Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemasaran Kayu dan Launching Harga Jual Dasar tahun 2018 melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (26/12/2017).

Menurut dia, selain mempertimbangkan harga sebagai faktor penentu pemilihan produk, konsumen saat ini juga mempertimbangkan perusahaan yang bereputasi ramah lingkungan dan memiliki komitmen sosial.

Pengelolaan hutan Perhutani telah menerapkan 10 prinsip Sustainable Forest Management mengacu standar internasional Forest Stewardship Council (FSC).

Pada 1990, Perhutani merupakan perusahaan kehutanan pertama di dunia yang mendapat sertifikat Internasional Sustainable Forest Management dari Smartwood Rain Forest Allience, lembaga sertifikasi kehutanan dari Amerika Serikat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dengan memberikan keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelian kayu. Perlu ada perubahan memberikan kepastian harga dan kuantitas yang tersedia, karena hal tersebut merupakan permasalahan yang selalu ada sejak dulu,” katanya.

Tim pemasaran Perhutani memaparkan rencana jumlah produksi kayu Perhutani pada 2018 sebanyak 340.734 meter kubik untuk semua sortimen kayu Jati dan 416.708 meter kubik untuk semua sortimen kayu Rimba.

Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan skema Harga Jual Dasar yang akan diterapkan pada 2018 oleh Perum Perhutani di antaranya penerapan single price yakni harga sudah termasuk surcharge sertifikasi, pembagian harga berdasarkan tiga kelompok Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yakni berdasarkan sertifikasi FSC, Control Wood, dan PHPL, serta perhitungan harga kayu dari beberapa perbedaan status, mutu, dan ukuran kayu.

Penjualan kayu Perhutani selain melalui saluran penjualan kontrak, juga retail melalui penjualan online. Realisasi penjualan kayu Perhutani melalui Penjualan Online Toko Perhutani hingga November 2017 mencapai Rp1,1 triliun.

Sumber: industri.bisnis.com

Tanggal: 27 Desember 2017

Direktur Komersial Kayu, Agus Setya Prastawa mentargetkan penggunaan sisitem e-commerce kayu Perhutani mulai Januari 2016 mampu meraup pendapatan Rp 1,6 Triliun, dari saluran online maupun penjualan kontrak secara online.

Ujicoba sistem penjualan online telah telah dimulai Juni 2014 di Area Manajer Jawa Barat dan Banten. Pembeli dapat langsung memilih kapling dari layar monitor di kantor Pemasaran Perhutani.

Menurut Direktur Komersial, Perum Perhutani terus merespon keinginan pembeli dan pelanggan untuk perbaikan sistem penjualan kayu yang lebih transparan, mudah, menjunjung prinsip efisiensi dan peningkatan pangsa pasar pembeli kayu.

Sistem penjualan online ini hasil sinergi dengan PT Telkom. Bahkan menurut GM PT Telkom, Dwi Sulistiyani, Perhutani termasuk pionner E-commerce kayu. Melalui sistem ini pembeli dapat dilayani  online dimana saja, cukup sekali klik, menggunakan aplikasi smartphone berbasis internet.

Caranya mudah, setelah memilih kapling kayu secara online, pembeli akan mendapat kode booking dan  membayar langsung kayu yang telah dipilih. Bukti pembayaran dapat digunakan pembeli untuk  pengambilan kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perum Perhutani.

Hendrajaya salah seorang pembeli dari Jepara, yang hadir pada acara penjualan sistem online e-commerce merasa dimudahkan dengan sistem baru ini, tanpa harus datang di TPK  dan Kantor Pemasaran.

“Saya cukup mengakses internet dari komputer atau gadget, pembelian kayu sudah terlayani, sama dengan sistem online yang lain. Tentunya ada efiseiensi biaya dan waktu dalam sistem online ini,” kata Hedra. (Kom-PHT/Kanpus/Ruddy).

