perhutanansosial – Perum Perhutani

Perhutani Jadi Tuan Rumah Penyerahan SK Hutan Sosial di Wana Wisata Pokland Cianjur

Nararya — Fri, 08 Feb 2019 12:46:18 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (08/02/2019) | Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) program Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah hutan negara yang dikelola Perum Perhutani di Wana Wisata Pokland (Pongpok Landak), yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur pada Jumat (08/02).
Pada kegiatan yang bertema â€œHutan Sosial Untuk Pemerataan Ekonomiâ€ ini turut hadir Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna selaku tuan rumah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman serta Direktur BUMN terkait dan sejumlah pejabat lainnya.
Diawali dengan acara edukasi kepada masyarakat penerima Surat Keputusan Hutan Sosial, acara dilanjutkan dengan penyerahan tropy terhadap sembilan tokoh Hutan sosial pilihan Tempo 2018, penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Menteri Koordinator Perekonomian, penyerahan Corprate Social Responsibility (CSR) oleh Menteri BUMN, serta penyerahan bibit tanaman buah-buahan dari Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup sejumlah 7.000 plances serta alat ekonomi produktif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sebagai puncak acara kegiatan Kunjungan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan penyerahan SK Hutan Sosial sebanyak 42 SK, terdiri dari 4 SK IPHPS dan 38 SK Kulin KK dengan luas 13.976,28 Hektar untuk 8.941 KK yang meliputi 12 Kota/Kabupaten yaitu : Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Indramayu, Majalengka, Sumedang.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemberian SK Hutan Sosial kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena setiap tahun akan dievaluasi produktifitasnya. Ia menambahkan bahwa ini merupakan tugas kita bersama untuk mengawal lahan yang sudah diberikan menjadi produktif, tidak hanya di Jawa Barat tetapi di Provinsi lain, mengingat target luas total Hutan Sosial adalah 12,7 juta Hektar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kondisi geologi di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 juta orang masih terjadi ketimpangan antara Desa dan Kota, dengan adanya pemberian SK Hutan Sosial akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy menjelaskan bahwa Perhutani selama ini sangat mendukung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program pemerintah. Luas hutan sosial di wilayah kerja perhutani sampai saat ini seluas 57.137,26 Ha.
Kegiatan dihadiri lebih dari 3.500 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, anggota LMDH, anggota KTH, dan tenaga pendamping masyarakat (Kom-PHT/PR/2019/II-10)
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar â€“ Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id

Usai Bagikan SK Perhutanan Sosial, Jokowi Kunjungi Pabrik Kayu Putih Perhutani

Yuswan Hendrawan — Sat, 04 Nov 2017 11:27:49 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (4/11/2017) | Dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke lokasi Perhutanan Sosial (PS), Presiden RI Joko Widodo didampingi Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, kali ini mengunjungi Boyolali, Sabtu (4/11).

Presiden Jokowi kembali kembali membagikan SK PS kepada masyarakat yang tergabung ke dalam beberapa Kelompok Tani Hutani di wilayah Pemalang yaitu Gunung Gongseng, Gunung Jimat dan Rowo Sakti serta wilayah Boyolali yaitu LMDH wanalestari 1 dan 2, wana makmur 1 dan 2.

Presiden Jokowi membagikan SK PS kepada sekitar 1800 kk yang diberikan secara simbolis kepada 6 orang warga masyarakat desa hutan.

Di akhir kunjungannya Presiden Jokowi menyempatkan diri mengunjungi pabrik pengolahan daun kayu putih milik masyarakat yang bekerjasama dengan Perhutani wilayah kerja Telawa, desa Wonoharjo, Boyolali.

Denaldy menyampaikan bahwa produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry.

â€œSistem agroforestry dapat diterapkan pada lahan perhutanan sosial yang telah mereka peroleh izin pengelolaannya dengan mengkombinasikan tanaman pokok kehutanan dan tanaman pertanianâ€, jelas Denaldy.

