Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Jokowi melakukan panen udang vaname di tambak udang Desa Pantai Bakti, Kawasan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut menteri LHK, menteri BUMN, menteri perikanan dan kelautan, menteri PU dan perumahan rakyat, Direktur Utama Perum Perhutani serta direksi beberapa BUMN lainnya.

Dalam sambutannya Jokowi mengharapkan petani dan petambak udang dapat menggunakan lahan perhutanan sosial dengan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dari ijin seluas 80,90 hektar sampai saat ini baru berjalan di luasan sekitar 10 hektar, kita masih mencari pola yang sesuai untuk diterapkan dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani tambak udang” jelas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama Direktur Perhutani Denaldy M Mauna menjelaskan hutan sosial Muara Gembong ditetapkan sesuai SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 3 Juli 2017. Ijin diberikan kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,90 Ha, serta diserahkan oleh Presiden RI tanggal 2 November 2017 kepada 38 Kepala Keluarga.

“Setiap petani tambak mengelola kurang lebih 2 hektar dengan desaign silvofishery pola komplangan, yakni dari luasan masing masing tambak, 60% utk areal budidaya perikanan/udang dan 40% utk konservasi mangrove”, jelas Denaldy.

Selain Revitalisasi Tambak dan Rehabilitasi Mangrove, dalam rangka menunjang Perekonomian masyarakat setempat, telah dibangun jalan dan jembatan penyembarangan yang melintasi Sungai Citarum. Kemudian juga dilakukan kegiatan elektricity (pemasangan listrik) ke rumah keluarga tidak mampu, yang direncanakan sebanyak 309 rumah di dua Kecamatan. (Kom-PHT/PR/2019-I-7)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Dalam kegiatan yang bertema  “Hutan Sosial Untuk Pemerataan Ekonomi” ini turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna dan sejumlah pejabat lainnya.

Kunjungan  Presiden Joko Widodo diawali dengan penyerahan SK KULIN KK sebanyak 23 SK untuk delapan Kabupaten yaitu Bandung, Garut, Sumedang, Indramayu, Sukabumi, Majalengka, Cirebon,Cianjur dengan luas kawasan 5.673 hektar untuk 3.207 petani/KK. Sedangkan SK IPHPS sebanyak 14 SK untuk empat Kabupaten yaitu Bandung, Garut, Indramayu, Sukabumi.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan SK pengelolaan hutan untuk Perhutanan Sosial yang telah diberikan akan selalu diikuti dan dicek terus perkembangannya. “Dengan program PS, diharapkan dapat mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi penganguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus  menjaga kelestarian hutan. SK untuk pengelolaan hutan yang telah saudara-saudara terima, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok, dan masyarakat”, ujarnya.

Setelah sambutan presiden Jokowi berkesempatan untuk  Kopi Cupping dengan 50 petani kopi yang ada di Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy menjelaskan produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry, Perhutani mendukung program PS dengan SK KULIN KK serta IPHPS  dengan total luasan 10.761  hektar di wilayah kelola Perhutani Divisi Regional Jawa Barat.  “Program Perhutanan Sosial ini menerapkan sistem tumpang sari, tanaman berkayu dan tanaman semusim yang dapat tumbuh bersama, sehingga produktivitas kawasan hutan dapat dimaksimalkan,” jelas Denaldy.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Corprate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri, BNI, dan BRI.  Kementrian LHK memberikan bantuan berupa (KBR) sebanyak 10 unit senilai Rp. 1 M dan alat ekonomi produktif. Perum Perhutani turut memberikan bantuan berupa 5.500 bibit buah-buahan, dan 3.500 bibit produktif bantuan dari kementerian LHK dalam mendukung program Perhutanan Sosial ini. (Kom-PHT/PR/2018/XI-34)

 
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Perum Perhutani KPH Tuban dipilih sebagai lokasi panen raya jagung karena dinilai baik dalam melaksanakan program PS dengan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas 77,25 hektar. Program Perhutanan Sosial menerapkan sistem tumpang sari, sehingga tanaman berkayu dan tanaman semusim dapat tumbuh bersama.

Kegiatan kunjungan  Presiden Joko Widodo diawali dengan mengunjungi lokasi tumpang sari jagung dan tanaman Jati Plus Perhutani (JPP). Hasil panen jagung di wilayah kelola Perhutani bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngimbang Makmur seluas 7,5 hektar tergolong tinggi mencapai rata-rata 4,5 ton per hektar. Kemudian agenda dilanjutkan dengan melakukan tutup tanam jati  tahun 2017.

