#lahan – Perum Perhutani https://stg.eppid.perhutani.id Perum Kehutanan Negara Fri, 18 Nov 2016 08:36:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.1 https://stg.eppid.perhutani.id/wp-content/uploads/2023/04/cropped-logo-pht-32x32.png #lahan – Perum Perhutani https://stg.eppid.perhutani.id 32 32 Inhutani V Garap CPO https://stg.eppid.perhutani.id/inhutani-v-garap-cpo/ Fri, 18 Nov 2016 08:36:48 +0000 http://www.perhutani.co.id/?p=42545 imageBISNISINDONESIA (18/11/2016) | PT Inhutani V (Persero), perusahaan milik negara yang bergerak di sektor hutantanaman industri, berancang-ancang untuk menggarap bisnis minyak sawit mentah dengan menjadi perusahaan perantara atau trader di pasar domestik dan mancanegara.

Direktur Utama Inhutani V Endro Siswoko mengatakan, kegiatan perdagangan merupakan salah satu portofolio bisnis perusahaan pelat merah itu. Karena itu, sejumlah produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah mengajukan tawaran untuk menjual produk mereka.

“Banyak yang menawarkan, ada dari Sumatra Utara, ada dari Jambi. Sekarang kami seleksi [tawaran] mana yang untung, mana yang risikonya paling kecil dan citranya bagus,” katanya kepada Bisnis di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bila tawaran diterima, CPO bukan menjadi komoditas pertama yang diperdagangkan oleh Inhutani V. Sebelumnya, perusahaan itu mendistribusikan komoditas gon-dorukem (getah dari pinus) yang diproduksi induk usahanya. Perum Perhutani. Inhutani V juga siap-siap menjual kayu jabon dari sesama anak Perhutani yakni PT BUMN Hijau Leslari.

“Bahkan ada juga yang menawarkan kopi. Jual air kemasan juga. Pokoknya apapun akan kami garaplah.” ujar Endro.

Sampai saat ini, gondorukem yang dijual Inhutani V sebanyak 2.000 ton, yang mana 500 ton diekspor ke Korea Selatan. Pengalaman perdagangan dalam dan luar negeri itulah yang akan dipakai untuk berbisnis CPO.

Inhutani V memegang konsesi hutan tanaman industri seluas 56.000 hektare (ha) di Lampung dan16.730 ha di Bangka. Perusahaan itu sempat memiliki saham minoritas di empat perusahaan patungan, tetapi kini telah dijual.

Dari divestasi itu, porsi dana yang dikantongi Inhutani V sebesar Rp68 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan Perhutani 2015, Inhutani V memiliki kas dalam bentuk deposito Rp225 miliar, terbesar dibandingkan anak usaha Perhutani lainnya.

Endro mengatakan, kas itulah yang dipakai untuk membiayai kegiatan di bidang perdagangan. Alih-alih diendapkan di bank, dia menilai, uang kas dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan.

“Kalau saya simpan di bank, bunga deposito cuma 6%-7%. Kalau saya putar untuk trading, dapat margin 1% saja, kalau putarannya cepat jauh di atas [bunga deposito],” katanya.inhutani V saat ini menjadikan skema kemitraan hutan tanaman industri (HTI) sebagai bisnis intinya. Dari 56.000 ha konsesi di Lampung, sekitar 24.800 ha bekas konflik telah dikerjasamakan dengan warga untuk kegiatan agroforestri.

Sumber : Bisnis Indonesia, hal – 31
Tanggal : 18 November 2016

]]>
Banjar Produksi Kayu Jati 600 Kubik Perbulan https://stg.eppid.perhutani.id/banjar-produksi-kayu-jati-600-kubik-perbulan/ Mon, 07 Nov 2016 01:40:18 +0000 http://www.perhutani.co.id/?p=41812 HARAPANRAKYAT.COM, BANJAR (7/11/2016) | Keberadaan ratusan hektar hutan yang ada di Kota Banjar menjadi salah satu pemasok kayu jati yang dikelola Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional.Melalui Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Kota Banjar yang menjadi sarana pengumpulan hasil penebangan di sebagian wilayah hutan Banjar Selatan dan Banjar Utara, kayu-kayu hasil produksi (HP) akan dijual langsung oleh Divisi Pemasaran Kayu (DPK) Cirebon.

