BISNIS.COM (28/11/2016) |

Menurutnya dari kondisi geografis Ciletuh, kawasan tersebut layak diusulkan menjadi KEK karena bisa mendongkrak bangkitan ekonomi di wilayah Selatan. Pemprov Jabar sendiri sudah menyusun sejumlah rencana agar kawasan seluas 126.000 hektar tersebut jadi magnet baru investasi. “Kita inginnya industri pariwisata, dari mulai resort, perhotelan hingga perdagangan,” ujarnya.

Heryawan menunjuk KEK Ciletuh bisa dirancang mirip dengan Tanjung Lesung atau Morotai dan Labuan Bajo. Potensi Ciletuh sebagai kawasan pariwisata terbuka lebar karena terbentang panjang sampai Ujung Genteng dan Pelabuhan Ratu “Ini kawasan yang meliputi 8 kecamatan 74 desa. Nanti izinnya akan diajukan khusus ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” paparnya.

Pemprov Jabar juga dikatakan Aher telah menyiapkan anggaran Rp 200-an miliar untuk pembangunan jalan di Ciletuh pada anggaran 2017. Nantinya, sepanjang pinggir pantai akan dibangun akses sehingga memudahkan wisatawan dan pelaku usaha mengeksplorasi. “Sekarang aksesnya masih ada yang jelek. Pada 2017 kita perbaiki,” tuturnya.

Heryawan mengatakan pihaknya juga telah resmi menandatangi kerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, PTPN VIII, Universitas Padjadjaran, PD Jawi, Forum Komunikasi Penggerak Pariwisata, dan Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi setelah menggandeng Bio Farma.

“Bentuk kerja sama kita bersama untuk terus mengembangkan Geopark Nasional Ciletuh menjadi UNESCO Global Geopark,” katanya. Heryawan memastikan pengembangan kawasan Geopark Ciletuh terlebih dahulu diutamakan pada pembangunan akses ke lokasi mengingat jalan yang harus dilalui menuju Ciletuh masih sulit dilalui.

“Jalannya setapak ada juga jalan batu-batu, ada juga yang belum ada jalannya. Nanti jalan kita akan diperbesar. Dengan Perhutani, atau PTPN kita kerjasama. Masyarakat juga kerja sama,” ujarnya

Sumber : Bisnis.com
Tanggal : 28 November 2016

PIKIRAN-RAKYAT.COM (2/12/2016) |

Dikatakan Hidayat, upaya menangkap peluang pengembangan Wisata di Subang di antaranya membuat petunjuk arah, sehingga memudahkan bagi yang hendak mampir begitu keluar tol Cipali bisa mengikuti pentunjuk. Selain itu memasang baligo dan imbauan promosi.

Tujuannya supaya objek wisata di Subang menjadi lebih dikenal, termasuk melalui media perlu promosi secara simultan. “Selain itu mindset masyarakat juga perlu dirubah, kami yakin lewat kompepar bisa dilaksanakan sosialisasi sapta pesona, sehingga prilaku dan sambutan masyarakat diharapkan menjadi tamu berkesan dan mereka bisa datang lagi ke Subang,” ujarnya.

Dikatakannya, melalui pelatihan dan bimbingan teknis diharapkan mereka bisa memahami dan mengetahui sapta pesona. Selain itu masyarakat juga bisa kolaborasi dengan kegiatan/program lain dilingkungan masing-masing. Kemudian bersinergi dengan OPD lain, tak hanya disbudpar pora, supaya bisa menjadikan pariwisata Subang unggul.

“Kearifan lokal, potensi alam, budaya, dan kuliner di Subang tentunya menjadi unggulan. Dari aspek budaya, Subang punya kekayaan intelektual yang sudah menjadi ikon yaitu sisingaan. Kemudian seni tradisional lain seperti toleat dan gembyung serta tarian lainnya, telah diagendakan bisa tampil di objek wisata secara rutin sehingga menyatu,” katanya.

Dikatakan Hidayat, saat ini objek wisata di Subang yang sudah siap saji dan dikunjungi, berada di wilayah selatan. Pihaknya melakukan koordinasi dengan perhutani. Sebab hampir semuanya berupa wisata alam dan lokasinya berada di wilayah kewenangan Perhutani.