Editor: Soe

copyright©2015

Dok.Kom-PHT/Bjn @2015

BOJONEGORO, PERHUTANI (01/19) – Khusus pembeli langsung kayu di Perum Perhutani cukup dengan membawa foto copy KTP dan rekomondasi dari Manager KBM Komersial Kayu, dan semua orang dapat membeli kayu yang diinginkan tanpa harus mempunyai Ijin Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu, hal ini disampaikan Asisten Manager (Asman) KBM Komersial kayu 2 Bojonegoro, Suhartono diaula KPH Bojonegoro, Senin.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penjualan Kayu kepada masyarakat dan publik, Perum Perhutani tahun 2015 ini membuat gebrakan dengan membuka 4 jalur pelayanan penjualan kayu, penjualan yang pertama yaitu secara Kontrak sebesar 40%, penjualan yang kedua secara langsung sebesar 15%, penjualan yang ketiga secara online sebesar 30%, sedangkan penjualan secara lelang sebesar 15%.

Sistem penjualan tersebut diharapkan dapat memuaskan pelayanan kepada konsumen (masyarakat) sehingga penjualan kayu Perhutani dapat bersaing di pasar. Kom – PHT/@Bjn/Rafik.

Dok.PR/Kanpus@2014

BOGOR, PERHUTANI (4/6) | Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani, Mustoha Iskandar  melakukan launching sistem transaksi pemasaran kayu online se-Jawa Barat dan Banten ditandai dengan pemukulan palu di kantor Divisi Komersial Kayu Wilayah Bogor.  Rabu.  

General Manajer Komersial Kayu Perhutani Jawa Barat dan Banten mendapat kesempatan sebagai Pilot Project uji coba penjualan online Komersial Kayu dan akan dilanjutkan pada jajaran Komersial Kayu Jawa Tengah dan Jawa Timur  pada semester II tahun 2014.

Lounching penjualan online  yang disertai perubahan-perubahan pendukung diantaranya Perubahan mekanisme TataUsaha Hasil Hutan (TUHH) berkaitan dengan kelola persediaan hasil hutan Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Perubahan administrasi kelola persediaan hasil hutan TPK dan percepatan pelayanan demi kepuasan pelanggan.

Launching yang dilanjutkan dengan demo pengoperasian sistem transaksi pemasaran online dengan pengalokasian kapling saluran penjualan online secara simbolis oleh Direktur Komersial kayu, Mustoha Iskandar  dilanjutkan dengan pembelian oleh pedagang kayu.   Pembeli pertama anton Sukamto asal indramayu dengan membeli kayu glondong Jati persediaan TPK Banjar Perhutani Ciamis sebanyak  6 batang, Volume 1,28 M3 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 9.689.638,-.   

 

Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani, Mustoha Iskandar  dalam sambutannya menyatakan bahwa sistem transaksi pemasaran kayu online ini baru dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten dan baru 30 % dari seluruh persediaan kayu.  Kedepan sistem ini wajib dijalankan dan sebagian besar akan menggunakan sistem online,  tidak hanya 30%,  bila perlu mencapai 90% sehingga pembeli tidak harus datang dan melakukan transaksi di  TPK-TPK.

Perubahan bukan saja pada sistemnya saja, tetapi  perubahan harus pada SDM-nya juga, karena setinggi apapun dan secanggih apapun teknologi kalau mindset SDM-nya tidak mau berubah maka akan percuma,  tambahnya.

Menurut Kepala divisi Komersial Kayu, Andi Purwadi,  sistem transaksi pemasaran kayu online ini sudah digagas cukup lama dan baru dapat direalisasikan tahun ini.  Tidak mudah untuk menerapkan sistem ini karena posisi TPK-TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang terpencar. Di Jawa Barat dan Banten ada 26 TPK sementara seluruh Perhutani ada 144 TPK.

Sistem penjualan tradisional masih tetap berjalan seperti biasa dan nantinya  transaksi pembelian dalam jumlah kecil /batangan juga bisa dilakukan, sehingga bisa mengakomodir semua segmen pasar.(korkom/kanpus).

@copyright 2014

Menurut Kepala Biro Perlindungan Daya Hutan Perhutani Unit II, NP Adnyana, dalam waktu dekat akan dibentuk Warung Kayu di kawasan Montong Tuban. â€â€Karena sejak 2012 hingga Agustus ini saja, kayu jati yang hilang di wilayah itu mencapai 17 ribu pohon se-nilai Rp 16 miliar,” ujamya di Surabaya, Jumâ€at (11/10).

