Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemasaran Kayu dan Launching Harga Jual Dasar tahun 2018 melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (26/12/2017).

Menurut dia, selain mempertimbangkan harga sebagai faktor penentu pemilihan produk, konsumen saat ini juga mempertimbangkan perusahaan yang bereputasi ramah lingkungan dan memiliki komitmen sosial.

Pengelolaan hutan Perhutani telah menerapkan 10 prinsip Sustainable Forest Management mengacu standar internasional Forest Stewardship Council (FSC).

Pada 1990, Perhutani merupakan perusahaan kehutanan pertama di dunia yang mendapat sertifikat Internasional Sustainable Forest Management dari Smartwood Rain Forest Allience, lembaga sertifikasi kehutanan dari Amerika Serikat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dengan memberikan keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelian kayu. Perlu ada perubahan memberikan kepastian harga dan kuantitas yang tersedia, karena hal tersebut merupakan permasalahan yang selalu ada sejak dulu,” katanya.

Tim pemasaran Perhutani memaparkan rencana jumlah produksi kayu Perhutani pada 2018 sebanyak 340.734 meter kubik untuk semua sortimen kayu Jati dan 416.708 meter kubik untuk semua sortimen kayu Rimba.

Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan skema Harga Jual Dasar yang akan diterapkan pada 2018 oleh Perum Perhutani di antaranya penerapan single price yakni harga sudah termasuk surcharge sertifikasi, pembagian harga berdasarkan tiga kelompok Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yakni berdasarkan sertifikasi FSC, Control Wood, dan PHPL, serta perhitungan harga kayu dari beberapa perbedaan status, mutu, dan ukuran kayu.

Penjualan kayu Perhutani selain melalui saluran penjualan kontrak, juga retail melalui penjualan online. Realisasi penjualan kayu Perhutani melalui Penjualan Online Toko Perhutani hingga November 2017 mencapai Rp1,1 triliun.

Sumber: industri.bisnis.com

Tanggal: 27 Desember 2017

“Pasar China memang masih mendominasi sekitar hampir 95 persen, 5 persennya ke Jepang, Korea dan negara lainnya,” ujar Wakil Ketua Umum Indonesia Light Wood Association (ILWA), Sumardji Sarsono di sela launching ILWA di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Senin (31/7/2017).

Menurut Sumardji, saat ini yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia adalah pasar Asia. Untuk pasar Eropa masih sangat kecil. Sehingga dibutuhkan inovasi dan pengembangan dari produk light wood.

“Pasar Eropa sebenarnya sudah masuk, tapi masih kecil sekali. Apalagi pemasaran ke Eropa juga butuh biaya yang lebih tinggi. Pasar Eropa membutuhkan inovasi seperti dalam bentuk pintu, kursi, dan lainnya,” jelasnya.

ILWA yang dulunya bernama Indonesian Barecore Association (IbcA) itu akan terus mendorong anggotanya untuk mengembangkan light wood. Sebab, pasar ini memiliki kemampuan tinggi, hanya tinggal melakukan inovasi.

Terkait bahan baku, Sumardji mengatakan bahan baku di Indonesia masih sangat cukup. Sebab, bahan baku yang digunakan berasal dari hutan rakyat yang bisa ditanam kembali. Per tahun dibutuhkan sekitar 20 juta meter kubik kayu untuk produk barecore dan playwood.

“Kami juga menggalakkan penanaman kembali, jika tidak maka dua atau tiga tahun lagi pasti akan habis,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Hadi Daryanto mengatakan, saat ini pasar produk light wood masih terbuka. Pemerintah memberikan dukungan dalam pemasaran produk light wood, di antaranya dengan mempermudah perizinan.

“Bahan bakunya kan berasal dari kayu rakyat, untuk izinnya tidak sulit. Untuk modal, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan kerja sama dengan perbankan untuk pemberian kredit usaha rakyat (KUR),” jelas Hadi seusai membuka acara.

Jika sebelumnya petani hutan rakyat tidak bankable saat ini sudah dipermudah melalui KUR. Melalui kerja sama antara KLH dengan perbankan tersebut diharapkan produksi kayu rakyat meningkat. Perhutani juga akan diuntungkan karena mendapatkan pembagian 30 persen sedangkan 70 persen untuk rakyat.

Sumber : kabarbisnis.com

Tanggal : 1 Agustus 2017

“Kalau IKM tidak dibantu, mereka akan mutung dan berhenti. Makanya, kami tetap pikirkan [untuk membantu biaya SVLK],” ujarnya di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Sudarto menyatakan bantuan biaya SVLK akan diberikan secara langsung untuk jangka pendek bagi pelaku IKM yang tidak mampu memperpanjang sertifikat SVLK, tetapi berpotensi ekspor. Dia menyebutkan di Solo, Jawa Tengah, misalnya terdapat empat IKM mebel yang akan dibantu karena berpeluang ekspor.

Untuk perpanjangan sertifikat SVLK, pengusaha mebel membutuhkan dana sekitar Rp40 juta. Apabila pengusaha tersebut hanya mampu ekspor dalam jumlah yang kecil, maka biaya tersebut akan menjadi beban yang berat bagi pengusaha karena tidak sepadan dengan nilai barang yang diekspor.

Selain membantu dari sisi biaya, pemerintah juga bakal menyediakan bahan baku kayu legal untuk pelaku IKM mebel, misalnya melalui koordinasi dengan Perum Perhutani. Kemenperin juga mendorong para pengusaha IKM mebel untuk membuat perhimpunan.

Saat ini, di Solo telah ada KIMKAS atau Komunitas Industri Mebel dan Kerajinan Kayu Soloraya (KIMKAS) yang terdiri dari 40 eksportir. Sudarto menuturkan dengan berkumpulnya para pelaku usaha ini, posisi tawar mereka akan meningkat.

“Misalnya dulu si A hanya mampu lelang ke Perhutani sebanyak 50 meter kubik sampai 100 meter kubik. Nah, dengan adanya perhimpunan, kalau besok ada peluang potensi pasar yang besar, mereka bisa lelang 1.000 meter kubik,” katanya.

Sumber : bisnis.com

Tanggal : 11 Juli 2017