JAKARTA, PERHUTANI (10/05/2019) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna dan Direktur CV Nutrima Sehatalami, Mahani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pembangunan pusat pembibitan (Breeding Center) lebah tanpa sengat dan pengembangan teknologi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bertempat di Jakarta, Jumâ€at (10/05) disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Penandatangan kerjasama ini bersamaan dengan Kick Off Pengembangan Multiusaha HHBK dan Jasa Lingkungan berbasis Masyarakat menuju Revolusi Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Merupakan optimalisasi dalam pemanfaatan kawasan hutan serta memberikan alternatif kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar hutan dan mendorong komersialisasi produk turunan hasil perlebahan dan HHBK.

Sejalan dengan tema Kick Off tersebut dalam keterangannya Denaldy menyampaikan bahwa di era revolusi industry 4.0 ini Perhutani sendiri mengusung tema ‘Perhutani 4.0+: Governance Through Connectivity†sebagai upaya mengintegrasikan semua aspek baik hulu-hilir maupun internal-eksternal dengan berbasis teknologi informasi, dimana pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dengan didasari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Denaldy juga menyampaikan bahwa kerjasama ini baru dilaksanakan khususnya pada wilayah kerja Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dan kedepannya dapat diimplementasikan di seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.

Direktur CV Nutrima Sehatalami, Mahani menjelaskan bahwa perusahaannya bergerak dibidang industry pengolahan herbal (Herb Infusion), produk obat tradisional, perdagangan besar obat tradisional, farmasi, kosmetik, industri makanan dengan fokus pada komoditas hasil perlebahan dan HHBK.

Mahani juga menyampaikan terimakasih kepada Perhutani atas telah terlaksananya Nota Kesepahaman ini sehingga diharapankan proses selanjutnya dapat dihasilkan bibit unggul lebah tanpa sengat berupa bahan baku diantaranya madu, propolism dan bee pollen untuk dijadikan produk akhir atau produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan memasarkannya hingga dapat dinikmati konsumen.

Sebagai informasi tambahan dalam rangkaian kegiatan ini Perhutani juga menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Jasa Lingkungan bersama narasumber lainnya yakni dari Kementerian Pariwisata, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) serta salah satu Perusahaan Multinasional yang bergerak di bidang pariwisata. Pemaparan materi tentang pengembangan wisata alam di Perhutani disampaikan oleh Direktur Operasi Perum Perhutani, Sumardi. (Kom-PHT/PR/2019/V-21)

 
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi :
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

 
Sumber : indotelko.com
Tanggal : 5 September 2018

Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis dan Direktur Operasional Perum Perhutani, Hari Priyatno, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta, Senin (30/7/2018).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara, khususnya pekerja, dalam mencapai kesejahteraan. Dengan adanya jaminan sosial ini, setiap pekerja juga terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang berpotensi timbul dikemudian hari.

“Kerja sama dengan Perhutani ini sangat efektif, bertujuan untuk menjaga sustainability penghasilan pekerja dan masyarakat (petani) agar saat terjadi risiko sosial tidak jatuh secara ekonomi, karena adanya jaring pengaman melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” kata Ilyas Lubis dalam kesempatan tersebut.

Dalam implementasi kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Perhutani nantinya akan melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja dan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

LMDH sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa, berbadan hukum, dan mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani.

Menurut Ilyas, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan serta manfaat klaim yang bisa didapatkan oleh para pekerja.

“Perlindungan dari kita tidak terbatas, misalnya terjadi kecelakaan kerja, berapapun biaya perawatan dan pengobatannya akan kita tanggung tanpa batasan. Mau biayanya Rp2 miliar pun, akan kita tangung. Termasuk apapun profesi dan jabatannya, semua mendapatkan layanan kelas I. Ini diatur dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),” tandas Ilyas.

Ilyas juga menuturkan, risiko pekerjaan seperti kecelakaan kerja dan kematian menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pekerja, karena tidak hanya membuatnya kesulitan ekonomi, tapi juga menjadi beban bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. “Tadi diinformasikan juga banyak terjadi kecelakaan kerja. Nah, melalui jaminan sosial ini negara hadir memberikan perlindungan,” katanya.

Direktur Operasional Perhutani, Hari Priyatno mengungkapkan terhadap 5.239 desa disekitar hutan Perhutani yang perlu mendapatkan sosialisasi secara masif agar mereka terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan, sehingga setiap mayarakat desa hutan bisa beraktivitas dengan tenang demi keberlangsungan usahanya.

Apalagi, tidak sedikit masyarakat desa hutan termasuk pekerja Perhutani yang mengalami kecelakaan kerja, seperti tertimpa pohon atau tersambar petir saat hujan. “Informasi dari LMDH terdapat 24 juta masyarakat desa hutan dengan 1,3 juta anggota LMDH yang aktif. Artinya, potensinya besar sekali,” kata dia.

Hari mengatakan, dalam waktu dekat akan memerintahkan divisi regional Perhutani untuk berkolaborasi dengan kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi bersama.

