Sehingga, rusa endemik asli Indonesia yang memiliki nama ilmiah Rusa Imorensis ini tergolong rusa yang dilindungi. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P92/ MENLHK/ SETJENKUM.1/ 8/ 2018.

Kepala Balai BKSDA Jawa Timur, Nandang Prihadi, mengungkapkan, Rusa Timor sudah masuk dalam daftar dilindungi. â€â€Dari bulan Juli kita sudah rencanakan itu. Akhirnya, atas beberapa pertimbangan, terpilihlah lokasi ini,â€â€ paparnya.

Dengan tambahan empat ekor tersebut, total Rusa Timor yang dilepasliarkan jumlahnya sebanyak 10 ekor. Lima ekor jantan dan lima ekor betina. â€â€Yang enam ekor sebelumnya sudah dilepasliarkan tanggal 27 Oktober lalu,â€â€ katanya.

Rusa tersebut semuanya dari hasil penangkaran dan pengembangbiakan lembaga konservasi di Wilayah Jawa Timur.

Rinciannya, empat ekor dari hasil penangkaran kerja sama Perhutani KPH Parengan dam Pertamina EP Asset 4 Cepu di BKPH Malo, Bojonegoro. Dua ekor hasil penangkaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Wilayah Hutan (PHW) Nganjuk. Empat ekor hasil pengembangbiakan lembaga Konservasi Taman Satwa Sengkaling UMM Malang.

â€â€Sebenarnya ada lebih dari 10 ekor yang hendak dilepas. Sayangnya untuk sementara beberapa belum bisa karena tidak lolos kesehatan,â€â€ jelasnya. Lokasi ini dipilih karena pengelolanya memiliki komitmen yang bagus terkait penjagaan dan pelestariannya.

â€â€Kita hanya bisa mengelola sampai bulan Desember. Setelah itu, yang menjaga kan harus yang punya lokasi. Kalau yang punya lokasi tak punya komitmen, nanti susah,â€â€ katanya sembari berharap rusa yang dilepas tidak menjauh dari habituasinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Dewi J. Putriatni, mengatakan, lokasi Tahura Raden Soerjo dipilih berdasarkan banyak kajian.

â€â€Jadi, sebelum dirilis di sini, sudah dilakukan penelitian. Apakah cukup tersedia makan untuk rusa. Ketinggiannya cocok atau tidak. Ada predatornya atau tidak. Akhirnya, dari hasil penelitian tersebut, lokasi ini cocok untuk habitatnya rusa,â€â€ jelasnya.

Dewi menambahkan, yang paling utama adalah konservasi. Masyarakat diharapkan lebih paham. â€â€Kita semua punya kewajiban untuk melakukan konservasi. Baik flora maupun fauna. Fungsinya untuk pelestarian,â€â€ paparnya.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 6 November 2018

Menurut Administratur KPH Parengan Badarudin, usulan KPH Parengan dijadikan pilot project pemeliharaan dan pengembangbiakan Rusa Jawa diputuskan dalam waktu dekat ini.

Alasannya, selain areal hutan, juga lokasi hutan Parengan yang cocok untuk pengembangbiakan rusa. ”Ya, hutan kita jadi pilot project pengembangan Rusa Jawa,” ujarnya pada Tempo, Kamis, 19 Juli 2018.

Secara administratif, KPH Parengan berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Di antara hutan, ada lokasi penangkaran Rusa Jawa di BKPH Malo.

Penangkaran Rusa Jawa, awalnya hanya memelihara 11 ekor rusa kiriman dari KPH Blitar, KPH Ngawi dan KPH Kudus, pada tahun 2014 silam. Penangkaran Rusa Jawa ini bagian dari kerja sama tiga lembaga, yaitu Perhutani KPH Parengan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT Pertamina.

Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah Rusa Jawa yang dipelihara bertambah menjadi 49 ekor, dengan rincian 41 ekor ditangkarkan di BKPH Malo dan delapan ekor dirawat di Wisata Prataan, sebuah tempat rekreasi air panas di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. ”Kita kembangkan,” papar Badarudin.

Menurutnya, ke depan akan ada kerja sama dengan Pemerintahan Desa dan komunitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Bojonegoro. “Mereka memelihara rusa atas pengawasan Pemerintah Desa,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Seksi II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Jawa Timur di Bojonegoro, Andi Sumarsono, mengatakan bahwa Perhutani KPH Parengan telah berhasil mengembangkan rusa. “Ya, cukup berhasil,” ujarnya saat dihubungi Tempo. Dia menyebut, binatang rusa dilindungi karena hewan endemik di Pulau Jawa, Bali dan Timor.

