Dok.Kom-PHT/Kanpus @2016

JAKARTA, PERHUTANI (12/3) | Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar Bersama Gubernur Banten, Rano Karno menandatagani  Memorandum Of Understanding (MoU)  tentang Pemanfatan Lahan hutan  sekaligus mencanangkan panen raya Padi Gogo dan Gerakan Tanam Jagung Hibrida dan Kedelai  Petak 57 d Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibinbin  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikeusik Perhutani  Banten, Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.  Sabtu.

Turut hadir dalam acara tersebut Forum Pimpinan Daerah Propinsi Banten yang juga sebagai Wakil Kapolda Propinsi Banten, Setda Propinsi Banten, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Muspida Kab Pandeglang, Kepala Dinas se-Propinsi Banten, para penyuluh Pertanian dan seluruh LMDH Kabupaten Lebak.

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar menyatakan bahwa Perum Perhutani mendapat mandat dari Pemerintah untuk mendukung program kedaulatan pangan. “Perum Perhutani diminta untuk lebih mengoptimalkan lahan kawasan hutan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan” tegasnya.

Selanjutnya Mustoha menambahkan bahwa Tahun 2016 Perum Perhutani mengalokasikan kawasan hutan untuk tanaman pangan khususnya padi seluas 15.364 Ha dan Jagung 193.820 Ha.Satu hal yang menjadi usulan Direktur Utama Perhutani yaitu  bagaimana petani ini diberikan akses kepada sumber dana yaitu ke Perbankan lewat KUR, yaitu dengan membuat kartu anggota LMDH, dimana kartu itu juga berfungsi seperti kredit card, sehingga punya akses mendapatkan pinjaman dana dari bank.

Sementara itu Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan bahwa Propinsi Banten telah melakukan MoU kerjasama dengan Perum Perhutani, itu menandakan agar seluruh masyarakat desa hutan untuk segera mengarap hutan tapi tidak untuk memiliki, tidak untuk merusak hutan, namun menambah tanaman untuk fungsi ketahanan pangan.

Selanjutnya Rano Karno menjelaskan bhawa Propinsi Banten mendapat mandat untuk memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran nasional khususnya komuditas Padi, yaitu harus mampu memproduksi 1 juta ton dalam waktu 3 Tahun dari Tahun 2015 – 2017.

“Ditambah dengan Masyarakat Desa Hutan yang di bantu Perhutani maka luas area tanaman propinsi Banten akan terus menjadi besar dan yakin target yang diberikan oleh presiden RI dapat tercapai” tambahnya meyakinkan(Kom-PHT/ Kanpus).

Kepala Seksi Serealia Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, Poppy Farida, di Bandung, Kamis (10/12/2015) mengatakan, penanaman jagung sedang dilakukan terutama di Sumedang, Majalengka, Garut. Sukabumi, Bandung, Indramayu. dan Kuningan. Ini merupakan upaya pemenuhan pasokan jagung, teintama hibrida lokal, baik untuk keperluan industri pakan, makanan, dll, secara lokal Jawa Barat.

Disebutkan, penanaman jagung pada Desember ini, sekaligus menjawab bahwa selama ini ada anggapan lahan pembudidayaan tanaman jagung mulai sulit diperoleh. Penanaman jagung dilakukan secara kombinasi, baik pada lahan kering milik masyarakat maupun secara pengelolaan hutan bersama masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Indramayu seluas 5.000 hektare.

Pembudidayaan jagung tersebut, sekaligus pula upaya mendukung penyediaan tiga komoditas pangan pokok di Indonesia, yaitu padi, jagung, dan kedelai (pajale). Produksinya diupayakan dihasilkan secara banyak, sebagai upaya meyakinkan penyediaan pasokan jagung lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Pengembangan areal tanaman jagung, katanya, diimbangi dengan penyuluhan cara penanaman yang lebih baik, penggunaan bibit unggul, dll. Diharapkan produktivitasnya rata-rata lebih baik dari 7,1 ton pipilan kering/hektare, sebagai upaya memacu semangat petani agar semaldn bergairah menanam komoditas jagung.

