Jokowi melakukan panen udang vaname di tambak udang Desa Pantai Bakti, Kawasan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut menteri LHK, menteri BUMN, menteri perikanan dan kelautan, menteri PU dan perumahan rakyat, Direktur Utama Perum Perhutani serta direksi beberapa BUMN lainnya.

Dalam sambutannya Jokowi mengharapkan petani dan petambak udang dapat menggunakan lahan perhutanan sosial dengan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dari ijin seluas 80,90 hektar sampai saat ini baru berjalan di luasan sekitar 10 hektar, kita masih mencari pola yang sesuai untuk diterapkan dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani tambak udang” jelas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama Direktur Perhutani Denaldy M Mauna menjelaskan hutan sosial Muara Gembong ditetapkan sesuai SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 3 Juli 2017. Ijin diberikan kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,90 Ha, serta diserahkan oleh Presiden RI tanggal 2 November 2017 kepada 38 Kepala Keluarga.

“Setiap petani tambak mengelola kurang lebih 2 hektar dengan desaign silvofishery pola komplangan, yakni dari luasan masing masing tambak, 60% utk areal budidaya perikanan/udang dan 40% utk konservasi mangrove”, jelas Denaldy.

Selain Revitalisasi Tambak dan Rehabilitasi Mangrove, dalam rangka menunjang Perekonomian masyarakat setempat, telah dibangun jalan dan jembatan penyembarangan yang melintasi Sungai Citarum. Kemudian juga dilakukan kegiatan elektricity (pemasangan listrik) ke rumah keluarga tidak mampu, yang direncanakan sebanyak 309 rumah di dua Kecamatan. (Kom-PHT/PR/2019-I-7)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Dalam kegiatan yang bertema  “Hutan Sosial Untuk Pemerataan Ekonomi” ini turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna dan sejumlah pejabat lainnya.

Kunjungan  Presiden Joko Widodo diawali dengan penyerahan SK KULIN KK sebanyak 23 SK untuk delapan Kabupaten yaitu Bandung, Garut, Sumedang, Indramayu, Sukabumi, Majalengka, Cirebon,Cianjur dengan luas kawasan 5.673 hektar untuk 3.207 petani/KK. Sedangkan SK IPHPS sebanyak 14 SK untuk empat Kabupaten yaitu Bandung, Garut, Indramayu, Sukabumi.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan SK pengelolaan hutan untuk Perhutanan Sosial yang telah diberikan akan selalu diikuti dan dicek terus perkembangannya. “Dengan program PS, diharapkan dapat mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi penganguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus  menjaga kelestarian hutan. SK untuk pengelolaan hutan yang telah saudara-saudara terima, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok, dan masyarakat”, ujarnya.

Setelah sambutan presiden Jokowi berkesempatan untuk  Kopi Cupping dengan 50 petani kopi yang ada di Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy menjelaskan produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry, Perhutani mendukung program PS dengan SK KULIN KK serta IPHPS  dengan total luasan 10.761  hektar di wilayah kelola Perhutani Divisi Regional Jawa Barat.  “Program Perhutanan Sosial ini menerapkan sistem tumpang sari, tanaman berkayu dan tanaman semusim yang dapat tumbuh bersama, sehingga produktivitas kawasan hutan dapat dimaksimalkan,” jelas Denaldy.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Corprate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri, BNI, dan BRI.  Kementrian LHK memberikan bantuan berupa (KBR) sebanyak 10 unit senilai Rp. 1 M dan alat ekonomi produktif. Perum Perhutani turut memberikan bantuan berupa 5.500 bibit buah-buahan, dan 3.500 bibit produktif bantuan dari kementerian LHK dalam mendukung program Perhutanan Sosial ini. (Kom-PHT/PR/2018/XI-34)

 
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perum Perhutani KPH Tuban dipilih sebagai lokasi panen raya jagung karena dinilai baik dalam melaksanakan program PS dengan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas 77,25 hektar. Program Perhutanan Sosial menerapkan sistem tumpang sari, sehingga tanaman berkayu dan tanaman semusim dapat tumbuh bersama.

