Kinerja – Perum Perhutani

Perum Perhutani Terus Genjot Pendapatan dari Nonkayu

Dadang Kadarsyah Rizal — Wed, 04 Mar 2015 07:47:59 +0000

Perum Perhutani telah ditunjuk sebagai holding company bagi semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan, mulai dari Inhutani I hingga V. Walaupun bergerak di sektor kehutanan yang identik dengan kayu, namun Perum Perhutani ternyata memiliki beragam produk nonkayu yang sekarang ini sedang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan proses hilirisasi yang sedang dijalankan oleh BUMN ini.

Di nonkayu, Perhutani memiliki produk-produk yang diserap, baik oleh perusahaan dan konsumen akhir. Ada produk chemical yang produknya beragam mulai dari gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, dan lainnya. Lalu, ada juga kopi, wisata, dan sebentar lagi ada sagu yang pabriknya sedang digarap di Sorong, Papua Barat. Sekarang ini, pembangunan pabrik sudah mencapai 75% dan menurut rencana di semester I tahun ini sudah bisa beroperasi. Nantinya, diharapkan produk-produk nonkayu ini akan menyumbang pendapatan terbesar bagi Perhutani.

â€œSebelumnya, perlu digaris bawahi bahwa pengelompokkannya bukan hulu dan hilir, namun antara kayu dan nonkayu. Untuk kayu yang nonindustri atau jualan kayu saja itu kontribusinya 30%. Tapi, bila kayu digabung dengan industri kayu itu menyumbang 48%. Sisanya, yang 52% itu pendapatan dari nonkayu yang terdiri dari wisata, agro, madu, kopi, chemical. Target kami, nonkayu harus lebih besar lagi sumbangannya pada pendapatan perusahaan,â€ kata Mustoha Iskandar, Direktur Utama Perum Perhutani.

Mustoha menambahkan bahwa di nonkayu, juga akan mengembangkan produk daging sapi dengan skema silvopasture, yaitu kombinasi antara ternak dengan hutan. â€œPotensi pasar daging itu,kan, besar, kenapa tidak kita siapkan sendiri tanpa harus impor,â€ tegasnya.

Selain itu, Perhutani pun sedang menyusun strategi untuk membesarkan potensi pendapatan dari pariwisata. Tentunya, hal ini beralasan lantaran wilayah kerja Perhutani itu berupa hutan yang ada dari ujung Banten hingga Banyumas. Alasan lain, pemerintah sekarang sedang menggenjot industri pariwisata yang ditargetkan pada tahun 2019 ada 20 juta wisatawan asing yang datang ke negeri ini. â€œTentunya, kami akan bermitra dengan semua pihak yang bergerak di industri pariwisata. Namun, industri kayu tetap kami kembangkan secara bertahap,â€ jelas Mustoha lagi.

Bagaimana strategi distribusi untuk produk-produk yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat? Menurut Mustoha, Perum Perhutani memiliki kantor cabang di hampir setiap kabupaten di Pulau Jawa. Tempat-tempat inilah yang sekarang ini menjadi channel distribusi. Sederhananya, ada sebagian ruang dari kantor-kantor cabang itu yang disulap menjadi tempat display produk-produk kami.

â€œKami memang belum berencana terjun langsung ke pasar ritel dan bersaing head to head dengan produk-produk consumer good yang sudah ada di pasar dengan masuk ke minimarket, hipermarket dan sebagainya. Belum sampai ke situ, mungkin suatu saat nanti, kalau perlu buat outlet semacam minimarket khusus produk Perhutani,â€ tegas Mustoha.