”Komoditas jagung kembali menjadi produk pertanian yang menarik diusahakan di Jawa Barat, apalagi hasil panennya sangat dicari para pengguna. Yang tinggal didorong adalah penyediaan produksi yang mampu memenuhi pemenuhan pasokan secara lokal sesuai kebutuhan,” kata Poppy.

Upaya tersebut, katanya, sekaligus sebagai salah satu langkah menghasilkan kedaulatan pangan dari komoditas jagung. Selain itu juga ditingkatkan kemampuan setelah panen berupa pengolahan pipilan kering sampai rata-rata memenuhi persyaratan pembeli.

Olahan sorgum

Sementara itu. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian, dikabarkan berhasil melakukan pengolahan sorgum menjadi tepung yang mampu menggantikan tepung terigu.

Pelaksana Harian Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian Ridwan Rachmat di Bogor, dilansir Antara, Rabu (9/12/-2015), mengatakan sorgum merupakan komoditas pangan asli Indonesia, tetapi belum banyak dibudidayakan serta dijadikan bahan pangan oleh masyarakat.

”Kami sudah memiliki teknologi penepungan sorgum ini sehingga nantinya (tepung sorgum) bisa diperbanyak oleh masyarakat,” katanya di
sela-sela pengenalan Galery Inovasi Teknologi Pascapanen atau Gerai Pascapanen.

Menurut Ridwan Rachmat, sorgum memiliki kandungan glutenin lebih rendah dari gandum sehingga secara kesehatan lebih menyehatkan daripada tepung terigu. ”Keunggulan secara teknis, sorgum dapat ditanam pada lahan kurang optimal,” ujarnya.

Upaya pengembangan sorgum sebagai pengganti jagung di Jawa Barat pernah dilakukan di kawasan Perum Perhutani maupun oleh PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau lestari (BUMN HL) di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hanya, kedua pengembangan tanaman sorgum tersebut tak berlanjut, karena latar belakang pemasaran maupun kebijakan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sejumlah personel Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat-Banten, menyebutkan, sorgum sempat dibudidayakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Indramayu. Namun panenan sorgum 2.000 hektare tersebut tak lalai ada yang beli, sehingga dijadikan pakan ternak.

Lain halnya agroforestry DAS Citarum tanaman sorgum yang pernah dibina PT BUMN HL tak dilanjutkan karena Meneteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan, mengalihkan ke luar Pulau Jawa.

Tanggal : 11 Desember 2015
Sumber : Pikiran Rakyat

Dok.Kom-PHT/Rdb @2015

RANDUBLATUNG, PERHUTANI (13/5) – “Integrated Farming Sistem (IFS) yang dilakukan di kawasan hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah kegiatan yang dilakukan adalah Pertanian, Peternakan, Perikanan, kehutanan”.  Demikian disampaikan  Kepala Biro Perlindungan sumber daya hutan, Imam Fuji Raharja aat melakukan road show bersama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang dilakukan di empat wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, Pati, Cepu dan Banyumas Timur.

“Saat ini Perhutani dalam mendukung program kedaulatan pangan telah memberdayakan masyarakat desa hutan dalam hal ini LMDH untuk mengoptimalkan lahan kawasan hutan dengan budidaya tanaman palawija tersebut. “ untuk tahun 2014 ini kita coba dulu seluas seluas 45 Ha di KPH Randublatung di Petak 66 dan Petak 18 BKPH Ngliron dan untuk tahun 2015 akan kita perluas IFS ini seluas 155 Ha yang tersebar di empat wilayah diatas” tambahnya.

Integrated Farming Sistem ( IFS ) yang dilakukan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah serta Universitas Gajah Mada Yogyakarta bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan bagi Masyarakat dikawasan hutan.

Kedaulatan pangan yang saat ini di gencarkan oleh Pemerintah melalui pemanfaatan lahan hutan dan Perkebunan bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan melalui penanaman tanaman palawija khususnya padi , jagung dan kedele, dimana ketiga komoditas tersebut menjadi unggulan dalam bercocok tanam bagi petani secara umum.

Dalam IFS ini pola kerja yang diterapkan adalah untuk tahun pertama semua sarana produksi Pertanian meliputi penyediaan benih, pupuk, dan obat hama disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedangkan penyiapan lahan dan pendampingan oleh Perhutani .

