“Menjaga lingkungan hutan, lebih baik dengan kultur kearifan lokal. Sebab dengan kultur kebudayaan dalam menjaga lingkungan, akan lebih efektif,” ujar Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi disela-sela penandatanganan kerjasama antara Kementerian Kehutanan RI, Pemkab Purwakarta dan PJT II Jatiluhur terkait pengelolaan DAS Citarum, Selasa kemarin.

Menurut Dedi Mulyadi, terkait konservasi dan masyarakat sekitar diwilayah aliran citarum serta danau Ir H Djuanda Jatiluhur, telah dirumuskan berbagai upaya, dimana salah satunya cara yakni meminta pihak Perhutani untuk mengkonversikan seluruh hutan yang ada di Purwakarta dan memakmurkan masyarakat sekitar Citarum juga Danau Jatiluhur dengan peternakan.

Aliran air itu adalah system, lanjut Dedi Mulyadi, sistem tersebut harus dijaga. Sehingga perlu chemistry dari semua pihak, karena kedepannya diharapkan Perhutani mengkonversikan seluruh hutan yang ada di Purwakarta untuk melalui pengembangan peternakan sekitar citarum dan danau Jatiluhur untuk masyarakat sekitar. Yang paling penting, adalah jaringan air bersih.

Sementara Eka W Soegiti Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS menyambut baik, dan mengapresiasi adanya Mou tersebut, yang merupakan salah satu upaya dalam membagi peran dalam pembangunan Purwakarta. Termasuk pula, penataan daerah aliran sungai (DAS) Citarum dan Danau Djuandu Jatiluhur.

DAS merupakan bagian kehidupan, papar Eka W Soegiri. Alangkah baiknya kita membangun Purwakarta, dengan bersama-sama melalui DAS Citarum. Kedepannya diharapkan, tidak ada lagi hutan yang ditebang terutama di wilayah konsevasi. Dan ini merupakan prinsip Kementerian Kehutana RI, dalam membangun suatu wilayah dengan berbagai peran yang berhubungan.

Sedangkan Herman Idrus Direktur Utama PJT II Jatiluhur menyatakan, bahwa dalam MoU ini pihaknya selaku pengelola Danau Jatiluhur, akan menjadikan hutan disekitar Jatiluhur sebagai hutan lindung dan konservasi alam. Dengan demikian, kedepannya diharapkan akan mampu meningkatkan potensi warga yang ada di sekitar.

PJT II Jatiluhur, kata dia, sudah menunggu lama adanya MoU tersebut. Dengan adanya kerjasama ini, maka pihaknya akan mengkonversikan hutan diwilayah Jatiluhur untuk dijadikan hutan lindung dan menjadikan pariwisata berbasis lingkungan. Pihaknya juga akan mengajak masyarakat, dalam meningkatkan potensi wilayah sekitar Jatiluhur dan Citarum. [yan]

Pelita | 20 Februari 2014 | Hal. 14

Kasus ilegal logging yang sering terjadi saat ini, menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak terutama perum perhutani sebagai salah satu kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang membawa dampak pada kualitas, kuantitas dan keteraturan aliran air dari hulu.

Direktur Bina Hutan dan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, Hariyadi setelah seminar region Jawa di Pusdiklat Perhutani Madiun mengatakan, tidak berfungsinya DAS saat ini baik di dalam maupun di Luar hutan mencapai 1,9 juta hektar.

Menurut Hariyadi, menindaklanjuti hal tersebut, tidak dimungkinkan melakukan restorasi, sehingga untuk mengurangi degradasi tersebut, pihaknya menghimbau perhutani untuk melakukan rehabilitasi dengan tidak berbentuk keproyekan.

Hariyadi menambahkan perlu adanya keberanian untuk menentukan kabupaten/kota mana yang membawa dampak, sehingga harus terjalin komunikasi yang baik antara perhutani dengan kepala daerah masing-masing wilayah.

“Didalam hutan maupun di luar hutan itu sudah 1,9 juta hektar. Sementara DAS kita sebagai pemasok air ini baru saja ditangani secara sungguh-sungguh. Itu aja kita masih perkuat koordinasi antar sektor. Kalau salah satunya, saya katakan tidak mungin restorasi lagi karena sudah terlalu rusak. Namun kita bisa kurangi degradasi dengan rehabilitasi. Tentunya tidak berbentuk keproyekan tapi secara bersama-sama dengan pemberdayaan masyarakat. Bupatinya ini harus kita ajak duduk bareng, tapi sekarang aja bupati dan gubernurnya partainya macam-macam, ya harus kesana,” paparnya, Selasa (27/8/2013).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto menegaskan kedudukan hutan khususnya di Jawa sangat dekat dengan wilayah perkotaan. Hal itu menjadi kendala dalam menjaga ekosistem. Bambang Sukmananto menambahkan banyaknya tekanan yang diterima hutan menjadikan hutan jawa mengalami degradasi.