Andi Sumarsono mengatakan, KPH Parengan sudah punya izin pengedar atau bisa menjual hasil keturunan rusa. Misalnya, KPH telah menjual rusa peliharaannya ke Semen Tuban sebanyak dua ekor. Nantinya, juga akan dilepasliarkan sebanyak empat ekor di Taman Hutan Rakyat R Suryo Malang pada Hari Cinta Satwa pada 5 November 2018. “Kita lepaskan empat ekor di Malang,” imbuhnya.

Sumber : tempo.co

Tanggal : 19 Juli 2018

Pria yang bernama Johan itu mengungkapkan bahwa lahan untuk menanam jagung tersebut ialah lahan milik Perhutani KPH Padangan, karena dia merupakan warga Kecamatan Ngambon. Dia mengungkapkan lahan tersebut baru digarapnya tahun lalu. “Saya ambil satu petak atau satu hektare saja mas, tetapi lahan saya termasuk jelek tanahnya, karena itu, produksinya hanya tiga ton per hektare, kalau lahannya bagus tentu lebih dari lima ton,” jelasnya.

Kualitas lahan juga memengaruhi biaya pajaknya yang dibayarkan ke pihak Perhutani atau LMDH. Sebab, penduduk setempat sering menyebutnya mandor alas (petugas hutan, Red). Adapun biaya pajak yang harus dibayarkan tiap tahun antara Rp 450 ribu hingga Rp 1 juta per hektare. Bahkan kalau lahannya sama sekali tidak produktif, penggarapnya tak perlu bayar. “Kalau lahan saya Rp 450 ribu per tahun,” tuturnya. Menurut dia, biaya tersebut sangat menguntungkan, karena hasil penjualan panen Rp 3 juta per ton. “Diperkirakan per tiga bulan saya memeroleh Rp 9 juta dikurangi modal Rp 1 juta,” ujarnya.

Menurut dia, warga setempat sangat merasakan dampak lahan tumpangsari, bahkan orang tua Johan sendiri sudah menggarap lahan tumpangsari lebih dari 10 tahun. Padahal sebenarnya lahan tumpangsari hanya berlaku satu tahun. Tetapi, kata dia, selama ini reboisasi jarang dilakukan oleh Perhutani. “Tetapi kadang warga juga nakal, ketika sudah ditanami pohon kembali, daun-daunnya dipotongi atau bahkan ditebang agar lahan tumpangsarinya bisa tumbuh,” tuturnya. Adapun tanaman selain jagung, di antaranya, kedelai, kacang hijau, atau padi. Di sisi lain, dia berpendapat bahwa untuk membuat hutan seperti dulu lagi itu susah.

Selain Johan, ada juga warga yang merasakan perekonomian membaik sejak menggarap lahan tumpang sari. Pria bernama Susanto juga merasakan efek yang baik dari lahan tumpangsari. Adanya lahan tersebut, bagi dia, sangat berdampak pada wong cilik. Karena juga bisa menekan para pelaku pembalakan liar. “Pelaku-pelaku itu tentu masih ada, karena memang kerap ada oknum-oknum yang melancarkan mereka,” tuturnya.

Tetapi, dia sejak lima tahun menggarap lahan tumpangasari, setidaknya per tiga bulan bisa memeroleh hasil sebesar Rp 15 juta hingga 20 juta. “Hasil segitu hanya satu hektare saja dan saya menanamnya jagung,” tuturnya. Adapun pupuk yang dipilihnya ialah pupuk kandang.

Menurut Humas Perhutani KPH Bojonegoro Markum, pengelolaan sumber daya hutan sangat memerhatikan dari segi sosial, ekologi, dan ekonomi. Jadi harapannya dengan memadukan tiga poin tersebut, masyarakat desa hutan bisa merasakan manfaatnya. Adapun sharing lahan tumpangsari yakni 10 persen untuk Perhutani dan 90 persen untuk petani setempat. “Lahan tumpangsari itu merupakan hutan pangkuan desa (HPD) yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, namun bentuk kerja sama tersebut ada pajak yang harus dibayar,” ujarnya.