Presiden Joko Widodo kemudian melakukan penyerahan SK PS sebanyak 13 SK untuk tiga Kabupaten yaitu Malang, Blitar, dan Bojonegoro dengan luas kawasan 8.995,8 hektar untuk 9.143 petani/KK. Sedangkan Kabupaten Tuban yang menjadi tuan rumah, sebelumnya telah memperoleh SK PS untuk LMDH Ngimbang Makmur bagi 147 KK, seluas 77,25 hektar, pada 6 November 2017 di Madiun.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan SK pengelolaan hutan untuk Perhutanan Sosial yang telah diberikan akan selalu diikuti dan dicek terus perkembangannya.

“Dengan program PS, diharapkan dapat mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi penganguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus  menjaga kelestarian hutan.  SK untuk pengelolaan hutan yang telah saudara-saudara terima, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, kelompok, dan masyarakat”, Ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani dari Bank BNI. Dalam mendukung program Perhutanan Sosial ini Perum Perhutani turut memberikan bantuan berupa 4.000 bibit jati plus perhutani (JPP) dan buah-buahan, BNI dan PTPN Holding memberikan bantuan hand traktor, pompa air, mesin pemotong porang dan mesin pemipil jagung. Sebagai bentuk Sinergi BUMN diserahkan juga cash for work kepada masyarakat di sekitar desa hutan. (Kom-PHT/PR/2018/III-9)

Melalui Program Program KULIN KK atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan, Perhutani Lumajang bergerak cepat menjalin kerjasama dengan BNI dalam hal permodalan untuk masyarakat mitra Perhutani di Lumajang.

Sebagai wujudnya pada hari ini, Rabu (8/11), Bank BNI akhirnya memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 47 petani yang tergabung dalam LMDH Wono Lestari Desa Burno kecamatan Senduro Lumajang sebesar Rp. 1,08 Milyar.

“Kredit ini diberikan karena pihak Bank BNI percaya kepada petani dibawah binaan Perhutani, sehingga pada hari ini, Bank BNI memberikan kredit kepada para penggarap lahan Perhutani yang tergabung dalam LMDH Wono Lestari sampai diatas Rp. 1 Milyar,” kata Mukhlisin S.Hut, Waka ADM Perhutani di Lumajang.

Dalam penyeraha kredit kepada petani ini, disaksikan oleh bupati Lumajang H. As’at Malik, yang dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada Perhutani di Lumajang, karena telah mengambil langkah cepat dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tinggal disekitar hutan.

“Percepatan Realisasi KUR kepada anggota LMDH Wono Lestari Desa Burno, Senduro dalam rangka Implementasi Perhutanan Sosial, yang dulu lebih dikenal dengan PHBM, merupakan bukti nyata hadirnya pemerintah dalam rangka percepatan pemerataan ekonomi. Saya berharap semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Perum Perhutani, Bank BNI dalam Rangka mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat terus terjalin dengan baik,” kata Bupati Lumajang H. As’at Malik dalam kesempatan ini.

LMDH Wono Lestari merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menggarakan lahan Perhutani dengan berbagai tanaman produktiv seperti kopi, pisang dan tanaman lainnya sehingga memberikan tambahan penghasilan yang cukup besar kepada masyarakat setempat.

Dalam setahun, kelompok dibawah binaan Perhutani Lumajang ini mampu menghasilkan pendapatan kepada petani sebesar Rp. 4,6 milyar setahun. Jumlah ini tidak termasuk nilai tambah dari produk turunan yang bisa dihasilkan anggota LMDH ini.

“Kita akan terus membina agar seluruh produk yang dihasilkan para petani ini dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi,” jelas Waka ADM Perhutani Lumajang Muchlisin S.Hut, kepada media ini.

Sumber : jatimpost.com

Tanggal : 8 November 2017

Jokowi membagikan SK PS kepada sekitar 1.800 kepala keluarga yang diberikan secara simbolis kepada enam orang warga masyarakat desa hutan.

Di akhir kunjungannya Jokowi menyempatkan mengunjungi pabrik pengolahan daun kayu putih milik masyarakat yang bekerjasama dengan Perhutani wilayah kerja Telawa, desa Wonoharjo, Boyolali.

Denaldy menyampaikan, produktivitas garapan masyarakat desa hutan bisa terbantu dengan adanya sistem agroforestry.

