Sumber : portaltuban.com

Tanggal : 31 Juli 2017

Agenda tupoksinya terkait peningkatan pendapatan masyarakat dengan produk-produk ciri khas masyarakat sekitar tempat ini. Hingga saat ini keberadaan wisata-wisata di Kabupaten Tuban, komisi C melihatnya belum adanya kerjasama yang sinergis dengan Pemkab Kabupaten Tuban. Sehingga penyerapan untuk pendapatan daerah di sektor wisata terbilang kurang maksimal.

Maratun Sholikah selaku Ketua Komisi C ini menyoroti penanganan kepariwisataan di Tuban sekarang ini belum adanya kerjasama atau MoU yang jelas dengan pemerintah daerah. Sorotan kali ini komisi C ingin sekali tuban mempunyai penghasilan pemerintah yang signifikan, mengingat di Tuban sekarang ini terkenal pendapatan daerah didominansi oleh pertambangan.

“Padahal banyak sekali bertebaran potensi wisata di Tuban ini yang belum banyak melibatkan potensi masyarakat daerahnya. Banyak sekali produk-produk hasil kreativitas masyarakat dari daerah masing-masing belum tercover keluar ke tempat-tempat wisata,” pungkasnya dalam hearing dengan pengelola wisata ini.

Dalam hearing tersebut wakil ketua Komisi C, Tri Astuti menambahkan sebetulnya saat ini sudah diterbitkannya perda wisata daerah yang mana harusnya potensi-potensi kreativitas masyarakat Tuban bisa dikembangkan oleh Pemkab. Di sini saya lihat produk-produk cirri khas masyarakat Tuban nggak ada yang terpampang di kios-kios itu.
“Padahal Tuban kan memiliki karya khas daerah seperti batik gedok, namun kenapa disini nggak ada yang jual satupun,” tandasnya.

Katanya dia menginginkan nanti ditempat ini banyak sekali tempat sajian produk-produk asli daerah. Astuti juga menyampaikan kelak dikemudian hari wisata-wisata yang dikelola Perhutani akan di dorong ke Pimpinan Daerah agar dapatnya memperoleh bantuan dari APBD Kabupaten.

“Apabila sudah ada ikatan kerjasama atau MoU antara pemerintah daerah dengan Perhutani kemungkinan besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat daerah akan terpenuhi. Lebih-lebih soal peningkatan produk ciri khas daerah,” paparnya.

Sambil berkeliling menikmati tempat selfi, kolam renang, tempat Outbond, kolam rendam air panas, tempat rendam terapi ikan dan tempat-tempat lainnya 8 orang komisi C menandai dengan penanaman pohon guna pengkayaan tanaman. Kemudian oleh pengelola wisata tersebut tamu-tamu ini disuguhi dengan mencicipi masakan ciri khas Prataâ€an yaitu Wader Kali.

Sumber : suarajatimpost.com

Tanggal : 31 Juli 2017

Menteri LHK berkunjung dalam rangka pelaksanaan program perhutanan sosial di Jawa, seluas 1,1 juta hektar, dan mengunjungi dua lokasi pilot project program perhutanan sosial di Kabupaten Pemalang yaitu kawasan perhutanan sosial Desa Gongseng, Kecamatan Randudongkal dan kawasan Gunung Jimat, Desa Simpur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Tepat pukul 10.30 wib, menteri tiba di lapangan Desa Gongseng dengan heli, yang didampingi Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Plt Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, Dirut BRI, Dirut Perhutani, dan langsung disambut Bupati Pemalang HM, Junaedi SH., MM, perum perhutani KPH Pemalang, staf Menteri Desa, Yayasan Kehutanan Indonesia, yayasan mitra desaku mandiri dan Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Kepala Desa Gongseng Saryadi, dan OPD Kabupaten serta Muspida.

Diperoleh dari berbagai sumber, saat ini Perhutanan sosial di Indonesia dialokasikan sebanyak 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia, sementara di Banten, Jabar, Jateng, Jatim sebanyak 1,1 juta hektar bagi petani penggarap, dalam bentuk ijin pemanfaafan hutan perhutanan sosial.

Dalam kunjungannya. ke Desa Gongseng Menteri LHK meninjau lokasi perhutanan sosial seluas 295 ha dengan penerima ijin pemanfaatan perhutanan sosial (IPHPS) sebanyak 192 kk.

Dalam kesempatan tersebut menteri berdialog dengan ratusan warga Desa Gongseng dan penggarap perhutanan sosial “Gunung Gajah Lestari†yang dengan dengan antusias sudah menunggu dan ingin bertatap muka.

Kemudian Menteri LHK, sekira pukul 13.15 melanjutkan perjalanan dengan helikopter ditemani oleh Bupati Kabupaten Pemalang, menuju lokasi kunjungan kedua dan heli mendarat di lapangan Desa Sikasur disambut oleh Sekda Pemalang Drs. Budi Raharjo, MM beserta OPD, Camat Belik Drs. Faozan, dan Kepala Desa se-Kecamatan Belik, selanjutnya rombongan menuju Desa Simpur kecamatan Belik di mana lokasi perhutanan sosial kedua ini terletak di dua desa yaitu Desa Simpur dan Desa Mendelem, dengan penggarap sebanyak 597 KK berasal dr 5 Desa yaitu Desa Simpur, Desa Mendelem, Desa Bulakan, Desa Beluk dan Desa Sikasur bergabung dalam kelompok tani Rimba Agro Abadi.

Ratusan petani memenuhi lokasi lapangan Simpur menunggu kedatangan rombongan menteri LHK. Pada kesempatan ini menteri melihat lahan hutan gundul, berdialog dengan pendamping dan juga berdialog dengan petani penerima IPHPS.

Disampaikan oleh menteri LHK bahwa kunjungannya sebagai kunjungan pendahuluan sebleum Presiden Jokowi datanga,” Kunjungan saya sebagai Menteri LHK dilaksanakan sebagai kunjungan pendahuluan untuk mengecek persiapan pencanangan perhutanan sosial di kawasan hutan di Jawa oleh Presiden Republik Indonesia dan saya berharap apa yang saya dapatkan akan saya laporkan kepada ke Presiden oleh karena itu agar kondisi petani kondusip,”ujarnya singkat.

Terkait dengan Kunjungan Menteri LHK, Bupati Pemalang, HM. Junaedi SH, MM sangat mendukungnya,”atas nama pemerintah kabupaten Pemalang kami Pemda Kabuputen Pemalang mendukung sepenuhnya terhadap program perhutanan sosial yang dimaksud pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat miskin sekitar hutan sekaligus sebagai upaya pemulihan kawasan hutan dan air, sudah waktunya rakyat makmur, hutan subur, air mancur.”Pungkas Bupati Pemalang.

Sumber : harianpemalang.com

Tanggal : 17 Juli 2017