“Semua HP yang mayoritas adalah jenis kayu jati, dijual langsung via online yang dikelola DPK Cirebon. Jadi, kita di TPK menunggu intruksi dari DPK setelah kayu tersebut dibeli oleh konsumen,” jelas Kepala TPK Kota Banjar, Otong, kepada Koran HR, Selasa (01/11/2016) pekan lalu.

Dia menjelaskan, proses penebangan kayu yang dikelola Perhutani sudah sesuai Standar Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku. Pemilihan kayu berdasarkan waktu dan umurnya menjadi salah satu upaya Perhutani menjaga kelestarian alam.

Pihaknya pun tidak semena-mena menebang kayu karena ada aturan mainnya berdasarkan Kelas Umur (KU). Misalnya, untuk pencarangan adalah kelas 1 yang umur 7 tahun. Sedangkan yang sudah layak dijual adalah kelas 3 maupun kelas 4 yang berumur 21 maupun 28 tahun.

Sementara itu, dalam memenuhi target produksi kayu, pihaknya memprediksi setiap bulan sekitar 300 hingga 600 kubik kayu jati, sesuai dengan kondisi cuaca serta kebutuhan pasar. Sedangkan, kayu yang telah ditebang dan sudah masuk ke TPK sudah melalui proses verifikasi dari tim khusus yang menilai kelayakan jual kayu tersebut.

“Semua yang ada di TPK itu kayunya layak jual, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional, sebab sudah melalui seleksi oleh tim khusus,” terang Otong.

Dirinya juga mengaku pihak Perhutani selalu terbuka dalam masalah pengelolaan kayu. Pasalnya, sistem yang digunakan Perhutani tidak lagi secara manual, yakni sistem e-commerce atau online.

“Jadi tidak ada lagi kayu illegal yang dijual, semuanya resmi dan memiliki sertifikat. Kami sebagai bagian dari Perhutani selalu terbuka kepada siapapun untuk melayani masyarakat, apalagi untuk transparansi pengelolaan kayu oleh Perhutani,” tandasnya. (Muhafid/Koran HR)

Tanggal : 7 November 2016
Sumber : Harapanrakyat.com

]]>
Pemprov Jabar Bantu Perhutani Selesaikan Masalah Tenurial https://stg.eppid.perhutani.id/pemprov-jabar-bantu-perhutani-selesaikan-masalah-tenurial/ Sun, 06 Nov 2016 01:25:52 +0000 http://www.perhutani.co.id/?p=41803 BISNIS.COM, JAKARTA (5/11/2016) | Perum Perhutani meminta dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola kawasan hutan di daerah tersebut. “Perhutani tentu saja minta Pemprov Jawa Barat mendukung proses perubahan yang tengah berlangsung untuk perbaikan perusahaan. Ini penting karena Pemprov dan masyarakat Jawa Barat adalah stakeholder penting bagi perusahaan,” kata Direktur Utama Perhutani Denaldy M. Mauna dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/11/2016).
Perhutani mengelola 2,4 juta hektare (ha) lahan hutan di Jawa-Madura, di mana sekitar 25%-nya atau 599.000 ha berada di Jabar yang setara dengan 17% luas wilayah provinsi itu. Untuk wilayah Jabar-Banten, luas hutan Perhutani lebih kurang 676.000 ha termasuk hutan lindung dan produksi.

Dari 236 destinasi hutan wisata di Perhutani, 72 destinasi ada di Jawa Barat dan masuk wisata unggulan seperti Kawah Putih, Curug Cilember, dan Cikole Jayagiri.

Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa memastikan Pemprov siap membantu Perhutani terutama dalam menyelesaikan permasalahan tenurial. “Saya sarankan wisata Perhutani lebih dioptimalkan lagi,” ujarnya.

