Jawa Barat – Perum Perhutani

AHER Dipanggil WAPRES Bahas Banjir

Adel — Tue, 06 Jan 2015 03:06:20 +0000

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas banjir yang melanda Kabupaten Bandung di Istana Wapres Jakarta, belum lama ini. Apa yang dibahas? “Pertemuan dengan Wapres kemarin membicarakan masalah banjir secara holistik, mencakup wilayah hulu dan hilirnya,” ungkap Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan di Bandung, belum lama ini.
Aher mengatakan dalam pertemuan dirinya menerima komitmen pemerintah pusat untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan banjir yang setiap tahun melanda Kabupaten Bandung. Penanganan banjir dari hulu, dijelaskan Aher, dilakukan dengan cara menggiatkan konservasi hutan yang dilakukan Perhutani bekerja sama dengan masyarakat.
Program ini dilakukan tidak hanya dari sisi lingkungan tapi juga dari kepentingan ekonomi. Dengan demikian kawasan hulu akan memberikan produktivitas ekonomi dari hasil hutannya berupa kayu atau tanaman lainnya seperti kopi. Bahkan, lanjut dia, nanti akan ada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hulu untuk alih mata pencaharian ke bidang lainnya seperti perikanan, peternakan, UKM, dan lainnya.
Sementara di kawasan hilir, penanganan banjir akan dilakukan dengan menjalankan sejumlah program prioritas berupa pembangunan kolam retensi seluas 5 hektar di daerah Cieunteng, sebagai kolam penampungan air. Selain itu, akan ada sodetan di sekitar Sungai Cisangkuy (anak Sungai Citarum) agar air yang dialirkan melalui Cisangkuy tidak mengalir ke daerah Dayeuhkolot.
“Rencana ini diperkirakan selesai 2016 mendatang,” tukas Aher.
(rmo)
SumberÂ : Radar Bandung
TanggalÂ : 6 Januari 2014

Audit Controlled Wood di Perhutani Indramayu

Adel — Sat, 03 Jan 2015 06:23:48 +0000

Audit Surveillance

INDRAMAYU – PERHUTANI, (2/1) | Lembaga sertifikasi SGS Indonesia yang diwaikili Zaenal Abidin melakukan audit surveillance Controlled Wood standard FSC di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan lestari (Forest Management) Controlled Wood dari FSC pada 29 â€“ 30 Desember 2014.

Audit surveillance tersebut merupakan pengamatan lanjutan dari lembaga sertifikasi untuk mengetahui konsistensi dan kepatuhan implementasi standar FSC Controlled Wood oleh Perum Perhutani. Terutama kepatuhan untuk tidak memproduksi kayu yang berasal dari tebangan illegal, tebangan di dalam kawasan yang melanggar hak sipil dan hak tradisional, tebangan dalam hutan yang bernilai konservasi tinggi, tebangan yang berasal dari areal hutan yang dikonversi menjadi tanaman atau penggunaan non hutan, tebangan dari hutan yang dimodifikasi secara genetic.

Dalam pembukaan audit, Administratur Perhutani Indramayu, Agus Yulianto menjelaskan tentang rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014. Pelaksanaan audit di lapangan masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu ditempat terpisah, Sekretaris Perusahaan, John Novarly menjelaskan bahwa sertifikasi pengelolaan hutan lestari standar FSC merupakan salah satu komitmen Perum Perhutani sejak tahun 1990 dalam mewujudkan kinerja pengelolaan hutan standar internasional secara voluntary selain implementasi standar-standar mandatory dari pemerintah. Kom-PHT @Copyright2015

Waduk Jatigede di Genangi Tahun Depan

Adel — Fri, 21 Nov 2014 04:34:21 +0000

PENGGENANGAN Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditargetkan bisa dilakukan pada 1 Juli 2015. Pemerintah sudah menyiapkan dana kompensasi untuk warga sebesar Rp692 miliar.
“Ada 11.469 warga yang terkena dampak penggenangan. Masalah sosial yang selama ini menghambat beroperasinya waduk akan diselesaikan,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Sebanyak 4.514 kepala keluarga akan diberi dana pembebasan lahan sesuai Peraturan Mendagri No 15/1975. Mereka mendapat Rp108,19 juta per kepala keluarga.
“Angka itu cukup besar untuk warga bisa mendapatkan rumah baru dan bersedia pindah. Kami akan membentuk tim untuk mengawal masyarakat hingga mendapatkan hunian pengganti,” lanjut Gubernur.
Sedangkan 6.965 kepala keluarga lain mendapat Rp29,3 juta per KK. “Dulu, lahan mereka sudah dibebaskan dan mendapat lahan pengganti, tapi balik lagi. Ini uang bantuan sosial,” tambah Heryawan.
Selain soal kompensasi, ia mengungkapkan masih ada hutan seluas 1.300 ha milik Perhutani dengan 860 ribu pohon serta situs-situs yang harus diselesaikan. (Mus/N-3)
SumberÂ : Media Indonesia
TanggalÂ : 21 Nopember 2014