Direktur Utama PTPN XI Moh Cholidi, Kamis (28/9), di Sura­baya, mengatakan, lahan seluas 374,9 hektar itu terdapat di Ka­bupaten Bojonegoro, Ngawi, dan Madiun. Penambahan lahan me­lalui kerja sama dengan Perhu­tani ini merupakan bagian dari upaya peningkatan produksi tebu di Jatim sekaligus sinergi antar Badan Usaha Milik Negara.

Kerja sama pemanfaatan lahan PTPN XI dengan Perhutani menggunakan sistem kerja sama usaha. Perhutani mendapatkan biaya sewa dan akan mendapat­kan tambahan pembagian keun­tungan jika tebu yang digiling menghasilkan lebih dari 70 ton gula per hektar dengan rende­men 7. PTPN XI mendapat bagi­an 66 persen dan Perhutani men­dapat 34 persen keuntungan.

Lahan itu kini masih dalam tahap persiapan penanaman bi­bit tebu dan menurut rencana tahun depan mulai ditanami tebu giling. Tebu akan disalurkan ke pabrik gula terdekat Selain dari lahan Perhutani, tahun ini PTPN XI juga sudah membeli lahan seluas 367 hektar di Situbondo untuk perluasan lahan tebu.

Kebutuhan Bertambah

Tambahan lahan tebu, menu­rut Cholidi, untuk mengantisi­pasi bertambahnya kebutuhan karena ada dua pabrik gula (PG) di PTPN XI yang kapasitasnya ditambah. “Di PG Asembagoes, Situbondo, kapasitas giling di­tambah dari 3.000 ton cane per day (TCD) menjadi 6.000 TCD, sedangkan di PG Djatiroto, Lu­majang, dari 7.500 TCD menjadi 10.000 TCD”, katanya.

Hingga September 2017, lahan hak guna usaha milik PTPN XI seluas sekitar 9500 hektar. Tar­get produksi gula kristal putih 449.462 ton dengan rendemen 7,9 persen. Target ini lebih tinggi daripada produksi tahun lalu se­besar 319.913 ton dengan rende­men 625 persen.

Kepala Perhutani Divisi Regio­nal Jawa Timur Sangudi Mu­hammad mengatakan, pihaknya menyiapkan 11.1977 hektar lahan yang bisa dimanfaatkan BUMN lain. Lahan disiapkan untuk mendukung pencapaian program swasembada pangan. “Kerja sa­ma diharapkan bisa meningkat­kan produktivitas lahan Pehutani,” katanya.

Kerja sama pemanfaatan lahan juga akan dilakukan dengan pro­dusen gula lain, yakni PTPN X, PT Rajawali Nusantara Indone­sia, dan PT Kebun Tebu Mas. Tambahan lahan itu nantinya bi­sa menambah pasokan tebu ke pabrik gula agar kapasitas giling bisa maksimal dan tidak keku­rangan bahan baku. (SY/VETA)

Sumber: Kompas, hal. 23

Tanggal: 29 September 2017

REPUBLIKA.CO.ID (23/4/2017) | Perhutani akan memberikan lahan guna mendukung upaya Gempita Kementerian Pertanian meregenerasi petani Jawa Tengah. Lahan itu khususnya menyasar Pemuda Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kepala Divisi Regional I Perhutani Jawa Tengah Adhi Pradana mengatakan, pemanfaatan lahan Perhutani tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pihaknya atas upaya pemerintah mensejahterahkan masyarakat desa hutan.

“Ini sudah komitmen dari kami pimpinan Perhutani,” ujarnya kepada Republika.co.id melalui siaran resmi, Ahad (23/4).

Menurutnya, bukan hanya mencapai swasembada pangan, tapi dengan dukungan penyediaan lahan yang luas dari pihaknya akan memberi dampak ekonomi yang luas. Ia mengatakan, dengan sokongan lahan yang diberikan Perhutani ini, setidaknya setiap pemuda bisa mengelola 5-10 hektare lahan. Hal tersebut akan memberi nilai ekonomis yang berdampak pada peningkatan akademik dan kesejahteraan keluarga, pemerintah, dan Perhutani.