Sumber : www.marketer.com
Tanggal : 4 Maret 2015

Menilai Kinerja di Usia Seumur Jagung

Bagus — Fri, 27 Feb 2015 02:07:48 +0000

Kendati pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tak mengenal agenda 100 hari, tapi Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap melakukan evaluasi, yang dikemas dalam refleksi 100 hari. Diakui, belum banyak yang bisa dilakukan dalam kurun waktu seumur jagung itu, kecuali berkomitmen penuh bahwa KLHK akan memberikan dukungan prioritas pada program kedaulatan pangan dan pengembangan sumber energi.
Usia 100 hari, memang baru seumur jagung. Dalam usia sesingkat itu tentu jangan terlampau berharap untuk menunjukan kinerja optimal. Terlebih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, boro-boro merancang program, urusan infrastruktur kelembagaannya pun belum tuntas.
Namun Siti Nurbaya Bakar merasa terpanggil untuk mempublikasikan kepada masyarakat, terhadap apa yang sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam kurun 100 hari kemarin, dan apa yang akan dilakukan dalam waktu 100 hari ke depan, dan waktu waktu berikutnya.
Karenanya, di awal pekan pertama Februari ini, Menteri Siti Nurbaya, mengundang sejumlah stakeholders ke kantornya,
Gedung Manggala Wanabakti, di kawasan Senayan Jakarta, untuk menghadiri sekaligus mendengarkan, paparannya tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam kurun 100 hari itu.
Dikemas dalam suasana talk show Refleksi 100 hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertemakan, “Semangat Baru Konservasi dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia, Siti mengajak sejumlah tokoh untuk menjadi panelis. Mereka; Wimar Witoelar, salah seorang Pengamat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Chalid Muhammad, aktivis lingkungan dan kehutanan dari Institut Hijau Indonesia.
Tak hanya itu, Menteri berdarah betawi ini juga mengajak patner kerjanya, anggota Komisi IV bidang kehutanan Darori, dan Satya Widya Yudha dari Komisi VII, komisi yang salah satunya membidangi masalah lingkungan, untuk merespon dan memberikan masukan atas apa yang dipaparkannya, berkajtan dengan kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam panduan moderator Sinta Laura, presenter Metro TV, Siti Nurbaya memaparkan satu persatu kegiatan yang telah dilakukan, termasuk juga komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung program kementerian lain, dalam pencapaian target nasional Kabinet kerja Joko Widodo -Jusuf Kalla.
Program dasar yang dilakukan Siti Nurbaya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanannya, membuka kanal komunikasi langsung antara dirinya dengan masyarakat, melalui hand phone 08121116061 dan e-mail; sitinurbaya.bakar@gmail.com. Disebutkan tak kurang dari 6000 SMS dan email yang masuk dengan informasi sangat beragam.
Dari informasi yang masuk itu, ada yang sifatnya pengaduan berkaitan dengan pencemaran lingkungan hingga soal prilaku personil di kementerian. Ada pula informasi biasa, berupa masukan dalam rangka penguatan kelembagaan. “Informasi yang bersifat pengaduan, ada yang sudah ditindak-lanjuti, juga ada yang masih dalam proses tindak -lanjut,” kata Siti.
Berkaitan dengan infrastruktur kelembagaan dikatakannya, kini sudah terbentuk dengan keluarnya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2015, tertanggal 21 Januari.
Di dalam Perpres ini dijelaskan tentang tugas dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan struktur organisasi sebagai pelaksana dari tugas itu, khusus Jabatan Pemimpin Tinggi Madya sudah siap dengan komposisi 18 pejabat eselon I, termasuk 5 Staf Ahli Menteri.
Hanya memang, untuk pengisian jabatan kini tengah memasuki tahap seleksi. Panitia seleksi segera terbentuk yang keanggotaannya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang. Adapun dari mana asal anggota, 45 persen dari orang kementerian, dan 55 persen pihak luar yang berkompeten.
Diharapkan pada Juni mendatang, semua kursi eselon I sudah terisi yang kemudian akan disusul dengan seleksi Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama, atau setara dengan pejabat eselon II. “Kita targetkan untuk pratama ini tuntas Agustus, dan diikuti pejabat administrator, eselon III dan pejabat pengawas, eselon IV,” kata Menteri yang juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Walau struktur organisasi masih dalam tahap pembahasan, bukan berarti aktivitas lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhenti. Tidak, semua berjalan pada koridor sesuai dengan tanggungjawabnya. Dalam hal kebakaran hutan misalnya, selama Desember dan Januari, terus dilakukan monitoring tentang sebaran hotspots, terutama di 5 provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Dalam upaya pencegahan, telah ditempuh langkah penguatan kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten, melalui rapat koordinasi yang diikuti semua instansi pusat, daerah, unsur BNPB, dunia usaha; perusahaan HTI dan pengusaha perkebunan. Dan ini sudah dilakukan di Riau, Sumsel dan Kalbar. Sementara di Jambi dan Kalimantan Tengah kini tengah dipersiapkan.