Jabar, tepatnya di Kabupaten Indramayu, merupakan tempat uji coba pesawat tanpa awak (drone) untuk mengoptimalkan kegiatan operasional pengelolaan hutan Perhutani. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi pokok pohon dan memonitor kondisi tegakan di lapangan dengan lebih baik. Nantinya pesawat akan dilengkapi night vision sehingga dapat menjaga pohon dari aksi pencurian.

Implementasi pesawat terbang tanpa awak terwujud berkat kerja sama Perhutani dengan PT LEN Industri (Persero).

Tanggal : 5 November 2016
Sumber : Bisnis.com

]]>
Tujuh Investor Pakai Lahan Milik BUMN https://stg.eppid.perhutani.id/tujuh-investor-pakai-lahan-milik-bumn/ Sat, 30 Jul 2016 07:48:06 +0000 http://perhutani.co.id/?p=39127 BISNIS INDONESIA, JAKARTA (28/7/2016) | Pemerintah segera mengeluarkan izin penggunaan lahan milik perusahaan pelat merah sektor pertanian seluas 100.000 hektare kepada tujuh perusahaan swasta yang akan segera berinvestasi di sektor pangan.

Lahan yang akan digunakan tersebut milik Perum Perhutani, PT Inhutani, dan lahan milik PT Perkebunan Nusantara.

Ketujuh perusahaan itu terbagi dalam investor pabrik gula berbasis kebun, investor jagung, dan investor peternakan, sehingga membutuhkan lahan untuk merealisasikan investasi tersebut.

Alokasi lahan milik BUMN sektor pertanian tersebut diharapkan agar dapat mengakeselerasi investasi sektor pertanian yang selama ini kerap terhambat akibat persoalan lahan.

Ketua Upaya Khusus Percepatan Investasi Pertanian Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, dari hasil pertemuan dengan empat kementerian pada pekan lalu, disepakati izin kena sama akan segera diterbitkan minimal dalam 2 minggu atau paling lambat awal pekan depan.

Izin kerja sama akan diterbitkan melalui Tim Pencadangan Lahan Investasi Pertanian yang sekretariatnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK). Dari izin itu, pelaku usaha dan perusahaan BUMN dapat segera melaksanakan rencana investasi.

“Yang jelas mereka [investor) sudah mengajukan permohonan kerja sama. Setelah izinnya keluar, nanti dirumuskan PKB [perjanjian kerja bersama 1 seperti apa di antara mereka. Tenggatnya 2 minggu, paling terlambat dikeluarkan Senin depan [1/8],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/7).

Dari draf Tim Percepatan Investasi Pertanian yang diperoleh Bisnis, total luas lahan yangdiajukan tujuh perusahaan mencapai 100.000 hektare.

Salah satu investor itu di antaranya pemilik pabrik gula rafinasi yang sudah berdiri sejak 9 tahun lalu, tetapi belum kunjung mendapatkan lahan hingga saat ini.

Data tersebut juga menunjukkan ketujuh perusahaan tersebut menanamkan investasi tahap awal hingga Rp 18 triliun dengan proyeksi perekrutan tenaga kerja hingga 22.000 orang baik di Jawa maupun di Luar Jawa.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat bersamapihak KLHK, Kementerian ATR, dan Kementerian BUMN menyebut percepatan pengadaan lahan melalui kerja sama dengan BUMN merupakan salah satu opsi untuk menampung investor-investor yang tertarik ke sektor pertanian.

Dia menyebut untuk membangun pabrik atau kebun, investor telah menggelontorkan miliaran rupiah. Di sisi lain, keberadaan investasi pun diperlukan mengingat saat ini impor sejumlah komoditas pertanian masih cukup tinggi.

DI LUAR JAWA

Syukur mengungkapkan pemerintah juga mendorong penggunaan lahan-lahan yang dikelola BUMN, karena sejumlah pabrik gula telah dibangun di Pulau Jawa, sedangkan lahan di wilayah ini amat terbatas.