Gempita merupakan program yang diluncurkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mendorong akses generasi muda terjun ke pertanian. Pemerintah ingin membuktikan keyakinannya jika sektor pertanian efektif mengentaskan kemiskinan.

Sumber: republika.co.id

Tanggal: 23 April 2017

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkab Ngawi menggandeng Perum Perhutani guna memperluas lahan penanaman jagung menjadi 20.000 hektare (ha) sebagaimana ditargetkan oleh Kementerian Pertanian.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Ngawi, Kamis (9/3/2017), mengatakan selama ini luasan lahan tanam jagung di Ngawi cukup sempit, yakni hanya sekitar 7.000 hektare per tahunnya.

“Guna mencapai luas lahan seperti yang ditargetkan pusat yakni seluas 20.000 hektare, kami akan bekerja sama dengan Perhutani setempat. Karena Perhutani masih banyak memiliki lahan di bawah tegakan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung,” ujar Bupati.

Menurut Budi Sulistyono, kondisi lahan jagung yang minim itu sempat menjadi sorotan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Ngawi, Rabu (8/3/2017).

“Hal itu berbanding terbalik dengan luas lahan tanam padi di Ngawi yang mencapai 137.000 hektare setiap tahunnya,” tutur Bupati.

Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan benih dan pupuk gratis. “Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan hingga miliaran rupiah berupa benih dan pupuk. Soal waktunya masih dibahas lagi,” tambahnya.

Sementara, data Dinas Pertanian setempat mencatat, luas areal tanam padi di Ngawi mencapai sekitar 137.000 hektare. Dari luasan lahan tersebut, jumlah produksi padi daerah setempat mencapai hingga 800.000 ton per tahun.

Sumber: harianjogja.com

Tanggal: 10 Maret 2017

Pemerintah mematok target produksi gula BUMN pada 2017 mencapai 1,6 juta ton. Target produksi itu berarti mengalami peningkatan hingga 33% dari realisasi 1,2 juta ton pada 2016.

Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyatakan, untuk merealisasi target tersebut, akan dilakukan penataan ulang pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) di Pulau Jawa periode 2016-2020.

“Kontribusi pabrik gula BUMN terhadap kebutuhan nasional masih sangat kecil. Perlu upaya yang terstruktur dan berkesinambungan antara pengembangan atau membangun pabrik gula baru dengan kepastian ketersediaan bahan baku tebu terhadap kapasitas pabrik gula,” kata dia, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kondisi pabrik gula BUMN saat ini cukup memprihatinkan karena di bawah skala ekonomi. Dari 45 pabrik gula, hanya 25% yang memiliki kapasitas produksi di atas 4.000 ton tebu per hari (TCD) dan 78% pabrik gula di Jawa berusia di atas 100 tahun sehingga tidak kompetitif.

Guna meningkatkan kinerja pabrik gula BUMN, Wahyu menyatakan penataan ulang akan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama peningkatan kapasitas produksi, kedua optimalisasi kapasitas dan produktivitas, ketiga penutupan pabrik gula yang kapasitas produksinya di bawah 2.000 TCD.

Ditambahkan, peningkatan produksi pabrik gula dilakukan pada sisi on farm (kebun tebu) dan off farm (pabrik gula) yang dijalankan secara paralel untuk menciptakan efisiensi.

Untuk itu, tambahnya, dalam mengembangkan pabrik gula BUMN, setidaknya dibutuhkan investasi hingga sekitar Rp 13,61 triliun dalam lima tahun ke depan yang digunakan untuk membangun pabrik baru, meningkatkan kapasitas produksi mesin, dan mengembangkan lahan kebun.

“Kami juga akan menutup pabrik gula yang tidak produktif sehingga jumlah pabrik gula saat sebanyak 45 pabrik gula akan berkurang menjadi hanya 22 pabrik gula,” ujarnya.

Meski begitu, disebutkan Wahyu, pengembangan dan penataan pabrik gula membutuhkan sinergi semua pihak, terutama dalam hal ketersediaan lahan tebu, pembangunan infrastruktur di daerah dan sentra penghasil tebu, pengembangan hilirisasi, dan pengembangan bisnis ekonomi kreatif berbasis agrowisata heritage.