Selain itu, hasil produksi hutan juga ada sharing-nya sebesar 25 persen bagi LMDH dan 75 persen bagi Perhutani. Karena tidak mungkin masyarakat setempat hanya menjadi penonton saja. “Jadi dari segi sosial, ekologi, dan ekonomi harus berjalan secara beriringan,” ujarnya. Sementara, jumlah LMDH yang terdaftar KPH Bojonegoro sebanyak 69 LMDH.

Selain mengelola hutan, LMDH juga diberikan kewenangan mengelola wisata yang merupakan kawasan Perhutani. Sehingga ekonomi kreatif pun bisa tumbuh dari kantong-kantong pedesaan hutan. “Butuh adanya peran bersama untuk menyejahterakan masyarakat desa hutan,” ujarnya. Sekaligus, kelayakan hidup masyarakat tentu diharapkan bisa menekan jumlah pembalakan liar di Bojonegoro.

Sementara itu, Administratur KPH Parengan Badarrudin Amin mengungkapkan luas hutan KPH Parengan sebesar 17.633 hektare. Hutan yang masuk wilayah Bojonegoro seluas 2.733 hektare yakni BKPH Malo dan BKPH Pungpungan.

Ketika dikonfirmasi terkait lahan tumpangsari, dia menerangkan bahwa lahan tumpangsari tiap tahun berubah-ubah. Tergantung wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan tumpangsari. “Tahun ini, 856,3 hektare dimanfaatkan sebagai lahan tumpangsari,” ujarnya. Namun, dia tak memungkiri ada beberapa petani yang mengganggu tanaman hutan. “Kami masih mentolerir dan beri imbauan, karena memang durasi waktunya satu tahun saja,” pungkasnya.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 4 April 2018

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Administratur KPH Parengan, Badaruddin Amin didampingi mamajeman dengan mendatangi langsung rumah karyawan yang mendapat bantuan. Selain memberikan bantuan, jajaran Perhutani juga melakukan upacara bendera di halaman kantor KPH Parengan, Kamis (29/3/2018).

“Kegiatan dilakukan mulai Selasa, dengan serangkaian acara dan pemotongan tumpeng, setelah itu memberi santunan kepada anak-anak yatim,” ujar Badaruddin.

Menurut Badaruddin, untuk mempererat jalinan emosional antar karyawan pihaknya juga menggelar lomba bagi karyawan. Mulai senam bersama, lomba volly bola plastik yang diikuti karyawan kantor KPH, segenap Asper dari 6 BKPH, dan TPK.

“Meskipun acara sederhana tapi tetap meriah,” pungkasnya. Kedepan dia berharap, KPH Parengan bisa lebih baik dan mampu mensejahterakan karyawan maupun masyarakat di sekitar hutan di wilayahnya.

Sumber : beritajatim.com

Tanggal : 29 Maret 2018

Penandatanganan MoU antara Polres Bojonegoro dengan Administratur Perum Perhutani KPH Bojonegoro, KPH Padangan, dan KPH Parengan dilaksanakan setelah Polres Bojonegoro melakukan Penandatanganan MoU dengan Dinas Instansi terkait dan Organisasi Kemasyarakatan di Aula Parama Satwika Polres Bojonegoro.

Daniel Budi Cahyono, Adm Perhutani KPH Bojonegoro dalam sambutannya menerangkan bahwa penandatanganan MoU itu merupakan penjabaran terkait penandatanganan pedoman kerja di tingkat Mabes dan Polda.

Disampaikan oleh Daniel, bahwa 40% wilayah hutan tidak akan mampu bertahan lama jika tidak ada dukungan dari seluruh elemen untuk menjaga hutan.
“Mari Jaga hutan kita, karena satu Pohon menyelamatkan dua nyawa,” kata Daniel.
Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro, dalam sambutannya menyampaikan akan mendukung dan bekerjasama dengan Perhutani dalam rangka mengantisipasi pembalakan liar yang ada di wilayah Perhutani Bojonegoro. Kapolres meminta agar para Kapolsek dan anggota menindak lanjuti dan mempedomani Pedoman Kerja yang telah disusun dan dibuat.
“Harapan saya upaya bersama untuk penegakkan hukum dalam mengatasi kejahatan masalah illegal logging terutama soal pembakaran hutan perlu ditangani serius. Ancaman terhadap kelestarian hutan juga merupakan ancaman yang serius terhadap keseimbangan alam bagi kita,” papar Kapolres kepada jatimpos.co usai penandatangan MoU.