“Sekarang lagi marak promosi wisata kolaborasi dengan olah raga. Di akhir tahun ini ada dua agenda yang akan dilaksanakan yaitu sepeda dan marathon, lokasinya di sekitar objek wisata, mereka mengikuti even olahraga sambil menikmati wisata Subang,” katanya.***

Sumber : Pikiran-rakyat.com
Tanggal : 2 Desember 2016

INILAH.COM (1/12/2016) |

Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat Ida Hernida mengatakan, hampir 70 persen destinasi wisata berada di bawah ranah pusat yang dipegang Perhutani. Menurutnya, sampai saat ini masih ada masalah administrasi yang cukup berbelit antara pihak pemerintah kabupaten/kota pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak operator.

Masalah tersebut tentu saja akan sedikit mengganggu tujuan dari pembangunan KSPN berskala global yang memiliki tujuan utama untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Barat yang tinggal di sekitar wilayah destinasi wisata.

“Kebijakan pembangunan ini kan juga bertujuan untuk meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat,” kata Ida kepada wartawan ditemui usai rapat Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN di Hotel Papandayan, Kamis (1/12).

Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tidak bisa tanpa rencana yang matang. Dibutuhkan penataan yang terperinci mulai dari hak terkecil sampai terbesar agar kawasan tersebut benar-benar mampu menjadi daya tarik yang sangat eksotik bagi wisatawan baik nusantara apalagi mancanegara.

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata Frans Teguh mengatakan, KSPN harus menjadi destinasi masa depan. Pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya harus tahu mau menjadi apa sebuah KSPN dalam jangka waktu belasan tahun ke depan.

Frans menambahkan, pembangunan KSPN tidak bisa menggunakan dan menerapkan pola tata kelola masa lampau. Jika pemerintah sudah tahu apa rencana dan tujuan pembangunan KSPN maka langkah selanjutnya adalah berkonsolidasi untuk menata kawasan destinasi agar dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan.

“Promosi harus berjalan juga, tetapi pola penataannya pun harus detil. Untuk membuat pariwisata menjadi sangat menarik maka harus memperbanyak aktivitas yang mengolah sumber dayanya sehingga menciptakan produk wisata yang bagus,” kata Frans ditemui di tempat yang sama.

Frans melanjutkan, kelemahan kebanyakan destinasi pariwisata di Indonesia adalah hanya mengandalkan satu aktivitas. Sehingga tidak heran jika Indonesia masih dikatakan kalah dalam soal branding jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Dia menjelaskan, pariwisata harus dikelola dengan berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Pasalnya, wisatawan saat ini sudah mempunyai bekal yang cukup banyak sebelum mereka melancong ke suatu daerah tujuan wisata.

Pengelola pariwisata, sambung Frans, harus mampu mengemas informasi tentang destinasi wisata yang potensial agar dapat menciptakan sense of place bagi wisatawan yang berkunjung. Jangan ada lagi upaya tipu-tipu informasi yang masih suka terjadi belakangan ini demi menutupi ketidaktahuan pengelola tentang destinasi wisata yang mereka jual.

“Tourism is about story. Pariwisata harus diatur dan ditatakelola dengan baik,” kata Frans.
Selain itu, untuk menciptakan KSPN berskala global baru, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga harus mampu menjaga identitas dan DNA sebuah destinasi wisatanya masing-masing. Kedua hal ini akan menjadi ciri khas sebuah daerah, sehingga karakter ini akan menjadi kekuatan dari destinasi wisata tersebut.

“Untuk membangun sebuah KSPN baru, jangan sampai memunculkan gagasan Bali yang baru sebab budaya dan ciri khas Bali tidak bisa ditiru. Masyarakat Jawa Barat punya ciri khasnya tersendiri,” kata Frans.