Induk gula

Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Erwan Pelawi mengatakan PTPN III sebagai induk (holding) BUMN Perkebunan membawahkan empat PTPN yang memiliki usaha pabrik gula, yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII.

Dia menambahkan PTPN IX akan menata lima unit pabrik gula dengan investasi sekitar Rp2,51 triliun, PTPN X membutuhkan dana secara bertahap (2017-2018) sebesar Rp4,25 triliun untuk pengembangan tujuh unit pabrik gula, PTPN XI sebesar Rp4,04 triliun untuk menata ulang pabrik gula dari 16 unit menjadi hanya 8 pabrik gula, sedangkan PTPN XII mengalokasikan dana sekitar Rpl,7 triliun.

Selain itu, Holding PTPN III berupaya menambah pasokan tebu melalui sinergi dengan Perum Perhutani yang akan menyediakan lahan untuk dijadikan perkebunan tebu. (Ant/E-4)

Sumber: Media Indonesia, hal. 17

Tanggal: 10 Maret 2017

Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan selama ini produksi jagung di wilayahnya tergolong minim. Hal itu karena luasan lahan tanam jagung di Ngawi cukup sempit, yakni hanya sekitar 7.000 hektare per tahunnya.

“Guna mencapai luas lahan seperti yang ditargetkan pusat yakni seluas 20.000 hektare, kami akan bekerja sama dengan Perhutani setempat. Karena Perhutani masih banyak memiliki lahan di bawah tegakan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung,” ujarnya di Ngawi, Kamis (9/3/2017).

Menurut dia, kondisi lahan jagung yang minim tersebut sempat menjadi sorotan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Ngawi kemarin. “Hal itu berbanding terbalik dengan luas lahan tanam padi di Ngawi yang mencapai 137.000 hektare setiap tahunnya,” tuturnya.

Untuk meningkatkan produksi komoditas tersebut, pihaknya akan menambah luas lahan tanam jagung di Kabupaten Ngawi mencapai 20.000 hektare sesuai target pusat.

Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan benih dan pupuk gratis. Hanya saja, kapan bantuan tersebut akan turun, masih perlu pembahasan lebih lanjut.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan hingga miliaran rupiah berupa benih dan pupuk. Soal waktunya masih dibahas lagi,” tambahnya.

Sementara, data Dinas Pertanian setempat mencatat, luas areal tanam padi di Ngawi mencapai sekitar 137.000 hektare. Dari luasan lahan tersebut, jumlah produksi padi daerah setempat mencapai hingga 800.000 ton per tahun.

Sumber: bisnis.com

Tanggal: 9 Maret 2017

“Kami terus mendorong petani agar memperluas pengembangan tanaman jagung,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Dede Supriatna, di Lebak, Rabu (8/3).

Pemerintah daerah tahun 2017 akan mengembangkan bantuan tanaman jagung seluas 7.500 hektare guna meningkatkan produksi jagung di Tanah Air. Penyaluran bantuan jagung tersebut untuk kelompok tani agar memperluas pengembangan budidaya tanaman jagung.

Selain itu juga bantuan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk organik dan nonorganik. Kelompok tani segera mengusulkan bantuan jagung kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan masing-masing. Bantuan bibit jagung unggul dan berlabel disalurkan melalui UPT Pertanian di 28 kecamatan.”Kami yakin Lebak ke depan bisa menyumbangkan produksi jagung nasional dan tidak perlu lagi impor,” ujar dia menjelaskan.

Menurut Dede, pemerintah kini menutup pasar impor jagung dari luar negeri dan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan produksi sehingga mampu meningkalkan ekonomi petani menjadi lebih baik dan sejahtera. Selain itu juga pengusaha bisa menampung jagung dari petani untuk memenuhi pasar nasional.

Penutupan jagung impor itu karena produksi lokal bisa berswasembada jagung melalui penyaluran bantuan benih unggul, saprodi dan alat pertanian (alsintan). Pihaknya mendorong petani mengembangkan perluasan budidaya tanaman jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan ekonomi petani.

