Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan hal ini seusai menerima para kepala desa dari Kabupaten Way Kanan, Lampung, Rabu (8/1), di Jakarta. Turut hadir Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono dan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Perhutanan Sosial Hilman Nugroho.

”Negara akan lebih cepat maju jika pembangunan melibatkan partisipasi rakyat dalam skala luas. Kami ingin rakyat lebih banyak terlibat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari,” kata Zulkifli.

Sejak menjabat, Zulkifli mencadangkan hutan tanaman rakyat (HTR) 702.519,7 hektar sehingga total alokasi 1,7 juta hektar. Namun, para bupati baru menerbitkan 6.323 surat keputusan (SK) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 188.068,5 hektar dengan realisasi tanam 7.890 hektar.

Program HTR bukan bertujuan membagikan lahan kawasan hutan bagi rakyat. Perorangan, kelompok tani, ataupun koperasi yang mendapat SK IUPHHK HTR wajib menanam pohon berkayu dan dapat memanfaatkan kawasan itu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali saja untuk 35 tahun lagi.

Lahan itu tidak boleh diwariskan, diperdagangkan, diagunkan kepada bank, ataupun dibabat menjadi lahan kosong. Artinya, pemegang SK IUPHHK HTR wajib mengembalikan lahan tersebut kepada negara saat masa berlaku izin berakhir.

Zulkifli juga meminta badan usaha milik negara (BUMN) sektor kehutanan, seperti Perum Perhutani dan Inhutani, untuk mendampingi masyarakat mengembangkan HTR. BUMN juga harus mendukung program ketahanan pangan dengan sistem tumpang sari.

Bambang mengatakan, Kemenhut telah menyurati para bupati untuk mempercepat realisasi perizinan dan penanaman HTR. ”Bupati wajib mendukung karena rakyat harus memiliki sesuatu untuk dikerjakan agar mereka bisa sejahtera,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, cadangan baru HTR baik sekali untuk mengurangi ketimpangan penguasaan kawasan hutan. Menurut Elfian, selama ini penguasaan kawasan hutan produksi masih terpusat kepada kelompok-kelompok bisnis tertentu.

”Penambahan 1 juta hektar HTR harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Pemerintah telah menambah akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan,” kata Elfian. (ham)

Kompas | 09 Januari 2014 | Hal. 18

“Pesantren juga berperan dalam konservasi hutan,” katanya di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, kemarin. Kerja sama antara Perum Perhutani dan pesantren, dari pendampingan hingga penelitian, telah dilakukan di sejumlah tempat yang disesuaikan dengan kapasitas masingmasing. Apalagi, ribuan pesantren yang tersebar di Pulau Jawa sesuai dengan wilayah kerja Perum Perhutani.

Juru bicara Perum Perhutani, Susetiyaningsih, menjelaskan peran pesantren akan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masing-masing. Sebab, selama ini Perum Perhutani juga bekerja sama dengan masyarakat di pinggir hutan yang dilembagakan dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

“Kerja sama bersama 5.600an lembaga desa di sekitar hutan,” katanya. Petani yang terlibat dalam lembaga masyarakat, kata dia, bertugas merawat dan mengawasi hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani. Selain itu, mereka berhak mengelola lahan di antara aneka jenis pohon. Lembaga masyarakat berhak mendapat bagi hasil produksi maksimal 25 persen dari hasil produksi.

Total lahan yang dikelola Perum Perhutani mencapai 2,7 juta hektare. Namun petugas yang bisa mengawasi tak banyak karena mereka telah menanggalkan senjata untuk berpatroli dan mengawasi hutan produksi. Karena itu, masyarakat di sekitar hutan, termasuk pesantren berkontribusi, mengamankan dan menjaga hutan. • EKO WIDIANTO

TEMPO :: Selasa, 3 Juli 2012 HaL. A.13

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-dorong-perluasan-hutan-rakyat/ Tue, 03 Jul 2012 01:38:27 +0000 http://perhutani.co.id/?p=5059 Hutan rakyat perlu terus ditambah guna menambah luasan hutan yang menutupi Pulau Jawa. Perluasan hutan rakyat itu penting karena saat ini total luas hutan di Pulau Jawa baru menutupi 22 persen wilayah sehingga belum bisa menyangga keseimbangan lingkungan di Pulau Jawa. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Perum Perhutani Mustoha Iskandar menuturkan, Perhutani saat ini mengelola wilayah hutan seluas 2,4 juta hektar atau sekitar 17 persen dari total luas hutan di Pulau Jawa.