Begitu pula halnya dengan illegal logging. Diakui Siti Nurbaya kegiatan yang bermoduskan penyuapan, penyalagunaan wewenang, pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan illegal hingga kini masih terus terjadi. Praktek illegal logging, dianggap telah bermetamorfosis dengan pola konsesi tambang, konsesi kebun sawit dan perencanaan alih fungsi dalam rencana tata ruang.
“Pendalaman terhadap spot-spot kejahatan illegal logging kini terus dilakukan dan dipetakan dengan rinci, sehingga dapat diambil langkah lanjut secara sistimatis,” kata Siti Nurbaya.
Mengenai kebijakan perijinan, disebutkannya, 26 Januari kemarin, Presiden Jokowi telah meresmikan sisi perijinan terpadu di kantor BKPM. Ide dasar, menyatukan seluruh perijinan dan kementerian dengan pelimpahan kewenangan perijinan kepada Kepala BKPM, termasuk juga kewenangan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan Nomor: P.97/Menhut-11/2014, telah dilimpahkan 35 jenis perijinan kepada BKPM, diantaranya, 6 ijin yang mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung. Terbanyak, 16 ijin, mencakup bidang pengusahaan pariwisata alam.
Kedaulatan Pangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung penyiapan lahan, dalam upaya swasembada pangan. Dan Kementerian LHK kini telah menyiapkan areal seluas 1 juta hektar berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Dari luas ini 500 ribu hektar diantaranya akan diperuntukan sebagai areal pengembangan tanaman pangan, berupa palawija. Lokasinya mencakup Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sementara 500 ribu lainnya
ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Areal ini akan diperuntukan sebagai lahan tanaman tebu.
Tidak sebatas itu, dukungan mewujudkan kedaulatan pangan ini, juga dilakukan melalui program tumpang sari di sela-sela tanaman jati, pada areal Perhutani. Dengan pola Pengusahaan Hutan Bersama Masyarakat – PHBM.yang sudah diterapkan Perhutani, diyakini produktivitas tanaman pangan, termasuk padi lebih meningkat. Terlebih dengan adanya modifikasi jarak tanam dari 3 x 3 m menjadi 2 x 8 m, hasil kerjasama Perhutani dengan Fakultas Kehutanan UGM.
“Dengan konsep ini, produktivitas tanaman pangan meningkat, tanpa menurunkan produktivitas volume tanaman jati,” kata Siti Nurbaya lagi.
Hanya memang, dalam hasil tinjauan lapangan, ditemui kendala, berupa sulitnya petani mendapatkan benih dan pupuk bersubsidi.” Namun ini sudah terselesaikan dengan RDKK Rencana Definitif Kegiatan Kelompok dari Kementerian Pertanian” Begitupun dengan penyiapan lahan untuk infrastruktur dan pembangunan perbatasan.
Inipun telah menjadi prioritas Kementerian LHK untuk pengadaannya. Mekanisme yang mungkin ditempuh, melalui perijinan pinjam pakai dan pemanfaatan kawasan hutan. Kementerian LHK berkomitmen untuk memproses perijinan dengan cepat, dengan tetap memperhatikan ketaatan pada
aturan dan prinsip kehati-hatian.
Sebagai contoh, Siti Nurbaya menyebutkan, dukungan penggunaan ruang atau kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur, berupa jalan menuju lokasi transmigrasi SP1 Padang Tarok, Sumatera Barat. Kementerian LHK telah menerbitkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan – IPPKH, melalui Surat No. 26, tertanggal 16 Januari 2015.
Atau dalam hal dukungan penggunaan kawasan untuk pembangunan jalan nasional lintas barat Sumatera, melalui taman nasional Bukit Barisan Selatan, di Lampung. Termasuk juga dukungan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk jalan tol Sumatera dan jalan tol Kalimantan. “Khusus jalan tol Kalimantan yang menggunakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, kini tengah dilakukan pembahasan bersama, Menteri PU,BUMN dan BPN/Agraria, dan pembahasan tingkat pejabat eselon I di kementerian PU dan LHK “jelasnya.
Adapun dukungan terhadap penggunaan ruangan atau kawasan hutan untuk peningkatan produksi migas, antara lain dengan diterbitkannya ijin prinsip IPPKH untuk sejumlah perusahaan yang bergerak pada sektor energi.
Dan ini antara lain, atas nama PT EMP Tonga, PT Petcon Borneo Ltd, PT Sele Daya, PT Tropic dan PT Dat Energy.
Selain itu, juga telah diterbitkan ijin IPPKH atas nama PT PLN persero untuk jaringan listrik, dan dukungan penggunaan kawasan hutan untuk Mikrohidro sebanyak 2 ijin, masing-masing PT Brantas Cakrawala Energi di Taman Nasional Kerinci Seblatdan PT Kans Capital di Taman Wisata Alam Gunung Baung, BKSD Jawa Timur.
Hanya memang dukungan terhadap kedua perusahaan ini, diperlukan adanya revisi PP 28 tahun 2011, karena berkaitan masih sulitnya perijinan dalam kawasan cagar alam. Namun langkah -revisi ini sudah dilakukan dengan diawalinya pembahasan yang berkaitan dengan langkah dan kebijakan atau aturan lain. Termasuk kemungkinan, mengevaluasi fungsi cagar alam oleh Ditjen PHKA atau oleh Tim Terpadu, tentang kawasan dan peluang perubahan kawasan.
Sumber : TROPIS, hal. 10-14
Tanggal : 27 Februari 2015

