“Kami siap menyediakan lahan jika warga memang mau direlokasi,” kata Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang Denny Ermansyah, Kamis, 30 Januari 2014.

Denny mengatakan penentuan lokasi lahan relokasi bergantung pada kesediaan masyarakat serta hasil koordinasi dengan instansi terkait dan perangkat desa. “Harus disosialisasikan, dan jika warga bersedia baru ditentukan lokasinya,” ujarnya.

Di Desa Ngrimbi, Perhutani memiliki sejumlah lahan, baik hutan maupun tanah lapang. “Ada tanah lapang atau bukan hutan tapi milik Perhutani,” katanya. Lahan tersebut bisa saja dijadikan lahan relokasi.

Denny menegaskan perbukitan pohon jati yang longsor di Dusun Kopen bukan lahan Perhutani. “Itu tanah milik warga yang ditanami jati,” ujarnya.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyatakan Pemkab akan merelokasi 20 rumah atau kepala keluarga yang masih tinggal di sekitar bukit yang longsor. “Kami tengah melakukan pendekatan ke warga agar mau direlokasi,” katanya.

Menurut dia, daerah setempat kurang layak dijadikan tempat tinggal karena berada di lereng maupun lembah perbukitan. Rata-rata kawasan perbukitan di dusun setempat ditanami pohon jati. Padahal kondisi bukit yang curam akan rawan longsor jika ditanami kayu-kayuan, termasuk jati.

Salah satu bukit di dusun setempat longsor, Selasa, 28 Januari 2014, dan menelan 14 korban jiwa. Tujuh di antaranya sudah ditemukan dan tujuh lainnya diduga masih tertimbun. Pencarian selama tiga hari belum menemukan seluruh korban.

Jurnalis : Ishomuddin
Tempo Online | 30 Januari 2014 | 10.24 WIB

Sebanyak 20 rumah tersebut antara lain 18 rumah di atas perbukitan dan dua lainnya di bawah bukit.Rumah tersebut harus direlokasi karena rawan longsor. Langkah ini diambil untuk mencegah bencana serupa yang menimbun belasan orang di lima rumah.

Pada Selasa, 21 Januari 2014, lima rumah tertimbun longsor di Dusun Kopen, Desa Nrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa TImur. Dari 14 orang yang tertimbun, baru tujuh ditemukan meninggal dunia dan tujuh lainnya masih dalam pencarian.

Pendanaan relokasi 20 rumah tersebut secara teknis akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat serta Perhutani.

“Lahannya nanti pemkab dan Perhutani yang menyediakan, provinsi dan pusat mengurus bangunannya,” ujar Nyono yang juga politikus Partai Golkar ini.

Wilayah setempat memang tidak layak dijadikan tempat tinggal karena berada di lembah perbukitan yang rawan longsor. Ketinggian bukit mencapai lebih dari 30 meter yang rata-rata ditanami pohon jati. Lahan tersebut bukan lahan Perhutani melainkan hutan rakyat milik masyarakat.

Jurnalis : Ishomuddin
Tempo Online | 30 Januari 2014 | 08.31 WIB

“Bantuan ini merupakan wujud komitmen kami untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan sarana/prasarana kesehatan bagi masyarakat,” kata Direktur PSDHL Perum Perhutani Mustoha Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, di Surabaya, Selasa.

Selain itu, kata dia, program tersebut adalah wujud dari kerjasama yang baik antara Perum Perhutani dan Kepolisian terutama di wilayah Jawa Timur.

“Kami yakin, keterlibatan Perum Perhutani bisa membantu pengembangan sarana/prasarana RS Bhayangkara Surabaya agar lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan masyarakat umum,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan program Bina Lingkungan (BL), tambah dia, tahun ini juga telah disalurkan bantuan baik dalam sektor penanganan bencana, maupun pembangunan sarana prasarana umum. Ada pula sarana ibadah, pendidikan/pelatihan, kesehatan, penanganan desa miskin, dan pelestarian lingkungan dengan total nilai sekitar Rp1 miliar.

“Penyaluran ini kami lakukan baik secara langsung oleh Kantor Direksi dan Kantor Unit II Jawa Timur, maupun melalui 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada di wilayah kerja Perhutani Unit II Jatim,” katanya

Jurnalis : Slamet Hadi Purnomo
Antara Jatim| 19 Nopember 2013 | 15.53 WIB