#kphbanten – Perum Perhutani

Gunung Pinang Jadi Alternatif Wisata Keluarga

Yuswan Hendrawan — Tue, 10 Oct 2017 02:44:21 +0000

KORAN SINDO (10/10/2017) | Wisata Gunung Pinang di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, belakangan terakhir menjadi buah bibir bagi para traveler. Tempat itu memang menyajikan pemandangan alam menarik bila dilihat dari atas puncak bukit.
Gunung Pinang merupakan kawasanÂ PerhutaniÂ yang kemudian dijadikan daerah wisata milik KPH Banten terletak di jalur utama lalu lintas Serang-Cilegon. Gunung Pinang sebenarnya adalah bukit yang tingginya hanya 300 mdpl dengan luas 222 hektare.
Jika dibandingkan dengan gunung-gunung tinggi lainnya, seperti Gunung Semeru, Gede Pangrango, Bromo, atau Rinjani, Gunung Pinang memang tidak terlalu menantang. Namun, kawasan Gunung Pinang yang masih sejuk tetap bisa menjadi pilihan untuk sekadar berolahraga joging melewati trek berupa jalan beraspal yang sudah disediakan.
Bahkan, di tempat itu juga ada kawasan untuk bermain air softgun.
Musala juga tersedia di lokasi itu bagi para pengunjung yang akan menjalankan salat. Untuk mencapai puncak, pengunjung bisa berjalan kaki sejauh 2 kilometer.
Pemandangan di dalam kawasan Gunung Pinang merupakan hutan dengan jenis tanaman campuran di antaranya jati dan mahoni. Sementara dari atas puncak, pengunjung bisa menikmati panorama pemandangan lepas Kota Merak, Pulau Burung, dan kawasan situs sejarah Banten Lama karena di sana terdapat situs sejarah Kerajaan Banten Girang abad ke-16, masjid agung, dan makam Sultan Maulana Yusuf, putra dari Sunan Gunung Jati.
Setiap akhir pekan dan hari libur, trek Gunung Pinang selalu ramai dilewati pencinta olahraga sepeda gunung. Selain trek jalan yang sudah diaspal, Gunung Pinang juga memiliki trek downhill yang pernah digunakan sebagai ajang Intetnational Downhill Championship 2009. Trek downhill ini memiliki medan berat dan menantang, maka tidak disarankan untuk pemula sebaiknya memilih trek jalan beraspal.
Selain trek downhill, Gunung Pinang juga memiliki sirkuit offroad yang merupakan salah satu sirkuit offroad terbaik di Tanah Air. Pada November 2011 lalu digelar Kejurnas Ojarum 4×4 Real Adventure di sirkuit ini yang diikuti 22 tim offroader dari seluruh Indonesia.
“Gunung Pinang merupakan kawasan hutan yang dikelola PerumÂ PerhutaniÂ masuk wilayah RPH Cilegon, BKPH Serang yang dijadikan daerah wana wisata,” kata Djamin, staf HumasÂ PerhutaniÂ KPH Banten.
Jika bepergian dari Jakarta, pengunjung bisa masuk Tol Jakarta-Merak menuju arah Serang. Lalu, keluar pintu Tol Cilegon Barat dan berjalan ke arah Cilegon. Lokasi pintu masuk ke Gunung Pinang tepat di jalur utama lalu lintas Serang-Cilegon. Sekitar 5 kilometer dari pintu Tol Serang Barat.

