Hadir pada acara itu diantaranya Bupati Bojonegoro, Suyoto, Sekjen Kementan RI, Dr. Ir. Maman Suherman, Kepala Divre Perhutani Jatim, Andy Purwadi, MM., Kabag Sumda Polres Bojonegoro, Kompol Hariadi Agus Wahono dan ADM Perhutani Bojonegoro, Ir. Erwin.

Diungkapkan oleh Suyoto, Bupati Bojonegoro, bahwa sejak era reformasi hutan diwilayah Kabupaten Bojonegoro itu habis, termasuk kayu jati yang ada diwilayah KPH Bojonegoro ini. “Di era reformasi, masyarakat menjarah hutan hingga tidak tersisa. Sehingga, harus menanggung hasil perbuatannya itu. Yaitu, kurangnya sumber air dan kerabnya banjir bandang yang terjadi akhir-akhir ini” tegasnya. Untuk itu, lanjut Bupati Bojonegoro yang akrab di sapa Kang Yoto itu mengharapkan, bahwa sudah saatnya kini untuk berfikir (Melek) hutan. Yaitu, dengan mengambil manfaat dari hutan tersebut. “Yakni bertanam tumpang sari jagung dan kedelai maupun tanaman lainya, bukan menebang kayu jatinya. Sehingga, hasil dari lahan Perhutani yang dimanfaatkan untuk tanaman produktif bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Regional (Divre) Perhutani Jatim Ir. Andy Purwadi, MM., dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan seperti ini. Selain itu, untuk tanaman kedelai dilahan Perhutani KPH Bojonegoro pada bulan Oktober ini ada sekitar 700 hektar. Sedangkan, se- Jawa Timur tanaman kedelai tersebut seluas 45 ribu hektar. “Sehingga, dengan melakukan tanam perdana atau lebih maka hasilnya juga akan lebih baik” terangnya.

Sementara itu, Sekjen Kementan RI Dr. Ir. Maman Suherman mengatakan bahwa melalui program kegiatan PAT Kedelai di APBN-P tahun 2016, hendaknya dapat mengembangkan Kedelai untuk kemandirian pangan di Indonesia.

“Untuk mewujudkan tekad itu kita kembangkan lahan Perhutani untuk ditanami kedelai dan jagung. Sehingga, Pemerintah membagikan bibit jagung dan kedelai secara gratis kepada para petani yang ada di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di seluruh Indonesia, termasuk petani hutan yang ada diwilayah KPH Perhutani Bojonegoro ini” jelasnya.

Sementara menurut Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo, pemanfaatan lahan oleh petani dikawasan hutan itu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Sehingga, kesejahteraan ditingkat petani itu sendiri bisa terwujud.

“Penggarapan lahan dikawasan hutan ini dengan tanam jagung dan kedelai, sekaligus juga petani turut menjaga dan merawat hutan jati yang ada” ujarnya saat ditemui disela-sela kegiatan tanam perdana jagung dan kedelai itu.

Tanggal : 18 Oktober 2016
Sumber  : Cahayabaru.com

“Kami dan GPMT sepakat mem­bagi wilayah untuk 41 perusaha­an. Kalau misalnya ada satu peru­sahaan butuh 200.000 ton jagung per tahun berarti butuh 50.000 ha lahan. Kami akan tentukan nanti dia masuk di kabupaten, provinsi mana,” katanya usai penandata­nganan nota kesepahaman pasok­an jagung oleh Kementan, GPMT, dan dinas pertanian se-Indonesia, Senin (19/9).

Amran menyebutkan, perusa­haan pakan akan dilibatkan sejak dari perencanaan pembukaan lahan dan penyaluran benih. Setiap usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari dinaspertanian kepada Kementan akan sepengetahuan GPMT. Dengan demikian, tidak ada celah bagi timbulnya kelangkaan pasokan atau jatuhnya harga beli di tingkat petani.

