Bagaimana upaya Anda memastikan ketersediaan lahan untuk investasi di bidang pertanian?

Memang persoalan lahan ini kerap menjadi masalah dalam investasi. Setelah izin pendaftaran selesai dalam tiga jam di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), investor harus sudah mempersiapkan lahannya.

Ini kerap mengganjal, sehingga realisasi investasi di dalam negeri tidak setimpal dengan komitmen investasi yang didapatkan. Untuk itu, kami siap melakukan pendampingan agar investor mendapat kepastian lahanuntuk investasinya.

Pendampingan itu dilakukan oleh tim terpadu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru-baru ini ikut disertakan juga.

Bagaimana memaksimalkan sinergi dengan sejumlah kementerian, terutama Kementerian BUMN yang baru bergabung dalam tim terpadu tersebut?

Saat ini kan banyak lahan dan kawasan hutan yang dikuasai oleh BUMN seperti Perum Perhutani dan anak usahanya. Makanya, Kementerian BUMN dilibatkan agar dapat mempercepat proses penyediaan lahan untuk investasi.

Bagaimana cara tim ini bekerja dan menyelesaikan persoalan lahan?

Memang investor tidak boleh dilepas dalam menyiapkan lahan. Apalagi, Indonesia memiliki wilayah luas, dan masyarakat yang cukup heterogen. Itu juga membuat pendekatan dalam penyelesaian masalah di setiap daerah itu berbeda-beda.

Untuk menyelesaikan itu, kami harus terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga tokoh masyarakat Melalui komunikasi itu, kami harus dapat memastikan kepastian ketersediaan lahan untuk investasi.

Masalah apa yang kerap Anda temui dalam penyediaan lahan untuk investasi?

Memang cukup banyak dinamika di lapangan saat saya ikut memastikan ketersediaan lahan untuk investasi. Hal itu disebabkan banyak lahan dan kawasan hutan yang dikuasai oleh rakyat dan tumpang tindih perizinan.

Biasanya, investor tidak dapat melanjutkan izin lokasi yang telah diterimanya dari kepala daerah, karena ada masalah tumpang tindih di lahan tersebut. Setelah dicek, temyata lokasi yang diizinkan itu tumpang tindih dengan lahan masyarakat,lindung, dan lokasi yang izinnya sudah dimiliki pihak lain.

Terkadang, setelah dilakukan pengecekan utang, investor hanya memiliki lahan 1.000 hektare dari 5.000 hektare yang diizinkan. Kami harus memilah lokasi mana saja yang layak untuk dilanjutkan, dan tidak berpotensi memunculkan konflik.

Di situ kami harus menggunakan pendekatan yang tepat, agar masyarakat dan pejabat pemerintah daerah mau aktif menyelesaikan persoalannya. Percepatan itu juga nantinya akan menguntungkan daerah, karena ada investasi yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Bagaimana cara Anda memastikan komitmen investor kepada masyarakat pemilik lahan, dan tidak ada yang merasa dirugikan?

Awalnya, kami melakukan komunikasi dengan sangat intensif hingga ada kompromi dan kesepakatan yang ditandatangani bersama di hadapan kami.

Meski begitu, pemerintah perlu membentuk lembaga perwalian untuk mengontrol kemitraan, agar berkelanjutan dan tidak ada eksploitasi. Pemerintah juga harus memfasilitasi supporting system untuk mendukung proses produksi secara berkelanjutan.

Bagaimana evaluasi perencanaan lahan untuk investasi pertanian selama semester pertama tahun ini?

Saat ini ada 700.000 hektare untuk pabrik gula. 1 juta hektare untuk pengembangbiakan sapi, dan 500.000 hektare untuk budi daya jagung. Dari jumlah tersebut, 13 perusahaan yang ingin mengembangkan pabrik gulanya membutuhkan 200.000 hektare.

Kemudian 14 perusahaan yang ingin membangun pabrik gula baru membutuhkan 286.000 hektare, 10 perusahaan pengembangbiakan sapi mengajukan 206.000 hektare, dan tiga perusahaan budi daya jagung menginginkan 10.000 hektare.

Selama 6 bulan bekerja, kami telah menyelesaikan 9.050 hektare untuk pengembangan pabrik gula yang sudah ada, 46i.282 hektare untuk pabrik gula baru, 986 hektare untuk pengembangbiakan sapi, dan 2.000 hektare untuk budi daya jagung.