“Tahap awal yang dilakukan oleh Perhutani bersama dengan Universitas Gajah mada adalah melakukan pelatihan kepada petani yang tergabung dalam lembaga masyaratak desa hutan dan Petugas lapangan Perhutani yang di pusatkan di Jogjakarta, dan untuk hasil panen palawija pada tahun pertama semua di miliki oleh petani penggarap dengan catatan 20 % dari hasil panen tersebut dicadangkan untuk benih jika akan melakukan penanaman pada tahun berikutnya “, tambah Imam Fuji Raharja.

Untuk mendukung sukses program Nasional Kedaulatan pangan melalui sistim pertanian terpadu tersebut yang diperlukan adalah kolaborasi antar satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah di masing – masing kabupaten “ IFS ini bisa dikatakan sebuah Kolaborasi antar SKPD sehingga tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang petani akan mampu tercukupi stabilitas kebutuhan sandang dan pangan secara nyata” tukas Imam.( Kom-PHT/RDB/ANDHAN)

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar menyatakan bahwa Gudang padi yang akan dibangun nanti digunakan untuk penampungan sementara hasil panen padi yang diproduksi dari hutan.

“Daerah ini jauh dari gudang Bulog, jadi diperlukan gudang penampungan sementara, saat ini perlu dibuatkan rencana tapak dengan memperhitungkan terlebih dahulu potensi hasil panen padinya. Dan gudang ini harus sesuai dengan standar gudang bulog, maka diperlukan kerjasama dengan Bulog suapaya kualitas Gudangnya sama dengan standar gudang Bulog” tegasnya

Sementara itu Administratur Perum Perhutani Banten, Cucu Suaparman menyatakan bahwa Perhutani Banten memiliki potensi sawah dalam kawasan hutan seluas 2.826,53 Ha yg telah dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan produksi hanya 3 ton/ha.

“Status kelas hutan lokasi sawah adalah tanah kosong tidak baik untuk kelas perussahaan (tktbkp)” tambahnya (Kom-PHT/Kanpus)

Dok.Kom-PHT/Tsk @2015

TASIKMALAYA, PERHUTANI (7/4) | Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saronge Kampung Sukajaya, Kelurahan Urug, Kec Kawalu, Kota Tasikmalaya panen kacang tanah 3 ton per hektar  dengan penghasilan 13,5 Juta per Ha di kawasan hutan produksi yang merupakan Program kedaulatan pangan di wilayah Kota Tasikmalaya di petak 4c dan 4d Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sukaraja, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Singaparna Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya. Senin.

Pelaksanaan kegiatan didasari pola kemitraan dengan dilakukannya pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan hutan dibawah tegakan melaui sistem tumpangsari.

Administratur Perhutani Tasikmalaya, Henry Gunawan menyatakan bahwa Perhutani tidak menyangka ternyata animo masyarakat sekitar hutan yang ada di Kota Tasikmalaya ini dalam menjalankan program kedaulatan pangan sangat tinggi.

“Saya selaku Administratur, terharu melihat petani sekitar hutan ini melakukan panen kacang tanah. Hal ini untuk memberdayakan dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang kedaulatan pangan, “ Ini berkaitan dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)”, jelasnya.

Menurut Ketua KTH Tanjungjaya, Mutakin, panen kacang tanah (Gondolo) ini di lakukan di hutan produksi Perhutani seluas 18,00 ha dengan jumlah penggarap sebanyak 147 orang.

Awalnya penanaman kacang tanah ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam wadah LMDH Saronge

Ketua LMDH Saronge, Eem Herliana mengungkapkan hasil panen kacang tanah tahun ini lumayan bagus, dapat menghasilkan 3 ton per hektarnya, dari luas 18 ha para petani dapat menghasilkan produksi kacang tanah sebanyak 54 ton setara dengan nilai Rp. 243.000.000,- persatu kali panen dari harga jual basah saat ini yaitu Rp 4.500 per kilogram. Sedangkan untuk pengolahan berikutnya para petani akan menanam padi gogo.