Kegiatan kunjungan  Presiden Joko Widodo diawali dengan mengunjungi lokasi tumpang sari jagung dan tanaman Jati Plus Perhutani (JPP). Hasil panen jagung di wilayah kelola Perhutani bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngimbang Makmur seluas 7,5 hektar tergolong tinggi mencapai rata-rata 4,5 ton per hektar. Kemudian agenda dilanjutkan dengan melakukan tutup tanam jati  tahun 2017.

Presiden Joko Widodo kemudian melakukan penyerahan SK PS sebanyak 13 SK untuk tiga Kabupaten yaitu Malang, Blitar, dan Bojonegoro dengan luas kawasan 8.995,8 hektar untuk 9.143 petani/KK. Sedangkan Kabupaten Tuban yang menjadi tuan rumah, sebelumnya telah memperoleh SK PS untuk LMDH Ngimbang Makmur bagi 147 KK, seluas 77,25 hektar, pada 6 November 2017 di Madiun.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan SK pengelolaan hutan untuk Perhutanan Sosial yang telah diberikan akan selalu diikuti dan dicek terus perkembangannya.

“Dengan program PS, diharapkan dapat mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi penganguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus  menjaga kelestarian hutan.  SK untuk pengelolaan hutan yang telah saudara-saudara terima, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok, dan masyarakat”, Ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani dari Bank BNI. Dalam mendukung program Perhutanan Sosial ini Perum Perhutani turut memberikan bantuan berupa 4.000 bibit jati plus perhutani (JPP) dan buah-buahan, BNI dan PTPN Holding memberikan bantuan hand traktor, pompa air, mesin pemotong porang dan mesin pemipil jagung. Sebagai bentuk Sinergi BUMN diserahkan juga cash for work kepada masyarakat di sekitar desa hutan. (Kom-PHT/PR/2018/III-9)

Dok.Kom-PHT/ Kanpus ©2017

JAKARTA, PERHUTANI (4/11/2017) | Dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke lokasi Perhutanan Sosial (PS), Presiden RI Joko Widodo didampingi Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, kali ini mengunjungi Boyolali, Sabtu (4/11).

Presiden Jokowi kembali kembali membagikan SK PS kepada masyarakat yang tergabung ke dalam beberapa Kelompok Tani Hutani di wilayah Pemalang yaitu Gunung Gongseng, Gunung Jimat dan Rowo Sakti serta wilayah Boyolali yaitu LMDH wanalestari 1 dan 2, wana makmur 1 dan 2.

Presiden Jokowi membagikan SK PS kepada sekitar 1800 kk yang diberikan secara simbolis kepada 6 orang warga masyarakat desa hutan.

Di akhir kunjungannya Presiden Jokowi menyempatkan diri mengunjungi pabrik pengolahan daun kayu putih milik masyarakat yang bekerjasama dengan Perhutani wilayah kerja Telawa, desa Wonoharjo, Boyolali.

Denaldy menyampaikan bahwa produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry.

“Sistem agroforestry dapat diterapkan pada lahan perhutanan sosial yang telah mereka peroleh izin pengelolaannya dengan mengkombinasikan tanaman pokok kehutanan dan tanaman pertanian”, jelas Denaldy.

Jokowidodo yang juga sempat berdialog dengan masyarakat pengelola pabrik pengolahan daun kayu putih menyampaikan untuk menggunakan peralatan semi modern sehingga dapat menghasilkan minyak kayu putih secara optimal serta memanfaatkan bantuan diantaranya Kredit Usaha Rakyat dengan bijak dalam peningkatan fasilitas pabrik. (Kom-PHT/PR/2017-XI-56)

Dok.Kom-PHT/ Kanpus ©2017

JAKARTA, PERHUTANI (2/11/2017) | Setelah Provinsi Jawa Barat, kali ini Presiden RI, Joko Widodo
didampingi Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna melakukan kunjungan ke wilayah kerja
Perum Perhutani di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (2/11).