Apa saja kendala dalam menyiapkan lahan untuk investasi.

Sekitar 90% hutan produksi yang dapat dikonversi berada di Papua, dan investor tidak tertarik karena alasan infrastruktur, sosial, dan akses. Banyak investor yang sudah memiliki izin lokasi dari Bupati, tetapi tidak diproses lebih lanjut

Masih adanya lahan milik perusahaan dan Perhutani yang tidak dimanfaatkan secara optimal juga membuat tantangan penyediaan lahan ini cukup berat. 0

Tanggal : 1 Agustus 2016
Sumber : Bisnis Indonesia

Ada pula Artha Graha Peduli yang berafiliasi kepada kelompok usaha Artha Graha yang dimiliki pengusaha Tomy Winata, perusahaan transportasi dan perdagangan PT Fajar Mulia Transindo, serta Asosiasi Minyak Goreng Indonesia.
Mentan Amran Sulaiman menyatakan. TTI merupakan solusi permanen untuk memotong rantai distribusi pangan. “Kita potong rantai pasokan yang panjang. Tadinya sembilan titik, dipotong jadi tiga,” katanya saat meresmikan Gedung TTI Centre di Jakarta, Rabu (15/6).
Nantinya, TTI Centre me-masok komoditas pangan ke cabang TTI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, selain bermitra dengan swasta, TTI menggandeng koperasi, PT Pos, dan PT Perhutani untuk memperlancar aliran ba-han pokok.
Komoditas yang tersedia di TTI Centre, di antaranya, daging sapi beku sebanyak delapan ton, daging sapi segar 1,5 ton, serta 120 sapi hidup binaan Artha Graha Peduli yang akan disebarluaskan melalui TTI.
Selain itu, bawang putih 250 (kilogram) kg, bawang merah tujuh ton dari Garut, Nganjuk, dan Bima, gula pasir dua ton, beras tiga ton, daging ayam dua ton, minyak goreng seribu liter, dan cabai merah 46 kg.
Hargajual daging sapi Rp75 ribu per kg, gula pasir Rp 12 ribu, beras Rp 7.900 per kg, dan daging ayam Rp 30 ribu per ekor. Kemudian, untuk bawang merah dijual seharga Rp 23 ribu per kg, cabai Rp 16 ribu, minyak goreng Rp 9.500 per liter, dan bawang putih Rp 22 ribu per kg.
Kemarin, konsumen memadati Gedung TTI Centre. Mereka datang dengan beragam cara, dari mulai berjalan kaki, kendaraan umum maupun pribadi.
Areal parkir gedung tampak dipenuhi mobil-mobil dan motor konsumen yang parkir. “Senang-lah, ada pasar ini, kapan lagi ada jualan hanan pangan murah,” kata seorang pengunjung pasar yang merupakan warga Tanjung
Ia mengetahui keberadaan TTI dari grup Whatsapp komunitas ibu rumah tangga. Penasaran, ia pun mendatangi toko dan berniat membeli 20 kg gula. Ia memperhatikan, TTI semacam kampanye Artha Graha yang merupakan orang di belakang Presiden Joko Widodo.
Namun, ia tak peduli, yang penting dapat harga pangan murah guna memenuhi dua lemari pendinginnya di rumah.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menyebut, pelaksanaan TTI baik asalkan merangkul para pedagang di pasar tradisional.
Pedagang selalu terbuka ketika ada tawaran kerja sama menurunkan harga pangan sesuai keinginan pemerintah.
Namun, ketika pedagang ingin mengambil barang dari pabrik agar bisa dijual dengan harga sesuai keinginan pemerintah, pihak pabrik tidak bisa memberikannya karena harus mempertimbangkan margin harga produksi dan hargajual.
“Kita ingin beli dari pabrikan, gula agar bisa dijual dengan harga Rp 12 ribu per kg, tapi kita dikasihnya gula pasir dengan harga beli biasa,” ujar Ngadiran. Ia menduga, harga pangan di TTI bisa di bawah harga pasar karena subsidi dari dana CSR perusahaan. Karena itu, ia yakin harga murah hanya sementara.
Tanggal  : 16 Juni 2016
Sumber  : Republika