“Mengapa pemerintah mendorong pakai lahan BUMN, itu karena beberapa pabrik sudah di Jawa lokasinya yang lahan-lahan-nya misalnya merupakan wilayah kelola Perhutani,” kata Syukur.

Dirut Perum Perhutani Mustoha menyampaikan, pihaknya membuka peluang kerja sama pemanfaatan lahan dengan para investor pertanian baik untuk pengelolaan kebun tebu, jagung, maupun peternakan sapi. (Dan Airnya)

Tanggal : 28 Juli 2016
Sumber : Bisnis Indonesia

]]>
Proyek Kilang Minyak Rosneft-Pertamina Butuh Lahan Lebih dari 340 Hektare https://stg.eppid.perhutani.id/proyek-kilang-minyak-rosneft-pertamina-butuh-lahan-lebih-340-hektare/ Thu, 23 Jun 2016 08:17:48 +0000 http://perhutani.co.id/?p=38064 RBTH.COM, JAKARTA (23/6/2016) | Rosneft dan Pertamina gunakan 340 hektare lahan milik Perhutani untuk proyek pembangunan kilang minyak Tuban. Lahan tersebut berada di pinggir Pantai Utara, wilayah Wadug dan Mentoso, Kabupaten Tuban.
Meski begitu, proyek pembangunan kilang minyak ini masih membutuhkan lahan tambahan sekitar 60 hingga 70 hektare. Terkait hal tersebut, seperti yang dilansir oleh Tempo.co, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa kini sedang diadakan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Namun demikian, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku bahwa masalah perizinan telah berhasil dikoordinasikan dengan baik.
Seperti yang disampaikan Soekarwo, saat ini masih tersisa beberapa persetujuan kontrak kerja sama antara Pertamina dengan Rosneft, serta pematangan Detail Engineering Design. “Rencananya, proyek ini akan beroperasi pada 2019,” kata Soekarwo.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein menambahkan bahwa terkait penambahan lahan sekitar 60 hingga 70 hektare tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Kemungkinannya, kekurangan lahan ini didapat dari reklamasi pantai, “atau mungkin pembebasan lahan di sekitarnya”, kata Noor Nahar Husein.
Rosneft menyebutkan kapasitas produksi minyak mentah utama kilang minyak Tuban dapat mencapai 15 juta ton per tahun. Proyek tersebut termasuk pembangunan unit pemecah bahan bakar katalis besar dan kompleks petrokimia. Diperkirakan, kompleks ini mampu menerima kapal tanker dengan kapasitas hingga 300 ribu ton.
Tanggal  : 23 Juni 2016
Sumber  : rbth.com

]]>
Kang Yoto Tolak Harga Daging Rp 80 ribu per Kg https://stg.eppid.perhutani.id/kang-yoto-tolak-harga-daging-rp-80-ribu-per-kg/ Thu, 23 Jun 2016 02:22:04 +0000 http://perhutani.co.id/?p=37970 KABARBISNIS.COM, BOJONEGORO (21/6/2016) | Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto menolak pemerintah pusat yang mematok harga daging sapi sekitar Rp80.000 per kilogram (kg). Dia beralasan, hal itu bisa merugikan peternak dan penjual daging sapi.Mematok harga daging sapi sekitar Rp 80.000 per kilogram sama dengan mengambil keuntungan peternak dan penjual daging sapi lokal, kata Bupati Suyoto saat menerima Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Mulatno, di Bojonegoro, Senin (20/6/2016).

Dipaparkannya, harga daging sapi hidup sekarang ini Rp 45.000 per kilogram, sedangkan harga daging sapi murni normalnya sekitar Rp 90.000 per kilogram.Kalau harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilogram jelas peternak dan penjual daging sapi akan merugi, ujar Kang Yoto, panggilan akrab Bupati Bojonegoro ini.Ia pun meminta pemerintah pusat memperhitungkan dampak adanya impor daging sapi yang bisa mempengaruhi turunnya harga daging sapi lokal. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pengembangan sapi di peternak, tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Muladno mengibaratkan daging sapi impor sama dengan ayam potong, sedangkan sapi lokal sama dengan ayam kampung.