Jokowidodo yang juga sempat berdialog dengan masyarakat pengelola pabrik pengolahan daun kayu putih menyampaikan untuk menggunakan peralatan semi modern sehingga dapat menghasilkan minyak kayu putih secara optimal serta memanfaatkan bantuan diantaranya Kredit Usaha Rakyat dengan bijak dalam peningkatan fasilitas pabrik. (Kom-PHT/PR/2017-XI-56)

Kunjungi Wilayah Kerja Perum Perhutani Jawa Timur, Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial

Yuswan Hendrawan — Thu, 02 Nov 2017 11:51:42 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (2/11/2017) | Setelah Provinsi Jawa Barat, kali ini Presiden RI, Joko Widodo
didampingi Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna melakukan kunjungan ke wilayah kerja
Perum Perhutani di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (2/11).

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
Bakar, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan instansi terkait lainnya.
Selain meninjau program Perhutanan Sosial (PS) untuk pemerataan ekonomi, Presiden Jokowi
menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan
Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Jumlah SK IPHPS dan KULIN KK yang dibagikan
sebanyak 2.827 Ha, 1.179 KK untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Jember.

Presiden Jokowi berharap program PS dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

â€œIjin pemanfaatan kawasan hutan program PS ini berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang. Oleh karena
itu agar digunakan oleh kelompok-kelompok dengan jenis tanaman tertentu dan mendapat
pendampingan dari Perhutani dan BNI. Serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar digunakan untuk kegiatan
produktif. Setiap pengajuan KUR harus dihitung dengan benar untung ruginya dan digunakan untuk
kegiatan produktif dan mampu mengangsur bunga bulanan. Lahan agar benar-benar dimanfatkan untuk
ditanami, jangan dibiarkan atau digunakan di luar bertanam,â€ tegas Jokowi.

Manfaat bagi pengarap Kelompok Tani atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setelah menerima
SK diantaranya memperoleh akses sumber pendanaan dari perbankan, mendapatkan kepastian pasar
serta mendapatkan pembinaan intensif dari kementerian dan lembaga terkait.

Di sela acara ini juga dilakukan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Tani, bantuan fasilitas
pertanian dan pendidikan dari BNI, 9000 bibit Sengon dan pendampingan penanaman sampai dengan
pemeliharaan dari Perhutani serta 1,2 ton benih jagung dari Kementerian Pertanian.

Direktur Utama Perum Perhutani menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur sudah
melakukan kerjasama dengan Perhutani.

â€œMelalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sekitar delapan puluh persen
masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur sudah melakukan kerjasama dengan Perhutani dan telah
terbentuk 1.825 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)â€, jelas Denaldy. (Kom-PHT/PR/2017-XI-55)

Dirut Perhutani Dampingi Jokowi Blusukan ke Muara Gembong

Yuswan Hendrawan — Wed, 01 Nov 2017 09:56:04 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (1/11/2017) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna mendampingi Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi menghadiri acara Perhutanan Sosial Untuk Pemerataan Ekonomi dan menyerahkan sejumlah surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara. Surat keputusan itu menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk dapat diakses oleh petani dan petambak. Pertama, SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 Ha bagi 38 KK.

Kedua, SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang seluas 1.566 Ha dengan 783 KK.

Ketiga, SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Bukit Alam dengan Perhutani di petak 13,14, 23, dan 24 BKPH Teluk Jambe, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 158 Ha, dengan 79 KK.

Keempat, SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mekarjaya di petak 12 dan 17 BKPH Teluk Jambe Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 180 Ha, dengan 90 KK.

Kelima, SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mulya Jaya di petak 23 EF, 25 EF, 26 APCD dan 33A BKPH Teluk Jambe Desa Mulya sejati Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 160 Ha, dengan 80 KK.

Program Perhutanan Sosial merupakan program optimalisasi lahan perhutanan atas kerjasama yang dilakukan masyarakat bersama lintas sektoral Kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Perum Perhutani sebagai Inisiator Program, Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyediaan input produksi, rehabilitasi tambak dan pendampingan teknis, Kementerian PUPR untuk rehabilitasi jalan produksi, Bank Mandiri dengan program CSR dan dukungan pembiayaan melalui KUR, serta Perum Perindo sebagai Off-taker hasil produksi panen.

Saat berdialog dengan para petani tambak udang, Presiden Jokowi menegaskan masyarakat untuk melaksanakan program perhutanan sosial dengan memanfaatkan area tambak dengan baik.