Luasan hutan itu sulit bertambah sehingga peran serta warga lewat pengembangan hutan rakyat perlu terus didorong. Padahal, agar bisa berperan sebagai penyangga lingkungan, luasan hutan harus mencapai sedikitnya 30 persen dari total luas Pulau Jawa yang mencapai sekitar 13 juta hektar. “Kalau digabung dengan hutan rakyat, luasan hutan di Pulau Jawa bisa mencapai 30 persen,” kata Mustoha seusai penandatanganan kerja sama perlindungan hutan dengan pengelola pesantren di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (2/7). Menurut dia, setiap tahun Perhutani menargetkan bisa menambah hutan rakyat seluas 50.000 hektar. Saat ini, luas hutan rakyat diperkirakan mencapai sekitar 300.000 hektar.

Selain menyediakan bibit, pihaknya juga berupaya menekan angka kerusakan hutan dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Salah satunya dilakukan lewat kerja sama dengan pengelola pesantren. Mereka bisa berperan aktif dalam perluasan hutan rakyat. Pesantren dinilai sebagai mitra strategis karena berperan mengedukasi warga dan santri-santrinya. “Banyak pesantren yang berdiri di daerah pinggir hutan. Mereka bisa diajak menjaga hutan sekaligus mendapat manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan,” paparnya

Lewat kerja sama dengan pesantren dan masyarakat di sekitar hutan, Mustoha berharap ke depan angka pencurian kayu di hutan bisa menurun. Saat ini, kerugian Perhutani akibat pencurian kayu di Jawa mencapai sekitar Rp 15 miliar per tahun. Kepala Biro Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Koperasi Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Kristomo menambahkan, pencurian kayu juga marak di Jawa Timur. Selama 2011, kerugian Perhutani di wilayah Jatim mencapai Rp 5 miliar. Daerah yang rawan pencurian kayu berada di Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Madiun, dan Banyuwangi. (ARA)

KOMPAS :: Selasa, 3 Juli 2012 Hal. 23

Republika, 18 Juni 2012, Hal. 16

Menurut Direktur Utama Perhutani, Bambang Sukmananto, hari ini kami pusatkan di sini untuk selesaikan penanaman periode tahun 2011. Kegiatan ini untuk meningkatkan daya dukung lingkungan kepada kelompok tani hutan. Memang hasil tani hutan baru dapat terlihat 5-6 tahun, tapi ini dirasa bisa membantu meningkatkan kesejahteraan.

“Sinergi ini dalam rangka Gerakan Menanam Satu Miliyar Pohon yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan seperti kelompok tani. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mencegah pemanasan global dan dapat memberikan manfaat lain ke depannya,” papar Bambang.

Kemudian Dirut Teknologi dan Pengembangan PT. PGN, Joko Saputro menjelaskan, sinergi lata sejak tahun 2010 sudah melibatkan 3200 orang dalam kelompok tani. Ada tiga hal yg jadi prioritas kami, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. “Kami tanam jenis pohon Jabon dan sengon di sini, Masyarakat pun diharapkan dapat berparitsipasi dalam melestarikan alam Indonesia di tengah pemanasan global. Kemudian Wakil Bupati dan pemerintah daerah diharapkan berkenan memonitor kegiatan penanaman lahan ini agar tetap terjaga. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi alam dan masyarakat sekitar,” jelas Joko.

Hal senada dikatakan Asisten Deputi PKBL Kementrian BUMN Republik Indonesia Upik Rosalina Wasrin yang mengatakan, kita sama-sama menyaksikan di tempat ini sebuah sinergi, ini juga bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Tanpa ada kepercayaan masyarakat mustahil lahannya mau ditanam.

“Saya berikan apresiasi kepada kedua BUMN yang tidak ada henti-hentinya melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Sebagai salah satu lembaga kementerian, kami adalah fasilitator program-program kemitraan. Kita akan terus mendorong sinergitas BUMN dan program kemitraan dengan masyarakat. Kepada masyarakat mohon ketika sudah ditanam agar dipelihara karna itu ada aset untuk mensejahterakan masyarakat,” tandas Upik.

Kegiatan ini disambut Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman memaparkan, kami sambut baik upaya sinergitas ini, yang kemudian ada pengawasan secara teknis dari kementerian. (ugi)

Pelita, 18 Juni 2012, Hal. 9

Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto dan Direktur Teknik dan Pengembangan PT PGN Persero Tbk, Joko Saputro, melakukan penutupan penanaman pohon program sinergi BUMN yang dipusatkan di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kamis (14/6). Secara keseluruhan telah ditanam sebanyak 595.477 pohon dengan luas 680 Ha tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serang dan Banten 133.400 pohon seluas 200 Ha, Kabupaten Bogor Jawa Barat 330.000 pohon seluas 300 Ha, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 132.077 pohon seluas 180 ha.

