Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memanggil seluruh 34 gubernur untuk membahas langkah-langkah konkret pembangunan nasional. Hadir pula, jajaran menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Puan Maharani, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, sejumlah gubernur mengungkapkan harapannya membangun bendungan untuk meningkatkan produk- JokoWidodo tivitas pertanian. Dia mengatakan, rencana pembangunan itu akan secepatnya ditindaklanjuti, salah satunya dengan meningkatkan intensitas pertemuan dengan jajaran kepala daerah agar tercipta sinergitas program pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Selain para gubernur, Presiden Jokowi juga akan melibatkan j ajaran bupati dan walikota pada berbagai proyek pembangunan. Novy Lumanauw “Pertemuan ini akan terus kita lakukan. Mungkin bisa bulanan atau mingguan, supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan di daerah, bisa sambung,” kata Jokowi. 27 Waduk Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 21 triliun untuk membangun 27 waduk sesuai Rancangan Proyek Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2015. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pupera Hari Suprayogi mengatakan, tahun ini sebanyak 16 waduk sedang dalam proses konstruksi, lima waduk dalam proses pengadaan lahan, dan enam waduk akan dilelang tahun depan. “Biaya yang sedang ‘on going’ untuk pembangunan 16 proyek waduk saja Rp 10,5 triliun. Proyek yang sedang dalam tahap pengadaan lahan sebanyak lima waduk itu senilai Rp 5,6 triliun.

Dan, yang akan dilelang enam waduk ini kira-kira senilai Rp 6 triliun,” kata Hari Suprayogi, belum lama ini. Dia menuturkan, pembangunan waduk merupakan alternatif utama penyediaan air, terutama saat musim kering. Pembangunan waduk saat ini juga harus multifungsi, bisa untuk pengairan dan pembangkit listrik. Sementara itu, upaya pemeliharaan waduk juga perlu ditingkatkan oleh pengelola agar waduk bisa berfungsi secara maksimal. “Jaringan irigasi punya pola, jadi kalau baru dibangun waduk, wajib dilakukan operasi dan pemeliharaan (OP) rutin. OP dilakukan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sementara itu, masuk tahun kelima harus dilakukan rehabilitasi Kalau OP tidak dilakukan rutin, sebelum tahun kelima bisa direhabilitasi,” papar dia. Tahun depan, kata dia, akan dilakukan rehabilitasi seluas sekitar 4.000 hektare (ha) area irigasi dengan anggaran sekitar I^p 1,2 triliun. Sementara itu, hingga 2019 area waduk seluas 2,45 juta ha area akan direhabilitasi.

Hari Suprayogi juga mengungkapkan, dari 16 waduk utama di Indonesia, tercatat 11 waduk di antaranya dalam kondisi normal, empat dalam kondisi defisit, dan satu waduk kering. Waduk yang dalam kondisi normal yakni Djuanda/Jatiluhur 0awa Barat), Kedungombo, Sempor, dan Wadaslintang (JawaTengah), Sermo (Yogyakarta), Sutami, Lahor, Selorejo, Bening, dan Wonorejo (JawaTimur), dan BiliBili (Sulawesi Selatan). Sementara itu, waduk yang dalam kondisi defisit adalah Keuliling (NAD), Batutegi (Lampung), serta Saguling dan Cirata 0awa Barat). Sedangkan yang kering adalah Waduk Wonogiri 0awa Tengah), kondisi tersebut berdasarkan status per 13 Oktober 2014.