“Harus dilakukan kerjasama ditingkat divisi regional utk mengimplementasikannya. Kita siapkan utk data-data tenaga kerja yang beraktifitas di kawasan hutan kami, sektor informal juga sdh ada. tinggal bagaimana disingkronisasi,” ucap dia.

Sumber : poskotanews.com

Tanggal : 30 Juli 2018

Sumber : sindonews.com

Tanggal : 30 Juli 2018

Kesepakatan itu dicapai melalui penandatanganan kerjasama (MoU) Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi antara Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantra (PTPN) XII Berlino Mahendra Santosa, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Catur Budi Harto dan Direktur Operasi Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L Tobing di ruang rapat Kementerian BUMN, Rabu (25/7/2018) kemarin.

Kerjasama ini akan dijalankan melalui program Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dalam program Perhutanan Sosial yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016.

Kerjasama ini juga diharapkan dapat membantu petani kopi dalam meningkatkan kualitas dan produksi kopi rakyat melalui pendampingan dan pembinaan.

Petani juga dijanjikan mendapat akses pembiayaan dan akses pasar untuk hasil panenannya agar tercipta perbaikan tata kelola dengan pelaksanaan proses budidaya yang benar dan menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi serta kelestarian lingkungan.

Rencana area hutan milik yang akan dikerjasamakan dalam perjanjian ini terletak di wilayah Jawa Timur dengan luasan mencapai 31 ribu hektar.

Turut hadir dalam penandatanaganan kerjasama tersebut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Dalam sambutannya Wahyu menyatakan mengapresiasi dengan kegiatan kerjasama Perum Perhutani dengan PTPN XII, BNI dan Asuransi Jasindo ini.

“Dengan terlaksananya kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini diharapkan dapat melibatkan banyak instansi terkait serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan,” ujarnya.

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna menyatakan BUMN harus berkontribusi nyata mendukung pembangunan daerah, khususnya BUMN yang kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat disekitarnya.

“Perum Perhutani senantiasa berupaya melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa hutan seperti halnya pada kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini” ujar dia.

Sumber : tribunnews.com

Tanggal : 26 Juli 2018

Kesepakatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) oleh keempat BUMN mengenai pemanfaatan kawasan hutan untuk budi daya tanaman kopi, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (25/7).

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy Mauna, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantra (PN) XII Berlino Mahendra Santosa, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Catur Budi Harto, serta Direktur Operasi Ritel PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata Tobing.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro yang turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut menyampaikan sinergi tersebut akan dijalankan melalui program pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (kulin KK) dalam program perhutanan sosial sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016.

“Kerja sama ini diharapkan bisa membantu para petani kopi dalam meningkatkan kualitas dan produksi kopi rakyat melalui bantuan pendampingan dan pembinaan,” kata Wahyu melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Wahyu pun mengapresiasi sinergi antara Perum Perhutani dan PTPN XII, BNI, serta Asuransi Jasindo tersebut. “Terlaksananya kerja sama atau sinergi pemanfaatan kawasan hutan untuk budi daya tanaman kopi ini nantinya diharapkan dapat melibatkan banyak instansi terkait dan tentunya kelak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan,” ujarnya.

Akses pembiayaan

Dirut Perum Perhutani Denaldy M Mauna menyampaikan BUMN harus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya BUMN yang kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitarnya.

“Kami selalu berupaya untuk bersinergi dengan BUMN lainnya guna mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa hutan seperti pada kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk budi daya tanaman kopi ini,” ujarnya.

Denaldy melanjutkan setelah kerja sama diteken, seluruh perusahaan yang terlibat akan meluncurkan program berupa pendampingan dan pembinaan.

“Petani juga diberikan akses pembiayaan serta akses pasar untuk hasil panen mereka sehingga bisa tercipta perbaikan tata kelola pelaksanaan proses budi daya yang benar serta menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi dan kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto menerangkan untuk petani kopi di kawasan tapal kuda, Jawa Timur, BNI sudah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih dari Rp12,4 miliar kepada 1.257 petani.

“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi binaan Perhutani dan PTPN XII, BNI juga akan melakukan program capacity building yang memperkaya dan menambah pengetahuan petani dan keluarganya agar keluarga petani kopi nantinya memiliki pilihan menjadi barista,” kata Bambang.

Sumber : mediaindonesia.com

Tanggal : 27 Juli 2018

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantra (PTPN) XII Berlino Mahendra Santosa, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Catur Budi Harto beserta Direktur Operasi Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L. Tobing menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi di ruang rapat Kementerian BUMN pada Rabu (25/7).

Turut hadir dalam penandatanaganan kerjasama tersebut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro. Dalam sambutannya Wahyu menyampaikan sangat mengapresiasi dengan kegiatan kerjasama Perum Perhutani dengan 3 BUMN lain yaitu PTPN XII, BNI dan Asuransi Jasindo.

“Diharapkan dengan terlaksananya kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini akan melibatkan banyak instansi terkait serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan”, ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/7).

Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menyatakan bahwa BUMN memang harus berkontribusi nyata mendukung pembangunan daerah, khususnya BUMN yang kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat disekitarnya.

“Perum Perhutani senantiasa berupaya melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa hutan seperti halnya pada kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini” jelas Denaldy.

Kerjasama yang akan dilakukan melalui program Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dalam program Perhutanan Sosial yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016.

Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat membantu petani kopi dalam meningkatkan kualitas dan produksi kopi rakyat melalui pendampingan dan pembinaan. Petani juga diberikan akses pembiayaan dan akses pasar untuk hasil panennya.

Sehingga tercipta perbaikan tata kelola dengan pelaksanaan proses budidaya yang benar dan menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi serta kelestarian lingkungan. Rencana lokasi hutan yang akan dikerjasamakan dalam perjanjian ini terletak di wilayah Jawa Timur dengan luasan mencapai 31 ribu hektar.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 26 Juli 2018

Begitu disampaikan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (26/7/18).

“Diharapkan dengan terlaksananya kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini akan melibatkan banyak instansi terkait serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan,” ucap dia.
Menurut dia, Kerjasama ini merupakan satu kemajuan yang berarti. Sebab, wilayah Indonesia yang begitu luas masih kurang diberdayakan selama ini.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menyatakan bahwa BUMN memang harus berkontribusi nyata mendukung pembangunan daerah, khususnya BUMN yang kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat disekitarnya.

“Perum Perhutani senantiasa berupaya melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa untuk Budiaya Tanaman Kopi ini” kata dia.

Diketahui, pada Rabu (25/7/18) Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantra (PTPN) XII Berlino Mahendra Santosa, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Catur Budi Harto beserta Direktur Operasi Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L. Tobing melakukan penandatanganan kerjasama pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budidaya Tanaman Kopi.

Turut hadir dalam penandatanaganan kerjasama tersebut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Sumber : telusur.co.id

Tanggal : 26 Juli 2018

AKURAT.CO (26/07/2018) | Sebagai wujud sinergi BUMN, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantra (PTPN) XII Berlino Mahendra Santosa, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Catur Budi Harto beserta Direktur Operasi Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L. Tobing menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi di ruang rapat Kementerian BUMN pada Rabu (25/7).

Turut hadir dalam penandatanaganan kerjasama tersebut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro. Dalam sambutannya Wahyu menyampaikan Sangat mengapresiasi dengan kegiatan kerjasama Perum Perhutani dengan 3 BUMN lain yaitu PTPN XII, BNI dan Asuransi Jasindo.

“Diharapkan dengan terlaksananya kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini akan melibatkan banyak instansi terkait serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menyatakan bahwa BUMN memang harus berkontribusi nyata mendukung pembangunan daerah, khususnya BUMN yang kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat disekitarnya.

“Perum Perhutani senantiasa berupaya melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa hutan seperti halnya pada kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini” jelas Denaldy.

Kerjasama yang akan dilakukan melalui program Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dalam program Perhutanan Sosial yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016.

Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat membantu petani kopi dalam meningkatkan kualitas dan produksi kopi rakyat melalui pendampingan dan pembinaan. Petani juga diberikan akses pembiayaan dan akses pasar untuk hasil panennya.

Sehingga tercipta perbaikan tata kelola dengan pelaksanaan proses budidaya yang benar dan menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi serta kelestarian lingkungan. Rencana lokasi hutan yang akan dikerjasamakan dalam perjanjian ini terletak di wilayah Jawa Timur dengan luasan mencapai 31 ribu hektar.

Sumber : akurat.co

Tanggal : 26 Juli 2018

Kawasan hutan yang akan dimanfaatkan dalam perjanjian tersebut terletak di wilayah Jawa Timur dengan luas 31 ribu hektare (ha).

Denaldy mengungkapkan langkah tersebut merupakan komitmen BUMN untuk berkontribusi nyata mendukung pembangunan daerah, terlebih bagi BUMN yang memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitarnya.

“Perum Perhutani senantiasa berupaya melakukan sinergi dengan BUMN lain untuk mendukung dan membantu usaha produktif masyarakat desa hutan seperti halnya pada kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini,” ujar Denaldy melalui keterangan resmi, Kamis (26/7).

Setelah kerja sama diteken, seluruh perusahaan yang terlibat akan meluncurkan program berupa pendampingan dan pembinaan yang dapat membantu petani kopi dalam meningkatkan kualitas dan produksi kopi rakyat.

Petani juga diberikan akses pembiayaan dan akses pasar untuk hasil panen mereka.

Dengan demikian akan tercipta perbaikan tata kelola pelaksanaan proses budidaya yang benar dan menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi serta kelestarian lingkungan.

Adapun, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN Wahyu Kuncoro yang turut hadir dalam penandatanaganan kerjasama tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dilaksanakan.

“Diharapkan, dengan terlaksananya kerja sama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budiaya Tanaman Kopi ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan,” tuturnya.

Sumber : mediaindonesia.com

Tanggal : 26 Juli 2018