Kerjasama – Perum Perhutani

Perhutani Jalin Kerjasama Pembangunan â€˜Breeding Centerâ€™ Lebah dan Pengembangan Teknologi HHBK

nanjar munandar — Fri, 10 May 2019 08:08:56 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (10/05/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna dan Direktur CV Nutrima Sehatalami, Mahani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pembangunan pusat pembibitan (Breeding Center) lebah tanpa sengat dan pengembangan teknologi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bertempat di Jakarta, Jumâ€at (10/05) disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Penandatangan kerjasama ini bersamaan dengan Kick Off Pengembangan Multiusaha HHBK dan Jasa Lingkungan berbasis Masyarakat menuju Revolusi Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Merupakan optimalisasi dalam pemanfaatan kawasan hutan serta memberikan alternatif kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar hutan dan mendorong komersialisasi produk turunan hasil perlebahan dan HHBK.

Sejalan dengan tema Kick Off tersebut dalam keterangannya Denaldy menyampaikan bahwa di era revolusi industry 4.0 ini Perhutani sendiri mengusung tema â€˜Perhutani 4.0+: Governance Through Connectivityâ€ sebagai upaya mengintegrasikan semua aspek baik hulu-hilir maupun internal-eksternal dengan berbasis teknologi informasi, dimana pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dengan didasari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Denaldy juga menyampaikan bahwa kerjasama ini baru dilaksanakan khususnya pada wilayah kerja Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dan kedepannya dapat diimplementasikan di seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.

Direktur CV Nutrima Sehatalami, Mahani menjelaskan bahwa perusahaannya bergerak dibidang industry pengolahan herbal (Herb Infusion), produk obat tradisional, perdagangan besar obat tradisional, farmasi, kosmetik, industri makanan dengan fokus pada komoditas hasil perlebahan dan HHBK.

Mahani juga menyampaikan terimakasih kepada Perhutani atas telah terlaksananya Nota Kesepahaman ini sehingga diharapankan proses selanjutnya dapat dihasilkan bibit unggul lebah tanpa sengat berupa bahan baku diantaranya madu, propolism dan bee pollen untuk dijadikan produk akhir atau produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan memasarkannya hingga dapat dinikmati konsumen.

Sebagai informasi tambahan dalam rangkaian kegiatan ini Perhutani juga menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Jasa Lingkungan bersama narasumber lainnya yakni dari Kementerian Pariwisata, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) serta salah satu Perusahaan Multinasional yang bergerak di bidang pariwisata. Pemaparan materi tentang pengembangan wisata alam di Perhutani disampaikan oleh Direktur Operasi Perum Perhutani, Sumardi. (Kom-PHT/PR/2019/V-21)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi :
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Dirut Perhutani Tandatangani Nota Kesepahaman Tanggap Bencana dengan BNPB

Nararya — Wed, 20 Mar 2019 07:52:12 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (20/03/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penanggulangan Bencana di Jakarta, Rabu (20/03).
Penandatanganan Nota kesepahaman dilakukan dalam acara Bincang Kepala BNPB bersama pimpinan perusahaan dengan tema “Siap Tangguh Bersama Lembaga Usaha”. Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (tripartit) antara Perhutani, BNPB dan PT. Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api) tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budidaya Tanaman Kopi Guna Mendukung Kegiatan Penanggulangan Bencana serta penandatanganan nota kesepahaman antara Perhutani, BNPB dan PT. Galih Jaya tentang Penguatan Logistik dalam Penanggulangan Bencana.
Dalam diskusi yang dilakukan, kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan, “Pulau Jawa sudah mengalami kerusakan ekologis yang sangat memprihatinkan sehingga kami memberikan saran salah satunya ke Perhutani untuk menjalin kerjasama dalam menjaga kelestarian hutan di Jawa dan membuat program-program ekonomi yang turut memperhatikan ekologis”.
“Masyarakat perlu turut dilibatkan dalam program tersebut agar masyarakat mendapat nilai tambah dan meningkatkan ekonomi mereka sambil mengembalikan fungsi konservasi hutan di pulau Jawa”, jelas Doni.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menjelaskan, “Kerjasama yang dilakukan ini dalam mendukung penanggulangan bencana dan pengembalian fungsi hutan baik secara ekologis maupun kemanfaataan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan sebagai bentuk upaya preventifâ€
“Dengan banyak terjadinya eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa perencanaan yang baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka timbul berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa”, ujarnya.
“Sehingga kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberadaan hutan dengan lestari, mengelola lingkungan dan ekonomi dengan arif dan bijaksanaâ€, jelas Denaldy.(Kom-PHT/PR/2018-III-16)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Dirut Perhutani Tandatangani Nota Kesepahaman Tanggap Bencana dengan BNPB

