“Pada APBD Tahun Anggaran 2017 kami sudah menganggarkan lewat APBD sekitar Rp1 miliar dan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi wisata Taman Bakau dan Pantai Tampora di Kecamatan Banyuglugur, itu diperkirakan akan dimulai pada Juli mendatang,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Situbondo, Basuki di Situbondo, Minggu.

Sarana dan prasarana yang akan dibangun di objek wisata pantai itu, lanjut dia, diantaranya pembangunan mushalla, tempat peristirahatan, “toilet” dan gazebo sebagai tempat pengunjung untuk menikmati pemandangan pantai maupun hutan bakau.

Menurutnya, selama ini objek wisata Taman Bakau dan Pantai Tampora yang ada di wilayah barat Situbondo, itu belum tersentuh dan dikelola dengan baik dan karena itu ia menargetkan setiap tahun satu objek wisata akan terus dikembangkan.

“Selain membangun sarana prasaran tempat peristirahatan dan gazebo serta ‘toilet’ juga akan membuat papan nama objek wisata karena selama ini belum ada papan nama yang jelas serta papan penunjuk arah jalan menuju wisata Pantai Tampora,” tuturnya.

Basuki menambahkan, untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata juga sudah dianggarkan lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Situbondo.

“Infrastruktur jalan juga penting guna memudahkan para pengunjung ke objek wisata pantai. dan dengan dibangunnya sarana prasarana Taman Bakau dan Pantai Tampora yang memiliki pasir putih itu nantinya akan menjadi tujuan wisata baru. Sedangkan kunjungan wisata sudah cukup banyak yang berdatangan, lokal maupun luar kota,” paparnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah setempat juga segera berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo untuk mempersiapkan perjanjian kerja sama (PKS) karena lokasi wisata berada di lahan milik Perhutani.

“Untuk pengelolaannya nantinya tentu pemerintah daerah dan yang akan dibahas dengan Perhutani tinggal bagi hasil dengan Pemkab,” ucapnya.

Sumber : antarajatim.com

Tanggal : 7 mei 2017

Menurut Denaldy, pertemuan dengan 11 pengurus LMDH ini untuk memberikan pemahaman tentang pilot project Perhutanan Sosial Sinergi BUMN yang akan dikembangkan di lahan hutan Perhutani KPH Probolinggo seluas lebih kurang 1.500 Ha.

Proyek ini juga akan didukung oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan fasilitas pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Negara Indonesia.

Bank akan mengucurkan KUR dengan Suku Bunga 9% per tahun sebagai pinjaman untuk modal kerja para anggota LMDH menggarap lahan hutan, termasuk untuk membiayai bibit tanaman palawija dan tanaman kehutanan seperti sengon.

“Pilot proyek Perhutanan Sosial Sinergi BUMN ini akan memberikan kepastian lokasi lahan garapan dan hak garap, akses pendanaan KUR dari bank, kepastian pasar, ada pembinaan intensif dari instansi terkait, ada peluang mendapat subsidi saprotan dan luasan lahan garap yang lebih ekonomis,” ujar Denaldy

Pilot project ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

“Untuk itu kita prasosialisasi di lapangan bersama 11 LMDH di wilayah KPH Probolinggo,” tegas Denaldy.

Adapun kesebelas LMDH yang pengurusnya bertemu dengan Direktur Utama Perum Perhutani dalam kegiatan prasosialisasi adalah LMDH Rimba Lestari, LMDH Sumber Puring, LMDH Alam Subur, LMDH Jaya Makmur, LMDH Ranu Makmur, LMDH Bumi Bentar Persada, LMDH Tani Lestari, LMDH.(chi/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Tanggal: 6 Mei 2017

“Untuk awal, pilot project Perhutanan Sosial akan dikembangkan di lahan hutan Perhutani KPH Probolinggo seluas 1.500 hektare,” kata Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M. Mauna, dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Mei 2017.

Denaldy bertemu pengurus 11 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk prasosialisasi proyek ini pada Kamis 4 Mei lalu. Wilayah yang akan dijadikan proyek Perhutanan Sosial antara lain di RPH Kaliacar, BKPH Kraksaan dan RPH Boto, BKPH Probolinggo, dan KPH Probolinggo.

“Prasosialisasi ini sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan sejumlah petinggi di Kementerian BUMN,” ujarnya.

Denaldy mengatakan program ini didukung Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan fasilitas pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) dari PT Bank Negara Indonesia (Tbk).

Bank akan mengucurkan KUR dengan suku bunga 9% per tahun sebagai pinjaman modal kerja para anggota LMDH untuk menggarap lahan hutan. Modal itu juga diharapkan bisa digunakan membiayai bibit tanaman palawija dan tanaman kehutanan seperti sengon.