Sebetulnya, Kabupaten Lebak berpeluang dijadikan sentra jagung karena didukung lahan luas baik daratan maupun persawahan. Bahkan, banyak lahan-lahan telantar milik swasta, BUMN, TNI, Polri, Perum Perhutani, Perkebunan dan perorangan bisa dimanfaatkan dengan tanam jagung tersebut

Saat ini, produksi jagung di daerah ini hanya 5,8 ton per hektare dan belum mencapai rata-rata nasional 63 ton/ha.”Kami minta petani melaksanakan penerapan rekayasa teknologi pertanian guna meningkatkan produksi jagung itu,” kata dia pula.

Sejumlah petani Kecamatan leuwidamar Kabupaten Lebak mengatakan mereka kini mengembangkan budidaya tanaman jagung hibrida untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang selama ini masih didatangkan dari luar daerah.

Tanaman jagung jenis varietas N 35 tersebut dengan memanfaatkan lahan milik Perum Perhutani seluas 20 hektare. Benih jagung unggul N 35 tersebut sangat cocok dikembangkan di lahan darat di sejumlah desa di Kecamatan Leuwidamar.

Pengembangan tanaman jagung diharapkan ke depan dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun nasional. Kami saat ini telah mengembangkan tanaman jagung seluas dua hektare bantuan pemerintah daerah,” kata Ahmad (50), seorang anggota Kelompok Tani di Kecamatan Leuwidamar.

Ia mengatakan, prosfek pengembangan usaha budidaya tanaman jagung hibriba sangat bagus karena permintaan untuk pabrik pakan cukup tinggi. Selain itu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat

Saat ini, kebutuhan jagung masih dipasok dari luar daerah. “Kita yakin tahun ini produksi jagung melimpah sehingga mampu menjadi sentra lumbung jagung hibrida,” ujar dia.

Kemudian keberhasilan target pangan itu tentu harus sinergis dan kerja keras berbagai elemen, termasuk kelompok tani dan juga dukungan pemerintah daerah.

Sumber: Harian Ekonomi Neraca, hal. 9

Tanggal: 9 Maret 2017

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Rano Karno saat menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Banten di Lapangan Kampung Cikawung, Desa Mugi Jaya, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Sabtu (27/8/2016).

“Provinsi Banten sudah melakukan MoU kerjasama dengan Perhutani, tidak lain agar masyarakat desa hutan menggarap hutan tetapi tidak untuk memiliki dan harus bisa menjaga kelestarian hutan yang ada,” kata Rano.

Ditegaskan Rano, masyarakat boleh menggarap kawasan hutan dengan tiga ketentuan, yakni tidak ingin memiliki, menguasai dan tidak merubah fungsi hutan.

“Petani penggarap kawasan hutan bisa mendapat bantuan serupa dengan petani lain di luar kawasan hutan. Harusnya masyarakat juga bisa menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan tidak menggarap tanaman secara sembarangan,” ungkapnya.

Ketua LMDH Kecamatan Cigemblong Komar mengatakan, tahun ini 38 LMDH mendapatkan dana sharing sebesar Rp 659.149.000. Hal itu ditujukan untuk kepentingan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, bantuan sosial dan insentif pengurus dan anggota LMDH.

“Dengan adanya dana sharing diharapkan seluruh LMDH yang ada di Provinsi Banten dapat lebih sejahtera,” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilangsungkan pengobatan gratis dari RSUD Malingping dan pemberian sembako gratis. (Rus)

Tanggal : 28 Agustus 2016
Sumber : Tangeranghits.com

Bagaimana upaya Anda memastikan ketersediaan lahan untuk investasi di bidang pertanian?

Memang persoalan lahan ini kerap menjadi masalah dalam investasi. Setelah izin pendaftaran selesai dalam tiga jam di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), investor harus sudah mempersiapkan lahannya.

Ini kerap mengganjal, sehingga realisasi investasi di dalam negeri tidak setimpal dengan komitmen investasi yang didapatkan. Untuk itu, kami siap melakukan pendampingan agar investor mendapat kepastian lahanuntuk investasinya.

Pendampingan itu dilakukan oleh tim terpadu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru-baru ini ikut disertakan juga.