“Begitu besarnya tekanan yang harus diterima oleh hutan telah menjadikan hutan jawa mengalami degradasi yang luar biasa. Hutan menjadi sangat rentan terhadap pengaruh dinamika sosial, ekonomi bahkan politik. Fenomena ini tentunya menjadi cukup tercatat perhutani tahun 90an dimana hutan-hutan di pantai utara jawa hampir semuanya habis,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, perlu adanya rehabilitasi kawasan hutan dengan menanam bibit unggul, tidak hanya terkesan hijau tetapi juga harus memilih jenis komoditi dan penentuan lokasi yang produktif. (Eka Wulan/YY)

Jurnalis : Eka Wulan
RRI.co.id | 28 Agustus 2013 | 07.20

Dalam kaitan dengan bencana banjir atau kebakaran misalnya, kata Bambang, petugas Perhutani selalu berada di garda terdepan, membantu penanggulangan bencana.

“Itu tugas utama kita. Ada petugas yang stand by dilapangan bahkan orang Perhutani sampai di level paling bawah. Tapi kita memang tidak langsung lapor ke pemkab (pemerintah kabupaten),” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (24/3).

Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Malang bahwa saat terjadi bencana Pemkab Malang menanggung semuanya. Di sisi lain, ia menolak anggapan tidak mengelola kawasan hutan dengan baik yang berakibat banyaknya lahan gundul dan hampir di semua lokasi menjadi lahan kritis.

“Enggak seperti itu. Itu sisa-sisa zaman reformasi di mana penggundulan hutan luas sekali. Sekarang, setiap tahun kita menanam 50 ribu hektare di Jawa dan yang ditebang itu di bawah 5 hektare,” tuturnya.

Memang Bambang mengungkapkan, untuk mengawasi hutan di wilayah Malang yang luasnya sekitar 10% dari hutan di Jawa Timur seluas 1,2 juta hektare ada kesulitan. Terutama ketersediaan petugas lapangan. Namun, ia tidak merinci berapa ketersediaan petugas lapangan di sana. Akibatnya, perambahan hutan sulit diatasai.

“Yang menjadi kendala perambahan hutan. Malang itu banyak daerah-daerah wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Daerah pegunungan dimanfaatkan untuk di luar tanaman hutan,” katanya.

Bambang menjelaskan, Perhutani hanya mengelola hutan lindung dan hutan produksi. Sementara hutan konservasi menjadi tugas pengawasan dinas kehutanan setempat. Di luar itu merupakan lingkup kewenangan pemkab.

Mengenai rencana Pemkab Malang untuk mengambil alih pengelolaan hutan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kehutanan sebagai regulator.

“Regulasi itu Kementerian Kehutanan. Perhutani hanya sebagai operator untuk mengelola hutan lindung dan hutan produksi,” pungkasnya. (Anshar Dwi Wibowo)

Editor: Asnawi Khaddaf
metrotvnews.com :: Senin, 25 Maret 2013 | 00:31 WIB

Suara Pembaruan hal. 26 :: Kamis, 14 Februari 2013

Satwa-satwa itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (3/2). Hewan langka itu adalah enam lutung dan satu owa Jawa yang akan dipulangkan ke habitat asalnya di Indonesia.Pemulangan lutung dan owa Jawa ini dilakukan untuk meningkatkan populasi dan mencegah dari kepunahan. Kondisi lutung dan owa Jawa di Indonesia tergolong rentan punah dari perburuan serta perdagangan yang semakin marak.

Sebelum dilepasliarkan ke habitat aslinya, hewan-hewan jenis primata endemik Pulau Jawa akan direhabilitasi terlebih dahulu agar dapat kembali beradaptasi dengan perilaku alaminya.