Perpres Waduk Jatigede Sementara itu, pemerintah menargetkan peraturan presiden (perpres) mengenai pembayaran ganti rugi lahan Waduk Jatigede diterbitkan pekan ini. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan uang ganti rugi lahan kepada 11.000 kepala keluarga (KK) senilai Rp 692 miliar pada awal 2015, dan penggenangan waduk ditargetkan terlaksana pada pertengahan 2015. “(Konstruksi) pembangunan Waduk Jatigede sudah 99%, tetapi penggenangan belum dapat kami lakukan, karena masih ada sekitar lebih dari 11.000 kepala keluarga yang belum deal tentang ganti rugi dan kompensasi jaminan hidupnya,” kataMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Kamis (20/11) lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, Basuki mengatakan, pemerintah akan menerbitkan perpres guna memenuhi hak penggantian lahan kepada warga yang masih tinggal di daerah sekitar waduk Dia memaparkan, kebutuhan dana untuk membayar ganti rugi lahan kepada 11.000 KK itu sebesar Rp 692 miliar. Dana tersebut digunakan untuk ganti rugi, jaminan biaya hidup warga selama enam bulan, serta biaya penggantian tempat tinggal. Pembayaran uang ganti rugi ini akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan mengungkapkan, ada sejumlah warga yang pernah mendapatkan uang pembebasan lahan sebesar Rp 29,36 juta setiap KK Pembayaran ganti rugi lahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 55/1993 dan Perpres No 36/2005. Namun, lanjut dia, uang penggantian tersebut dinilai terlalu kecil.

Karena itu, hal ini akan diatur kembali dalam perpres yang segera terbit padapekan depan. Dalam perpres itu direncanakan biaya kompensasi akan disalurkan kepada dua kategori KK, yakni kategori A dan kategori B. Kategori A terdiri atas 4.514 KK yang akan mendapatkan Rp 108,19 juta. Dengan begitu, anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 488,37 miliar. Sementara kategori B terdiri atas 6.555 KK yang akan memperoleh Rp 29,36 juta. Jumlah anggaran kategori ini sebesar Rp 204,2 miliar. Alokasi dana yang pembayaran ganti rugi lahan ini berasal dari APBN 2015. Basuki menambahkan, sebelum Waduk Jatigede perlu dilakukan penggantian dan merelokasi 810.000 pohon milik Perhutani ke area baru senilai Rp 234 miliar.

Pemindahan pohon-pohon ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Akhir tahun ini, proses ini ditargetkan selesai. “Nanti ada surat dari Menko Perekonomian kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempercepat masalah yang ada tanah Perhutani itu,” tutur Basuki. Basuki berharap, proses penggantian ganti lahan milik Perhutani itu dapat secepatnya diselesaikan, sehingga penggenangan Waduk Jatigede bisa segera dilakukan. ‘Tujuannya mudah-mudahan Januari tahun depan pipa efektif dan kami sudah bayar semua, lalu waduk bisa diairi,”ujar dia Penggenangan waduk berkapasitas 980 juta meter kubik (m3) tersebut baru bisa dilakukan pada pertengahan 2015.

Adapun penggenangan membutuhkan kurang lebih satu musim hujan. Namun, upaya ini belum bisa terealisasi akibat masalah sosial belum bisa tertangani. Penggenangan sudah diundur beberapa kali. Sebelumnya, pemerintah pusat menargetkan waduk tersebut diairi pada Februari 2014, tapi diundur menjadi Mei 2014. Namun lantaran masih terkendala masalah sosial, proyek senilai Rp 3,5 triliun ini belum juga bisa digenangi hingga akhir 2014. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pupera Widiarto berharap masalah sosial di proyek senilai Rp 3,25 triliun ini bisa tuntas secepatnya, tanpa merugikan masyarakat “Kami harap ini cepat dan aman, terutama bagi masyarakat yang terkena,” ujar dia (c04/tm/lrd/ant)

Sumber : Investor Daily, Halaman 1 dan 11

Tanggal  : 25 November 2014

Mulai dari kematian tak wajar seekor singa karena terlilit kabel, lalu disusul dengan kematian komodo dan rusa. Sekarang Indonesia dihadapkan dengan peringatan akan punahnya macan tutul Jawa. Kabar beruntun tersebut seolah menjadi lembaran awal tak sedap di tahun Kuda Kayu ini. Macan Tutul Jawa (panthera pardus melas) yang merupakan salah satu satwa khas asli Indonesia ini tengah menghadapi “zona kiamat” jika tak segera di tangani dengan cepat.