Bagaimana memaksimalkan sinergi dengan sejumlah kementerian, terutama Kementerian BUMN yang baru bergabung dalam tim terpadu tersebut?

Saat ini kan banyak lahan dan kawasan hutan yang dikuasai oleh BUMN seperti Perum Perhutani dan anak usahanya. Makanya, Kementerian BUMN dilibatkan agar dapat mempercepat proses penyediaan lahan untuk investasi.

Bagaimana cara tim ini bekerja dan menyelesaikan persoalan lahan?

Memang investor tidak boleh dilepas dalam menyiapkan lahan. Apalagi, Indonesia memiliki wilayah luas, dan masyarakat yang cukup heterogen. Itu juga membuat pendekatan dalam penyelesaian masalah di setiap daerah itu berbeda-beda.

Untuk menyelesaikan itu, kami harus terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga tokoh masyarakat Melalui komunikasi itu, kami harus dapat memastikan kepastian ketersediaan lahan untuk investasi.

Masalah apa yang kerap Anda temui dalam penyediaan lahan untuk investasi?

Memang cukup banyak dinamika di lapangan saat saya ikut memastikan ketersediaan lahan untuk investasi. Hal itu disebabkan banyak lahan dan kawasan hutan yang dikuasai oleh rakyat dan tumpang tindih perizinan.

Biasanya, investor tidak dapat melanjutkan izin lokasi yang telah diterimanya dari kepala daerah, karena ada masalah tumpang tindih di lahan tersebut. Setelah dicek, temyata lokasi yang diizinkan itu tumpang tindih dengan lahan masyarakat,lindung, dan lokasi yang izinnya sudah dimiliki pihak lain.

Terkadang, setelah dilakukan pengecekan utang, investor hanya memiliki lahan 1.000 hektare dari 5.000 hektare yang diizinkan. Kami harus memilah lokasi mana saja yang layak untuk dilanjutkan, dan tidak berpotensi memunculkan konflik.

Di situ kami harus menggunakan pendekatan yang tepat, agar masyarakat dan pejabat pemerintah daerah mau aktif menyelesaikan persoalannya. Percepatan itu juga nantinya akan menguntungkan daerah, karena ada investasi yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Bagaimana cara Anda memastikan komitmen investor kepada masyarakat pemilik lahan, dan tidak ada yang merasa dirugikan?

Awalnya, kami melakukan komunikasi dengan sangat intensif hingga ada kompromi dan kesepakatan yang ditandatangani bersama di hadapan kami.

Meski begitu, pemerintah perlu membentuk lembaga perwalian untuk mengontrol kemitraan, agar berkelanjutan dan tidak ada eksploitasi. Pemerintah juga harus memfasilitasi supporting system untuk mendukung proses produksi secara berkelanjutan.

Bagaimana evaluasi perencanaan lahan untuk investasi pertanian selama semester pertama tahun ini?

Saat ini ada 700.000 hektare untuk pabrik gula. 1 juta hektare untuk pengembangbiakan sapi, dan 500.000 hektare untuk budi daya jagung. Dari jumlah tersebut, 13 perusahaan yang ingin mengembangkan pabrik gulanya membutuhkan 200.000 hektare.

Kemudian 14 perusahaan yang ingin membangun pabrik gula baru membutuhkan 286.000 hektare, 10 perusahaan pengembangbiakan sapi mengajukan 206.000 hektare, dan tiga perusahaan budi daya jagung menginginkan 10.000 hektare.

Selama 6 bulan bekerja, kami telah menyelesaikan 9.050 hektare untuk pengembangan pabrik gula yang sudah ada, 46i.282 hektare untuk pabrik gula baru, 986 hektare untuk pengembangbiakan sapi, dan 2.000 hektare untuk budi daya jagung.

Apa saja kendala dalam menyiapkan lahan untuk investasi.

