seperti macan ompong. Beberapa berhasil berkembang pesat setelah dikonsolidasikan dengan BUMN sejenis lain dalam satu holding.

Sebut saja PT Semen Indonesia (persero) Tbk. Holding industri semen yang merupakan gabungan beberapa produsen semen pelat merah ini berhasil muncul sebagai market leader setelah proses penggabungan. Perusahaan ini bahkan telah berekspansi ke pasar Asia Tenggara.

Contoh lain mungkin PT Pupuk Indonesia (persero), yang merupakan hasil gabungan beberapa BUMN pupuk dan juga PT Rekayasa Industri (persero). Setelah digabung, proses distribusi pupuk pada petani menjadi lebih baik lagi, begitu pula profit perusahaan.

Memang tidak semua proses kon-solidasi BUMN berujung manis.

Usaha untuk melakukan konsolidasi perbankan pelat merah belum berhasil terwujud hingga kini. Tentu masih segar di ingatan saat terjadi friksi terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Pro-kontra muncul, termasuk aksi demonstrasi pegawai BTN yang menyebabkan rencana tersebut dibatalkan.

Holding lain yang akan segera terbentuk dalam waktu dekat ini ialah konsolidasi BUMN kehutanan di bawah satu payung, dengan Perum Perhutani menjadi perusahaan induknya. Perum Perhutani akan membawahi Inhutani I sampai Inhutani V.

Selama ini, Perhutani mengelola hutan industri dan hutan lindung di pulau Jawa dan Madura, dengan total lahan seluas 2,4 juta hektar. Hutan produksi merupakan hutan yang berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Sebagian keuntungannya disalurkan dalam bentuk subsidi silang untuk mengelola hutan lindung. Sementara itu, PT Inhutani I hingga PT Inhutani V mengelola arca hak pengusahaan hutan (HPH) di luar Jawa.

Dalam beberapa tahun terakhir Perhutani berhasil menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di kisaran 10%. Sepanjang tahun 2013, total pendapatan perusahaan tercatat mencapai Rp3,86 triliun. Untuk tahun ini, selama satu total pendapatan telah mencapai Rp2,15 triliun, yang merupakan 46% dari target rencana kerja perusahaan 2014.

Perhutani menargetkan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp 5 triliun dan meningkat menjadi Rp9 triliun pada tahun 2019. Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto optimistis pihaknya dapat mempertahankan performa positif dan mencapai target tersebut.

Secara umum, bisnis Perhutani terbagi menjadi dua jenis. Bisnis kayu dan non-kayu. Untuk pembagiannya ada divisi komersial kayu, divisi industri kayu, divisi bisnis wisata, dan agribis-nis. Selain itu juga ada produk pangan dan produk turunan lain, seperti air minum dan madu.

Manajemen telah menyusun grand strategy menuju Perhutani unggul yang terdiri dari empat langkah besar yang kan dilakukan perusahaan secara bertahap. Strategi pertama yang dilakukan oleh perusahaan ialah pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan. Poin utama dari strategi ini ialah mengoptimalkan produktivitas lahan.

Menambah jumlah lahan agar sumber daya jadi lebih optimal dan juga meningkatkan perlindungan hutan. Potensi hutan dilindungi lewat konservasi, sehingga insiden seperti penebangan liar dapat ditekan ke tingkat terendah. Kolaborasi juga dijalin dengan masyarakat untuk mengurangi kerugian negara dari perilaku orang-orang yang tidak bertanggung-jawab itu.

Memaksimalkan kinerja usaha menjadi langkah kedua dari grandstrat-egy perusahaan. Perhutani mengembangkan sayap-sayap penjualan perusahaan agar bisa menyasar beberapa wilayah di luar negeri. Termasuk dengan menjual produk kayu secara online.

Selain sistem online, perusahaan juga menerapkan sistem keagenan. Untuk memaksimalkan kinerja usaha, Perhutani juga berfokus pada peningkatan kualitas produk. Kualitas produk dijaga dengan melakukan kontrol kualitas yang ketat dan sertifikasi atas produk-produk Perhutani.

Menurut Bambang, peningkatan kualitas dan mutu produk yang diiringi dengan makin gencar berpromosi dilakukan Perhutani karena pihaknya sadar bahwa masih banyak produk perusahaannya yang belum dikenal.

Langkah ketiga ialah melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk bisnis baru untuk mendongkrak pendapatan. Dengan luas lahan yang dikelola mencapai 2,4 juta hektar, tentu masih banyak potensi yang belum tergali dan bisa lebih dioptimalkan lagi. Untuk itu, perusahaan telah melakukan kerjasama strategis dalam pengembangan beberapa bisnis baru.