Bagaimana tidak,hewan karnivora ini bisa saja menemani kerabatnya, yaitu harimau Jawa yang lebih dulu dinyatakan punah. Sejak harimau Jawa (panthera tigris sundaica) atau Javan Tiger dinyatakan punah pada 1980-an, macan tutul Jawa menjadi satu-satunya kucing besar yang masih hidup di Pulau Jawa. Nasib suram yang menimpa harimau Jawa diperkirakan tidak akan lama lagi akan menghampiri macan tutul Jawa,bilamana manusia hanya diam dan pihak terkait seperti pemerintah tidak memberi perhatian khusus untuk menjaga kelestarian fauna tersebut.

Kini, macan tutul Jawa masuk kategori critically endangered (kritis) dalam daftar spesies-spesies terancam milik Badan Konservasi Alam Internasional atau IUCN (International Union for Conservation of Nature) dan juga berada dalam kategori apendiks 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) yang memiliki ketentuan untuk melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam, dari segala bentuk perdagangan. Kondisi kritis keberlangsungan hidup macan tutul ini diduga kuat bukan hanya akibat tingkat perkawinan dan perkembangbiakan alami yang rendah, melainkan juga diduga karena semakin menyempitnya habitat yang menjadi alasan di balik ancaman kepunahannya.

Hingga kini, tidak ada data pasti mengenai jumlah macan tutul atau leopard yang hidup liar di tanah Jawa ini. Sepanjang 2011-2013 lalu, tercatat sembilan pertemuan manusia dengan macan tutul Jawa. Enam ekor di antaranya kini terpaksa hidup di penangkaran. Seekor mati terkena jeratan babi di Jawa Tengah. Sejumlah aturan hukum sebetulnya sudah dibuat guna melindungi satu dari sembilan keluarga macan tutul di dunia ini. Mulai dari Surat Keputusan Menteri Pertanian No.421/Kpts/Um/8/1970, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 hingga PP No.7 Tahun 1999, namun perlindungan tetap belum jadi perhatian penting pemerintah dan pihak terkait.

Padahal satwa ini bahkan punya posisi istimewa karena ditetapkan sebagai fauna identitas daerah Jawa Barat sejak 2005. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga saat ini tingkat ancaman terhadap macan tutul Jawa cukup tinggi. Menurutnya, ancaman tersebut ditandai dengan semakin hilangnya habitat alami, fragmentasi habiMACAN TUTUL JAWA. DI ZONA KIAMAT tat serta menurunnya satwa mangsanya. “Sekarang populasi macan tutul Jawa ini tidak lebih dari 500 ekor baik jenis hitam maupun tutul, yang tersebar di Pulau Jawa,” tuturnya kepada SINDO Weekly awal pekan ini.

Zulkifli menjelaskan, keberadaan satwa langka tersebut di alam sangat tergantung pada kondisi habitat dan kelimpahan mangsa, terutama kijang, rusa, babi. dan kancil. Selain itu, lanjutnya, kehilangan habitat yang diikuti dengan sering terjadinya konflik antara manusia menyebabkan sebagian besar berakhir dengan kematian satwa ini. Karenanya, dia menyatakan bahwa upaya konservasi satwa serta habitatnya tersebut harus menjadi prioritas. Misalnya, kawasankawasan hutan yang ada di Pulau Jawa selain di kawasan konservasi antara lain yang dikelola Perhutani, katanya, diharapkan dapat menjadi salah satu tempat yang aman dan memadai bagi kelangsungan populasi macan tutul Jawa.

“Kita sudah kehilangan salah satu satwa karismatik Jawa, yakni harimau Jawa, jadi jangan sampai hal ini juga terjadi pada macan tutul Jawa,” imbuhnya. Cegah Kepunahan Ancaman punahnya macan tutul Jawa bukan karena perburuan. Menurut salah satu peneliti WWF, Sunarto, perburuan terhadap satwa ini relatif sedikit.