“Kalau biasanya orang-orang di tengah [pedagang perantara] yang memainkan harga kini tidak ada lagi. Kami membangun sistem dan ini merupakan solusi perma­nen untuk jagung sebagai pakan ternak,” kata pemilik Grup Tiran tersebut.

Kementerian Pertanian menyi­apkan anggaran Rp3 triliun dari kuartal IV/2016 hingga tahun depan untuk meningkatkan pro­duksi jagung. Dana itu akan dialo­kasikan untuk pengadaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan pen­dampingan petani jagung.

PERKUAT KOORDINASI
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Ketua GPMT Desianto B. Utomo mengatakan, asosiasi akan secepatnya mengatur penyebar­an anggota yang akan menye-dieksekusi di lapangan dengan optimal dalam jangka waktu seta­hun. Produksi, menurut dia, bisa dipacu karena pemerintah menyi­apkan 1 juta ha lahan jagung hingga 2017. Lahan itu berasal baik dari lahan tidur maupun area perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga konsesi Perum Perhutani.

“Petani akan terus menanam karena dengan harga patokan [jagung] Rp3.150 per kilogram sudah menguntungkan,” katanya.

Bila berhasil, Amran berpenda­pat kelak tidak ada lagi justifikasi perusahaan pakan untuk meminta kuota impor jagung. Bahkan, dia mengklaim, sebelum kerja sama itu dijalankan pun impor jagung per Agustus 2016 baru mencapai 800.000 ton.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu mencapai 2.5 juta ton sehingga realiasi tahun ini sudah terpangkas 60%. “Insya Allah paling lambat pada 2018 In­donesia tidak lagi impor jagung. Kalau bisa lebih cepat lebih ba­gus,” katanya. Brap jagung ke berbagai daerah. GPMT membutuhkan 800.000 ton jagung per bulan untuk dipasok ke 72 pabrik pakan ternak milik anggotanya.

“Kini kami dilibatkan sejak awal. Ini akan memberkuat koor­dinasi. Yang jelas ini akan mem­perpendek rantai pasok,” ujarnya.

Kendati demikian, Desianto mewanti-wanti bahwa kesuksesan kerja sama ini akan sangat ditentukan oleh dinas pertanian. Pasalnya, dinas pertanian terse­but menjadi ujung tombak dalam penyaluran benih dan pupuk dan memiliki akses kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pemasok jagung.

Pada tahap awal, kolaborasi ini akan dilakukan di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat yang tengah memasuki masa panen. Walau demikian, Desianto belum berani memprediksi berapa potensi kenaikan volume produksi jagung yang bisa diserap.

Tanggal : 20 September 2016
Sumber : Bisnis Indonesia

Pola kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MOU) antara Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMp dengan 29 kepala dinas pertanian provinsi yang akan memfasilitasi sarana dan memberdayakan petani guna meningkatkan produksi jagung serta menerbitkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen. “Sekarang kita sudah sepakat membagi wilayah kemudian 41 perusahaan (makanan ternak) dan kepala dinas berkomitmen. Katakanlah satu perusahaan butuh jagung 200 ribu ton setiap tahun, berarti kita tentukan kelompok taninya siapa, gabungan kelompok taninya, kemudian Kementan mendukung dengan memberikan bantuan infrastruktur,” ujar Amran.

Amran seperti dilansir Antara menje-laskan, kondisi tata niaga jagung masih dirasakan belum efisien karena rantai pasok ter|alu panjang dan hasil jagung petani sebagian besar (86%) masih dijual ke pedagang. Hal ini berakibat profit margin yang dinikmati 20,3 juta petani jagung sekitar Rp 23 triliun sangat kecil dibandingkan profit marjin yang dinikmati 1.700 middleman sebesar Rp 41,3 triliun sehingga diperlukan intervensi pemerintah menangani tata niaga jagung.

Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, Kementan juga mendorong investasi pada lahan hutan 500 ribu ha dan lahan Perhutani 265 ribu ha serta memberi kemudahan bagi industri membangun agribisnis jagung skala luas. Selain itu. Mentan juga menaikkan anggaran jagung hingga 10 kali lipat, yakni pada 2014 anggaran jagung hanya Rp 100 miliar, kemudian 2015 ditingkatkan menjadi Rp 1.2 triliun dan pada tahun ini ditingkatkan lagi menjadi Rp 2,1 triliun, (ti)

Tanggal : 20 September 2016
Sumber : Investor Daily Indonesia

Dipaparkannya, harga daging sapi hidup sekarang ini Rp 45.000 per kilogram, sedangkan harga daging sapi murni normalnya sekitar Rp 90.000 per kilogram.Kalau harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilogram jelas peternak dan penjual daging sapi akan merugi, ujar Kang Yoto, panggilan akrab Bupati Bojonegoro ini.Ia pun meminta pemerintah pusat memperhitungkan dampak adanya impor daging sapi yang bisa mempengaruhi turunnya harga daging sapi lokal. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pengembangan sapi di peternak, tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Muladno mengibaratkan daging sapi impor sama dengan ayam potong, sedangkan sapi lokal sama dengan ayam kampung.

“Ya harga daging sapi lokal harus lebih tinggi dibandingkan daging sapi impor”, ucapnya.

Pada kesempatan itu, Muladno menyatakan pengembangan sapi di Indonesia dilakukan dengan mendirikan sentra peternakan rakyat (SPR). Saat ini sudah ada 50 SPR di seluruh Indonesia, salah satunya di Bojonegoro, jelasnya.Di Bojonegoro, lanjut dia, pengembangan sapi dilakukan di SPR Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, bekerja sama dengan PT Santori Probolinggo, yang akan mendatangkan 100 ekor sapi induk asal Australia.

Dalam pengelolaan sapi itu akan memanfaatkan lahan kawasan hutan Perhutani untuk mengembalakan sapi. Kandangnya memanfaatkan tanah warga yang tergabung dalam SPR, urainya. kbc10

Tanggal  : 21 Juni 2016
Sumber  : kabarbisnis.com

Menurut Yoto, harga sapi hidup sekarang ini Rp 45.000 per kilogram. Adapun harga daging sapi murni normalnya sekitar Rp 90.000 per kilogram.
Kalau harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilogram, jelas peternak dan penjual daging sapi akan merugi, ujarnya.

Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhitungkan dampak adanya impor daging sapi yang bisa memengaruhi turunnya harga daging sapi lokal. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan pengembangan sapi di tingkat peternak.

Menanggapi hal itu, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Mulatno mengibaratkan daging sapi impor sama dengan sapi potong, sedangkan sapi lokal sama dengan ayam kampung.

Harga daging sapi lokal harus lebih tinggi dibandingkan daging sapi impor, ucapnya.

Mulatno menyatakan, pengembangan sapi di Indonesia dilakukan dengan mendirikan sentra peternakan rakyat (SPR). Saat ini sudah ada 50 SPR di seluruh Indonesia, salah satunya di Bojonegoro.

Di Bojonegoro, pengembangan sapi dilakukan di SPR Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, bekerja sama dengan PT Santori Probolinggo, yang akan mendatangkan 100 ekor sapi induk asal Australia.

Dalam pengelolaan sapi itu akan memanfaatkan lahan kawasan hutan Perhutani untuk mengembalakan sapi. Kandangnya memanfaatkan tanah warga yang tergabung dalam SPR, kata Mulatno.
Tanggal : 21 Juni 2016
Sumber  : Kompas.com

Pada tahun 2015, lahan dalam kawasan hutan Perum Perhutani yang telah dioptimalkan untuk tanaman pangan seluas 160.668 ha dengan rincian padi seluas 43.020 ha dan jagung seluas 117.648 ha, lahan tersebut mampu menghasilkan produksi sebesar 108.594 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan 396.120 ton jagung pipil.