“Ya harga daging sapi lokal harus lebih tinggi dibandingkan daging sapi impor”, ucapnya.

Pada kesempatan itu, Muladno menyatakan pengembangan sapi di Indonesia dilakukan dengan mendirikan sentra peternakan rakyat (SPR). Saat ini sudah ada 50 SPR di seluruh Indonesia, salah satunya di Bojonegoro, jelasnya.Di Bojonegoro, lanjut dia, pengembangan sapi dilakukan di SPR Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, bekerja sama dengan PT Santori Probolinggo, yang akan mendatangkan 100 ekor sapi induk asal Australia.

Dalam pengelolaan sapi itu akan memanfaatkan lahan kawasan hutan Perhutani untuk mengembalakan sapi. Kandangnya memanfaatkan tanah warga yang tergabung dalam SPR, urainya. kbc10

Tanggal  : 21 Juni 2016
Sumber  : kabarbisnis.com

]]>
Lahan Kilang Pertamina – Rosneft Gunakan Tanah Reklamasi https://stg.eppid.perhutani.id/lahan-kilang-pertamina-rosneft-gunakan-tanah-reklamasi/ Wed, 22 Jun 2016 08:10:05 +0000 http://perhutani.co.id/?p=38062 TEMPO.CO, TUBAN (20/6/2016) | Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan lahan yang diperlukan untuk kilang kerja sama Pertamina-Rosneft seluas 340 hektare. Lahan itu berada pinggir pantai utara daerah Wadug dan Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. “Lahan 340 hektare itu milik Perhutani,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin, 20 Juni 2016.
Selain itu, kilang minyak itu juga membutuhkan luas lahan tambahan seluas 60 hektare hingga 70 hektare. Hanya saja, lahan tambahan itu belum jelas akan diperoleh dari mana. “Masih koordinasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Meski begitu, untuk masalah perizinan semuanya sudah dikoordinasikan dengan baik. Hanya tinggal beberapa persetujuan kontrak perjanjian kerja sama antara Pertamina dengan Rosneft dan mematangkan Detail Engineering Desain. “Rencananya beroperasi 2019,” katanya.
Dengan adanya kilang minyak baru di Tuban, Soekarwo berharap untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak tidak perlu lagi impor dari Singapura. “Karena kapasitasnya produksi minyaknya hingga 300 ribu lebih barel per hari,” kata Soekarwo.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein mengatakan untuk menyediakan kekurangan lahan seluas 60 hingga 70 hektare masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi, rencananya kekurangan lahan itu akan didapat dari reklamasi pantai.
“Mungkin bisa juga dari pembebasan lahan sekitarnya,” katanya.
Menurutnya pelaksanaan pembangunan fisik kontruksinya akan berlangsung pada akhir tahun 2017. Ini karena masih ada studi-studi kelayakan pembangunan kilang minyak yang harus diselesaikan Pertamina sepanjang tahun 2016 hingga awal 2017. “Selesai pembangunan fisiknya diperkirakan tahun 2019,” katanya
Dia berharap keberadaan kilang minyak itu akan menambah pemasukan pajak yang diterima oleh Kabupaten Tuban. “Mungkin ada tambahan pemasukan dari pajak refinery nya,” kata Noor.
Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chief Executive Officer Rosneft Igor Sechin menghasilkan kerja sama pada sektor energi. Pertemuan di Hotel Radisson Blu, Sochi, Korea Selatan, itu berlangsung pada Jumat, 20 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap Rosneft bisa bekerja sama dengan PT Pertamina dan diharapkan membantu pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.
Dalam rilis yang diterima Tempo, total investasi yang disiapkan Rosneft mencapai US$ 13 miliar. Sedangkan kapasitas produksi minyaknya sebanyak 320 ribu barel per hari. Tak hanya itu, perusahaan minyak terbesar milik pemerintah Rusia tersebut juga berkomitmen agar Pertamina ikut serta dalam penambangan minyak di Rusia. Tujuannya untuk dibawa ke Indonesia sebagai cadangan minyak nasional.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan kedua negara sudah melakukan pembicaraan mendalam. “Rosneft berkomitmen Pertamina bisa berpartisipasi di ladang-ladang minyak di Rusia,” tuturnya.
Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan studi kelayakan terhadap ladang-ladang minyak Rusia. Menurut Rini, secara keseluruhan, potensi ladang minyak milik Rusia mencapai 200 juta barel. Ia berharap dalam sehari setidaknya 35 ribu barel bisa diserap.(EDWIN FAJERIAL)
Tanggal  : 20 Juni 2016
Sumber  : tempo.co.id