Sementara, Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Barat Hilwan Saleh mengatakan, maksud menciptakan ‘Bali baru’ adalah mempercepat aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur sehingga prioritas lima kawasan pariwisata di Jawa Barat menjadi level nasional dan internasional menjadi lebih cepat.
Selain itu penyadaran masyarakat Jabar terhadap potensi wisata juga harus segera dibangun. Sebab warga Bali betul-betul menggantungkan ekonomi terhadap kunjungan wisatawan.

“Ini akan menjadi kekuatan besar jika warga sadar wisata. Selain itu pemerintah kabupaten-kota dan provinsi harus bersatu untuk memajukan kawasan pariwisata Jabar. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya. (dad)

Sumber : Inilahkoran.com
Tanggal : 1 Desember 2016

KUNINGAN, PERHUTANI (25/11/2016) |

Bupati Kuningan Acep Purnama menyatakan Kabupaten Kuningan sebagai tuan rumah Hari Penanaman Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Jawa Barat tahun ini, dalam dua tahun sudah menanam dua juta pohon lebih dan pada 2018 akan mencapai zero lahan kritis yang saat ini tercatat sekitar 1.381 ha.

Menurut Dedy Mizwar Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu telah banyak memberikan manfaat untuk daerah-daerah sekitarnya berupa memberikan pasokan air bersih. Sudah selayaknya daerah yang mendapatkan manfaat dari hutan Kuningan untuk berpartisipasi memelihara dan menjaga kawasan hutan di Kuningan sebagai kawasan resapan air.  Kegiatan  Hari Menanam Pohon Indonesia kali ini diharapkan akan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar. Sejumlah bencana yang menimpa beberapa daerah di Jawa Barat akhir-akhir ini patut menjadi bahan pemikiran seluruh masyarakat atas perilaku terhadap alam selama ini.

“Oleh karena itu stop deforestrasi. Dengan menanam hari ini maka kita sudah berinvestasi untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Semakin banyak pohon yang kita tabung, maka semakin besar warisan yang bisa dipetik generasi mendatang,” kata Deddy

Dedy Mizwar juga menyerahkan penghargaan pemenang lomba penanaman Satu milyar Pohon kepada Bupati Kuningan, Bupati Cianjur dan Bupati Sukabumi serta Walikota Cimahi, Walikota Cirebon dan Walikota Bandung (Kom-PHT/Kng/Isp)

Editor: DKR
Copyright©2016

KUNINGAN, PERHUTANI (23/11/2016) |

Kegiatan gerakan penanaman jagung dilakukan oleh Administratur Perhutani Kuningan Andrie Indra Supartha, perwakilan Kementerian Pertanian RI, Kodim 0615 Kuningan, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Curug Ogong.  Bibit jagung unggul berasal dari Dinas Pertanian Kuningan, diharapkan hasilnya maksimal saat panen sehingga memenuhi kebutuhan petani akan pangan.

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian selain padi. Kedepannya, bisa jenis tanaman pertanian lainya dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)” jelas Andrie.(Kom-PHT/Kng/Isep)

Editor: soe
Copyright©2016

RADARCIREBON.COM (22/11/2016) |

Ketua penyelenggara, M Hanurajasa Tatang Riana menyebutkan pihaknya berupaya memfasilitasi keinginan para pegiat lingkungan untuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa. Kegiatan itu murni swadaya dari komunitas serta dukungan BPLH, BMCK terkait kotaku, Dishutbunak, dan Perum Perhutani.

“Panitia mengucapkan terima kasih kepada elemen yang menyukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini diharapankan bisa mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari awalnya target 500 peserta namun di hari H sampai 700 lebih. Kegiatan sengaja dipusatkan di Cibaringkeng sekaligus sebagai promosi objek wisata. Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan di daerah lainnya,” jelasnya.

Ketua panitia, Nunung Nurweni mengatakan kegiatan itu juga untuk menyatukan komitmen mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan hijau. Selain itu terciptnya kota bersih tidak kumuh. Menurutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang sangat luar biasa. Sedikitnya terdapat sekitar 90 tipe ekosistem, 40 ribu spesies tumbuhan, dan 300 ribu spesies hewan.

“Semua karunia dari Allah ini harus kita syukuri dan kelola, serta kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa kita,” tuturnya.

