Menurut Sugiyono, salah seorang warga yang menemukan situs batu pra-sejarah tersebut menceritakan bahwa pada awalnya ia dan teman-temannya hanya bertujuan untuk berburu binatang liar yang ada di hutan milik Perhutani Bondowoso, tetapi malah menemukan situs batu.

“Saya waktu berburu di hutan ada warga bilang di daerah ini ada tempat untuk minumnya kuda, ternyata setelah saya datangi bukan tempat minumnya kuda melainkan batu situs peninggalan jaman dulu,” ungkap Sugiyono saat di konfirmasi suarajatimpost.com di rumahnya.

Sugiyono yang juga ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sumbercanting tersebut mengatakan, bahwa keadaan situs tersebut tidak ada yang merawat sehingga ada bagian-bagian yang rusak.

“Panjangnya sekitar 2 meter, Bentuknya seperti situs Bendusah tapi tutupnya sudah hancur, mungkin dirusak sama orang,” lanjutnya.

Untuk sampai ke situs batu yang baru ditemukan tersebut perlu membawa perlengkapan karena berada di tengah hutan.

“Nyampainya di tempat itu sekitar satu jam, rutenya lumayan sulit dan harus bawa bekal,” tambahnya.

Sugiyono berharap, dengan ditemukannya situs batu tersebut dapat menambah perbendaharaan situs-situs batu di Bondowoso.

“Saya berharap penemuan ini dapat dimasukan dalam situs-situs batu peninggalan jaman dulu yang bertebaran di Bondowoso,” tutupnya.

Sumber : suarajatimpost.com

Tanggal : 13 Agustus 2017

Poin penting penyerahan pengelolaan, hak dan kewajiban dua instansi itu tertuang dalam penandatanganan serahterima oleh Kepala KPH Perum Perhutani KPH Surakarta Eka M Ruskanda kepada Kepala Disparpora Karanganyar Titis Sri Jawoto di Bumi Perkemahan Sekipan, Kalisoro, Tawangmangu, Jumat (21/07/2017) malam.

“Berita acara penandatanganan memuat luasan tanah hutan tiga kawasan yang sekarang menjadi tanggungjawab Pemkab untuk mengelola. Terhitung per 1 Agustus nanti,” kata Kepala Disparpora Karanganyar, Titis Sri Jawotoseraya menjelaskan isi surat perjanjian Nomor 552.2/48/PKS/XII/2016 dan Nomor 02/044.3/PKS/Sra/Divre-Jateng/2016 itu, Senin (24/07/2017).
Mengenai setoran Rp 450 juta per tahun ke perusahaan milik negara itu, Titis mengaku sistem bagi hasil itu logis. Ia meyakini pendapatan asli daerah (PAD) dari kawasan wisata tersebut bisa dimaksimalkan di bawah tata kelola Pemkab Karanganyar. Seluruh pihak yang sejak awal ikut menjaga dan merawat hutan bakal tetap diberdayakan.

KKPH Perum Perhutani KPH Surakarta Eka M Ruskanda mengatakan tahapan selanjutnya memasang batas hutan tiga kawasan itu dengan aset Perhutani. “Nanti akan ada tim bersama dari Perhutani dengan Pemkab untuk mengecek. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum Agustus. Kami berharap perjanjian kerjasama ini bisa meningkatkan potensi wisata lebih bagus lagi,” katanya.

Sumber : krjogja.com

Tanggal : 24 Juli 2017

BISNISINDONESIA (18/11/2016) |

Direktur Utama Inhutani V Endro Siswoko mengatakan, kegiatan perdagangan merupakan salah satu portofolio bisnis perusahaan pelat merah itu. Karena itu, sejumlah produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah mengajukan tawaran untuk menjual produk mereka.

“Banyak yang menawarkan, ada dari Sumatra Utara, ada dari Jambi. Sekarang kami seleksi [tawaran] mana yang untung, mana yang risikonya paling kecil dan citranya bagus,” katanya kepada Bisnis di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bila tawaran diterima, CPO bukan menjadi komoditas pertama yang diperdagangkan oleh Inhutani V. Sebelumnya, perusahaan itu mendistribusikan komoditas gon-dorukem (getah dari pinus) yang diproduksi induk usahanya. Perum Perhutani. Inhutani V juga siap-siap menjual kayu jabon dari sesama anak Perhutani yakni PT BUMN Hijau Leslari.

“Bahkan ada juga yang menawarkan kopi. Jual air kemasan juga. Pokoknya apapun akan kami garaplah.” ujar Endro.

Sampai saat ini, gondorukem yang dijual Inhutani V sebanyak 2.000 ton, yang mana 500 ton diekspor ke Korea Selatan. Pengalaman perdagangan dalam dan luar negeri itulah yang akan dipakai untuk berbisnis CPO.