“Dengan pembagian SK ini, diharapkan petani dan petambak undang dapat menggunakan lahan perhutanan sosial dengan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Saya akan cek beberapa bulan ke depan, kalau tidak ada kegiatan ya dicabut ijinnya”, tegas orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Perhutani juga menyerahkan bantuan 5000 bibit mangga secara simbolis kepada petani Teluk Jambe. (Kom-PHT/PR/2017-XI-54)

Dirut Perhutani Siapkan Lokasi Perhutanan Sosial di Probolinggo

Yuswan Hendrawan — Sun, 23 Jul 2017 12:08:19 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (23/7/2017) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna mendampingi kunjungan kerja Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar ke lokasi Perhutanan Sosial petak 1a RPH Kaliacar, BKPH Kraksaan, KPH Probolinggo Desa Brani Wetan Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Minggu (23/7).

Menurut Denaldy M Mauna, Probolinggo merupakan salah satu lokasi pilot project Perhutanan Sosial yang dijalankan pemerintah sebagai bagian dari reforma agraria.

“Pilot Project Perhutanan Sosial akan dikembangkan di lahan hutan Perhutani KPH Probolinggo seluas 1.500 ha, selain di lokasi lainnya. Perhutani akan mendukung penuh program Perhutanan Sosial sekaligus pengelolaannya,” kata Denaldy.

Sementara, Siti Nurbaya Bakar menyampaikan agar perhutanan sosial dikelola dengan baik bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Lahan garapan tersebut jangan diperjualbelikan. Ada denyut ekonomi agar dalam pengelolaannya mendapatkan hasil yang maksimal dengan sistem bagi hasil atau sharing masyarakat dan Perhutani”, demikian Siti Nurbaya.

Dalam kunjungan kerja tersebut Menteri LHK berdialog langsung dengan perwakilan 10 LMDH yang hadir dalam dialog tersebut, yaitu LMDH Sumber Rejeki, Rimba Lestari, Alam Subur, Tani Makmur, Ranu Makmur, Bumi Asri, Alas Subur, Wana Makmur, Sumber Puring, dan Tunas Harapan. (Kom-PHT/PR/2017-VI-33)

Dirut Perhutani Siapkan Lokasi Perhutanan Sosial di Bandung Selatan

Yuswan Hendrawan — Wed, 19 Jul 2017 14:10:47 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (19/7/2017) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna dampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melakukan kunjungan kerja ke lokasi agroforestry tanaman kopi dan pinus sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bukit Monteng di petak 54, RPH Mandalawangi, BKPH Ciparay, KPH Bandung Selatan, pada Selasa (18/7/2017).

Menurut Denaldy, kunjungan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dalam rangka menyiapkan lokasi Perhutanan Sosial seluas 1.888 Ha di kawasan hutan lindung Gunung Rakutak, Perhutani Bandung Selatan yang rencananya akan diberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) blok Gunung Rakutak oleh pemerintah kepada masyarakat.

Saat ini 808 orang Â masyarakat dari desa Ibun, Neglasari, Nagrak, Dukuh, Cikawao, Sukarame, dan Mandalahaji Kecamatan Ibun dan Pacet telah menggarap lahan hutan tersebut.

Menurut Siti Nurbaya, untuk lokasi PHBM sudah bagus, diharapkan ke depan bisa tetap dilanjutkan sedangkan untuk IPHPS akan diarahkan ke lokasi blok Rakutak tersebut.

Data luasan perhutanan sosial di pulau Jawa mulai dari Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur total luasan mencapai 1.127.073 Ha. (Kom-PHT/PR/2017-VI-32)

Dirut Perhutani Bertemu 5 LMDH Siapkan Perhutanan Sosial Di Malang

Yuswan Hendrawan — Thu, 08 Jun 2017 16:04:48 +0000

JAKARTA, PERHUTANI (8/6/2017) | Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna bertemu dan berdialog dengan pengurus dari 5 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di petak 83c, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pujon Selatan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pujon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang, dalam rangka persiapan implementasi Perhutanan Sosial, Rabu (7/6).