Kepala Kelurahan, Urug Iwan menyampaikan bahwa adanya program pemanfaatan lahan dibawah tegakan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan sebagai penghasilan sehari-hari, selama ini kami menjalin hubungan sinergis dengan pihak terkait yaitu Perhutani, MUSPIKA Kec. Kawalu dan masyarakat sekitar hutan guna menjaga dan melestarikan sumber daya hutan serta untuk mewujudkan program pemerintah tentang kedaulatan pangan.(Kom-PHT/Tsk/Asep Jb)

Editor : Dadang K Rizal

Copyright ©2015

Kegiatan dengan tema “ Gerakan Tanam Perdana Kedelai Tahun 2015“ dihadiri oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Muhammad Herindra, Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ullum, Kepala Dinas Pertanian Henry Nugroho, Administratur Perhutani Tasikmalaya, Henry Gunawan, Kepala Dinas Pertanian, Wawan Setiawan, Kepala BPS, Ganjar Rahman, OPD, jajaran Muspika, Muspida, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LMDH.

Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI, Muhammad Herindra berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat menjadi tonggak kebangkitan produksi tanaman kedelai ke arah yang lebih baik dan untuk dapat disinergikan,didayagunakan sebesar-besarnya dalam mendukung program pembangunan sektor pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan, selain itu, kedaulatan pangan ini untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat pedesaan di wilayah Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui gerakan tanam kedelai ini perlu dilakukan secara terintigrasi dan terpadu, agar dapat meningkatkan produktivitas sektor petanian dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat pedesaan di wilayah Tasikmalaya.

“Di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah telah menyiapkan lahan lima ribu hektar untuk kedelai, dua ribu hektar untuk padi dan dua ribu hektar untuk jagung” Lanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tonggak kebangkitan produksi tanaman kedelai ke arah yang lebih baik, hal ini berkaitan dengan program pemerintah kabupaten Tasikmalaya yaitu Gerakan Mambangun Desa ( Gerbang Desa).

Sementara itu Administratur Perhutani Tasikmalaya, Henry Gunawan menyampaikan bahwa untuk menunjang program kedaulatan pangan dan program pemerintah lahan yang sudah dilakukan di perhutani berada di kawasan hutan petak 10 b, luas 5 ha tanaman tahun 2014, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikatomas, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikatomas, Desa Lengkong Barang, Kecamatan Cikatomas.

“Selain lahan di wilayah hutan Cikatomas, kami sudah menyiapkan seluas 10 hektar di RPH Sukaraja dan RPH Cikalong 40 ha, penanaman kedelai yag akan dilakukan di lahan perhutani, hal ini menjadi bagian peningkatan pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Semua kegiatan ini dalam pelaksanaannya harus didasari melalui pola kemitraan dengan dilakukannya pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan hutan bersama masyarakat” lanjutnya menjelaskan. (Kom-PHT/Tsk/Asep Jb)

Editor : Dadang K Rizal

Copyright ©2015

Dok. Kom-PHT/Idr @2015

INDRAMAYU, PERHUTANI (18/3) – Presiden RI, Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Karang Sengon Kecamatan Gabus Wetan yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Hutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Plosokerep Perhutani Indramayu.
Kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menghadiri kegiatan Panen Raya Padi di Indramayu sebagai lumbung padi Jawa Barat. Pada acara tersebut diberikan Juga secara simbolis Bantuan Peralatan Pertanian Seperti Hand Traktor, Mesin Pemanen Padi dan Mesin Tanam Padi kepada Gapoktan se Jawa Barat.

Kegiatan Panen Raya ini di hadiri juga oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu dan Para Pejabat dilingkup Pemda Indramayu termasuk Administratur Perhutani Indramayu, Agus Yulianto.

Dalam kegiatan itu di adakan pula temu wicara dan dialog antara Presiden dengan para Gapoktan. Petani Hutan asal Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya kabupaten Indramayu meminta adanya saluran irigasi di kawasan hutan Perhutani untuk mengairi sawah hutan karena sawah hutan sekarang sangat bagus.

Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa kawasan hutan itu bukan dikuasai oleh Perhutani tetapi dikelola, kawasan hutan itu memang tanah negara tapi tidak seenaknya saja (sekarepe dewek) diminta / tapi harus melalui mekanisme aturan yang berlaku, minta persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Kom-PHT/Idr/Sabar)

Editor : Dadang K Rizal
Copyright ©2015

Dok.Kom-PHT/Tlw @2015

BLORA,  PERHUTANI (17/3) | Administratur Perhutani Blora, Joko Sunarto panen raya padi di dalam kawasan hutan petak 62 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gendongan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngapus dilakukan bersama dengan Muspika Kecamatan Japah beserta Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Blora. Selasa
Kegiatan panen raya padi jenis Situbagendit dan Serang Putih di petak 62 A dengan luas 14 ha dapat menghasilkan 103,488 ton gabah basah atau 31,046 ton gabah kering dengan penyusutan 30 %.
Adminitratur Perhutani Blora, Joko Sunarto mengatakan bahwa penanaman padi di dalam kawasan hutan ini merupakan tanaman sistim tumpang sari yang dikerjakan oleh kelompok tani hutan LMDH ALAS Desa Bogem Kecamatan Japah dengan tujuan agar dapat tercapai swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, apabila dari hasil panen padi di petak 62 A dengan harga gabah kering Rp 3.200 per kilogram maka pendapatan kelompok tani hutan ini dapat mencapai Rp 99.347.200,- sehingga dengan hasil panen padi kali ini dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani hutan LMDH ALAS. (Kom-PHT/Blr/Teguh).

Editor : Dadang K Rizal

Copyright ©2015

Dok.Kom-PHT/Cms @2015

CIAMIS, PERHUTANI (16/03) –  Tradisi Unik lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH ) Ciaparakan menggelar acara panen raya Padi Gogo (huma) seluas 12,75 Ha tepatnya di petak 40c Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Pangandaran Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangandaran tepatnya di Desa Ciparakan Kecamatan Pangandaran.

Kegiatan Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Asper BKPH Pangandaran,  Harry Soediana, KRPH Pangandaran , Mulyadi, Kepala Desa Ciparakan, Tokoh Masyarakat dan penggarap LMDH Ciparakan.

Asper BKPH Pangandaran, Harry Soediana mengatakan bahwa  tradisi panen raya padi huma ini dilakukan petani setiap musim panen. Dengan adanya tumpang sari, masyarakat dapat menikmati hasil panen palawija pada lokasi pembuatan tanaman tahun 2014. Mudah-mudahan dengan adanya tumpangsari tersebut bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat. “Hasil panen yang didapat dari luas 12,75 Ha tersebut mencapai 31.875 Kg.ungkapnya.

Ketua LMDH Ciparakan Kardi mengatakan tradisi panen raya yang dilakukan secara turun temurun itu merupakan bentuk syukur yang dilakukan petani atas nikmat hasil bumi yang diperoleh tanpa serangan hama padi. “Sajian itu dibuat sebagai bentuk syukur, sedangkan prosesi makan bersama dan tarian Rongeng Gunung dilakukan sebagai bentuk suka cita kebahagiaan petani karena masa panen sudah tiba,” kami atas nama LMDH Ciparakan mengucapkan terimakasih kepada Perum Perhutani telah memperbolehkan kami melksanankan tanaman tumpangsari padi Gogo ini, sehingga dengan adanya tanaman tumpang sari ini bisa meningkatkan kesejahtraan masayarakat khususnya Desa Ciparakan. Pungkasnya. (kom-PHT/Cms/bubun)

Editor : Dadang K Rizal

Copyright ©2015

Dok.Kom-PHT/Mdn @2015

MADIUN, PERHUTANI (10/3) – Perhutani Madiun bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Ponorogo menggandeng lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wilayah Kabupaten Ponorogo, dalam mendukung dan mengawal program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan panen raya jagung di lokasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman kayu putih petak 34 b RPH Sidoharjo, BKPH Sukun KPH Madiun tanggal (6/3).

Administratur Perhutani Madiun Menghimbau kepada para petani hutan (LMDH) untuk senantiasa berupaya untuk meningkatkan produktifitas hasil panen tanaman Polowijo, jagung maupun kedelai secara maximal . Beliau juga menyampaikan bahwa dalam upaya mendukung keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan agar para penggarap ikut berperan aktif memelihara tanaman perhutani dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang dilarang. ( Kom-PHT/Mdn/Wdy/Yudi )

Editor : Dadang K Rizal

Copyright ©2015