Perum Perhutani sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 mengelola hutan di Pulau Jawa Madura seluas kurang lebih 2,4 juta hektar dan wilayah hutan ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Sesuai Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-187/Seskab/3/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Arahan Presiden Mengenai Optimalisasi Lahan Perhutani, Perum Perhutani diharapkan dapat lebih mengoptimalkan lahan kawasan hutan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Program kerja yang telah dilakukan Perum Perhutani adalah mengoptimalkan lahan kawasan hutan untuk produksi pangan sesuai kaidah kehutanan dan melakukan intensifikasi pada budidaya tanaman pangan (on farm) serta penanganan pasca panen (off farm). Selain itu untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan tersebut, Perum Perhutani kerjasama dengan berbagai stakeholder antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Perum Bulog, BUMN lainnya dan pihak Swasta.

Mustoha Iskandar berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani, selain pencapaian target produksi.

“Selain untuk mencapai target produksi yang diharapkan pemerintah, diharapkan juga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” jelasnya. (Kom-PHT/Kanpus/PR)

Copyright©2016

“Dengan model peternak seperti itu, maka sulit untuk meningkatkan produksi susu karena tidak efisien,” ujarnya di sela-sela peringatan Hari Susu Nusantara di Universitas Brawijaya Malang, Rabu (1/6/2016).
Dengan cara beternak sendiri-sendiri, rerata produksi susu relatif kecil, hanya 10-12 liter/ekor/hari. Mestinya produksi susu sapi bisa mencapai 20 liter/ekor/hari.
Bahkan pengusahaan secara modern, seperti dikelola dengan cara industri, bisa mencapai 31 liter/ ekor/ hari seperti yang dilakukan PT Greenfield Indonesia.
Dengan produktifitas sapi perah yang rendah, kata Mulatno, sulit diharapkan peternakan sapi perah bisa efisien sehingga dapat menyejahterakan peternak.
Karena itulah, pengelolaan peternakan sapi perah dengan cara kolektif bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produksi susu. Pengelolaan kolektif itu bisa dilakukan lewat koperasi dan lainnya.
Dia juga mengingatkan agar koperasi yang membawahi peternak sapi perah dikelola secara benar dan transparan sehingga mendapatkan kepercayaan anggota . Dengan begitu, koperasi dapat menyejahterakan anggota.
Juga disebutkan tentang masuknya industri peternakan sapi perah. Dengan begitu, maka perusahaan tersebut mengelola peternakan dengan cara modern dan efisien,
Pada gilirannya, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan membina peternak sapi perah tradisional sehingga dapat meningkatkan produksi. Pembinaan itu bisa menggunakan model plasma-inti atau lainnya.
“Pemerintah memberi insentif bagi investor yang masuk di bisnis peternakan sapi perah,” ujarnya.
Terkait keluhan soal pakan hijauan, menurut dia, peternak bisa bersinergi dengan instansi lain seperti Perhutani dan lainnya. Lahan-lahan sela tanaman inti bisa ditanami tanaman hijauan untuk pakan sapi.
Bisa juga memanfaatkan lahan-lahan tanah negara untuk ditanami rumput dan lainnya sebagai pakan hijauan.
Kementan, tegasnya, telah melobi berbagai instansi terkait upaya pemanfaatan lahan kosong yang bisa ditanami tanaman hijauan untuk pakan hijauan sapi perah dan lainnya.
Dengan produksi yang tinggi, maka usaha peternakan sapi bisa efisien. Terkait soal harga, maka bisa dihitung berapa harga susu yang ideal untuk disetor ke industri pengolah susu. “Ada hitungannya,” ujarnya.
Catatan Bisnis, kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri (SSDN) untuk susu olahan saat ini sekitar 3,8 juta ton (setara susu segar) dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 798.000 ton (21 %) dan sisanya sebesar 3 juta ton (79%) masih harus diimpor dalam bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk powder dari berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
”Tapi saat ini angkanya sudah naik. Produksi susu nasional sudah mendekati 1 juta ton dan 51% atau di antaranya dipasok dari Jatim,” ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur.
Tanggal : 2 Juni 2016
Sumber  : bisnis.com