Sumber: Koran Sindo, hal,24

Tanggal: 10 Oktober 2017

Perhutani KPH Banten Optimalkan Potensi Wisata Alam

Yuswan Hendrawan — Wed, 04 Jan 2017 02:40:52 +0000

RADARBANTEN.CO.ID (3/1/2017) | Wisatawan yang berkunjung ke Wana Wisata Pantai Carita (Sea Park), Pondok Wisata Alam Carita, wisata alam Gunung Pinang, dan Pantai Pulomanuk di Bayah pada libur awal tahun 2017 ini terjadi peningkatan. Aset Perum Perhutani di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten itu akan terus dioptimalkan supaya pendapatan dari sektor non-kayu bisa meningkat.
â€œSelain mengelola sumber daya hutan di sektor kayu, Perum Perhutani juga mengelola beberapa lokasi objek wisata alam yang menjadi asetnya,â€ kata Jamin Soemadinata, staf Humas Perum Perhutani KPH Banten, melalui siaran pers, Selasa (3/1).
Pada hari libur tahun baru 2017, lanjut dia, terjadi peningkatan pengunjung maupun pendapatan di banding tahun lalu. Seperti pengunjung ke Wana Wisata Pantai Carita pada Minggu, 1 Januari 2017, tercatat kurang lebih 1.133 pengunjung. Sedangkan pada tahun baru 2016, dengan waktu yang sama tercatat hanya 733 orang pengunjung.
â€œYang sangat signifikan terdapat di objek wisata alam Gunung Pinang, Kabupaten Serang, tercatat ada 110 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 hanya ada 27 orang,â€ ungkap Jamin.
Menurutnya, objek wisata alam Gunung Pinang terus dibenahi. Saat ini sudah ada beberapa fasilitas, di antaranya selfie deck yang diminati oleh para pecinta selfie untuk berfoto ria sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan luas laut, wilayah Kota Serang, Cilegon, dan Pulau Panjang yang sangat jelas dari puncak gunung.
â€œSelain menikmati indahnya panorama alam, pengunjung juga disuguhi kicauan burung dan terdapat habitat elang jawa. Selain berfoto selfie, pengunjung bisa mengabadikan kepakan sayap elang jawa yang terbang di atas tempat selfie deck. Sungguh tempat yang begitu indah, segar,dan mengesankan,â€ katanya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten Achmad Sari Alam mengapresiasi meningkatnya kunjungan wisatawan ke seluruh objek wisata yang ada di Banten. Kini berwisata sudah menjadi kebutuhan primer dan menunjukkan perekonomian masyarakat semakin membaik.
â€œDi hari kedua tahun 2017 ini, objek wisata khususnya pantai masih dipenuhi masyarakat. Kunjungan wisatawan terus meningkat ke Banten,â€ ungkap Achmad Sari Alam kepada Radar Banten Online via telepon selular, Selasa (2/1).
Infrastruktur jalan di Banten yang membaik, lanjut dia, ikut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan. Ia pun berharap kunjungan wisatawan terus bertambah dan pengelola objek wisatanya memberikan pelayanan yang baik supaya pengunjung puas. (Aas/Wirda)

Sumber: radarbanten.co.id
Tanggal: 3 Januari 2017

Perhutani Banten Serahkan Sharing Kayu Rp462 Juta

Yuswan Hendrawan — Thu, 29 Dec 2016 12:00:43 +0000

RADARBANTEN.CO.ID (29/12/2016) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten menyerahkan sharing kayu produksi tebangan tahun 2014 kepada 30 kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Provinsi Banten dan penyaluran pinjaman program kemitraan (PK) tahun 2016, di aula kantor Perum Perhutani KPH Banten, Selasa (26/12).
Administratur/KKPH Banten Cucu Suparman mengatakan, dengan adanya dana sharing dari produksi kayu, LMDH bisa lebih berperan aktif dan ikut berperan mengelola sumber daya hutan (SDH), khususnya yang ada di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Banten.
â€œJuga ikut aktif dan berperan dalam menyukseskan pengelolaan hutan. Ada tiga kunci sukses yang ada di Perhutani yaitu sukses tanaman, sukses keamanan, dan sukses produksi. Bersumber dari ketiga sukses inilah Perhutani bisa memberikan sharing produksi terhadap mitra kerja yaitu para kelompok LMDH,â€ kata Cucu melalui siaran pers, Kamis (29/12).
Cucu mengungkapkan, produksi kayu tahun 2014 di KPH Banten sebesar 29.816 m3 yang tersebar di lima BKPH yaitu BKPH Sobang, Cikesik, Rangkasbitung, Gunung Kencana, dan Malingping dengan jumlah uang sharing Rp462.615.920.
Dasar penyerahan dana sharing produksi kayu tahun 2014 yaitu mengacu kepada SK Direktur Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang pedoman pengelolaan hutan bersama masyaratkat, SK Direktur No. 436/KPTS/DIR/2011 tentang berbagi hasil hutan kayu serta Surat Kadivre No. 192/022.2/ANGJA/DRJB tanggal 20 Desember 2016 tentang penyaluran sharing kayu tebangan.
â€œSemoga dengan adanya sharing ini bisa lebih menjalin hubungan baik antara Perum Perhutani dengan mitra kerja LMDH dalam menjaga dan mengelola sumber daya hutan yang berada dalam wilayah kerja KPH Banten khususnya,â€ kata Cucu. (Aas)