Justru is memperkirakan banyaknya konflik atau gesekan menyebabkan populasi mereka berkurang. “Konflik tersebut dimungkinkan akibat habitat teritorialnya makin sempit, ditambah persaingan dengan yang lebih muda. Dengan demikian, yang tua tersisih dan harus migrasi ke wilayah lain karena kalah dalam saingan perburuan. Hal ini menyebabkan mereka yang kalah keluar dari kawasan dan bahkan bisa masuk ke pemukiman warga,” katanya. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Bina tang Seluruh Indonesia (PKBSI), Tony Sumampau.

Belakangan ini, kata Tony, sudah ada sekitar tiga konflik antara macan tutul dengan manusia di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. “Selain itu, terbatasnya pakan juga menjadi salah satu faktor utama konflik sekaligus faktor penurunan populasi macan tutul,” katanya. Terbatasnya pakan, lanjut Tony, menyebabkan mereka harus keluar habitat untuk mencari makan di pemukiman penduduk yang biasanya memiliki hewan peliharaan seperti anjing, ayam, dan lainnya.

Celakanya, hal tersebut menjadi salah satu kekhawatiran baru. “Hewan peliharaan yang dimangsa macan belum bisa dipastikan sehat. Apabila terjangkit penyakit, maka akan menular kepada macan tersebut serta bisa menularkan kepada kawan-kawannya. “Kalau ini terjadi. ancaman kepunahan akan semakin lebih cepat dan berbahaya.” imbuh Tony. Hal itu pernah terjadi pada seekor macan tutul di Ujung Kulon. Banten. Macan yang ditemukan penduduk dalam kondisi terjerat, terjangkit penyakit Acanto Chetala yang disebabkan cacing-cacing parasit yang merusak usus.

Penyakit tersebut tidak ada obatnya sehingga menyebabkan satwa ini mati. Karena itu, upaya penyelamatan yang serius dan terpadu sangat diperlukan untuk mencegah macan tutul senasib dengan harimau Jawa. Menurut Tony, ada sejumlah upaya yang saat ini bisa terus dilakukan, seperti metode ex-situ dan in-situ. Metode in-situ adalah upaya pengamatan hingga penyelamatan yang dilakukan di lingkungan habitat aslinya. Sementara, ex-situ merupakan kegiatan serupa namun dilakukan di luar habitatnya. “Misalnya, satwa yang ditemukan kemudian dibawa ke taman satwa untuk penangkaran.

Makanya dengan konsep ex-situ, ada upaya penyelamatan populasi yang ada di alam. Kalau tidak ada ex-situ. bisa dikatakan tidak ada cadangan untuk menunjang papar pengelola Taman Safari Indonesia ini. Pola ex-situ untuk macan tutul Jawa sudah dilakukan sejumlah kebun binatang yang ada di Pulau Jawa. Di Taman Safari Indonesia (Bogor) ada 11 jantan dan 4 betina. Kebun Binatang Ragunan (Jakarta) 1 betina, Taman Sari (Bandung) ada sepasang. Selain itu di Cikembulan (Garut) ada 7 jantan dan 1 betina. di Solo ada 1 jantan, di Sukabumi ada 3 jantan 1 betina dan beberapa penangkaran di kebun binatang lainnya.

Sementara, pola dilakukan melalui penangkaran lewat kerja sama dengan Perhutani di wilayah Jawa. Sehingga, menjadi habitat baru bagi macan tutul, apabila ancaman populasi di habitat lamanya semakin besar. “Draft strategic plan pola ini sudah ada, semoga dalam satu hingga dua bulan ke depan Kementerian Kehutanan dapat menandatanganinya sehingga lembagapemerhati satwa baik di tingkat pemer, intah maupun swadaya masyarakat dapat memiliki sistem yang baik dalam pelestarian macan tutul Jawa,” pungkas Tony. ?