Mayoritas kayu hasil jarahan itu dipasok ke sentra pembuatan meubel kayu mentah di, Montong Tuban. Selanjutnya meubel setengah jadi itu dikirim ke Jepara untuk dirakit menjadi meubel berkualitas ekspor.

Jati asal Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban diakui banyak dincar para pengrajin. Bahkan belakangan Jati Rogo yang merupakan jenis jati induk, dicuri oleh kawanan melibatkan 300 orang.

Jati di lokasi itu rata-rata sudah ditanam sejak 1916-1952. Jati asal Tuban ini merupakan jenis jati terbaik dan hanya dikalahkan oleh jati asal Myanmar, untuk memudahkan para pembeli eceran tersebut, pihaknya menyediakan jasa penggergajian.

”Jadi produk kayu jati itu nantinya keluar dari Rumah Kayu dalam bentuk potong per potong,” jelasnya. Pembentukan Rumah Kayu di Tuban itu merupakan yang ke-3 setelah sebelumnya toko yang sama didirikan di Nganjuk dan Jombang. Dua wilayah itu juga memiliki banyak teijadi kasus pencuriah kayu.

Sejak didirikan sentra penjualan eceran tersebut, nilai kerugian akibat pencurian kayu di Jombang yang mencapai Rp 11 miliar berhasil ditekan. Kondisi yang sama terjadi di wilayah Nganjuk. (Andira)

Suara Karya | 14 Oktober 2013 | Hal. 7

Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Perhutani Unit II, NP Adnyana mengatakan pencurian jati di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan Bojonegoro, dan KPH Jatirogo, Tuban, selama September 2012 sampai September 2013 telah merugikan negara hingga Rp 16,66 miliar atau mencapai 17 ribu lebih meter kubik.

“Karena, hubungan suplai dan permintaan yang membuat aksi pencurian terus berkembang. Jati di Jatirogo adalah terbaik di Indonesia, sebab jati indukan,” kata Adnyana dikantornya akhir pekan lalu.

Warung kayu adalah tempat transaksi jual beli kayu resmi dari Perhutani. Sedangkan, pengelola adalah masyarakat sekitar dalam bentuk koperasi. BUMN kehutanan itu akan memberi subsidi harga kayu. “Warung kayu, khusus sektor ritel. Misalkan, perajin furniture. Indusrti tetap melalui TPK (tempat penimbukan kayu),” paparnya.

Adnyana menambahkan warung kayu yang menaungi wilayah Bojonegoro dan Tuban ini adalah yang ketiga di Perhutani II. Realisasi pendirian adalah awal tahun depan. Sebelumnya, daerah Jombang dan Nganjuk sudah berdiri. Salah satu syarat pendirian lokasi warung kayu adalah berada di kawasan sentra perajin mebel.

“Warung kayu di daerah Jombang termasuk sukses. Dalam jangka waktu setahun pendirian warung kayu, kerugian negara yang sebelumnya Rp 11 miliar menjadi nol,” cetusnya.

KPH di wilayah Tuban-Bojonegoro tersebut memproduksi kayu sekitar 3 ribu sampai 4 ribu meter kubik. Dari jumlah produksi tersebut, sekitar 10 persen akan dipasarkan melalui warung kayu.

“Jadi di warung kayu calon pembeli seperti perajin maupun masyarakat umum bisa membeli dalam satuan terkecil seperti satu batang atau dua batang. Dengan demikian, warga atau perajin tidak perlu lagi membeli kayu ilegal, sehingga permintaan kayu ilegal juga menurun. Jika permintaan kayu ilegal turun, otomatis pencurian kayu juga turun,” papar Adnyana.