“Sistem agroforestry bisa diterapkan pada lahan perhutanan sosial yang telah mereka peroleh izin pengelolaannya dengan mengkombinasikan tanaman pokok kehutanan dan tanaman pertanian,” tutur Denaldy.

Jokowi yang juga sempat berdialog dengan masyarakat pengelola pabrik pengolahan daun kayu putih berpesan agar petani menggunakan peralatan semi modern, sehingga bisa menghasilkan minyak kayu putih secara optimal, serta memanfaatkan bantuan di antaranya Kredit Usaha Rakyat dengan bijak dalam peningkatan fasilitas pabrik.

Sumber : jpnn.com

Tanggal : 7 November 2017

Selain mendapatkan sertifikat izin penggunaan lahan itu, beberapa kelompok tani juga mendapatkan sejumlah alat pertanian.

Ketua Kelompok Tani Rizqi Abadi, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Nur Salis, mengatakan di desanya lahan Perhutani sekitar 260 hektare dan saat ini dikelola 185 orang. Dia mengaku senang dengan adanya kepastian hukum berupa pemberian izin pengelolaan lahan hutan tersebut.

Menurut dia, dengan adanya kepastian tersebut membuat petani lebih tenang dalam bercocok tanam di lahan hutan. Tanaman yang cocok di lahan hutan yaitu jagung dan kacang tanah serta singkong. Namun, karena singkong harganya rendah para petani lebih memilih jagung.

Dia mengaku untuk memanfaatkan lahan hutan yaitu setiap dua tahun harus mengurus ulang izinnya. Dengan adanya izin pengelolaan lahan yang diberi jangka waktu 35 tahun, tentunya membuat petani lebih lega.

Lebih lanjut, dia menuturkan kelompoknya juga mendapat bantuan alat produksi berupa mesin pompa air, mesin penanam bibit jagung, alat pemipil jagung, dan hand tractor. “Pemanfaatannya nanti dibahas di rapat kelompok tani. Yang jelas seluruh anggota boleh mempergunakan alat-alat itu,” kata dia di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Senin (6/11/2017).

Suyut, 50, petani lainnya yang menerima izin pengelolaan lahan hutan tersebut juga menyampaikan hal senada. Dia mengaku mendapatkan izin mengelola lahan sekitar 1 hektare.

Warga Dungus ini mengaku senang bisa memanfaatkan lahan hutan secara resmi. Selama ini dia merasa pengelolaan hutan cukup ribet karena setiap dua tahun sekali harus mengurus perizinan.

“Lahannya mau saya tanami dengan jagung dan singkong. Soalnya cocoknya itu,” ujar dia.

Suyut berharap harga panen komoditas yang dihasilkan bisa terserap dan harganya stabil. Jangan sampai setelah panen, petani bingung untuk menjual hasil panen.

Sumber : solopos.com

Tanggal : 7 November 2017

Presiden Jokowi kembali kembali membagikan SK PS kepada masyarakat yang tergabung ke dalam beberapa Kelompok Tani Hutani di wilayah Pemalang yaitu Gunung Gongseng, Gunung Jimat dan Rowo Sakti serta wilayah Boyolali yaitu LMDH wanalestari 1 dan 2, wana makmur 1 dan 2.

Presiden Jokowi membagikan SK PS kepada sekitar 1800 kk yang diberikan secara simbolis kepada 6 orang warga masyarakat desa hutan.

Di akhir kunjungannya Presiden Jokowi menyempatkan diri mengunjungi pabrik pengolahan daun kayu putih milik masyarakat yang bekerjasama dengan Perhutani wilayah kerja Telawa, desa Wonoharjo, Boyolali.

Denaldy menyampaikan bahwa produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry.

“Sistem agroforestry dapat diterapkan pada lahan perhutanan sosial yang telah mereka peroleh izin pengelolaannya dengan mengkombinasikan tanaman pokok kehutanan dan tanaman pertanian,” jelas Denaldy.

Presiden Joko Widodo yang juga sempat berdialog dengan masyarakat pengelola pabrik pengolahan daun kayu putih menyampaikan untuk menggunakan peralatan semi modern sehingga dapat menghasilkan minyak kayu putih secara optimal serta memanfaatkan bantuan diantaranya Kredit Usaha Rakyat dengan bijak dalam peningkatan fasilitas pabrik.

Sumber : rri.co.id

Tanggal : 5 November 2017

Sumber : tribunnews.com

Tanggal : 6 November 2017