Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dan Menteri LHK, yang diwakili Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Tachrir Fathoni, di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen KSDAE, mengungkapkan, sudah sepatutnya seluruh kementerian Kabinet Kerja memiliki gerak dan langkah kolektif mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Tidak hanya pemerintah, melainkan juga semua elemen bangsa baik pemda, swasta, pelaku usaha, dan masyarakat

Dijelaskan, saat ini ada enam taman nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai The World Heritage Sites. Dua di antaranya ditetapkan sebagai Cagar Biosfer, yakni Taman Nasional (TN) Gunung Leuser dan TN Komodo. Bahkan, TN Komodo juga resmi menjadi salah satu New7Wonders of Nature.

Sedangkan lima taman nasional menyandang predikat tunggal sebagai Cagar Biosfer, yaitu TN Siberut, TN Gunung Gede Pangrango, TN Tanjung Puting, TN Wakatobi, dan TN Lore Lindu.

“Tak ketinggalan, Konvensi Ramsar pun menetapkan tujuh taman nasional kita sebagai Situs Ramsar. Berbagai pencapaian yang kita miliki ini merupakan pengakuan internasional. Seharusnya dapat kita jadikan international branding untuk selanjutnya kita promosikan dalam rangka mewujudkan pariwisata alam yang unggul, sekaligus menjadikannya modal penting untuk mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan,” papar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Sebagai pusat megabiodiversity, imbuhnya, kawasan hutan di Indonesia juga memiliki beragam keunikan dalam bentuk gejala alam yang indah dan mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun nusantara. Misalnya Lautan Pasir (Kaldera) Bromo, Kawah Biru (fenomena alam api biru), Kawah Ijen, dan masih banyak lagi yang lainnya tersebar di 51 taman nasional dan 114 taman wisata alam.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, taman nasional jika semakin dilestarikan maka akan semakin mensejahterakan masyarakatnya.

“Kekuatan pariwisata kita adalah 60 persen culture, 35 persen nature, dan 5 persen manmade. Namun, masing-masing kekuatan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikombinasi. Dengan demikian akan memberikan hasil optimal,” kata Arief Yahya.

Ia menegaskan kembali bahwa sektor pariwisata adalah penggerak perekonomian nasional. Saat ini, posisi pariwisata sebagai penghasil devisa negara berada di urutan ke-5.

“Namun ke depan, posisi ini akan terus meningkat menggantikan sektor lain seperti minyak dan gas, batu bara, karet, serta tekstil yang memiliki karakter non-renewable,” ujarnya.

Ia mencontohkan wisata tani, di mana nilai jual hasil sawah akan jauh lebih tinggi ketimbang si petani hanya menjual gabahnya.

“Anak-anak sekolah di perkotaan, tak banyak tahu tentang sawah, proses penanaman hingga menjadi padi. Nah, jika ini dikelola dengan lebih pintar melalui wisata tani, tentu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Gabah dijual per kilo hanya Rp 5.000 misalnya, tapi dengan wisata tani, si petani bisa mendapatkan Rp 50.000 dari setiap anak yang mengikuti wisata tani ini,” paparnya lagi. (Heri.F/HF)

Sumber : rri.co.id
Tanggal : 27 Oktober 2015

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Yayasan Taman Nasional Dunia, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Dirut Perum Perhutani, perwakilan dari Bappenas dan Asosiasi Pariwisata Alam.

Mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tachrir Fathoni mengatakan percepatan pengembangan destinasi berbasis alam di kawasan konservasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebesar 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara.

“KLHK akan mengembangkan wisata alam di 13 taman nasional dan satu taman wisata alam, yang terkoneksi pada 3 kluster, yaitu Lampung-Jawa, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Tachrir di Jakarta, (27/10).

Ke 14 destinasi wisata alam yang akan dibangun ini merupakan lokasi yang beririsan antara kawasan strategis pariwisata nasional dengan taman nasional, yaitu Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Bali Barat (Menjangan dan Pemuteran), Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Tambora, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Wisata Alam Kawah Ijen.

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran pariwisata di taman nasional dan taman wisata alam.
“Ini termasuk pengelolaan penentuan tarif masuk kawasan wisata taman nasional, dengan durasi tinggal. Tentu harga masyarakat lokal dan turis juga akan berbeda. Pendampingan para pengunjung juga diberikan untuk menjamin keselamatan mereka yang mendaki,” ujarnya.

Dijabarkan Tachrir, ada empat strategi yang harus ditempuh untuk menjadikan pariwisata alam sebagai sektor unggulan. Pertama menawarkan pelayanan dan kenyamanan pada pengunjung dengan tetap mengedepankan konservasinya, mengembangkan konektivitas lokasi destinasi, mendesain keunggulan destinasi wisata alam, dan melibatkan investor, masyarakat lokal dan civil society dalam pengembangan usaha jasa wisata alam.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan bahwa dibandingkan industri lain, pariwisata merupakan sektor industri yang ramah lingkungan. Diutarakannya, semakin dilestarikannya lingkungan, maka kesejahteraan orang-orang yang melakukannya akan meningkat.

“Untuk eko wisata ini, kami sepakati bahwa semakin dilestarikannya alam, maka semakin tinggi value yang didapat orang-orang yang melestarikannya. Kedua, dengan kerja sama ini, target kontribusi wisata berbasis hutan, taman wisata alam, dan taman nasional, dari kontribusinya hanya sebesar 2,5 persen menjadi 10 persen. Dari 500 ribu wisman saat ini, hingga mencapai 2 juta wisman pada 2019 nanti. Jadi naik empat kali lipat,” tukas Arief. (Q-1)

Sumber : mediaindonesia.com
Tanggal : 27 Oktober 2015