Hingga Agustus Pendapatan Perhutani Capai Rp2,3 T

Dadang Kadarsyah Rizal — Wed, 09 Oct 2013 08:32:57 +0000

Okezone, JAKARTA – Perum Perhutani mencatat pendapatan perusahaan pada semester pertama sebesar Rp1,77 triliun, akan tetapi sampai dengan Agustus 2013, Perhutani mencatat pendapatan sebesar Rp2,37 triliun.

Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto mengatakan, pendapatan tersebut didapat Perhutani dari hasil penjualan kayu bundar dalam negeri Rp1,13 triliun. Lalu, penjualan kayu olahan di dalam negeri sebesar Rp54,69 miliar, untuk ekspor industri kayu dari finished product sebesar Rp84,72 miliar.

“Pendapatan dari penjualan hasil industri non kayu sebesar Rp320,02 miliar, ekspor industri nonkayu sebesar Rp721,43 miliar dan usaha wisata sebesar Rp47,457 miliar,” ujar Bambang saat diskusi bersama wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Sedangkan, Bambang menambahkan hasil evaluasi kinerja sampai semester satu bulan Juni 2013, telah mencatatkan laba bersih mencapai Rp465,12 miliar, atau naik 238 persen dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Bambang, penghasilan pendapatan perusahaan terbesar berasal dari penjualan kayu logs (kayu bundar) dan pendapatan kedua dari hasil industri gondorukem. Dapat kita ketahui, gondorukem merupakan produk olahan dari getah pinus. Ekspor untuk produk gondorukem ini melonjak 12 persen dari angka RKAP.

“Sampai saat ini Perhutani merupakan penghasil gondorukem terbesar di Indonesia dan produk ini adalah bahan baku utama untuk industri minyak, cat, tinta printer dan lainnya,” tutupnya. (dan)
(wdi)

Jurnalis : Hendra Kusuma
Okezone | 09 Oktober 2013 | 14.54 WIB

Hingga Agustus, Perhutani bukukan pendapatan Rp2,37 T

Dadang Kadarsyah Rizal — Wed, 09 Oct 2013 08:27:22 +0000

Sindonews Online, Jakarta â€“ Perum Perhutani selama delapan bulan pertama tahun ini berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp2,37 triliun. Sedangkan hingga penghujung tahun 2013, perseroan menargetkan dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp3,9 triliun.

Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto mengatakan, pendapatan perusahaan sampai dengan Agustus 2013 dikontribusi dari hasil penjualan kayu bundar dalam negeri Rp1,13 triliun, penjualan kayu olahan di dalam negeri Rp54,69 miliar, ekspor industri kayu dari finished product senilai Rp84,72 miliar.
Sementara pendapatan dari penjualan hasil industri nonkayu sebesar Rp320,02 miliar, ekspor industri nonkayu sebesar Rp721,43 miliar dan usaha wisata Rp47,45 miliar.

â€œKontribusi utama kita berasal dari kayu sebesar 55 persen dan sisanya nonkayu 45 persen. Saya berharap, Perhutani untung bukan hanya dari menebang kayu tetapi dengan menjalankan industri hilir,â€ kata Bambang saat menghadiri media gathering Perum Perhutani di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Sepanjang tahun 2013, menurut Bambang, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat sekitar 10-15 persen dibandingkan perolehan tahun lalu senilai Rp3,6 triliun. Meskipun penghujung tahun 2013 tinggal tiga bulan, namun perusahannya yakin dapat meraih target tersebut.
â€œMemang ada sejumlah tantangan untuk produksi kayu dan nonkayu, salah satunya karena kondisi cuaca hujan dalam waktu 4-5 bulan, sehingga kami tidak dapat memproduksi sama sekali di lapangan,â€ pungkasnya.
Jurnalis : Heru Febrianto
Sindonews Online | Rabu, 9 Oktober 2013 | 14:47 WIB