Kegiatan penanaman merupakan tindak lanjut kerjasama lingkungan melalui pembangunan hutan Rakyat oleh Perhutani dan PGN yang ditandatangani pada 21 Desember 2011 silam. Kegiatan ini juga bagian dari komitmen BUMN mensukseskan program Satu Milyar Pohon dalam rangka Indonesia menurunkan emisi karbon dunia. Bambang Sukmananto menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan hutan rakyat melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam wadah Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Dalam kerjasama three partied ini, pola pembagian perannya adalah pihak KTHR menyediakan lahan, biaya tanaman tahun pertama oleh PT PGN, kegiatan perencanaan, pembinaan KHTR, biaya pemeliharaan, pengamatan tanaman oleh Perhutani.

Lebih Cepat
Dengan meluasnya tanaman hutan rakyat dukungan sinergi BUMN ini, tutupan hutan di luar kawasan Perhutani akan lebih cepat, sehingga fungsi ekosistem di pulau Jawa akan stabil. Selain mempercepat recovery lahan-lahan kritis sekaligus akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan perekonomian masyarakat. Perhutani berkepcntingan mendukung bisnis hutan rakyat ini karena keterbatasan modal masyarakat desa untuk membangun hutan rakyat di lahan milik, teknik silvikultur hutan rakyat belum bagus, kontinuitas pasokan industri kayu dari hutan rakyat kurang terjamin dan sistem tebang butuh oleh masyarakat.

Selama 2011, lanjutnya, telah ditanam pohon khusus untuk program satu milyar pohon, sebanyak 102.579.306 pohon seluas 67.638 ha, dengan rincian di dalam kawasan hutan 96.608.478 pohon seluas 61.638 Ha dan dj luar kawasan hutan Perhutani sebanyak 5.970.828 pohon seluas 6.000 ha. Sedangkan, melalui sinergi BUMN, PGN telah menanam 216.500 pohon dengan luas 1.038,5 Ha. [YHD/M6]

Suara Pembaruan :: Jumat, 15 Juni 2012, Hal 11

Pada Kamis hari 14 Juni 2012, Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto dan Direktur Teknik dan Pengembangan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, Joko Saputro, melakukan penutupan penanaman pohon program sinergi BUMN yang dipusatkan di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Secara keseluruhan telah ditanam sebanyak 595.477 pohon dengan luas 680 Ha tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Serang dan Banten 133.400 pohon seluas 200 Ha; Kabupaten Bogor Jawa Barat 330.000 pohon seluas 300 Ha; Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 132.077 pohon seluas 180 Ha.

Kegiatan penanaman merupakan tindak lanjut kerjasama lingkungan melalui pembangunan hutan Rakyat oleh Perhutani dan PGN yang ditandatangani pada 21 Desember 2011 lalu. Kegiatan ini juga bagian dari komitmen BUMN mensukseskan program SATU MILYAR POHON dalam rangka Indonesia menurunkan emisi karbon dunia.

Bambang Sukmananto menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan hutan rakyat melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam wadah Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Dalam kerjasama three partied ini pola pembagian perannya adalah pihak KTHR menyediakan lahan; biaya tanaman tahun pertama oleh PT PGN Persero Tbk; kegiatan perencanaan, pembinaan KHTR, biaya pemeliharaan, pengamatan tanaman oleh Perhutani.

Dengan meluasnya tanaman hutan rakyat dukungan Sinergi BUMN ini, tutupan hutan di luar kawasan Perhutani akan lebih cepat, sehingga fungsi ekosistem di pulau jawa akan stabil. Selain mempercepat recovery lahan-lahan kritis sekaligus akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan perekonomian masyarakat. Perhutani berkepentingan mendukung bisnis hutan rakyat ini karena: (1) Keterbatasan modal masyarakat desa untuk membangun hutan rakyat di lahan milik, (2) Teknik silvikultur hutan rakyat belum bagus, (3) Kontinuitas pasokan industri kayu dari hutan rakyat kurang terjamin (4) sistem tebang butuh oleh masyarakat