Wahyu S. Bintoro juga meminta kepada para Kapolsek yang mempunyai kawasan hutan untuk selalu siaga satu mewaspadai dan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.
“Laksanakan pelatihan, patroli bersama antara Polres dengan Perhutani. Apabila terjadi kebakaran, kita harus bekerja bersama membantu Polhut dalam memadamkan hutan yang terbakar,” Pesan AKBP Wahyu S Bintoro kepada para Kapolsek dan pejabat Perhutani yang turut hadir menyaksikan moment penandatanganan MoU itu.

Sumber : jatimpos.co

Tanggal : 20 September 2017

Salah satunya spot foto selfie di atas bukit dengan panorama perbukitan. Fasilitas lain sejumlah permainan outbond. Di antaranya flaying fox, jembatan titian tali, jaring laba-laba, dan permainan luar lainnya.

Sumber air belerang, andalan tempat wisata di Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan ini pun dikemas lebih menarik. Selain mempertahankan bilik-bilik untuk pengunjung yang berendam air sulfur yang hangat,

Perhutani selaku pengelolanya juga menyiapkan kolam belerang terbuka. Sementara untuk kolam renang air tawar diperluas dan ditambah.

Paket wisata terbaru lainnya yang ditawarkan di Prataan adalah terapi ikan. Wisata terapi ini berupa kolam yang berisi ribuan ikan kecil.

Ikan-ikan inilah yang menggigiti kaki yang direndam. Setiap Sabtu dan Minggu, ketika pengunjung membeludak, tempat wisata ini menghadirkan live music.

”Tiga tahun, saya tidak mengunjungi Prataan. Semuanya berubah. Tempat wisata ini jauh lebih nyaman,” kata Heni, warga Palang.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 24 Juli 2017

Untuk target lahan yang dikelola Perum Perhutani se Divisi Regional (Divre) Jawa Timur Kementrian Pertanian menargetkan perluasan lahan untuk kebutuhan kedelai mencapai 30.000 ha dan sudah di CPCL-kan. Sedangkan untuk agenda tahun berikutnya tahun 2018 melaui Dinas Pertanian Jawa Timur menargetkan luas lahan menjadi 50.000 ha.
Saat ini untuk mencapai hal tersebut melalui BUMN pemerintah meminta peran Perum Perhutani untuk mendukung Kedaulatan Pangan demi tercapenuhinya akan kebutuhan Kedelai kering secara nasional.
Acara pencanangan bersama penanaman kedelai Pat tahun 2017 di awali di petak hutan 8a, RPH Guwoterus, BKPH Mulyoagung, Rabu, (19/7) masuk pemerintahan Desa Guwoterus, Kecamatan Montong.
Adm KPH Parengan Widhi Cahyanto mengatakan pihak Perhutani sifatnya hanyalah membantu pemerintah dan mendukung kedaulatan pangan nasional dengan menyediakan lahan yang tentunya semua petani yang mengerjakan di lahan tersebut telah terdaftar sebagai CPCL di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
“Dilokasi ini kami menyediakan lahan sekaligus petani (pesanggem) yang sudah kami daftarkan untuk akurasi CPCL-nya. Bersama Pokjanyalah kami melibatkan LMDH yang menaungi petani-petani ini,” ungkapnya kala ditemui jatimpos.co
Untuk mengawali penanaman bersama ini Kepala Divre Jatim Ir Sangudi Muhammad menjelaskan bahwa areal yang digunakan tersebut Perhutani menyediakan lahan seluas 1 hektar yang dilanjutkan serempak di Jawa Timur. Selaku pihak pemasaran hasil panen kedelai Sangudi telah mendapatkan pembeli tunggal dan harganya sudah sesuai harga pasar, bahkan lebih tinggi yaitu CV Agro Surotani dari pembeli.
Sedangkan pihak pendistribusi untuk kebutuhan bibit dan pembeli ini bahkan lebih serius untuk mengembangkan lahan yang digunakan uji coba sebagai tempat pengembangan bibit atau semacam penangkaran bibit.

Sumber : jatimpos.co

Tanggal : 24 Juli 2017

Hadir pada acara tersebut, sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban. Antara lain Kadivre Perum Perhutani Jatim Sangudi Muhammad, ADM/KKPH Parengan Ir. Widhi Tjahjanto M.M, Wanda investor dari CV Agro Surantani Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Wakapolres Tuban Kompol Kuswara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, muspika Montong, serta undangan.