Sindo Weekly | 14 Februari 2014 | Hal. 36-37

Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, meningkatnya gairah menanam belakangan ini perlu didukung dengan penggunaan benih unggul. “Penggunaan benih unggul menjamin keberhasilan dan dan produktivitas tanajman,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia mencontohkan, dengan penggunaan benih bersertifikat, maka pohon sengon bisa dipanen hanya dalam waktu 5 tahun di mana per hektarenya bisa dihasilkan Rp 300 juta. Sementara tanaman jati yang berasal dari benili berkualitas bisa dipanen dalam vvaktu 10 tahun dan lalai di pasaran Rp 7 juta per m3. “Ini bukti nyata benih unggul bersertifikat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menhut sudah menerbitkah Surat Keputusan No 707/Menhut-II/2013 tentang penetapan Jenis Tanaman yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih Bersertifikat. Berdasarkan keputusan tersebut, benih pohon jati, mahoni, sengon, gmelina, dan jabon wajib diambil dari sumber benih bersertifikat.

Keputusan tersebut juga mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan benih, pengedaran, dan penanaman untuk kepentinganpublik pada kawasan hutan yangmenggunakan lima jenis tanaman tersebut

Zulkifli mengingatkan, meski penggunaan benih bersertifikat tersebut didorong, ia berharap proses sertifikasi dan pemanfaatannya tidak menimbulkan biaya yang memberatkan bagi masyarakat. Untuk terus meningkatkan kualitas benih, Menhut juga meminta agar kegia tan pemuliaan terus dilakukan.

Dia juga meminta agar Perhutani dan BUMN Kehutanan lainnya bisa mendukung penyaluran sumberdaya genetik yang dimiliki untuk tujuan pemuliaan tanaman, khususnya jati dan pinus.

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menyatakan penggunaan benih unggul sangat penting dalam pengembangan hutan tanaman industri. Penggunaan bibit unggul bisa meningkatkan produktivitas sehingga memperpendek waktu panen tanaman.

Saat ini RAPP memanfaatkan tanaman jenis akasia mangium dan akasia krasikarpa untuk dikembangkan di HTInya Memanfatkan benih imggul, RAPP bisa memanen kayu sebanyak 150200 m3 per ha dalam jangka vvaktu lima tahun. “Kami terus mengembangkan riset untuk meningkatkan produktivitas supaya panen bisa diperpendek menjadi 3.5 tahun saja,” katanya.

Dia menuturkan, menggenjot produktivitas tanaman menjadi pilihan untuk meningkatkan produksi bahan baku kayu bagi industri pulp. Apalagi, sampai saat ini RAPP juga belum memiliki rencanaUntuk mengajukan permohonan perizinan baru HTI untuk ekstensifikasi areal penanaman.

Dia menambahkan, kualitas benih yang dihasilkan RAPP sudah diakui dunia. Hal itu dibuktikan dengan diekspomya benih yang dihasilkan ke China dan Malaysia “Dengan diterimanva benih RAPP di Malaysia dan China maka kualitas benih dari Indonesia telah diakui dunia,” ujar Kusnan Saat ini RAPP menghasilkan 200 juta bibit setiap talumnya dari pusat pembibitan di Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Baserah dan satellite nursery yang tersebar di area konsesi perusahaan. Kapasitas ini cukup menampung kebutuhan penanaman yang dilakukan perusahaan sekitar 500 ribu pohon setiap hari. (lum)

Indopos | 18 Nopember 2013 | Hal. 3

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/menhut-permudah-penyaluran-benih-unggul-bersertifikat/ Sun, 17 Nov 2013 01:54:06 +0000 http://perhutani.co.id/?p=10014 Suara Pembaruan, Jakarta – Kementerian Kehutanan mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat untuk meningkatkan keberhasilan dan produktivitas penanaman pohon. Lima jenis pohon yang benihnya wajib diambiil dari sumber benih bersertifikat adalah jati, mahoni, sengon, gmelina, dan jabon. Jenis pohon ini banyak ditanam masyarakat dan menghasilkan keuntungan cukup besar.

“Meningkatnya gairah menanam perlu didukung penggunaan benih unggul. Ini menjamin keberhasilan dan dan produktivitas tanaman. Namun, penyalurannya harus dipermudah,” ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, seusai membuka Expo Perbenihan Tanaman Hutan, di Jakarta, Jumat (15/11).

