Pola kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MOU) antara Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMp dengan 29 kepala dinas pertanian provinsi yang akan memfasilitasi sarana dan memberdayakan petani guna meningkatkan produksi jagung serta menerbitkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen. “Sekarang kita sudah sepakat membagi wilayah kemudian 41 perusahaan (makanan ternak) dan kepala dinas berkomitmen. Katakanlah satu perusahaan butuh jagung 200 ribu ton setiap tahun, berarti kita tentukan kelompok taninya siapa, gabungan kelompok taninya, kemudian Kementan mendukung dengan memberikan bantuan infrastruktur,” ujar Amran.

Amran seperti dilansir Antara menje-laskan, kondisi tata niaga jagung masih dirasakan belum efisien karena rantai pasok ter|alu panjang dan hasil jagung petani sebagian besar (86%) masih dijual ke pedagang. Hal ini berakibat profit margin yang dinikmati 20,3 juta petani jagung sekitar Rp 23 triliun sangat kecil dibandingkan profit marjin yang dinikmati 1.700 middleman sebesar Rp 41,3 triliun sehingga diperlukan intervensi pemerintah menangani tata niaga jagung.

Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, Kementan juga mendorong investasi pada lahan hutan 500 ribu ha dan lahan Perhutani 265 ribu ha serta memberi kemudahan bagi industri membangun agribisnis jagung skala luas. Selain itu. Mentan juga menaikkan anggaran jagung hingga 10 kali lipat, yakni pada 2014 anggaran jagung hanya Rp 100 miliar, kemudian 2015 ditingkatkan menjadi Rp 1.2 triliun dan pada tahun ini ditingkatkan lagi menjadi Rp 2,1 triliun, (ti)

Tanggal : 20 September 2016
Sumber : Investor Daily Indonesia

Itu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Produktivitas lahan tumpang sari yang ditanami tanaman padi bisa mencapai 100 ribu ton per tahun. Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar mengatakan, apabila di masa lalu jarak tanam hanya 3 kali 3 meter, ke depan akan memakai jarak tanam jauh lebih lebar supaya dapat bercocok tanam lebih lama.

“Kalau dulu jarak tanam cuma 3 kali 3, ke depan kami pakai jarak tanam 6 kali 2 meter atau 8 kali 2 meter. Petani bisa bercocok tanam dalam jangka waktu yang lama,” kata Mustoha pada acara Temu Wicara di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Selasa (26/5). Mustoha menuturkan, tahun ini Perum Perhutani sudah menyiapkan fasilitas seperti pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk semua petani tanpa pandang bulu, baik petani yang menggarap lahan sendiri maupun lahan negara.

Kemudian pemberian bibit unggul dari pemerintah. “Dulu itu yang dapat pupuk hanya petani di luar kawasan hutan, yang tergabung dalam kelompok tani saja, karena memang peraturannya hanya petani yang menggarap lahannya sendiri yang mendapat pupuk, bukan petani yang menggarap lahan negara, tapi kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang pemberian pupuk bersubsidi untuk semua petani,” ujar dia.

Dari 5.386 jumlah desa hutan di Jawa hingga 2014 terdapat 5.278 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerja sama dengan Perhutani dan mengelola hutan pengakuan desa seluas 2.216.225 ha. Melalui sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tenaga kerja masyarakat desa hutan yang terserap mencapai 6,3 juta orang dengan total pendapatan sebesar Rp 2.705,71 miliar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kehutanan Tachrir Fathoni menjelaskan, pembagian hasil dari tumpang sari antara 60:40 sampai 70:30. Proposisinya masyarakat dapat untung lebih banyak antara 60-70%. Model tumpang sari dianggap lebih menguntungkan petani karena dapat bercocok tanam lebih lama dan sinar matahari yang masuk juga lebih banyak untuk tanaman.

“Lahan 267 ribu ha untuk tumpang sari disiapkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Tahun ini ditargetkan selesai,” kata dia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyiasati masalah yang terjadi di lapangan dengan merespon pengaduan dari publik dan media.

Sebab, masyarakat yang tahu lingkungannya sehingga diperlukan kerja sama dengan masyarakat. “Cara menyiasatinya dengan merespon catatan-catatan dari publik, pengaduan preventif dan juga dari media. Cara penyelesaiannya beragam, jadi memang kita harus saling kerja sama dengan masyarakat,” kata dia.

Menteri Siti mengatakan pola-pola dialogis menjadi penting, dia mengusulkan Unit Pelaksana Teknis untuk lebih terbuka kepada masyarakat dengan cara dialogis. Dengan adanya teknologi yang modern, masyarakat dapat membimbing pemerintah kepada birokrasi responsif, birokrasi yang menuntun untuk lebih baik.

“Adanya sms, email, masyarakat menjadi pembimbing kita untuk birokrasi responsif, kita sudah harus berorientasi jauh kedepan. Birokrasi yang menuntun kita untuk lebih baik. Makanya, dibuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelas Siti.

(m02)

Sumber : Investor Daily, hal. 7
Tanggal : 27 Mei 2015