Salah satu bisnis baru perusahaan ialah pabrik sagu yang sedang dibangun di Papua Barat. Selain untuk meningkatkan pendapatan, bisnis baru ini juga ikut mendukung program kedaulatan pangan pemerintah.

Perhutani juga mengembangkan produk air minum dalam kemasan (AM D K) dengan merek Perhutani. Perusahaan juga mulai terjun ke bisnis properti, dimana rencananya akan membentuk anak usaha baru khusus bidang tersebut. Anak usaha itu nanti akan mengelola aset tidur perusahaan untuk dibangun menjadi hotel, pom bensin, rest area, dan area komersial lainnya.

Strategi terakhir adalah pemanfaatan fungsi-fungsi pendukung dari dalam organisasi. Perusahaan menaruh kepedulian yang tinggi mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diantaranya dengan membangun budaya kerja yang jujur, peduli, dan profesional. Serta meningkatkan take home pay pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk meningkatkan naluri bisnis pegawainya, Perhutani menggandeng Prasetya Mulva Business School untuk memberikan pelatihan kepada pegawainya. Sedangkan, untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan pariwisata, perusahaan menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Untuk fungsi pendukung yang terkait dengan penerapan teknologi informasi, Perhutani mengadopsi beberapa sistem layaan, seperti keuangan, produksi, pengelolaan kayu, dan pemasaran. Salah satunya lewat kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk.

JAFEI B. WUYSANG

Sagu dari PAPUA

PERUM Perhutani melirik bisnis-bisnis baru untuk meningkatkan pendapatannya. Salah satunya perusahaan membangun pabrik sagu di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Saat ini, tahapan pembangunan pabrik tersebut telah mencapai 50% dan diproyeksikan dapat mulai efektif beroperasi pada bulan Maret tahun depan.

Papua Barat memang merupakan titik strategis untuk membangun fasilitas pengolahan sagu. Hutan sagu di Papua merupakan salah satu yang terluas di dunia, sekitar dua juta hektar. Bila ditambah dengan hutan sagu di Provinsi Papua dan negara tetangga Papua Nugini, luas hutan sagunya mencapai 4,5 juta hektar.

Saat ini, Perhutani telah memiliki izin konsesi seluas 17.000 hektar untuk penebangan sagu, termasuk lahan pabrik beserta fasilitas pendukungnya seluas 40 hektar. Untuk penebangan sagu tersebut, Perhutani juga telah berkomitmen akan melibatkan warga setempat. Nantinya pabrik sagu tersebut akan ditargetkan dapat memproduksi 100 ton tepung sagu per harinya.

Potensi supply yang tinggi tersebut juga diimbangi demand pasar terhadap tepung sagu yang cukup tinggi. Kebutuhan tepung sagu dari domestik mencapai lima juta ton per tahun. Namun, yang baru terpenuhi cuma sekitar 3,5 juta ton. Itu belum ditambah permintaan pasar internasional, seperti Jepang dan negara tetangga lain yang tak kalah besar.

Selain itu, industri sagu juga dapat produk lain berupa biomassa yang berasal dari residu sagu. Tapi, pada tahun-tahun awal pabrik beroperasi jumlah residu yang belum terlalu banyak belum memu-ngkinan untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif.

Yang masih menjadi masalah di lokasi pabrik tersebut adalah masalah klasik infrastruktur. Untuk itu, Perhutani menagih janji pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, berupa jalan, pelabuhan, dan listrik.

Akses jalan yang memadai diperlukan agar masyarakat setempat dapat lebih mudah jika ingin mengantarkan sagu ke pabrik. Sementara energi listrik diperlukan untuk produksi di pabrik. Listrik yang dibutuhkan pabrik sebesar 1,5 megawatt.

Sumber : Warta Ekonomi, Hal. 68
Tanggal 7 Oktober 2014

“Dengan terciptanya Holding BUMN Perkebunan ini, seluruh BUMN dan anak perusahaan harus lebih solid bukannya seperti saat ini yang masih berjalan sendiri-sendiri” kata Zamkhani dalam keteranganya akhir pekan lalu.

Dengan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Pembentukan Holding BUMN pada 18 September 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, holding BUMN Perkebunan secara otomatis sudah mulai sejak PP diterbitkan. Terbitnya PP tersebut, kata Zamkhani, merupakan tonggak holding.

“Terbitnya PP ini merupakan terminal, belum tujuan karena tujuannya adalah majunya perkebunan dan kehutanan kita,” tegasnya.

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan ini, lanjut Zamkhani, 14 PTPN dari berbagai ragam jenis usaha perkebunan akan berada dalam satu induk, yaitu PTPN III.

Penandatanganan akta pengalihan ini merupakan awal dari BUMN Holding yang merupakan kerja keras dari para pemangku kebijakan.