Sumber : radarbanten.co.id
Tanggal : 29 Desember 2016

Tempat Wisata Hutan Mangrove Akan Dibangun Di Tanjung Pasir

Adel — Mon, 10 Oct 2016 01:38:39 +0000

BISNIS.COM,Â JAKARTA (7/10/2016) |Â Pemerintah Kabupaten, Banten, telah membuat rencana induk obyek wisata hutan bakau (mangrove) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.Â “Pada tahap awal dibuatkan rencana kerja menyeluruh mulai pertengahan Januari 2017,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Jumat.

Iskandar mengatakan tim tersebut terdiri dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta melibatkan Perhutani.Â Hal tersebut karena lahan yang digunakan di Desa Tanjung Pasir itu sebagian merupakan milik Perhutani dan penduduk setempat.

Menurut dia, sebagai pimpinan dari tim tersebut ditunjuk aparat Disporabudpar karena mereka dianggap mampu menanggani pariwisata.Â Keberadaan Tanjung pasir sebagai obyek wisata bakau sangat penting karena berada di wilayah pesisir Laut Jawa yang setiap tahun mengalami abrasi akibat ombak.Â Namun obyek wisata itu juga sebagai penahan gelombang, maka ditanam ribuan pohon bakau agar dapat berfungsi ganda termasuk mengurangi abrasi pantai.Â Iskandar menambahkan untuk tahap berikutnya dibangun jalan menuju obyek wisata karena selama ini belum ada agar pelancong dapat menuju lokasi tanpa kendala.Â Sedangkan lahan yang disiapkan untuk obyek wisata tersebut seluas 12 hektare dan pada lokasi itu juga dibangun sarana maupun prasarana pendukung.

Sebagai contoh di lokasi itu juga dibangun tempat kuliner, arena memancing dan lokasi bermain anak agar mereka dapat mencintai alam dan lingkungan.Â Demikian pula wisatawan dapat menikmati keindahan hutan bakau serta kuliner yang tersedia terutama aneka makanan yang berbahan dasar ikan serta hasil laut lainnya.Â Bahkan di lokasi tersebut juga disediakan tempat sebagai sarana pembelajaran bagi siswa yang berminat untuk mempelajari masalah mangrove. (Budi Suyanto)

Tanggal : 7 Oktober 2016
Sumber : Bisnis.com

Rano: Masyarakat di Areal Perhutanan Hanya Boleh Menggarap Bukan Memiliki

Adel — Mon, 29 Aug 2016 04:08:48 +0000

TANGERANGHITS.COM, TANGERANG (28/8/2016)Â |Â Masyarakat di Provinsi Banten yang berada di areal perhutanan atau desa hutan, dilarang mengklaim kepemilikan lahan yang saat ini ditempatinya. Mereka hanya boleh menggarap hutan tersebut bukan mengakui Kepemilikan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Rano Karno saat menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Banten di Lapangan Kampung Cikawung, Desa Mugi Jaya, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Sabtu (27/8/2016).

“Provinsi Banten sudah melakukan MoU kerjasama dengan Perhutani, tidak lain agar masyarakat desa hutan menggarap hutan tetapi tidak untuk memiliki dan harus bisa menjaga kelestarian hutan yang ada,” kata Rano.

Ditegaskan Rano, masyarakat boleh menggarap kawasan hutan dengan tiga ketentuan, yakni tidak ingin memiliki, menguasai dan tidak merubah fungsi hutan.