Ia menyebut total tebangan jati pada tahun ini mencapai 70 ribu meter kubik. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan kayu itu. “Dalam setahun, total permintaan kayu adalah 2,5 juta kubik. Kontribusi jati adalah 60 persen atau 1,5 juta kubik,” ucapnya.(dio)

JPNN Online | 14 Oktober 2013 | 07.46 WIB

Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jabar Banten Yovitasari mengatakan target pendapatan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan manajemen. “Tahun ini kami menargetkan pendapatan dari bisnis penjualan kayu sebesar Rp197,57 miliar, di mana realisasi pada semester I tercapai Rp72 miliar,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/7).

Menurutnya, pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai, karena realisasi pemasaran kayu sudah melebihi setengah target yakni 76,8.000 meter kubik, dari total 114.000 meter kubik. Dengan demikian target pemasaran kayu dipangkas dari tahun sebelumnya mencapai 186.000 meter kubik.

Jenis kayu yang dipasarkan berupa jati, mahoni, pinus, acacia mangium, rasamala, dan rimba campur. Daerah pemasaran antara lain Kesatauan Bisnis Mandiri (KBM) kayu Bogor, Cirebon dan kantor unit. Lokasi stoknya tersebar di 14 kesatuan pemangku hutan (KPH) seluruh Jawa Barat dan Banten. “Target bisnis kayu baik pemasaran atau pendapatan tahun ini memang diturunkan,” tuturnya.

Dia menambahkan target pendapatan Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten pada 2013 dari seluruh lini bisnis mencapai Rp765 miliar. Kontribusi pendapatan dari kayu secara keseluruhan hanya menyumbang 24%. Menurutnya, bisnis kayu dipangkas karena lebih besar kerugiannya, seperti akibat pencurian yang mencapai Rp3,7 miliar selama semester I/2013.

Kasus terbesar terjadi di Tasikmalaya, Kuningan, dan Purwakarta. Pendapatan terbesar selain kayu adalah dari gondorukem dan terpentin. “Saat ini bisnis di sektor wisata menjadi andalan di samping agroforestry dan usaha lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, di sektor pariwisata Perhutani pada tahun ini menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata tumbuh 20% menjadi Rp30 miliar dari sebelumnya Rp25 miliar. General Manager Ke satuan Bisnis Mandiri (KBM) Jasa Lingkungan dan Produk Lainnya (JLPL) Perum Perhutani unit III Jabar-Banten Slamet Winarno mengatakan hingga semester I/2013 pihaknya mengantongi pendapatan 50% dari target perusahaan.

“Untuk menggenjot tingkat kunjungan, terutama ke Kawah Putih, kami terus memelihara jalan agar tetap mulus. Fasilitas umum dan kebersihan pun tetap dipelihara sehingga pengunjung merasa nyaman.

”Dia menyebutkan total kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Bandung selatan pada tahun sebelumnya menembus angka 200.000 orang. Namun, pada libur sekolah semester I/2013 turun 20% dari 4.000 orang menjadi 3.000 orang per hari. (k6)

Sumber : Bisnis Indonesia, Pg 26
Tanggal : 18 Juli 2013

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-jatim-genjot-sektor-non-kayu/ Fri, 03 May 2013 00:41:42 +0000 http://perhutani.co.id/?p=7053 Pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Maret lalu saat meresmikan PPI ( Perhutani Plywood Industri ) di Pare, Kediri bahwa Perhutani jangan hanya pandai menanam. tapi, harus pandai berbisnis, di amini pihak Perhutani Jatim. Namun, langkah – langkah program maupun aplikatif sudah ditempuh guna meningkatkan sektor bisnis di BUMN yang mengelola hasil hutan se Jatim ini.

Langkah kongkrit berbisnis Perhutani Jatim meliputi KBM ( Kesatuan Bisnis Mandiri ) dengan realisasi pembangunan PPI. Serta penambahan jumlah unit KSP ( Kerjasama Produksi ) dengan system sharing profit dengan berbagai kalangan usaha swasta. Selain melebarkan unit – unit usaha, Perhutani juga sudah menambah kurikulum bisnis pada sekolah tinggi kehutanan guna meningkatkan SDM terkait pengetahuan bisnis.