Sekitar 90% hutan produksi yang dapat dikonversi berada di Papua, dan investor tidak tertarik karena alasan infrastruktur, sosial, dan akses. Banyak investor yang sudah memiliki izin lokasi dari Bupati, tetapi tidak diproses lebih lanjut

Masih adanya lahan milik perusahaan dan Perhutani yang tidak dimanfaatkan secara optimal juga membuat tantangan penyediaan lahan ini cukup berat. 0

Tanggal : 1 Agustus 2016
Sumber : Bisnis Indonesia

Amran menyebut ada pabrik-pabrik gula yang saat ini telah beroperasi tetapi belum memiliki lahan maksimal untuk memenuhi kapasitas produksinya. Akibatnya, meski investasi pabrik telah direalisasikan, produksi tetap belum sesuai kapasitas terpasang pabrik.

Amran mencontohkan salah satu pabrik yang terletak di Dompu yang baru memiliki lahan 6.000 hektare namun sudah beroperasi. Perusahaan ini akan terus mengembangkan lahannya hingga mencapai 15.000 hektare.

“Kita mengembangkan pabrik baru. Pabrik eksisting yang kekurangan lahan, kami optimalkan lahan sekitarnya. Bisa dengan kerja sama dengan lahan milik Perhutani, dan sebagainya,” katanya usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Selasa (19/4/2016).

Amran menyampaian sejauh ini pihaknya telah melakukan pembahasan dengan sejumlah kementerian terkait yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) soal peluang menggunakan lahan Perhutani.

Menurutnya, lahan yang digunakan untuk menanam tebu oleh para investor yang membangun pabrik gula, diupayakan bersama dnegan penjajakan lahan untuk investasi jagung dan peternakan, yaitu mencapai 2 juta hektare.

Kementan melalui Upsus Percepatan Investasi saat ini terus mencari lahan yang secara agroklimat sesuai untuk dapat menanam tebu. Amran mencontohkan beberapa daerah yang potensial yaitu Sulawesi Tenggara, NTB, dan Jawa.

“Kami mengembangkan 10 industri gula di Sulteng, Kalimantan. Kami membantu fasilitasi lahannya kalau yang mereka tidak cukup,” kata Amran. Dia mematok modal minimal Rp1,5 triliun agar investor tersebut dapat diprioritaskan dalam mencari lahan.

Syukur Iwantoro, Ketua Upsus Percepatan Investasi Kementan mengatakan sebagian besar pabrik gula memang telah berdiri di Pulau Jawa. Kendati demikian, ada beberapa aturan yang hingga saat ini menjadi hambatan dalam proses pencarian lahan.

“Ada regulasi yang mengharuskan penggantian lahan di daerah lain, ada yang mengharuskan sewa lahan namun dengan biaya yang sangat mahal yang sulit dipenuhi oleh investasi sektor pertanian. lahan di Jawa dikelola Perhutani sehingga kalau kita membutuhkan, harus kerjasama dengan Perhutani,” jelas Syukur.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Perhutani, Mustoha menyampaikan kerja sama pemanfaatan lahan antara Perhutani atau pun dengan anak perusahaan mereka yaitu Inhutani dengan perusahaan memungkinkan, dengan skema-skema tertentu.

“Di Jawa kita bisa amencari lokasi-lokasi yang sesuai untuk penanaman tebu. Kan tidak semua bisa, kecocokan lahannya harus dicari. Kerjasamanya bisa difasilitasi dengan Kementerian BUMN atau Kementerian Pertanian,” jelas Mustoha.

Sejauh ini, Mustoha mengatakan kerja sama dilakukan bersama masyarakat untuk mengembangkan tumpangsari tanaman pangan dan peternakan. Dengan perusahaan pabrik gula, kerja sama tengah dilakukan antara Inhutani V dengan salah satu pabrik di Lampung.

Dari data yang diperoleh Bisnis, total pabrik gula eksisting yang membutuhkan lahan yaitu 14 pabrik dengan total kebutuhan lahan seluas 340.593 hektare.

Selain 14 pabrik gula eksisting, adapula 11 investor yang berencana membangun pabrik gula baru, dengan total kebutuhan lahan mencapai 207.775 hektare. Sebagai perbandingan, luas kebun tebu yang tercatat per akhir 2015 yaitu 446.060 hektare.

Tanggal : 19 April 2016
Sumber : industri.bisnis.com