Menurut Denaldy, pilot project Perhutanan Sosial 2017 di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang luasnya 56.074,7 ha dengan luas terverifikasi 30.472,7 ha. Khusus BKPH Pujon, luasnya 3.757,1 ha, dengan luas verifikasinya 2.996,3 ha.

“Dengan perhutanan sosial, Perhutani akan terus meningkatkan kerjasama dengan LMDH dalam pengelolaan hutan melalui pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Ini menjadi prioritas menuju hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat”, kata Denaldy.

Pengurus yang hadir pada dialog tersebut berasal dari LMDH Wono Asri, LMDH Wono Lestari Sejahtera, LMDH Cahaya Alam Lestari, LMDH Wono Lestari, dan LMDH Kedung Sumber Rejeki wilayah Pujon Malang.

Untuk petak 83c seluas 63,2 Ha di Pujon Selatan, menurut pengurus LMDH nantinya akan mereka tanami komoditi pakan ternak rumput gajah, kopi arabika, dan tanaman buah serta palawija selain tanaman pokok kehutanan.

â€œRencananya kami buat agroforestry dengan tanaman jenis jeruk, apel, alpukat, dan lain-lain. Selain peningkatan ekonomi, masyarakat yang terlibat juga bisa menjaga kelestarian lingkunganâ€, ungkap Suwandi Ketua LMDH Wono Asri

Perhutani tengah mengembangkan bisnis agroforestry melalui Perhutanan Sosial yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Melalui program BUMN Hadir Untuk Negeri, beberapa BUMN bersinergi menindaklanjuti penerapan UU No. 1 Tahun 1999 pasal 68, jo PP No 3 Tahun 2008 pasal 83, 84, 99 dan Permen LHK No P.83 Tahun 2016 tentang program Perhutanan Sosial tersebut. (Kom-PHT/PR/2017-VI-25)

Pemerintah Siapkan Percepatan Peluncuran Hutan Sosial

Yuswan Hendrawan — Tue, 06 Jun 2017 07:42:54 +0000

ANTARANEWS.COM (6/6/2017) | Pemerintah menyiapkan percepatan peluncuran hutan sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari program redistribusi aset untuk mencapai pemerataan ekonomi.

“Perhutanan sosial sudah layak untuk di-‘launching’. Kita harus siapkan standarnya, agar ke depan tidak menimbulkan masalah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Tentang Perhutanan Sosial di Jakarta, Senin.

Darmin menjelaskan terdapat lima langkah percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, yang segera dilakukan peluncuran awal program ini di Jawa.

Pertama, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menyiapkan tenaga penyuluh dan tenaga verifikasi di lapangan.

Kedua, pemerintah akan mengidentifikasi wilayah dan segera memproses daerah yang dihendaki masyarakat untuk dijadikan hutan sosial.

Ketiga, verifikasi di lapangan dan model bisnis kelompok masyarakat serta kelayakan usaha. Keempat, penetapan dan penyiapan lokasi kegiatan. Terakhir, perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penanaman dan distribusi.

Data numerik menyatakan perhutanan sosial di Jawa saat ini tersebar di wilayah Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total luasan lahan 1.127.073 hektar.

Sedangkan, area Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang tersebar di Jawa berada di kawasan Probolinggo (tiga area KPH), Pemalang (dua area KPH) dan Purwakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Darmin menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai standar luasan lahan masing-masing daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Selain itu, masyarakat di sekitar lahan akan menjadi prioritas untuk mendapatkan lahan perhutani ini.

Ikut hadir dalam rapat pembahasan hutan sosial ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Sumber: antaranews.com

Tanggal: 6 Juni 2017

6 Kawasan Disiapkan

Yuswan Hendrawan — Sun, 28 May 2017 02:15:49 +0000

BISNIS INDONESIA (26/5/2017) | Perum Perhutani menyiapkan enam kawasan sebagai percontohan perhutanan sosial dengan total luas lahan 7.63739 ha, sambil menunggu kajian skema dan alokasi lahan program perhutanan sosial rampung.

Kawasan tersebut berlokasi di Bogor (80,9 ha), Pemalang (2743 ha), Pekalongan Timur (522,1 ha), Bandung Selatan (2.625,74 ha), Garut (2.633,10 ha), dan Probolinggo (1.500,75 ha).