Zamkhani menyatakan, seluruh BUMN harus lebih solid seiring pembentukan holding. Data Kementerian BUMN menunjukkan, total asset ke-14 PTPN tersebut pada 2013 menembus Rp 65,22 triliun, naik dari tahun 2012 sekitar Rp 61,07 triliun.

Total penjualan pada 2014 diperkirakan mencapai Rp 77,59 triliun, dengan laba bersih yang ditargetkan sekitar Rp 4,06 triliun. Adapun belanja modal (capital expenditure/capex) seluruh PTPN tersebut pada 2014 mencapai sekitar Rp 11,51 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp 16,34 triliun.

Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan diluncurkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kamis (2/10) lalu. Peluncuran dilakukan dengan penandatanganan akta pengalihan saham negar,a oleh Dahla dan Direktur Utama PTPN III dan Perum Perhutani, yang dihadiri seluruh Direktur Utama PTPN I-XIV dan Inhutani I-IV

Pembentukan holding merupakan program dari pemerintah yang telah dicanangkan dan dikaji sejak lama, dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah terkait dalam pembentukannya. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan daya saing BUMN, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan profesionalisme serta citra BUMN perkebunan dan kehutanan.

Terbentuknya holding ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sisi deviden dan pajak serta dampak ganda perekonomian nasional atas pengembangan usaha yang dilakukan. Dalam holding perkebunan, PTPN III menjadi induknya, sedangkan holding kehutanan induknya diserahkan ke Perum Perhutani. (lum)

Sumber : Indopos, Hal. 5
Tanggal : 6 Oktober 2014

Dok.Kom-PHT/Kanpus @2014

SURABAYA, PERHUTANI | Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan deklarasikan pembentukan Holding Company BUMN perusahaan induk Kehutanan dan holding BUMN Perkebunan dalam acara penandatangan akta pengalihan saham negara Republik Indonesia dan Launching pembentukan holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero). Kamis.
Dalam acara tersebut dilakukan penandatangan dokumen penyerahan saham sebesar 90 % dari PTPN I-XIV kepada induk perusahaan PTPN III dan penandatanganan dokumen penyerahan saham 100 % dari PT. Inhutani I s/d V kepada Perum Perhutani.

Holding BUMN Perkebunan menyatukan 13 perusahaan yaitu PT Perkebunan I s/d XIV dalam satu perusahaan, dengan induk usaha PTPN III, sedangkan Holding BUMN Kehutanan dipimpin Perum Perhutani dengan anak usaha PT Inhutani I s/d V.

Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan adanya holding BUMN Perkebunan dan Holding Kehutanan diharapkan menjadi perusahaan BUMN yang maju. Dengan terbentuknya Holding ini supaya Direksi Holding menyamakan cara / metode yang berbeda-beda menjadi cara / metode yang sama, misalnya cara menanam dan benih yang dipilih harus sama sehingga menjadi satu komando.

“Direktur Utama Holding agar mencari arah-arah perusahaan agar in-line dengan holding, Direktur utama Holding agar mencarikan cara yang baik untuk mengelola holdingnya, contoh umum di perusahaan swasta bahwa semua komisaris anak perusahaan adalah Direksi Holding, sehingga keinginan holding dapat tercapai sesuai tujuannya. Direktur holding yang menjadi komisaris di anak perusahaannya tidak boleh digaji atau tetap digaji tetapi gajinya disetor ke perusahaan induknya” tegasnya.

Dahlan Iskan menambahkan bahwa salah satu yang harus diperhatkan adalah rakyat disekitar perusahaan agar dibantu sehingga menjadi rakyat yang maju, yang selanjutnya menjadi kabupaten yang maju, tetapi bantuan sebaiknya dengan pemberian usaha produktif  bukan bantuan biasa.

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Direktur PTPN III, Bagas Angkasa menyatakan siap untuk mengemban tugas sebagai induk perusahaan.

Peraturan Pemerintah tentang Holding Kehutanan sudah diterbitkan, yaitu Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Penambahan penyertaan modal negara berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada perusahaan PT. Inhutani I (didirikan berdasarkan PP No. 21/1972 di Kalimantan Timur), PT. Inhutani II (didirikan berdasarkan PP No. 32/1974 di Kalimantan Selatan), PT. Inhutani III (didirikan berdasarkan PP No. 31/1974 di Kalimantan Tengah), PT. Inhutani IV (didirikan berdasarkan PP No. 22/1991 di Sumatera Utara) dan PT. Inhutani V (didirikan berdasarkan PP No. 23/1991 di Sumatera Selan) yang nilai penyertaannya ditetapkan oleh Meteri Keuangan.

Hal itu berakibat status Perusahaan perseroan PT Inhutani I s/d V harus tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perum Perhutani sebagai pemegang sahamnya. (Kom. PHT/Kanpus).

@copyright2014