Sehingga konservasi keanekaragaman hayati perlu terus dilakukan, karena sangat penting dan menentukan keberlangsungan pembangunan di berbagai sektor. Mulai dari kehutanan, pertanian, perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan industri kepariwisataan.

“Selain pentingnya menjaga puspa dan satwa agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan, ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk membangun kotaku tanpa kumuh tanpa menggusur dan tanpa merusak lingkungan,” tandasnya.

Asisten Daerah Bidang Pembangunan Majalengka, Drs H Abdul Ghani MSi menambahkan semua harus menjaga alam semesta titipan tuhan yang maha kuasa. Pihaknya sangat mengapresiasi dan mendoakan seluruh pegiat dan pelestari alam untuk tetap berjuang. Komitmen tersebut juga sejalan dengan program kotaku, kota tanpa kumuh yang dicetuskan pemerintah.

“Sekarang ini orang-orang asyik dengan kehidupan modern dan lupa dengan pelestarian alam. Padahal pepatah mengatakan tidak ada hutan tidak ada air. Tidak ada air tidak ada kehidupan,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan ini harus diimplementasikan di lingkungan masing-masing, dengfan membuat lingkungan yang asri. Kondisi hutan di Cibaringkeng juga harus dipertahankan. Pihaknya berpesan sekecil dan sesempit apapun lingkungan rumah harus menanam pohon.

“Program ini harus lebih banyak perbuatannya bukan kata-katanya saja. Diharapkan sampai ke pemukiman dan lahan masyarakat,” paparnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Dr Anang Sudarna MSc PHD dan ketua DPD PAN H Rona Firmansyah serta wakil bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd. (ono)

Sumber : Radarcirebon.com
Tanggal : 22 November 2016

KOMPAS, JAKARTA (9/11/2016) |

“Buat saya, menanam kopi itu bagian dari ibadah,” kata Tuhar. “Ibadah” yang dimaksud itu adalah amal kebaikan yang dia kerjakan untuk sesama dan lingkungan sekitar.

Kopi yang diolah itu merupakan produksi warga Desa Tlahab yang dikembangkan dengan pola tanam tumpang sari. Tuhar bersama para penyuluh dinas pertanian Kabupaten Temanggung merintis penanaman kopi dan tembakau di satu lahan. Cara ini kemudian dikenal dengan pola Tlahab.

Pemandangan desa ini segar oleh pola tanam itu. Pohon kopi tumbuh subur dengan daun berwarna hijautua. Tanaman setinggi 1-2 meter itu berderet berpola, selajur, berselang-seling dengan tembakau berdaur hijau muda.

Pola tumpang sari diterapkan dengan penanaman terencana. Caranya, tembakau ditanam dengan jarak 4-6 meter. Di antara jarak itu kemudian ditanami kopi dan beragam jenis sayuran. Agar semua tanaman dapat tumbuh leluasa, di antara deretan tanaman itu diberi jarak lagi sepanjang 1-2 meter.

Dengan menerapkan pola ini, tidak ada jeda panen atau paceklik., Setiap bulan, selalu saja ada tanaman yang memberikan hasil dan pendapatan bagi petani

“Petani tidak lagi menggantungkan nasib pada hasil panen tembakau yang belum tentu bagus dan harganya belum tentu tinggi,” ujarnya.

Saat bersamaan, pohon kopi sebagai tegakan juga bisa membantu menahan erosi yang menggerus lahan pertanian. Pola Tlahab kini populer. Banyak petani dari sejumlah daerah berkunjung, melihat, dan mempelajari teknik itu.

Berawal dari iseng

Tuhar mulai bertani kopi sejak tahun 2000l Saat itu. Desa Tlahab mendapatkan 50.000 bibit kopi gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Tani Partisipatif itu sekaligus sebagai bagian dari usaha konservasi dan pencegahan erosi di areal lahan tembakau. –

Pada mulanya, banyak petani yang enggan mengikuti program itu, bah-kan membuang bantuan bibit kopi Namun, iseng-iseng, Tuhar mencoba menanam 500 bibit “Waktu itu, saya bahkan tidak yakin, apakah tanaman kopi bisa tumbuh atau tidak.”