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna mengatakan, Perhutani baru menyiapkan beberapa lokasi sebagai kawasan percontohan, sehingga luas lahan masih terhitung kecil.

“Model pilot project sudah selesai. Lalu kami sampaikan ke KLHK yang akan memberikan putusan. Akan selesai minggu ini,” tuturnya di kantor Perhutani pada Rabu (24/5).

Dalam proyek percontohan, selain dipetakan kawasan perhutanan sosial, juga disertakan komoditas yang dikembangkan dengan rencana petani yang terlibat, seperti kawasan perhutanan sosial Bogor untuk udang dan bandeng melibatkan 37 orang petani dan 30 petani baru.

Pemalang untuk jagung dan sengon dengan 275 petani dan 66 petani baru. Pekalongan Timur untuk jagung, nanas, dan sengon dengan 522 petani dan 246 petani baru.

Bandung Selatan untuk kopi dengan 1.313 petani. Garut untuk kopi dan buah-buahan dengan 1.317 petani.

Adapun Probolinggo untuk padi, jagung, kacang tanah, tembakau, tebu, dan sengon dengan 750 petani dan 220 petani baru. (Azizah Nur Alfi)

Sumber: Bisnis Indonesia, hal. 31

Tanggal: 26 Mei 2017

Perhutani Mulai Proyek Perhutanan Sosial di Garut

Yuswan Hendrawan — Sat, 20 May 2017 02:48:53 +0000

AGRO INDONESIA (19/5/2017) | Perum Perhutani, berencana untuk memulai proyek percontohan Perhutanan Sosial di Pameungpeuk, Garut. Nantinya, satu-satunya perusahaan kehutanan pelat merah itu akan mengembangkan agroforestry di areal seluas 6.652,3 hektare.

Direktur Utama Perhutani Denaldy M. Mauna menjelaskan, proyek percontohan perhutanan sosial Perhutani akan dilaksanakan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pameungpeuk.

“Masing-masing diblok Pasir Salam 1 seluas 2.681.9 hektare dan Pasir Salam 2 seluas 3.970.4 hektare,” katanya saat bertemu dengan enam pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Garut, seperti siaran pers yang diterima, Kamis (11/ 5/2017).

Nantinya anggota LMDH dapat melakukan kerjasama penanaman Albazia dengan sistem bagi hasil 7030. Sebelum tanaman albizia menghasilkan lahan hutan dapat ditanami palawija, istilahnya pola “AJALE” yaitu albizia,jagung dan kedele.

Enam pengurus LMDH yang berdiskusi dengan Denaldy berasal dari LMDH Pananjung, Putra Mandiri, Mutiara Hijau, Wana Mekar, Hutan Hijau dan LMDH Rindam selain dengan Muspika setempat.

Salah satu anggota LMDH, Ayi warga Cihaur Kuning mengaku kurang modal untuk menggarap lahan hutan, dengan Perhutanan Sosial ini ia berharap dapat bantuan modal bank dengan bunga rendah.

Denaldy juga bertemu Bupati Garut Rudi Gunawan untuk membahas rencana proyek percontohan di wilayah Garut tersebut.

Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan pihaknya sangat mendukung pilot project Perhutanan Sosial tersebut termasuk juga kegiatan Wisata Perhutani di Garut karena memberikan manfaat bagi warganya.

“Perhutani perlu dukungan Pemda Garut untuk kelestarian hutan, rencana pilot project Perhutanan Sosial di Pameungpeukini termasuk penataan ulang petani-petani yang akan terlibat dalam Perhutanan Sosial. Para petani nanti akan mendapat luas lahan garapan yang ekonomis, bantuan modal perbankan KUR, jaminan pasar oleh offtaker dan pembinaan teknis,” kata Denaldy.

Proyek percontohan Perhutanan Sosial Sinergi BUMN lainnya yang tengah dipersiapkan Perhutani ada di Kesatuan Pemang-kuan Hutan (KPH) Probolinggo selgas 1.500 hektare.

Sumber: Agro Indonesia, hal. 15

Tanggal: 19 Mei 2017