Salah satu anggota LMDH Alas Subur, Anton, berharap proyek Perhutanan Sosial ini bisa membuat hasil panen petani melimpah. “Kami juga berharap ada jaminan penyerapan hasil panen produk petani dan harga tidak anjlok,” katanya.

Hery dari LMDH Tunas Harapan meminta agar diizinkan menanam rumput gajah kecil untuk pakan ternak di lahan Perhutanan Sosial. “Karena harganya cukup menjanjikan selain tanaman hutan dan palawija,” katanya.

Perhutanan Sosial Sinergi BUMN adalah proyek yang digulirkan pemerintah untuk memberi kepastian lokasi lahan garapan dan hak garap. Proyek ini akan didukung akses pendanaan KUR dari bank, kepastian pasar, pembinaan intensif dari instansi terkait, peluang mendapat subsidi saprotan, dan pemberian lahan garap yang lebih ekonomis.

“Pilot project ini mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” kata Denaldy. (UWA)

Sumber: metrotvnews.com

Tanggal:  6 Mei 2017

Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  dan Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan (AMPEL) yang sekaligus meramaikan Pesta Pantai Hutan Lestari di kawasan pantai tersebut.

Pihak Perhutani Divisi Regional Jawa Timur berharap kegiatan tersebut memacu masyarakat untuk merawat dan mencintai lingkungan terus menerus.

Editor: soee

Copyright©2017
 

“Pada tahun anggaran 2017 kami memprioritaskan pengembangan objek wisata Taman Bakau dan Pantai di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur,” kata dia seperti dikutip bumn.go.id.

Ia mengatakan, untuk tahun pertama pemerintah daerah setempat akan membangun sarana dan prasarana (sarpras) di sekitar lokasi wisata seperti pembangunan gazebo dan toilet serta tempat peristirahatan.

Selain itu, kata dia, guna mendukung pengembangan objek wisata Taman Bakau dan Pantai Tampora pihaknya juga akan membuat papan nama objek wisata. Selama ini belum ada papan nama yang jelas serta papan penunjuk arah jalan menuju wisata yang ada di wilayah Barat itu.

“Dengan dibangunnya sarana prasarana Taman Bakau dan Pantai Tampora yang memiliki pasir yang putih ini nantinya akan menjadi tujuan wisata baru. Dan ini dilakukan melihat kunjungan wisata sudah cukup banyak yang berdatangan lokal maupun luar kota,” katanya.

Menurutnya, setelah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang objek wisata itu pemerintah daerah setempat juga akan segera berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo untuk mempersiapkan perjanjian kerjasama karena lokasi wisata berada di lahan milik Perhutani.

“Selain perjanjian kerjasama atau PKS dengan Perhutani, nantinya kerjasama juga akan dilakukan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, karena masyarakat di sekitar objek wisata sangat perlu untuk terlibat langsung dalam pengelolaan wisata,” tuturnya.

Sumber: rimanews.com

Tanggal: 24 Januari 2017

“Pada tahun anggaran 2017 kami memprioritaskan pengembangan objek wisata Taman Bakau dan Pantai di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur,” katanya di Situbondo belum lama ini.

Ia mengatakan, untuk tahun pertama pemerintah daerah setempat akan membangun sarana dan prasarana (sarpras) di sekitar lokasi wisata seperti pembangunan gazebo dan toilet serta tempat peristirahatan.

Selain itu, kata dia, guna mendukung pengembangan objek wisata Taman Bakau dan Pantai Tampora pihaknya juga akan membuat papan nama objek wisata. Selama ini belum ada papan nama yang jelas serta papan penunjuk arah jalan menuju wisata yang ada di wilayah Barat itu.

“Dengan dibangunnya sarana prasarana Taman Bakau dan Pantai Tampora yang memiliki pasir yang putih ini nantinya akan menjadi tujuan wisata baru. Dan ini dilakukan melihat kunjungan wisata sudah cukup banyak yang berdatangan lokal maupun luar kota,” katanya.

Menurutnya, setelah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang objek wisata itu pemerintah daerah setempat juga akan segera berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo untuk mempersiapkan perjanjian kerjasama karena lokasi wisata berada di lahan milik Perhutani.

“Selain perjanjian kerjasama atau PKS dengan Perhutani, nantinya kerjasama juga akan dilakukan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, karena masyarakat di sekitar objek wisata sangat perlu untuk terlibat langsung dalam pengelolaan wisata,” tuturnya. [ant]

Sumber: harianbhirawa.co.id

Tanggal: 22 Januari 2017