“Petani penggarap kawasan hutan bisa mendapat bantuan serupa dengan petani lain di luar kawasan hutan. Harusnya masyarakat juga bisa menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan tidak menggarap tanaman secara sembarangan,” ungkapnya.

Ketua LMDH Kecamatan Cigemblong Komar mengatakan, tahun ini 38 LMDH mendapatkan dana sharing sebesar Rp 659.149.000. Hal itu ditujukan untuk kepentingan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, bantuan sosial dan insentif pengurus dan anggota LMDH.

“Dengan adanya dana sharing diharapkan seluruh LMDH yang ada di Provinsi Banten dapat lebih sejahtera,” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilangsungkan pengobatan gratis dari RSUD Malingping dan pemberian sembako gratis. (Rus)

Tanggal : 28 Agustus 2016
Sumber : Tangeranghits.com

Perhutani Banten Dorong Petani Tingkatkan Produksi Pangan

Yuswan Hendrawan — Thu, 25 Aug 2016 07:16:58 +0000

ANTARABANTEN.COM, LEBAK, (25/8/2016) | Perum Perhutani Banten mendorong petani yang mengelola hutan meningkatkan produksi pangan karena merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo.

“Tahun kami membantu petani tanaman jagung seluas 3.000 hektare di Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” kata Wakil Kepala Administratur KPH Perum Perhutani Provinsi Banten Angga Prawira di Lebak, Rabu.

Pengembangan tanaman jagung tersebut dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas jagung sebab permintaan pasar untuk komoditas jagung cenderung meningkatkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani.

Selain itu juga produksi jagung mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Karena itu, pihaknya bersama petani yang tergabung Lembaga Masyarakat Hutan Desa (LMHD) membudidayakan tanaman jagung.

“Kami menargetkan kebutuhan jagung untuk pasar lokal dapat dipenuhi oleh petani,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini jumlah LMHD di Provinsi Banten tercatat 240 desa Â dengan anggota sebanyak 168 ribu.

Mereka memanfaatkan hutan Perum Perhutani dengan menanam aneka tanaman jagung dan padi huma dengan cara tumpang sari.

Biasanya, tumpang sari itu pada tanam ke I dan II di lahan Perum Perhutani tersebut.

Selama ini, mereka petani dapat meningkatkan pendapatan ekonomi juga kesejahteraan mereka.

“Kami minta petani memanfaatkan lahan-lahan Perum Perhutani guna mendukung ketahanan pangan,” ujarnya menjelaskan.

Menurut dia, Perum Perhutani juga mengoptimalkan pembinaan terhadap petani komoditas kopi, cengkeh dan gula aren.

Bahkan, mereka diantaranya berhasil mengembangkan kerajinan produksi gula aren bentuk cetak dan lembut jenis gula semut.

Produksi gula aren itu, kata dia, mampu memasok kebutuhan pasar Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Selain itu juga produksi gula aren menembus pasar mancanegara.

“Kami terus membina kelompok tani itu dalam upaya membantu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Sementara itu, sejumlah LMHD di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka sangat terbantu dengan pemanfaatan lahan Perum Perhutani untuk mengembangkan budidaya tanaman jagung dan padi huma.

Pengembangan tanaman tersebut untuk melakukan tanam tumpang sari sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan juga pendapatan ekonomi keluarga.

“Kami selama setahun tidak membeli beras karena hasil tanam tumpang sari Perum Perhutani melimpah,” kata Maman (45) seorang anggota LMHD Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

Perhutani Tambah Satu Lagi Sertifikat Internasional FSC

Adel — Mon, 06 Jun 2016 03:02:12 +0000

SUARAMERDEKA.COM, BANTEN (5/6/2016) | Perum Perhutani berhasil menambah satu lagi sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) standard internasional Forest Stewardship Council (FSC) untuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten dengan nomor sertifikat SGS-FM/COC-010716 berlaku mulai tanggal 19 Mei 2016 hingga 18 Mei 2021 pada Jumat (27/5).
Sertifikat FSC untuk Perhutani KPH Banten tersebut merupakan sertifikat ke delapan bagi unit-unit KPH penghasil kayu jati terbaik di Perhutani, setelah sebelumnya tujuh unit kerja KPH Kebonharjo, KPH Kendal, KPH Cepu, KPH Ciamis, KPH Randublatung, KPH Banyuwangi Utara, dan KPH Madiun menerima sertifikat yang sama.