Saat ditemui di kantornya. Kasi Humas Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Avid Rollick Septiana memaparkan. Kedepan, Perhutani akan fokus pada sektor non kayu. Seperti halnya ekowisata, pengolahan madu, budidaya porang serta AMDK ( Air Minum Dalam Kemasan ). Sehingga target pendapatan 200 miliar untuk tahun 2013 dapat tercapai. Meskipun, hingga kuartal I tahun ini, Perhutani baru merogoh hasil sebesar 15 Milliar.

“Tahun 2012 kemarin, kami memenuhi semua target pendapatan. Yaitu sebesar 125 Milliar. Dan kami yakin, target tahun ini akan kami lalui dengan manis. Hal itu berdasar pada penambahan PPI bulan kemarin. Dan sekarang sudah beroperasional. Selain itu, budidaya perorang yang kami konsentrasikan di wilayah Saradan dan Nganjuk semakin menjanjikan. Hampir 80% hasilnya adalah permintaan pasar ekspor”, tambah Avid.

Menengok data yang disodorkan Perhutani Jatim untuk pengembangan unit ekowisata. Di jatim terbagi menjadi 6 cluster. Yakni, Cluster Bojonegoro meliputi Sowan, Prataan, Goa Putri Asih dan Dander, Cluster Sarangan meliputi Cemorosewu, Mojosemi, Ngadiloyo, Puindak Kiwo dan Puspa Sarangan, Cluster Padusan meliputi : Padusan, Grenjengan, Dlundung dan Sumberboto, Cluster Tretes meliputi Kakekbodo dan Foresta Tretes, Cluster Malang meliputi Sumber Darmi, Coban Talun, Coban Pelangi, Kraton Gunung Kawi dan /sendang Biru dan yang keenam adalah Cluster Jember, meliputi Papuma, Grajagan dan Foresta Pasir Putih.

“Untuk pengolahan madu alam. Perhutani telah meluncurkan madu kemasan dengan brand “Armadu”. Sedangkan untuk AMDK, akan kami konsentrasikan di wilayah Perhutani Banyuwangi”, pungkas Avid.-bkr

surabayapagi.com | Jumat, 3 Mei 2013 | 02:48 WIB

Sekarang, Perhutani mampu memproduksi sekitar 1 juta meter kubik kayu jati maupun kayu rimba dalam setiap tahunnya. Dari jumlah yang ada, sebagian besar masih dijual dalam bentuk log dan hanya sebagian kecil yang dijual dalam bentuk kayu olahan. “Tapi ke depan prosentasi kayu olahan akan semakin ditingkatkan,” tuturnya.

Pada tahun 2012 kemarin, Perhutani Unit II Jawa Timur sendiri memproduksi kayu sekitar 450 ribu meter kubik. Namun hanya 23 ribu meter kubik atau sekitar 8% yang diolah. Baik melalui pabrik sendiri maupun kerjasama dengan swasta atau pihak lain. Kemudian sebagian besar sisanya dijual dalam bentuk log. “Sedangkan pendapatan yang dikontribusikan sebesar Rp105 miliar atau 8% dari pendapatan total Perum Perhutani,” ungkapnya.(win9)

Jurnalis : WIN9
Media : whatindonews.com 20 April 2013

Padahal harga pasar justru tertekan krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. Meski demikian, sebenarnya penebangan hutan yang terlalu masif juga salah satu yang memberi ekses negatif dari industri itu sendiri.Semakin luas hutan yang ditebang, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk tebangan selanjutnya, lantaran hutan-hutan pinggiran sudah tak lagi berkayu.

Artinya, biaya penebangan juga semakin tinggi karena jarak tempuh berbanding lurus dengan biaya bahan bakar, belum lagi upah tenaga kerja yang semakin panjang jam kerjanya. Hal tersebut menyebabkan penurunan produksi tebangan, atau setidaknya menyebabkan kesulitan meningkatkan area tebangan.

Kondisi itu dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto. Menurutnya, penurunan areal tebangan terjadi lantaran tingginya biaya yang harus ditanggung pengusaha. “Saat ini hutan di pinggiran sudah habis ditebang sehingga penebangan harus masuk ke hutan terjauh, hingga 200 km-300 km ke dalam.”