Fasilitasi Perhutani untuk membangun hutan rakyat adalah melalui : pembuatan tanaman dengan teknik silvikultur intensif; terminal kayu rakyat; kerjasama industri pengolahan kayu rakyat. Sukmananto menambahkan bahwa masyarakat melalui KHTR akan menerima trasfer keahlian manjemen hutan sesuai prinsip pengelolaan hutan secara lestari, pemanfaatan kayu pada saat umur daur, akses pemasaran, bahkan dalam jangka panjang dapat membangun industri, sehingga kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Selama tahun 2011 telah ditanam pohon khusus untuk program satu milyar pohon, sebanyak 102.579.306 pohon seluas 67.638 ha, dengan rincian di dalam kawasan hutan 96.608.478 pohon seluas 61.638 Ha dan di luar kawasan hutan Perhutani sebanyak 5.970.828 pohon seluas 6.000 ha. Sedangkan melalui sinergi BUMN, PT PGN telah menanam 216.500 pohon dengan luas 1.038,5 Ha. Belum termasuk BUMN lainnya yang telah bekerjasama dengan Perhutani. Saat ini telah disiapkan untuk kerjasama dengan PT PGN lahan untuk hutan rakyat di Serang seluas 350 ha, di Bogor seluas 400 ha, Sukabumi seluas 410 ha dan Garut seluas 300 ha .

Perhutani sendiri rata-rata menanam 200 juta pohon setiap tahunnya di kawasan hutan Negara di Jawa untuk kepentingan produksi, konservasi di Kawasan Perlindungan Setempat guna kestabilan ekologi pulau Jawa. Hutan Jawa saat ini rata-rata menyerap emisi karbon 150 milyar ton CO2 equivalent dan nilai ini akan terus dapat ditingkatkan apabila luas tutupan hutan Jawa meningkat.

Humas Perhutani

Pemasok kayu bakar asal Ujungberung, Makmur, di Bandung, Minggu (1/4), mengatakan, kayu-kayu bakar yang diminati perajin usaha makanan umumnya berasal dari dahan dan batang kayu albasia, kayu karet, kayu jati, kayu pinus, atau kayu-kayu lainnya yang cepat terbakar. Pesanan kayu bakar yang naik muncul dari Kabupaten Bandung, Garut, dan Sumedang karena banyak perajin olahan dodol, susu, opak, kerupuk kulit, tahu, dll.

”Dari berbagai cara menekan biaya produksi, mereka mengurangi penggunaan gas, tetapi memperbanyak bahan kayu bakar. Uang yang semula digunakan untuk membeli gas, kemudian dialihkan memperkuat modal,” katanya.

Keterangan sama dilontarkan rekannya, Asep Saepuloh yang mengatakan, bisnis kayu bakar mengalami peningkatan tajam setiap menjelang dan pasca kenaikan harga BBM tiga tahun terakhir. Pasca minyak tanah bersubsidi ditiadakan pemerintah, setiap kali ada penebangan pohon, dahan, dan ranting pohon-pohon kayu cepat habis dibawa masyarakat.

Gambaran ini dibenarkan beberapa personel keamanan kehutanan di Perum Perhutani Unit III. Banyaknya pohon tumbang akibat angin kencang, misalnya di Kawasan Hutan Gunung Manglayang, cepat diambil didahului diambil masyarakat.

Seorang petugas keamanan Perhutani, Budi Triana, kayu-kayu yang berasal dari pohon tumbang di hutan, rata-rata dihargai Rp 400.000/pikap oleh pembeli. Para pembelinya kebanyakan para perajin makanan olahan, terutama tahu dan tempe, di timur Bandung yang berupaya menyimpan banyak cadangan kayu bakar sebelum harganya terpengaruh kenaikan harga BBM.

Situasi sesaat
“Ini memang membuat banyak petugas keamanan hutan pusing karena personel dengan jumlah terbatas beradu cepat mengamankan pohon-pohon yang tumbang. Padahal, ada peraturan pemerintah, pohon-pohon tumbang dari hutan lindung tidak boleh diambil, tetapi tampaknya masyarakat kurang memedulikan,” ujarnya mengeluhkan.

Kasi Tanaman Biro Rehabilitasi Usaha Pengembangan Hutan Rakyat (RUPHR) Perum Perhutani Unit III, Asep Surahman mengatakan, sejak beberapa hari terakhir, minat sejumlah masyarakat menjual pohon-pohon kayu-kayuan dari hutan rakyat pun naik. Banyak indikasi, masyarakat menjual pohon-pohon kayunya untuk mengantisipasi efek kenaikan harga kebutuhan pokok, walau harga BBM ditunda kenaikannya.

“Ini memang situasi sering terjadi secara sesaat dan biasanya kembali normal. Namun, dampaknya akan merugikan masyarakat pemelihara pohon kayu karena harganya ditawar murah oleh bandar,” katanya. (A-81) ***

PIKIRAN RAKYAT :: 2 April 2012, Hal. 8