Zulkifli mencontohkan, dengan penggunaan benih bersertifikat, misalnya, pohon sengon bisa dipanen hanya dalam waktu 5 tahun yang per hektarenya menghasilkan Rp 300 juta. Sementara tanaman jati yang berasal dari benih berkualitas bisa dipanen dalam waktu 10 tahun dan laku di pasaran Rp 7 juta/m3.

“Ini bukti nyata benih unggul bersertifikat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Dia juga meminta agar Perhutani dan BUMN Kehutanan lainnya bisa mendukung penyaluran sumber daya genetik untuk tujuan pemuliaan tanaman, khususnya jati dan pinus. Pihak swasta juga diminta untuk berperan aktif dalam pengembangan benih unggul ini.

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menyatakan penggunaan benih unggul sangat penting dalam pengembangan hutan tanaman industri. Penggunaan bibit unggul bisa meningkatkan produktivitas sehingga memperpendek waktu panen tanaman. Saat ini, katanya, RAPP memanfaatkan tanaman jenis akasia mangium dan akasia krasikarpa untuk dikembangkan di HTI-nya. Memanfatkan benih unggul, RAPP bisa memanen kayu sebanyak 150 m3-200 m3 per hektare dalam jangka waktu 5 tahun.

“Kami terus mengembangkan riset untuk meningkatkan produktivitas supaya panen bisa diperpendek menjadi 3,5 tahun saja,” kata Kusnan. [S-26]

Suara Pembaruan | 17 Nopember 2013 | Hal. B3

PT Bangun Rimba Abadi (BRA), selaku investor yang akan mengembangkan Jateng Park di Wana Wisata Penggaron di Ungaran Kabupaten Semarang sudah melakukan paparan dan tinjauan langsung ke lokasi. “Kendalanya belum disepakati apakah dengan kerja sama, tukar guling atau pinjam pakai. Kemarin, ketemu dengan Dirjen, baru mau dirapatkan lagi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jateng Bowo Suryoko, dalam paparan terkait Jateng Park di Wana Wisata Penggaron, kemarin.

Bowo menerangkan, PT BRA adalah bagian dari usaha Tony Sumampauw, investor Taman Safari di Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali. “Investor yang bawa Pak Menteri Kehutanan langsung,” papar Bowo. Dirut Perum Perhutani unit I Jateng Teguh Hadi Siswanto mengatakan hingga kemarin belum ada petunjuk terkait dengan kerja samanya. Hadi mengakui, karena tidak ada pengembangan di Wana Wisata Penggaron jumlah pengunjungnya terus mengalami penurunan.

Pada 2010 pengunjungnya 13.520 orang, pada 2011 sebanyak 12.596 dan 2012 sebanyak 10.988 orang. “Biasanya anak-anak pencinta alam yang kamping. Lahan yang sudah disiapkan untuk Jateng Park 500 hektare dan bisa langsung dari jalan tol, tinggal membuat sudetan,” kata Teguh. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menilai jika melihat potensinya dan dekat dengan kota, Jateng Park pantas dikembangkan. “Ini potensi wisata dan layak dikembangkan,” kata Ganjar.

Perlu diketahui, Sekjen Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) No 173/II-kum/2012 terkait dengan susunan tim yang menangani Jateng Park. Tim melibatkan Perhutani dan Pemprov Jateng. Di situ juga ada rambu-rambu larangan untuk menebang pohon.

Jurnalis : Arif Purniawan
Koran-sindo Online | 02 Oktober 2013 | 19.28 WIB

Bila jalur sudah tersedia, menurut Gubernur, tim pemprov tinggal mendorong Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan Jateng untuk mewujudkan pembangunan Taman Safari. Selama ini pembangunan Taman Safari mandeg. Hal itu terkait proses perizinan yang terkatung-katung.