Nararya — Wed, 20 Mar 2019 07:52:12 +0000

Perhutani dan Kejaksaan Agung RI Tandatangani Kerja sama Penanganan Masalah Hukum

Nararya — Tue, 19 Mar 2019 12:31:29 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (19/03/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertempat di Rimbawan II, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (19/03).
Penandatanganan Kesepakatan Bersama penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perum Perhutani dengan Kejaksaan Agung ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi Perhutani serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perhutani maupun Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama kedua pihak ini merupakan kerja sama lanjutan antara Perhutani dengan Jamdatun Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 29 April 2018, meliputi kerja sama pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain seperti mediator atau fasilitator.
Dalam sambutannya, Denaldy menyatakan kerja sama ini sangat positif guna mengantisipasi dan menghadapi terjadinya masalah atau sengketa hukum dalam pengelolaan perusahaan dan pengelolaan hutan. Kejaksaan RI dapat membantu memberikan pertimbangan hukum termasuk pendampingan dalam pembuatan produk-produk hukum di Perum Perhutani sehingga sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
â€œSebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola 2,4 juta hektar hutan di Pulau Jawa dan Madura, Perhutani seringkali menghadapi persoalan kompleks dalam mengamankan kawasan hutan Negara dan tanah-tanah aset perusahaan tersebut. Guna mengantisipasi dan menghadapi permasalahan atau sengketa hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Perhutani maupun Anak Perusahaan-nya, maka sangat perlu adanya kerja sama seperti iniâ€, ujar Denaldy
Sementara itu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati pada kesempatan yang sama menyatakan mendukung kerja sama tersebut.
â€œDalam melaksanakan kegiatannya, Perum Perhutani dihadapkan tidak hanya permasalahan teknis semata namun juga pada permasalahan di bidang hukum. Oleh karena itu negara atau pemerintah telah mempunyai institusi yang diberi wewenang menangani serta mewakili negara atau pemerintah dan menjadi kuasanya, yaitu Kejaksaan RI sebagaimana UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. yang dapat menjalankan tugas dan fungsi dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.â€
Selain penandatangan Kerjasama lanjutan dengan Jamdatun juga dilakukan kerjasama dengan wilayah kerja dari Perum Perhutani yaitu antara Kajati dan Kadivre Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Jawa Barat dan Banten.

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perum Perhutani-Unpad Optimalkan Pengembangan Stevia

Adel — Sun, 03 Mar 2019 01:52:39 +0000

SINDONEWS.COM (02/03/2019) |Â Perum Perhutani dan Universitas Padjajaran (Unpad) sepakat menandatangani perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad yang diwakili Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Keri Lestari dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna di Grha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (1/3/2019).

Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat-Banten Oman Suherman yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama bertujuan untuk memperkuat kerja sama yang sebelumnya sudah dilakukan.

“Kerja sama juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua pihak sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing,” ungkap Oman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (2/3/2019).

Kerja sama yang telah dibangun Perhutani dan Unpad, lanjut Oman, di antaranya melakukan penelitian penanaman pohon stevia di atas lahan seluas satu hektare di BKPH Lembang KPH Perhutani Bandung Utara yang kini dikaji Perhutani untuk pengembangan sisi komersialnya. (Baca juga: Tim Riset Unpad Budidayakan Stevia di Lahan Perhutani).

“Jadi saat ini sedang ditanam stevia yang ditumpangsarikan dengan tanaman pinus. Untuk optimalisasi kawasan hutannya ditanami kopi dan stevia. Unpad melakukan penanaman stevia untuk kepentingan penelitian. Untuk aspek komersialnya kita masih hitung seperti apa,” terang Oman.

Dengan MOU tersebut, kata Oman, kerja sama yang sudah dilakukan Perhutani dan Unpad akan lebih kuat lagi dan memiliki landasan dalam pengembangannya.

“Perhutani dan Unpad sudah menanam stevia di kawasan Perhutani Bandung Utara, namun baru satu hektare karena ditujukan untuk penelitian. Kalau untuk komersial, perlu lahan lebih luas lagi,” katanya.

Menurut Oman, tanaman pengganti gula tersebut bisa saja dikembangkan dalam konsep kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan. Terlebih, Perhutani sudah bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa hutan dan lembaga lainnya dalam pengelolaan hutan.