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
Bakar, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan instansi terkait lainnya.
Selain meninjau program Perhutanan Sosial (PS) untuk pemerataan ekonomi, Presiden Jokowi
menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan
Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Jumlah SK IPHPS dan KULIN KK yang dibagikan
sebanyak 2.827 Ha, 1.179 KK untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Jember.

Dok.Kom-PHT/ Kanpus ©2017

Presiden Jokowi berharap program PS dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Ijin pemanfaatan kawasan hutan program PS ini berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang. Oleh karena
itu agar digunakan oleh kelompok-kelompok dengan jenis tanaman tertentu dan mendapat
pendampingan dari Perhutani dan BNI. Serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar digunakan untuk kegiatan
produktif. Setiap pengajuan KUR harus dihitung dengan benar untung ruginya dan digunakan untuk
kegiatan produktif dan mampu mengangsur bunga bulanan. Lahan agar benar-benar dimanfatkan untuk
ditanami, jangan dibiarkan atau digunakan di luar bertanam,” tegas Jokowi.

Manfaat bagi pengarap Kelompok Tani atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setelah menerima
SK diantaranya memperoleh akses sumber pendanaan dari perbankan, mendapatkan kepastian pasar
serta mendapatkan pembinaan intensif dari kementerian dan lembaga terkait.

Di sela acara ini juga dilakukan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Tani, bantuan fasilitas
pertanian dan pendidikan dari BNI, 9000 bibit Sengon dan pendampingan penanaman sampai dengan
pemeliharaan dari Perhutani serta 1,2 ton benih jagung dari Kementerian Pertanian.

Direktur Utama Perum Perhutani menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur sudah
melakukan kerjasama dengan Perhutani.

“Melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sekitar delapan puluh persen
masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur sudah melakukan kerjasama dengan Perhutani dan telah
terbentuk 1.825 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)”, jelas Denaldy. (Kom-PHT/PR/2017-XI-55)

Perubahan positif itu terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur serta kebijakan ekonomi jangka panjang. Hal itu terungkap dalam acara diskusi yang diadakan Markplus Center Public Services di Jakarta, akhir pekan lalu.

Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar dalam diskusi itu mengatakan, sejak Jokowi memimpin pada 2014 lalu, Indonesia banyak mengalami pembenahan dalam hal investasi dan daya saing.

“Saat ini kita masuk dalam posisi 16 besar negara dengan ekonomi paling berkembang di dunia, dan pada 2030 Indonesia bisa masuk tujuh negara dengan ekonomi terbesar di dunia bila pemerintah terus medorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Mustoha.

Ia juga mengungkapkan, rencana pemerintah masuk dalam Trans Pacific Partnership (TPP) pada 2016 merupakan langkah maju dalam menarik ekonomi Indonesia lebih maju dan tidak ditinggalkan oleh investor.

Dampak positif lainnya juga diungkapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Marketeers Association (IMA) periode 2015-2017, Arif Wibowo.

Ia melihat Indonesia sejak dipegang Presiden Jokowi jauh lebih kompetitif dan mampu berdaya saing ketimbang negara-negara berkembang lainnya. Hal ini terlihat dari Global Competitiveness Index yang meloncat dari posisi 74 ke posisi 20.

“Beliau sangat mendukung industri pariwisata dalam negeri dengan membebaskan visa bagi 90 negara, dan keputusan ini terobosan untuk semakin mengenalkan keindahan wisata dalam negeri pada turis mancanegara,” kata dia.