Tempat Alternatif

‘â€Kenapa pertanyaan saya tadi mau mulai dari mana dan sampai dimana ? Maka perlu dikaji manfaat dan keuntungan terkait tukar guling, pinjam pakai, dan kerja sama ketika hendak mengelola Taman Safari,â€â€ katanya ketika mengunjungi Hutan Penggaron dan berdiskusi dengan pimpinan SKPD, Selasa (1/10) pagi.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung lebih kurang 30 menit tersebut, pihaknya menganjurkan instansi terkait untuk menghitung untung rugi dari aspek pengelolaan lahan dan aspek pendukung lain termasuk aspek ekologisnya. ”Usulan paling tinggi adalah paling menguntungkan, kalau memberatkan ya tidak usah dipilih. Kalau ini direncanakan serius, ya jangan menunggu Kementerian Kehutanan RI karena pasti sibuk terus. Maka dari segala unsur, termasuk Pemkab Semarang mulai sekarang bisa memproyeksikan dengan adanya Taman Safari apa nilai tambah yang bisa kita dapat untuk Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang,” paparnya.

Di sisi lain, dijelaskan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Teguh Hadi Siswanto, dari 2006 hingga 2012 jumlah kunjungan ke kawasan wisata Hutan Penggaron terus mengalami penurunan. Yakni dari 16.064 per tahun menjadi 10.998 per tahun. (H86,H68-90)

Suara Merdeka | 02 Oktober 2013 | Hal. 10

Meski peluang itu ada, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko memiliki jalan tembus alternatif lainnya, yaitu dari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan langsung ke Batu yang masih berupa jalan arteri. Jalan itu berada di dekat Taman Dayu tembus Kota Batu itu juga melintasi hutan milik Perhutani. “Sudah saya coba (melintasi jalan arteri itu),” katanya, Minggu (22/9/2013).

Menurutnya, Kota Batu merupakan satu-satunya daerah yang belum memiliki pintu masuk dengan jalan besar. Apalagi sekarang, dari segi jumlah kunjungan wisatawan ke Batu membutuhkan suatu jalan yang memudahkan wisatawan yang mau berkunjung, tanpa kemacetan.

“Tapi, karena menyangkut dengan wilayah daerah lain, maka kami berharap provinsi yang menentukan. Memang yang disampaikan kepada saya, Purwosari-Batu. Sekarang tergantung provinsi,” ujarnya.

Bappeda sudah memiliki gambaran untuk jalan tembus yang baik ke Batu, namun, untuk menentukan tetap Gubernur Jatim. “Kami tidak bisa (menentukan sendiri), karena menyangkut daerah lain. Tapi yang terpenting bagaimana wisatawan memiliki akses mudah menikmati fasilitas itu,” ucapnya.

Mengenai visi Gubernur Jatim yang akan mengembangkan potensi wisata Jatim, Eddy berkomentar bahawa, Kota Batu masih menjadi tujuan wisawatan. “Konsep saya sekarang, bagaimana sekarang kunjungan itu tidak hanya untuk Batu, tapi juga untuk daerah sekitarnya. Nanti, wisawatan bisa melihat candi di Kabupaten Malang atau Malang, pantai, bagaimana Batu juga ikut mempromosikan,” paparnya.

Obyek wisata Malang Raya harus terkonsep dengan baik. Jadi Malang Raya sebenarnya sudah waktunya memiliki konsep besar, baik itu menyangkut pendidikan, persampahan, maupun wisata. Kalau terkonsep secara makro dan ada kerjasama berkesinambungan antara kepala daerah, konsep itu bisa berjalan bagus.

“Saya tidak bisa mendahului daerah lain, saya harapkan ada inspirator dalam masalah ini. Bisa jadi dari gubernur, akademisi, maupun tokoh Malang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Kota Batu, Iwan Sufrianto menyatakan, jalan tembus Purwosari-Punten sudah mendapat peluang besar dari pihak Perhutani. Saat ini, keputusan ada di Wali kota dan Menteri Kehutanan.

Surabaya.tribunnews.com | 23 September 2013 | 05.22 WIB