“Kerja sama yang dibangun seperti penanaman kopi, tanaman obat-obatanya, dan pengelolaan ekowisata,” pungkasnya.

Sumber : sindonews.com
Tanggal : 2 Maret 2019

Perhutani dan Badan Otoritas Borobudur Launching wisata De Loano

nanjar munandar — Thu, 14 Feb 2019 03:33:13 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (14/2/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna hadir dalam kegiatan launching wisata De Loano di Purworejo pada Kamis (14/2), yang dihadiri Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Direktur Badan Otoritas Borobudur (BOB), Indah Juanita alam.

De Loano merupakan wisata yang dikelola Perhutani bekerjasama dengan BOB dan berlokasi di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Loano, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan atau secara administrasi di Desa Sedayu Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Wisata De Loano menawarkan panorama hutan Pinus seluas 309 hektar dan dibangun dengan mengusung konsep Glamourus Camping atau Glamping untuk menarik investor dan wisatawan.

Di lahan yang asri dan sejuk, terdapat 11 tenda eksklusif yang terdiri dari satu buah mushola dan 10 tenda inap. Masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pengelolaan lokasi wisata ini diantaranya melalui penampilan berbagai atraksi menarik di wisata De Loano.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan â€œDe Loano merupakan hasil sinergi dalam bentuk kerjasama usaha antara Badan Otoritas Borobudur dan Perhutani. Ke depan harapannya lokasi ini dapat menjadi contoh lokasi wisata dengan konsep Glamping di Indonesiaâ€ ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Perhutani Denaldy M Mauna sangat mendukung kerjasama ini. â€œEkowisata merupakan salah satu fokus Perhutani untuk dikembangkan. Kerjasama pengembangan De Loano ini adalah salah satu upaya kami dalam rangka pengembangan ekoturisme di Perhutani dan pariwisata Indonesia secara umumâ€ jelas Denaldy.

Saat ini Perhutani tengah mengembangkan bidang ekowisata diantaranya membuka kurang lebih 641 objek wisata hutan, serta dalam meningkatkan pelayanan di bidang wisata, Perhutani juga telah meluncurkan standar pengelolaan objek wisata dengan nama Canopy. (Kom-PHT/PR/12)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perhutani Gandeng 2 BUMN Untuk Kerjasama Rencana Pengembangan dan Penataan Wana Wisata Pulau Merah

nanjar munandar — Tue, 12 Feb 2019 06:33:52 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (12/02/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna bersama Direktur Human Capital Investasi dan Pengembangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Nur Al Fata dan PJ Direktur Utama PT Patra Jasa, Hari Tjahya Wibowo melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum Perhutani, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dan PT Patra Jasa tentang rencana pengembangan dan penataan wana wisata Pulau Merah yang berada di Banyuwangi Jawa Timur, Selasa (12/02).

Penandatanganan Nota Kesapahaman dilaksanakan di Kantor Pusat Perum Perhutani, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 10, Jl. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta, dan di saksikan oleh segenap perwakilan dari 3 BUMN tersebut.

Dalam sambutannya Dirut Perhutani Denaldy menyampaikan bahwa rencana pengembangan Wana Wisata Pulau Merah ini sangat di dukung oleh Kementerian BUMN dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

â€œDengan sinergi BUMN upaya mendorong pembangunan daerah, seperti halnya pada kerjasama rencana pengembangan dan penataan Wana Wisata Pulau Merah ini akan lebih baikâ€, jelas Denaldy.

â€œPengembangan dan penataan Wana Wisata Pulau Merah meliputi pembangunan restoran (beach bar), penginapan (vila modular) dan penataan PKL, serta sarana pendukung lainnya”, tutupnya.

Sebagai informasi tambahan pantai pulau merah merupakan salah satu destinasi nasional yang cukup terkenal di daerah banyuwangi dengan beberapa atraksi yang disajikan, diantaranya snorkling, berselancar, menikmati pemandanagan pantai, berkeliling di bukit pasir merah, wisata religi (mengunjungi pura tawang alun) dan wisata kuliner, dengan dilengkapi beragam fasilitas berupa toilet, area parkir, mushola, dan tempat berjemur.