Inhutani V memegang konsesi hutan tanaman industri seluas 56.000 hektare (ha) di Lampung dan16.730 ha di Bangka. Perusahaan itu sempat memiliki saham minoritas di empat perusahaan patungan, tetapi kini telah dijual.

Dari divestasi itu, porsi dana yang dikantongi Inhutani V sebesar Rp68 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan Perhutani 2015, Inhutani V memiliki kas dalam bentuk deposito Rp225 miliar, terbesar dibandingkan anak usaha Perhutani lainnya.

Endro mengatakan, kas itulah yang dipakai untuk membiayai kegiatan di bidang perdagangan. Alih-alih diendapkan di bank, dia menilai, uang kas dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan.

“Kalau saya simpan di bank, bunga deposito cuma 6%-7%. Kalau saya putar untuk trading, dapat margin 1% saja, kalau putarannya cepat jauh di atas [bunga deposito],” katanya.inhutani V saat ini menjadikan skema kemitraan hutan tanaman industri (HTI) sebagai bisnis intinya. Dari 56.000 ha konsesi di Lampung, sekitar 24.800 ha bekas konflik telah dikerjasamakan dengan warga untuk kegiatan agroforestri.

Sumber : Bisnis Indonesia, hal – 31
Tanggal : 18 November 2016

Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat-Banten Imron Rosyadi mengatakan, kalangan perkebunan sudah waswas dengan munculnya kembali isu pembangunan bandara di Karawang. Soalnya, jika kawasan hutan dibongkar, pihak-pihak berkepentingan dalam proyek biasanya asal tunjuk pengganti ke kawasan perkebunan dengan mencabut hak gunausaha (HGU).
Menurut dia, sudah banyak contoh kawasan HGU perkebunan dicabut sebagai pengganti kawasan hutan yang digusur untuk aneka proyek Di kawasan eks perkebunan tersebut, umumnya, kini muncul kantong kemiskinan baru. Soalnya, perputaran ekonomi yang semula dari perkebunan tak ada lagi.
Bahkan, kata Imron, sejumlah konflik lahan pun terjadi. Soalnya, selalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyerobotan lahan. Biasanya, pihak-pihak tersebut mengatasnamakan petani atau melakukan kamuflase, dengan mengerahkan banyak orang yang mengaku petani.
“Saya pikir, segala sesuatunya harus dipikir secara matang. Jangan sampai daerah Jawa Barat semakin dirusak. Bukan hanya lingkungannya, melainkan juga semakin diciptakannya konflik lahan. Di satu sisi, ada pihak yang mengail untung, tetapi di lain pihak, bertambahnya orang miskin baru di perdesaan,” kata Imron.
Menurut dia, GPP Jawa Barat-Banten mengimbau semua pemegang HGU perkebunan agar bertanggung jawab atas kepercayaan dari pemerintah. Mereka harus mengelola secara optimal HGU yang dipercayakan agar tak dijadikan kawasan incaran.
Masih wacana
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga kini, belum menerima pemberitahuan dari pusat untuk pembangunan bandara internasional di Karawang. Mereka juga mengaku belum pernah terlibat dalam proses pembahasan apa pun mengenai itu, apalagi sampai pada permintaan perubahan rencana tata ruang dan wilayah. “Dengan demikian, soal bandara internasional di Karawang, sampai sekarang, masih wacana. Pemprov Jabar saat ini masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan bandara internasional di Kertajati (Majalengka),” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Wawan Ridwan, kemarin.
Dalam kesempatan itu, ia pun mengaku belum bisa menginformasikan ihwal lokasi bandara di Karawang tersebut. Soalnya, itu tadi, pemprov sama sekali belum beroleh penjelasan. “Kalau mau membandingkan antara Karawang dengan Majalengka, justru pengembangan bandara lebih, strategis di Majalengka. Ketersediaan lahan untuk daya dukung pengembangan bandara di Majalengka masih luas. Kalau Karawang, ada keterbatasan,” tuturnya.
Sumber  : Pikiran Rakyat, Hal. 1
Tanggal  :  4  Maret 2014

”Petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah masih belum bisa memastikan wujud situs tersebut, apakah merupakan bagian bangunan candi atau bentuk lainnya. Masih dilakukan penelitian,” jelas Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Sabtu (20/10).

Dia berharap, pihak Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala, bisa melakukan penelitian dan konservasi lebih jauh mengenai temuan artefak ini. Dengan demikian, kelak bisa diketahui apakah temuan artefak kedua ini, berkaitan dengan temuan artefak yang pertama.

”Sejak temuan bagian bangunan candi di Bukit Pangonan, saya menduga masih ada artefak lain di lingkungan temuan tersebut. Dan ternyata benar, tak jauh dari lokasi temuan pertama, ditemukan temuan artefak lain,” katanya.