Sertifikat FSC merupakan pengakuan internasional bahwa Perhutani telah mengelola sumberdaya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai 10 prinsip dan kriteria FSC. Pengelolaan hutan lestari merupakan komitmen Perum Perhutani dalam mengelola hutan Jawa Madura, dengan pengelolaan produksi, sosial dan lingkungan yang berimbang.
Informasi dari para pembeli kayu bersertifikat FSC di wilayah Banten dan lainnya, selama ini mereka menahan diri untuk tidak membeli kayu jati dari Banten sampai sertifikat FSC Perhutani KPH Banten diterima pada Jumat, 27 Mei 2016.
Bagi para pembeli kayu jati dari Eropa dan negara lainnya, sertifikat FSC masih menjadi standar mereka untuk membeli kayu-kayu tropis.Â Produksi kayu di KPH Banten mencapai 30.476,843 m3,Â dengan luas kawasan hutan 81.514,16 Ha, kelas perusahaan Kawasan Hutannya adalah Jati, Mahoni, dan Accacia mangium.
Sebagai BUMN pengelola hutan di Indonesia, Perhutani selama ini telah memiliki sertifikat mandatory atau sertifikat wajib Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari pemerintah untuk wilayah pengelolaan hutan Divisi Regional Jawa Timur, Divisi Regional Jawa Tengah, seta Divisi Regional Jawa barat dan Banten, selain sertifikat internasional FSC dari lembaga independen yang bermarkas di Bonn, Germany.
Tanggal : 5 Juni 2016
SumberÂ : suaramerdeka.com

Satu Lagi Sertifikat Internasional FSC Diraih Perhutani

Yuswan Hendrawan — Fri, 03 Jun 2016 07:11:48 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (03/06/2016) | Perum Perhutani berhasil menambah satu lagi sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) standard internasional Forest Stewardship Council (FSC) untuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten dengan nomor sertifikat SGS-FM/COC-010716 berlaku mulai tanggal 19 Mei 2016 hingga 18 Mei 2021 pada Jumat (27/5).
Sertifikat FSC untuk Perhutani KPH Banten tersebut merupakan sertifikat ke delapan bagi unit-unitÂ KPH penghasil kayu jati terbaik di Perhutani, setelah sebelumnya tujuh unit kerja KPH Kebonharjo, KPH Kendal, KPH Cepu, KPH Ciamis, KPH Randublatung, KPH Banyuwangi Utara, dan KPH Madiun menerima sertifikat yang sama.
Sertifikat FSC merupakan pengakuan internasional bahwa Perhutani telah mengelola sumberdaya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai 10 prinsip dan kriteria FSC. Pengelolaan hutan lestari merupakan komitmen Perum Perhutani dalam mengelola hutan Jawa Madura, dengan pengelolaan produksi, sosial dan lingkungan yang berimbang.
Informasi dari para pembeli kayu bersertifikat FSC di wilayah Banten dan lainnya, selama ini mereka menahan diri untuk tidak membeli kayu jati dari Banten sampai sertifikat FSC Perhutani KPH Banten diterima pada Jumat, 27 Mei 2016.
Bagi para pembeli kayu jati dari Eropa dan negara lainnya, sertifikat FSC masih menjadi standar mereka untuk membeli kayu-kayu tropis.Â Produksi kayu di KPH Banten mencapai 30.476,843 m^3,Âdengan luas kawasan hutan 81.514,16 Ha, kelas perusahaan Kawasan Hutannya adalah Jati, Mahoni, dan Accacia mangium.
Sebagai BUMN pengelola hutan di Indonesia, Perhutani selama ini telah memiliki sertifikat mandatory atau sertifikat wajib Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari pemerintah untuk wilayah pengelolaan hutan Divisi Regional Jawa Timur, Divisi Regional Jawa Tengah, seta Divisi Regional Jawa barat dan Banten, selain sertifikat internasional FSC dari lembaga independen yang bermarkas di Bonn, Germany.Â (Kom-PHT/Kanpus/PR)