Untuk menuju pantai pulau merah dapat ditempuh melalaui perjalanan darat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan jarak sekitar 60 kilometer dari pusat kabupaten Banyuwangi, dengan tersedianya bandara dan stasiun bahkan pelabuhan di Banyuwangi lebih mempermudah akses dari luar kota. (Kom-PHT/PR/2019-II-11)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Diskusi Wisata dan Perhutanan Sosial, DPRD Malang Kunjungi Kantor Pusat Perhutani

Nararya — Fri, 25 Jan 2019 15:10:23 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (25/01/2019) | Anggota komisi I DPRD Kabupaten Malang melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Perum Perhutani pada Jumat (25/01). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka konsultasi bidang wisata dan mengenai Perhutanan Sosial (PS) di kabupaten Malang.
Kunjungan DPRD Malang ini disambut oleh Ketua Tim Project Management Unit Perhutanan Sosial Perum Perhutani, Amas Wijaya mewakili Direktur Operasi. Dalam sambutannya menyampaikan
â€œPengelolaan kawasan hutan Perhutani selalu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga perlu adanya kerjasama dengan semua pihak dan stakeholderâ€ ucapnya.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Malang, Didik Gatot Subroto tersebut turut dihadiri Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA), Catur Endah, Expert Utama Ecotourism Perum Perhutani, Usep Rustandi, Expert Utama Hukum dan Kepatuhan, Yuniar Permadi, Expert Utama Pengembangan Sistem, Errik Alberto, serta anggota komisi I DPRD Malang.
Dalam pertemuan ini dibahas mekanisme kerjasama di bidang wisata, diantaranya mengenai potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Malang serta pembangunan infrastruktur di kawasan hutan yang dikelola Perhutani. (Kom-PHT/PR/2019/I-6)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perhutani dan Polri Tandatangani Kerjasama Pengamanan Hutan

Nararya — Mon, 07 Jan 2019 06:24:27 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (07/01/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Deden Juhara mewakili Kapolri melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum Perhutani dengan Kepolisian Negara RI tentang pengamanan hutan dan penegakan hukum di wilayah kerja perum perhutani, Senin (07/01).

Penandatangan Nota Kesapahaman dilaksanakan di Mabes Polri Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta.Perum Perhutani sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberiÂ kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di Pulau Jawa dengan total kawasan hutan seluas 2,442 juta hektar.

Dalam sambutannya Asops Kapolri Irjen Pol Deden Juhara menyampaikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasamaÂ yang sinergis dalam rangka pengamanan hutan dan penegakan hukum di wilayah Hutan Negara, selanjutnya untuk di sosialisasikan ke daerah dengan melibatkan jajaran Kepolisian.

Pada kesempatan yang sama Denaldy menyampaikan di tahun 2019 Perhutani memiliki Program Kerja yang salah satunya adalah upaya terus menerus untuk mengintensifkan pengelolaan sumberdaya hutan melalui keterpaduan dan konektifitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menunjang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

“Untuk mewujudkan program kerja tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perum Perhutani memerlukan adanya sinergitas kerjasama termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal pengamanan kawasan hutan negara dan aset perusahaan, dimana Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” jelas Denaldy.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di awal tahun 2019 ini merupakan lanjutan dari Nota Kesepahaman Nomor: 045/SJ/Dir/2012 dan Nomor: B/29|VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pengamanan Hutan di WilayahÂ Kerja Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2017. (Kom-PHT/PR/2019-I-01).

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perhutani dan Badan Otorita Borobudur Kerjasama Tingkatkan Pariwisata Indonesia

Nararya — Sat, 08 Dec 2018 00:43:55 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (07/12/2018) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna dan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB), Indah Juanita menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wana Wisata Alam di Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur disaksikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Jumat (7/12).

Kerjasama pengembangan wisata ini berada di kawasan hutan yang dikelola Perhutani seluas 259 hektar dan dalam prosesnya akan di kembangkan menjadi lokasi Nomadic Tourism.

Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutannya menyampaikan perlu adanya inovasi dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Nomadic tourism dinilai sebagai skema terbaik mewujudkan target kunjungan wisatawan.

“Nomadic tourism sangat simpel dan beragam dapat berbentuk glamp camp, home pod, dan caravan,” jelas Arief

Arief mengharapkan konsep kerjasama wisata antara Perhutani dan BOB ini bisa segera dieksekusi dan dijalankan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama Denaldy menjelaskan pengelolaan wisata Perhutani adalah bagian dari transformasi bisnis perusahaan yaitu restrukturisasi bisnis.

“Saat ini Perhutani mengelola 263 lokasi wisata alam dan 400 wisata rintisan yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan beragam pihak dan stakeholder termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat sekitar. Kerjasama ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk pengembangan pengelolaan bisnis wisata” jelasnya (Kom-PHT/PR/2018-VII-38)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id