Dia menyebutkan, bila memang di sekitar lingkungan Bukit Pangonan ditemukan candi-candi lain, dia berharap kawasan tersebut bisa menjadi kawasan konservasi yang kelak bisa menjadi kawasan wisata andalan selain kawasan candi lain di dataran tinggi Dieng.

Serupa dengan temuan situs sebelumnya, situs baru ini ditemukan Kamis (17/10). Saat itu, seorang anggota Pokdarwis Pandawa, Bejo, bersama teman-temannya hendak menyaksikan sunset dari Bukit Pangonan.

Namun saat dia sedang mencari lokasi terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam, dia melalui kawasan di mana banyak ditemukan bongkahan batu. ”Setelah kami amati dan tanah kami gali sedikit, ternyata banyak ditemukan potongan-potongan batu yang tertimbun tanah,” jelasnya.

Artefak ini terdapat di lereng Bukit Pangonan Dieng dan berada di bawah penemuan artefak candi sebelumnya. Bila artefak sebelumnya berada di atas ketinggian sekitar 2.500 meter atau sekitar satu jam perjalanan melalui jalan setapak di lereng hutan Perhutani, maka artefak terakhir berada di ketinggian di bawahnya.

Hadi Supeno mengaku, sejauh ini belum bisa memastikan apakah kedua artefak yang ditemukan di Bukit Pangonan tersebut saling berkaitan atau tidak. Dia menyebutkan, untuk artefak yang pertama, ada dugaan bahwa itu merupakan bagian atap candi. Namun ada juga yang menyebutkan merupakan candi mini sehingga ukurannya kecil, tempat pendeta hindu pada masa lalu meletakkan sesaji.

Demikian mengenai artefak yang kedua. Ada yang menduga bahwa artefak tersebut merupakan tempat pendeta hindu pada masa lalu mempersiapkan kegiatan upacara. Lokasi ini disebut dengan nama Dharmasala. Namun ada juga yang menyebutkan, bahwa artefak itu merupakan bagian bangunan candi cukup besar karena bagian lainnya masih tertimbun tanah.

Untuk memastikan dugaan-dugaan tersebut Hadi Supeno berharap, pihak Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala bisa melakukan upaya penelitian lebih lanjut. ”Dengan demikian, kita bisa mendapat kepastian bentuk artefak apakah yang sebenarnya ditemukan di bukti Pangonan tersebut,” katanya.

Reporter : Eko Widiyanto | Redaktur : A.Syalaby Ichsan
Republika Online | 21 Oktober 2013 | 05.43 WIB

Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (Satker NVT) Pembangunan Waduk Jatibarang pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PU, Ir Anang Muchlis, Spi, Kamis (19/9) di Semarang. Evaluasi antara lain untuk meneliti apakah terjadi perembesan atau tidak. “Bila dalam kondisi baik dan tidak ada rembesan, maka volume air akan dinaikkan dan siap dioperasikan”, ungkap Ir Anang Muchlis, Spi.

Proses pengisian air ini merupakan pekerjaan akhir untuk menentukan apakah waduk siap dioperasikan. Karena itu peresmian pengoperasian waduk pun bergantung hasil evaluasi pengisian air selama 3 bulan. “Bila tak terjadi masalah, maka kami perkirakan peresmian akan bisa dilakukan sekitar Maret 2014. Rencananya yang akan meresmikan Presiden,” tambahnya.

Pengisian waduk diakui Anang juga masih terkendala dengan pelaksanaan pembuatan SUTET Tower No 6 dan 7 yang masuk kawasan Hutan Kreo. Kini prosesnya masih dalam pengurusan Pinjem Pakai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Perhutani Unit I KPH Kendal dan dalam waktu dekat selesai.

Keberadaan Waduk Jatibarang ini diharapkan akan mampu menjadi pengendali debit air da kawasan Ungaran dan Gunungpati menuju Kota Semarang. Selain akan mampu mengendalikan banjir akibat kiriman air, juga kelak bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik, potensi wisata serba perikanan.

Musim Hujan

Sementara Kepala Seksi data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah, Rani Kraningtyas menyampaikan hasil prakiraan cuaca BMKQ Kota Semarang akan memasuki musim penghujan pada akhir September atau awal Oktober. Namun ada beberapa wilayah di Jawa Tengah baru datang musim hujan di pertengahan Oktober. Wilayah yang diprediksi akan turun hujan di pertengahan Oktober antara lain Jawa Tengah bagian Timur dan Utara.

Sedangkan puncak hujan akan terjadi di bulan Januari dan Februari. “Di bulan Januari dan Februari curah hujan kami prediksi akan tinggi. Masyarakat harus bisa menyikapi dampak yang bisa timbul dari sekarang,” ungkap Rani Kraningtyas. Ditambahkan, dampak yang bisa ditimbulkan antara lain tanah longsor di wilayah dataran tinggi dan banjir di dataran rendah. (Cha) -c

Kedaulatan Rakyat | 20 September 2013 | Hal. 19