Bibit kopi ia tanam di antara tembakau. Jarak itu bervariasi, sesuai dengan luasan lahan. Selain Tuhar, ternya ta ada juga sejumlah petani lain yang juga mencoba menanam kopi.

Tak berselang lama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah datang lagi membagikan 150XXX bibit kopi gratis di desa itu. Pada tahap kedua ini, Tuhar memperoleh LOOO bibit kopi

Pada 2004 sampai 2005, tanaman kopi warga, termasuk Tuhar, mulai dipanea Banyak warga terkejut tetapi juga senang. Ternyata, kopi mereka bisa tumbuh baik di tengah kebun tembakau, bahkan bisa berbuah dan dipanen.

Hasil panen kopi awal itu dijual dengan sistem tebasan, yakni diborong saat kopi masih berwarna hijau. Tidak heran, nilai jualnya rendah, hanya Rp L500-Rp 2XKK) per kilogram. Satu pohon kopi menghasilkan sekitar 1 kilogram biji kopi

Menjual kopi

Tahun 2008, Tuhar membentuk Kelompok Tani Daya Sindoro dengan 45 anggota petani Tujuan awalnya, bagaimana cara menjual kopi dengan harga yang baik.

Tahun 2010, jalan mulai terbuka. Ketika itu, ada Sekolah Lapangan

Pengendalian Hama Terpadu di Desa Tlahab yang mengajari petani tata cara budidaya kopi secara benar. Tuhar lantas menyemangati petani, terutama anggota Daya Sindoro, untuk membibitkan kopi secara mandiri.

Mereka menghasilkan sekitar 200.000 bibit kopi Sebanyak 30.000 bibit di antaranya diberikan gratis kepada Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan. Bibit itu lantas ditanam di kawasan hutan seluas 25 hektar milik Perhutani

Dari 170.000 bibit sisanya, 100.000 bibit diberikan kepada petani yang berminat menanam kopi Sebanyak 70000 bibit lagi dijual. Hasil penjualan itu disimpan sebagai dana kas kelompok.

Produksi kopi Desa Tlahab berangsur dikenal. Tahun 2010. sejumlah pedagang dan eksportir mulai datang membeli kopi dari desa ini Melalui perantaraan sejumlah eksportir. Kelompok Tani Daya Sindoro mengekspor kopi ke Jerman dan Korea Selatan. Ekspor biji kopi mentah ke Korea Selatan bahkan berlangsung hingga tiga kali berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2014. Total, alda 14 ton biji kopi yang telah diekspor ke “Negeri Ginseng” itu.

Kontes kopi

Kiprah Kelompok Tani Daya Sindoro di Desa Tlahab menarik perhatian pemerintah pusat Kementerian Pertanian memberikan delapanunit mesin. Ada juga bantuan mesin wasting (panggang) rancangan Institut Pertanian Bogor.

Namun, mesin itu belum disertai standar operasional. Tuhar mengetahui teknik operasional mesin tersebut setelah mencoba-coba selama dua hari dua malam dengan menghabiskan 70 kilogram biji kopi hasil panennya.

Lebih lanjut Tuhar mendalami cara membuat kopi bubuk. Semua itu dilakukan secara otodidak serta banyak bertanya dan berkunjung ke sejumlah kafe di Semarang dan Yogyakarta. Setelah uji coba dan belajar dari sana-sini dia pun menguasai teknik menyangrai dan membuat bubuk kopi secara benar.

Tuhar lantas merintis usaha pembuatan kopi bubuk. Ia keluarkan tiga merek kopi dengan cita rasa berbeda Lebih dari itu, ia memberanikan diri mengikuti lomba Tahun 2014, kopi arabika milik petani ini menyabet gelar juara III dalam Kontes Kopi Specialti Indonesia tingkat nasional untuk kategori kopi arabika

Prestasi itu menyentak banyak orang yang selama ini tidak mengetahui bahwa Kabupaten Temanggung juga memproduksi kopi “Seusai kontes, sejumlah petani dari kelompok tani asal Bondowoso datang ke Desa Tlahab. Mereka ingin membuktikan, apakah kopi benar-benar ditanam di Temanggung atau tidak,” ujarnya sembari terbahak.