]]>
Mudik, Jalan Tol Baru Siap Digunakan https://stg.eppid.perhutani.id/mudik-jalan-tol-baru-siap-digunakan/ Wed, 22 Jun 2016 07:52:25 +0000 http://perhutani.co.id/?p=37978 JOGLOSEMAR.CO.ID, SEMARANG (20/6/2016) | Pemerintah berjanji jelang mudik nanti, masyarakat sudah bisa menggunakan fasilitas jalan secara baik.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPupera), Basuki Hadimuldjono, menyatakan, sampai saat ini kondisi jalan raya yang bakal dijadikan jalur mudik Lebaran 2016, sudah siap dilalui pemudik.
Ia mengatakan, sejak H-30 Lebaran, dirinya sudah menugaskan semua pejabat Eselon I mulai Dirjen sampai Kepala Badan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk mengecek seluruh kondisi jalan raya yang akan jadi jalur mudik.
“Secara umum 90 persen siap, hanya ada beberapa lokasi saja (yang belum siap),” kata Basuki saat melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi terdampak rob di Kota Semarang, Minggu (19/6/2016).
Untuk wilayah Jawa Tengah, pengoperasian jalan tol yang bisa dilalui dari Jakarta sampai Brebes Timur akan memudahkan pemudik. Pemerintah juga menerapkan pembayaran tol terintegrasi, yakni dari semestinya terdapat tujuh pintu pembayaran, nantinya hanya dioperasikan tiga pintu saja.
Untuk jalur selatan Jateng, pengerjaan jalan lingkar Sumpiuh di Kabupaten Banyumas sudah selesai. Adanya jalan lingkar ini untuk mengatasi kemacetan yang disebabkan adanya dua perlintasan kereta api di daerah ini.
“Jalan lingkar Sumpiuh yang terkena dua jalan kereta api sekarang sudah jadi. Jalan itu juga akan segera diresmikan Gubernur Jateng. Jalan yang biasanya macet total itu saya kira sudah tidak lagi,” katanya.

Kemudian untuk tol Semarang-Solo, ada kendala di seksi Bawen-Salatiga. Nantinya pengendara perlu sedikit keluar dari jalan tol melalui jalan proyek Perhutani, karena jembatan Tuntang belum selesai. Selanjutnya pengendara bisa melalui jalan tol Sragen-Kertosono mulai dari Kartosuro.
“Jadi jalan-jalan tol itu Insya Allah siap,” katanya.
Sementara untuk proses perbaikan jalan, Basuki menegaskan pengerjaannya akan dihentikan pada H-7, terutama untuk pengerjaan jalan kategori ringan. Sementara untuk pengerjaan kategori berat semisal jembatan Sipahit di Kabupaten Pekalongan, diharapkan akan selesai H-6 Lebaran.
“Jembatan Sipahit Pekalongan mudah-mudahan H-6 bisa dilewati, itu yang paling berat. Jika belum selesai, ya pakai jembatan darurat berupa balley yang sudah dipasang di situ,” katanya. (Tribunnews)
Tanggal  : 20 Juni 2016
Sumber  : joglosemar.co.id

]]>