Kegiatan repatriasi satwa ini sebagai bentuk kerjasama internasional guna melindungi satwa-satwa liar di dunia yang terancam punah. Rencananya beberapa hewan jenis yang sama akan dipulangkan dari Inggris. (Afw)

Metrotvnews ::: 05 Februari 2013 06:46

Pemulangan primata melalui Bandara Soekarno-Hatta ini antara lain satu ekor Owa Jawa betina, delapan ekor Lutung Jawa yang terdiri dari dua jantan dan enam betina. Kedua hewan ini akan direhabilitasi agar dapat kembali beradaptasi dengan perilaku alami sebelum dilepasliarkan ke habitat aslinya. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan mencegah kepunahan,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi Kemenhut Erna Rosdiana di Jakarta kemarin. Lutung Jawa dan Owa Jawa merupakan jenis primata endemik Pulau Jawa dan kondisi populasinya semakin terancam punah Owa Jawa status konservasinya terancam punah. (endangered species) dan Lutung Jawa berstatus tergolong rentan punah (vulnerable species).

Perburuan, perdagangan dan penciutan habitat alam satwa liar dilindungi menjadi penyebab utama kepunahan berbagai satwa. “Pada 2010, populasi Owa Jawa di alai diperkirakan hanya tersisa dua ribu individu,” sebutnya. Sebelum repatriasi, dua primata Jawa ini telah berhasil ditangkarkan di dua kebun binatang milik TAF di Inggris, Howletts, dan Port Lympne.

Dan kebun binatang itu dianggap paling sukses menangkarkan satwa primata endemik Pulau Jawa, termasuk Owa Jawa dan Lutung Jawa. “Repatriasi merupakan hal yang baru pertama dilakukan Kemenhut dan TAF, terutama pemulangan satwa hasil penangkaran di kebun binatang di luar negeri,” ujar Erna. (Lum)

Indopos hal.3 ::: Senin, 3 Februari 2013

Elang jawa yang dilepas tersebut merupakan sitaan BKSDA Jatim pada 28 September 2012 lalu. Satwa lindung tersebut dipelihara salah satu warga yang tinggal di daerah Larangan, Sidoarjo. “Elang jawa ini termasuk satwa yang nyaris punah. Jadi, perlu dilestarikan,” cetus Ludvie Achmad

Ludvie menyebut, elang jawa hanya ada di Pulau Jawa. Satwa ini, melalui Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993, elang jawa telah ditetapkan sebagai spesies kebanggaan nasional. “Dianggap sebagai kebanggaan nasional karena mirip burung garuda sebagai lambang negara,” katanya. Pelepasan elang jawa tersebut dilakukan sekitar pukul 07.30 di Petak 1D, RPH/BKPH Licin, KPH Perhutani Banyuwangi Barat. Sebelum dilepas, burung tersebut dibuatkan sangkar berukuran besar di lereng Gunung Rantak itu. “Pelepasan elang jawa ini untuk menjaga populasinya,” ungkap Ludvie.

Ludvie menyebut, Gunung Ijen dipilih sebagai daerah pelepasan satwa langka tersebut karena sekitar Gunung Ijen termasuk habitat yang baik untuk elang jawa. “Meskipun jumlah populasinya belum diketahui secara pasti, saya berharap masyarakat ikut menjaganya,” cetusnya.

Elang jawa yang dilepas ini, jelas dia, berkelamin betina dan diberi nama Sylvia. Saat dilepas, diberi tanda biru di sayap kiri. Selain itu, juga dipasangi microchips avid. Di kaki kirinya diberi ring berangka 19. “BKSDA akan mengawasi elang tersebut selama sebulan penuh,” ujarnya.

Ditanya terkait jumlah populasi elang jawa saat ini, aktivis lingkungan dari Raptor Indonesia, Zaini Rahman, membeberkan populasi satwa lindung tersebut terus menurun sepanjang tahun. “Itu karena banyaknya perburuan dan perusakan habitat,” ungkap Zaini.

Berdasar penelitian yang dia lakukan, pada 2004 populasi elang jawa hanya 425 pasang. Pada 2009 hingga 2010, populasinya turun menjadi 325 pasang. “Selama lima tahun populasinya turun 100 pasang,” cetusnya.

Zaini menyebut, elang jawa termasuk satwa yang sulit berkembang biak. Biasanya satwa ini bercumbu di udara sambil terbang tinggi. “Burung ini susah bertelur. Dalam dua tahun hanya bertelur satu butir,” ungkapnya. (abi/c1/als)

Radar Banyuwangi hal 27 :: Rabu, 16 Januari 2013

“Informasinya Unit Planologi Perum Perhutani Unit I belum melakukan pemetaan, padahal hasil dari pemetaan itu sebagai syarat persetujuan izin Menhut,” tambahnya. ( Sugie Rusyono / CN33 / JBSM )