Pada Februari 2016, kopi produksi Tuhar dipamerkan dalam pameran Speciality Coffee Association of America di Atlanta, Amerika Serikat Ajang ini kian memopulerkan Desa Tlahab sebagai penghasil kopi

Semangat Tuhar “menular” kepada banyak warga. Dari sekitar 200 hektar lahan pertanian di Desa Tlahab, sekitar 70 persen kini ditanami kopi Semuanya menggunakan pola tumpang sari dengan rata-rata LOOO tanaman kopi per 1 hektar. Sekarang, total tanaman kopi di desa ini mencapai 150.000 pohon. Produktivitasnya mencapai 5 kilogram green bean per pohon.

Gerakan menanam kopi juga terbukti membantu konservasi lahan pertanian. Saat bersamaan, muncul altematif komoditas andalan selain tembakau. Kini, petani Desa Tlahab tidak lagi terialu bergantung pada hasil panen tembakau yang selama ini tidak menentu. Maklum, kualitas dan harga tembakau tu run-naik. bergantung pada cuaca serta pasar.

“Kami berharap petani dapat bebas paceklik sepanjang tahun,” ujar Tuhar.

Sumber : Kompas
Tanggal : 9 November 2016

BISNIS.COM, JAKARTA (7/11/2016) |

Babakan Madang Bogor ini karena daerah tersebut adalah catchment area atau buffer zone bagi Jakarta,” kata Denaldy melalui keterangan resmi, Senin (7/11/2016).

Sentul Eco Edu Tourism Forest adalah kawasan wisata seluas ± 670 ha yang berjarak 60 km dari Jakarta dan hanya ±45 menit ditempuh kendaraan roda empat atau 14 km dari pintu tol Sentul Selatan. Lokasi wisata ini cocok untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, rekreasi dan menyalurkan hobi fotografi atau bersepeda.

Kawasan ini hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Korea tahun 2008. Diresmikan oleh Menteri Kehutanan Korea dan Menteri Kehutanan RI saat itu tahun 2013. Pelaksanaan pembangunan dibawah pengawasan PT Korea Indonesia Forest Center (KIFC) dan pengelolaannya oleh Perum Perhutani.

Sejak tahun 2012-2015 ada 7 lembaga nasional dan internasional yang ikut berperan menghijaukan hutan Sentul dengan luasan antara satu ha sampai 700 ha dari dana CSR mereka antara lain Pemerintah Korea, Astra Internasional, PGN, PT SI, Seoul National University, Bank Permata, Suara Merlin Perdana dan Allianz.

“Lingkungannya cukup menarik, dikelilingi hutan pinus, daerah perdesaan dan perbukitan gunung Pancar, air terjun, juga air panas alami, ” kata Denaldy.

Tanggal : 7 November 2016
Sumber : Bisnis.com

“Semua HP yang mayoritas adalah jenis kayu jati, dijual langsung via online yang dikelola DPK Cirebon. Jadi, kita di TPK menunggu intruksi dari DPK setelah kayu tersebut dibeli oleh konsumen,” jelas Kepala TPK Kota Banjar, Otong, kepada Koran HR, Selasa (01/11/2016) pekan lalu.

Dia menjelaskan, proses penebangan kayu yang dikelola Perhutani sudah sesuai Standar Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku. Pemilihan kayu berdasarkan waktu dan umurnya menjadi salah satu upaya Perhutani menjaga kelestarian alam.

Pihaknya pun tidak semena-mena menebang kayu karena ada aturan mainnya berdasarkan Kelas Umur (KU). Misalnya, untuk pencarangan adalah kelas 1 yang umur 7 tahun. Sedangkan yang sudah layak dijual adalah kelas 3 maupun kelas 4 yang berumur 21 maupun 28 tahun.