Belum lagi program moratorium izin baru juga menyebabkan banyak wilayah baru tak dapat ditebang kayunya. Pemberlakuan moratorium yang menyebabkan luas areal tebangan terus mengalami penurunan dari rerata 9 juta hektare menjadi 4-5 juta hektare dalam 2 tahun terakhir.

Tak selesai sampai di situ. Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap setoran dari Kementerian Kehutanan juga ditambah. Selama ini kementerian yang kini digawangi Zulkifli Hasan itu beserta sektor yang digawanginya dianggap tidak berkontribusi banyak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) maupun anggaran negara.

PNBP sektor kehutanan cenderung menurun sejak awal 2000. Bahkan dalam kurun waktu 2004-2010 penerimaan dari sektor ini mengalami rerata penurunan hingga 1% yang dicurigai terjadi akibat penurunan penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH).

Meski demikian dalam periode 2010-2012 penerimaan kehutanan meningkat rata-rata 11% didorong kenaikan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sektor kehutanan rata-rata menyumbang 6,14% terhadap PDB pertanian atau 0,86% terhadap PDB nasional selama 2005- 2009.

Nilai tersebut turun 0,55% tiap tahun. Berkaitan dengan hal itu maka berbagai tarif diharapkan naik. Bahkan pemerintah saat ini tengah menggodok rencana kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor kehutanan dimulai melalui peningkatan iuran DR. Total PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan (SDA) pada akhir tahun lalu mencapai Rp3,37 triliun.

Nilai tersebut tidak meningkat dibandingkan PNBP SDA Kehutanan pada 2011 Rp3,37 triliun. Meski pada tahun lalu tak ada peningkatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk meningkatkan target PNBP sektor kehutanan pada tahun ini sebesar 23,99% menjadi Rp 4,19 triliun.

PENINGKATAN TARIF

Sebab itu saat ini opsi yang dimiliki pemerintah adalah peningkatan tarif DR. Pemerintah menargetkan PNBP DR pada tahun ini dapat mencapai Rp1,77 triliun, meningkat 24,09% dari target penerimaan tahun lalu Rp1,42 triliun. Sementara hingga Februari 2013 realisasi penerimaan PNBP DR mencapai Rp180,99 miliar, atau 10,21% dari target sepanjang tahun.

Padahal selain berbagai tarif usaha, industri pengolahan kayu masih harus berhadapan dengan berbagai biaya sertifikasi. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bersifat wajib dan Forest Stewardship Council (FSC) yang bersikap sukarela hanya salah dua contoh dari berbagai sertifikasi mengenai legalitas dan kebersinambungan (sustainability) bisnis kayu.

Sertifikasi SVLK dan FSC misalnya, diperkirakan meningkatkan biaya produksi hingga 15%-20% karena diperlukan sistem pengelolaan baru yang legal dan lebih berkesinambungan. Padahal meski terus bertumbuh, tetapi kenyataannya pasar tersebut belum terlalu besar, dalam lingkup internasional sekalipun.

Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perum Perhutani, mengaku perusahaan yang di pimpinnya belum dapat menikmati marjin harga hingga 20% dari kayu bersertifikat FSC yang di produksinya melalui 7 kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari 57 KPH yang dimilikinya. Bahkan, lanjutnya, tambahan harga 10% itu saja ditentukan oleh Perum, bukan berdasarkan keinginan pasar. Menurutnya apabila Perhutani tidak “memaksakan” penyesuaian harga, maka pasar juga tidak akan melakukan penyesuaian. Dia menilai saat ini pasar lebih peduli pada kualitas baik dan harga murah, tanpa terlalu mempedulikan sertifikasi dan legalitas.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin pernah mengungkapkan saat ini harga jual kayu adalah isu sentral bagi pengusaha lantaran harga dunia yang terus turun, sementara pemerintah Indonesia justru membebankan biaya yang semakin tinggi. Apalagi, lanjutnya, pemerintah menaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor kehutanan. Selain itu juga ada wacana dari pemerintah untuk meningkatkan PNBP.

Jurnalis : Rika Novayanti
Bisnis Indonesia, 11 April 2013 hal. 26