Dalam pencanangan tersebut diagendakan, bulan ini lahan seluas 11 ha sudah tertanam kedelai. Harapannya, target penanaman kedelai pada lahan seluas 354,2 ha bisa terealisasi hingga akhir tahun ini. Kadivre Perum Perhutani Jatim Sangudi menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan 23 ribu hektar lahan di Jawa Timur hingga akhir tahun ini harus ditanam kedelai.

Dikatakan Sangudi, setelah target tersebut terpenuhi, pada 2018 pemerintah menambah target area yang harus ditanami kedelai seluas 50 ribu ha. Agar target tersebut pada tahun depan tidak terlalu berat, dia mengimbau petani dan tim bisa mengoptimalkan kinerja. ‘â€Saya berharap petani jangan asal tanam. Mari sama-sama memajukan Indonesia sebagai negara ketahanan pangan tanpa bahan pokok impor,â€â€ harap Sangudi.

Untuk memenuhi target tersebut, ada 14 kelompok kerja (pokja) yang bakal ditugasi menanam kedelai di wilayah Tuban. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro baru satu pokja. Selain kedelai, Sangudi juga membeberkan target area Jatim yang wajib ditanam jagung seluas 70 ribu ha dan tebu 46 ribu ha.

Untuk pembiayaan, terang Sangudi, sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sehingga, petani tidak perlu khawatir karena segala kebutuhan sarana produksinya sudah dicukupi dan dikoordinir masing-masing pokja.

Jika program-program tersebut terealisasi, Indonesia sebagai negara agraris tidak perlu lagi impor bahan pokok. Dan, tentu saja menghijaukan dan menyuburkan lahan Perhutani. Kesejahteraan petani pun terangkat. ‘â€Ini untuk kebaikan bersama. Indonesia sebagai negara agraris harus mandiri dan tidak perlu impor,â€â€ tegas Sangudi di hadapan petani yang hadir.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 20 Juli 2017

Pada masa lalu, Rusa Jawa banyak ditemui di hutan jati Jawa Timur. Namun Rusa Jawa memang tak mudah lagi dijumpai saat ini. Hal tersebut yang mendasari PT Pertamina EP untuk berupaya memulihkan kembali keberadaan Rusa Jawa di alam bebas.

Program konservasi yang dimulai sejak Mei 2014 ini, menunjukkan progress menggembirakan dengan jumlah awal 6 ekor rusa, dan kini berjumlah 31 ekor yang tampak sehat dan lincah di areal Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Parengan, Bojonegoro, Jawa Timur.

“Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Perum Perhutani atas kerjasamanya setelah kurang lebih memasuki tahun ke-3 program konservasi, jumlah Rusa Jawa telah bertambah, dan terakhir 13 Mei 2017 kemarin bertambah 1 ekor anak Rusa Jawa hasil penangkaran, sehingga totalnya sekarang 31 ekor”, ujar Agustinus, Legal & Relation Manager PT Pertamina EP Asset 4 saat meninjau lokasi program konservasi yang dilakukan secara Exsitu tersebut, Kamis (18/5/2017).

Penangkaran Rusa Jawa di kawasan hutan Bojonegoro tersebut merupakan upaya PT Pertamina EP (PEP) Aset 4 Cepu, dalam menjaga pelestarian keaneakaragaman hayati.

Agustinus menjelaskan, upaya pelestarian Rusa Jawa tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dan komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan berwawasan lingkungan.

“Ke depan kami akan coba lihat potensi keanekaragaman hayati di lokasi lain di area PT Pertamina EP Asset 4, seperti di Field Poleng dengan Rusa Bawean Gresik, Field Donggi dengan burung Maleo di Sulawesi dan Field Papua dengan Burung Nuri Kepala Hitam”, tegas Agustinus.

Sumber : beritajatim.com

Tanggal : 18 Mei 2017

PARENGAN, PERHUTANI (16/11/2016) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan Jawa Timur menerima

“Para siswa selain mempelajari kehidupan satwa rusa jawa juga diajak menanam bibit pohon jati bersama para petugas Perhutani.  Penangkaran ini adalah sarana edukasi  keanekaragaman dan pelestarian satwa yang ada di hutan setempat, sekaligus tempat tujuan wisata minat khusus,” demikian kata Administratur KPH Parengan Daniel Cahyono .

Luas areal penangkaran Rusa Jawa 0,4 hektar, terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Malo, KPH Parengan yang ada di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro   hasil kerjasama Perum Perhutani dengan PT Pertamina EP dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (Kom-PHT/Prg/Sdr)

Editor: Soe

Copyright©2016