Sementara itu, dalam memenuhi target produksi kayu, pihaknya memprediksi setiap bulan sekitar 300 hingga 600 kubik kayu jati, sesuai dengan kondisi cuaca serta kebutuhan pasar. Sedangkan, kayu yang telah ditebang dan sudah masuk ke TPK sudah melalui proses verifikasi dari tim khusus yang menilai kelayakan jual kayu tersebut.

“Semua yang ada di TPK itu kayunya layak jual, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional, sebab sudah melalui seleksi oleh tim khusus,” terang Otong.

Dirinya juga mengaku pihak Perhutani selalu terbuka dalam masalah pengelolaan kayu. Pasalnya, sistem yang digunakan Perhutani tidak lagi secara manual, yakni sistem e-commerce atau online.

“Jadi tidak ada lagi kayu illegal yang dijual, semuanya resmi dan memiliki sertifikat. Kami sebagai bagian dari Perhutani selalu terbuka kepada siapapun untuk melayani masyarakat, apalagi untuk transparansi pengelolaan kayu oleh Perhutani,” tandasnya. (Muhafid/Koran HR)

Tanggal : 7 November 2016
Sumber : Harapanrakyat.com

BERITASATU.COM, JAKARTA (6/11/2016) |

Kunjungan kerja tersebut, kata dia, juga sekaligus memetakan potensi yang dapat dikembangkan sekaligus bertemu dengan sebelas kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah tersebut. Kesebelas LMDH tersebut adalah Wana Sejati, Rimba Raharja, Ciptakarya Bakti, Mandiri, Karya Wanabakti, Wana Pantura, Kertaraharja, Windujaya, Winduasih, Wahanabakti, Wanabakti Lestari, Wana Lestari, Wana Sejati, Jaya Sakti, Greenting.

“Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan konsumsi ikan per kapita di Pulau Jawa, yang dinilai masih di bawah konsumsi tingkat nasional. Sesuai Inpres No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yakni, dengan peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Dalam hal ini, Perhutani berperan dengan mengalokasikan hutan mangrove untuk budi daya pola sylvofishery,” kata Denaldy dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan lalu.

Terkait itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menyiapkan benih unggul produk perikanan dan pembinaan budidaya perikanan daratnnya.

“Sylvofishery di hutan mangrove ini menjanjikan peningkatan produksi ikan nasional,” ujar Denaldy. Usulan tersebut mendapat reaksi dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ditemui Denaldy.

“Kami berharap hutan mangrove dapat meningkatkan pendapatan melalui usaha sylvofishery empang parit atau untuk wisata pantai. Kawasan mangrove di wilayah ini statusnya hutan lindung, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk sylvofishery hanya sebagian saja. Sedangkan, bidang lainnya harus tetap berupa hutan, jadi harus ada alternatif untuk wisata,” kata perwakilan LMDH Wana Sejati Sarjono.

Menurut Sarjono, masyarakat yang bergabung dalam wadah LMDH umumnya mengusahakan ikan bandeng dan udang di hutan mangrove Perhutani, serta rumput laut.

“Produksi rata-rata bisa dua ton per hektare per tahun, kalau ditanam ikan mujair bisa 1,5 ton per hektare per tahun, sedangkan hasil udang alam 0,5 kg per hektare per hari,” kata Sarjono.

Sebelumnya, Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara III holding perkebunan, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia menjalin kerja sama budi daya tanaman tebu di kawasan hutan. Kerja sama itu didukung pendanaan oleh bank BUMN yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Budi Daya Tebu.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh oleh Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Human Capital Management dan Umum PTPN III Seger Budiarjo, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia B Didiek Prasetyo, Executive Vice President Bank Rakyat Indonesia Kokok Alun Akbar selaku , Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah Bank Negara Indonesia Henry Panjaitan, serta Group Head Corporate Banking 3 Bank Mandiri M Iswahyudi di Kantor Pusat Perhutani Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan lahan kawasan hutan untuk budi daya tanaman tebu dengan pola agroforestry. Mulai dari pengelolaan bibit, angkut hasil, peningkatan produksi, hingga produktivitas tanaman tebu.

Tanggal : 6 November 2016
Sumber : Beritasatu.com