Padi Huma, Rahasia Ketahanan Pangan Suku Baduy

Adel — Sun, 24 Apr 2016 02:22:04 +0000

LIPUTAN6.COM, LEBAK (23/4) | Petani masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten panen raya padi huma yang dikembangkan di lahan darat.”Kami panen padi huma seluas satu hektar, sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan di daerah kami,” kata warga Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Sanca (45), seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/4/2016).
Sanca yang juga warga Baduy memanen padi huma melalui sewa tanah di Kecamatan Gunungkencana karena areal pertanian di tanah adat relatif terbatas.
Selain Sanca, banyak masyarakat Baduy yang kini mengembangkan tanaman padi huma di lahan-lahan milik Perum Perhutani maupun sewa tanah milik orang lain.
Selama ini, masyarakat Baduy belum pernah terancam kelaparan maupun kerawanan pangan. Sebab, hasil produksi beras dari bercocok tanam padi huma di ladang melimpah dan surplus.
Selain itu juga hasil panen padi huma tersebut tidak dijual, melainkan disimpan di lumbung pangan atau rumah leuit alias tempat menyimpan padi. “Kami berharap panen padi huma bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata dia.
Begitu juga Panja (50) seorang petani Baduy warga Kadu Ketug, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, mengaku panen padi huma tahun ini cukup bagus karena didukung curah hujan.
Kemungkinan panen padi huma bisa mencapai 20 karung dan bisa memenuhi kebutuhan pangan selama setahun.
“Kami selain menanam padi huma juga menanam budi daya umbi-umbian, pisang dan jagung,” kata Panja.
Kepala adat yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saija mengatakan, saat ini masyarakat Baduy belum pernah mengalami kerawanan pangan karena setiap panen padi huma disimpan di lumbung-lumbung pangan atau leuit.
Saat ini, jumlah lumbung pangan tercatat 405 lumbung dan setiap lumbung dapat menampung gabah antara empat sampai lima ton. Di samping itu, masyarakat Baduy menerima program beras untuk masyarakat miskin atau rastra.
Karena itu, masyarakat Baduy yang berpenduduk 11.620 jiwa dan terdiri dari 5.870 laki-laki dan 5.570 perempuan terpenuhi kebutuhan pangannya.
“Kami terus mengembangkan bercocok tanam padi huma untuk mempertahankan kemandirian pangan. Penanaman padi huma itu dilakukan setiap setahun sekali dengan masa panen selama enam bulan,” kata dia.
Ia menyatakan masyarakat Baduy tinggal di tanah ulayat seluas 5.100 hektare. Seluas 3.000 hektare di antaranya adalah hutan lindung yang terlarang menjadi lahan pertanian sehingga mereka hanya bisa menggarap lahan seluas 2.100 hektare. Luasan tersebut dinilai kurang sehingga perlu penambahan lahan pertanian.
“Kami mencatat 2012, masyarakat Baduy membeli tanah di luar kawasan tanah hak adat ulayat sekitar 900 hektar,” ujar Saija.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan prinsip masyarakat Baduy yang diwariskan dari nenek moyang selama ini bisa menata produksi pangan cukup baik. Karena itu, mereka belum pernah mengalami krisis pangan.
Mereka mempertahankan pangan dengan bercocok tanam padi gogo di lahan darat tanpa menggunakan pupuk kimia.
Bahkan, produksi pangan di kawasan Baduy surplus dan melimpah karena sebagian gabah mereka disimpan di lumbung pangan atau rumah leuit.
“Penyimpanan gabah itu untuk mempertahankan ketahanan pangan,” ujar Dede.
TanggalÂ Â : 23 April 2016
SummerÂ : regional.liputan6.com