Hal positif lainnya juga terlihat dari upaya pemerintah menumbuhkan usaha kecil menengah, dengan menyusutkan persentase bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari angka 22% menjadi 12%, dan akan diperkecil lagi menjadi 9% pada tahun-tahun mendatang. Namun Arif meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur di 230 bandara, pasalnya 70% dari bandara itu masih mengandalkan visual landing.

“Dampaknya rotasi pesawat menjadi pendek sehingga membebankan maskapai penerbangan yang antre untuk lepas landas atau mendarat,
dan di sebagian besar lokasi pariwisata unggulan belum bisa dilandasi pesawat tipe 737 dan 720,” tambahnya.
Sedangkan, mantan Vice Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Supamo Djas-min memuji keputusan berani Presiden Jokowi menghentikan lebih dari Rp 200 triliun subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dan membelenggu Indonesia selama ini.
“Pak Jokowi punya keberanian seorang leader, beliau berani melakukan yang benar, dia fokus pada infrastruktur dan swasembada pangan, sehingga buying power masyarakat lambat laut meningkat,” kata dia.

Hal Fundamental
Ia juga menilai, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak di era sebelum Jokowi sudah dilanjutkan kembali sehingga ekonomi domestik berkembang, dan berbagai implementasi kebijakan di daerah sangat terasa.

“Dari kacamata seorang marketing, sosok Jokowi tidak hanya menimbulkan persepsi masyarakat saja, tapi value of goverment benar terasa langsung oleh masyarakat, berbagai pembangunan infrastruktur nanti akan sangat terasa pada 2017 dan 2018,” lanjutnya.

Sementara itu, Managing Director Siloam Hospitals Group Anang Prayudi mengungkapkan dua hal fundamental yang disentuh Presiden Jokowi saat terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 lalu adalah pendidikan dan kesehatan.

‘Kalau kita bicara kesehatan, tantangannya sangat luar biasa, industri kesehatan di South East Asia sifatnya fast growing meski pene-tra-sinya rendah, padahal pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi, jadi kebutuhan akan layanan kesehatan juga akan terus meningkat,” kata Anang.

Ia berharap agar pemerintah pusat perlu mempermudah izin bagi pihak swasta untuk membangun rumah sakit (RS) di daerah, yang saat ini untuk membuka RS harus memenuhi 102 peraturan prasyarat.
“Masih harus ada sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” ungkap Anang. [C-7]

Tanggal : 30 November 2015
Sumber : Suara Pembaruan

Pertanyaannya, apakah pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo sudah di garis yang tepat untuk mewujudkannya? Menurut Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi berada di jalur yang benar.

“Ada banyak tolok ukur yang bisa dijadikan acuan. Salah satunya adalah tingkat kemudahan dalam berbisnis atau ease of doing business yang semakin bagus,” kata Mustoha di acara diskusi publik “Jokowi 1st Year: Good Country Marketeer?” di Philip Kotler Main Theater, MarkPlus, Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Mustoha mengatakan bahwa menurut data World Bank peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di bawah Presiden Jokowi naik peringkat dari 114 menjadi 109. Peringkat ini di atas India yang sama-sama disebut sebagai negara berkembang dengan potensi besar.

“Ada 11 kategori dari Bank Dunia yang bisa dijadikan acuan, dan 8 di antaranya kita unggul dari India. Jadi, bisa dikatakan Pak Jokowi itu lebih hebat dari Narendra Modi, PM India,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi itu adalah real fighter. Hal ini ditunjukkan dengan kemauan untuk bergabung dalam Trans-Pasific Partnership dalam dua tahun mendatang. Banyak orang yang menilai bahwa Presiden Jokowi terlalu percaya diri dengan keiinginannya tersebut.

“Inilah ciri seorang pemimpin yang selalu tertantang untuk masuk dalam berbagai komunitas agar lebih baik. Kesimpulannya, Presiden Jokowi berada di jalur yang benar membawa Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Tanggal  : 28 November 2015
Summer : marketeers.com