Di ajang itu, Perhutani memamerkan prosuk hasil hutan nonkayu dari sistem agroforestry yang dikelola bersama masyarakat desa sekitar hutan, yakni mereka (warga) yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Di pameran ini, sektor kehutanan memamerkan hasil hutan nonkayu,” papar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, Sabtu (27/10).

Produk nonkayu itu, lanjutnya, merupakan potensi besar dengan memanfaatkan ruang yang tersedia di kawasan hutan untuk melakukan kegiatan agro forestry, dan hasilnya sangat membantu warga di kawasan sekitar hutan.

Dalam kegiatan kegiatan agro forestry, lanjutnya lagi, disesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing sehingga ketersediaan pangan bisa tercukupi. “Dalam agro forestry ini, Perhutani memberikan ruang yang cukup, dan berperan sebagai pembina,” tambah Sugeng Riyanto.

Menurutnya, dari kawasan hutan tidak hanya menghasilkan produksi kayu, tapi ada hasil hutan lainnya seperti getah, damar dan produk hasil hutan lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi pertanian, saat ini bisa dihasilkan berbagai jenis buah-buahan, madu, palawija, bahkan wisata hutan dan komoditas pangan lain yang bisa dimanfaatkan serta dinikmati masyarakat.

Sugeng Riyanto menambahkan, daya dukung kawasan hutan yang ada di Jateng didukung pengelolaan profesional, mampu menjadi lumbung pangan yang cukup diperhitungkan,

Selain itu, fungsi hutan selain untuk kenbaikan lingkungan dan ekologi, juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam oleh masyarakat melalui sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Petani mini atau potret fungsi hutan bagi kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari ketersediaan materi pameran yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Blora.

Berkat dukungan Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, pihak Badan Pengelolaan Hutan (BPH) I Blora, berhasil menunjukkan potensi hasil hutan berupa bahan pangan serta komoditas lain.

Pada stand itu, selain disediakan makanan gratis berbahan pokok makanan lokal yang dihasilkan dari lahan hutan, pengunjung bisa mendapatkan bibit tanaman penghijauan gratis.

Sumber : wawasan.co

Tanggal : 29 Oktober 2018

Administratur KPH Balapulang Gunawan Sidik Pramono mengatakan, pihaknya secara rutin setiap musim kemarau membantu air bersih pada masyarakat sekitar hutan. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat, agar ikut menjaga hutan yang menjadi tanggung jawab perhutani. ”Kami sudah empat tahun berturut turut memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat sekutar hutan,” tuturnya.

Desa yang mendapat prioritas pengiriman air antara lain, Desa Pamulihan Kecamatan Laranga, kemudian Desa Cikeusal Kecamatan Ketanggungan. Dia berhapa dengan dukungan air bersih ini, warga yang kesulitan air dimusim kemarau bisa terbantu dengan adanya program ini.

Pihaknya sudah mengirim air bersih sebanyak 10 tangki. Enam tangki tersebar di Dukuh Mingkrik dan dua tangki Desa Pamulihan dan dua tangki ladgi di Desa Cikeusal Kecamatan Ketanggungan Brebes. Kepala Desa Pamulihan Rodi mengapresiasi kepedulian Perhutani terhadap kesulitan warganya. Sebab, sejak kemarau ini harus mencari air dengan cara menggali sungai yang kering dengan jalan kaki sejauh tiga sampai empat kilometer.

Dia mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut warga bisa menampung dan memanfaatkan air yang diberikan secara cuma-cuma itu. Seperti diketahui, beberapa desa di wilayah Brebes bagian tengah mulai awal Agustus ini mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau di wilayah tersebut. Akibatnya banyak warna terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Selain Desa Pamulihan (Larangan) dan Cikeusal (Ketanggungan), desa yang mulai kesulitan air bersih antara lain, Desa Karangbale, Desa Slatri Kecamatan Larangan. Hadi (24) warga Desa Pamulihan mengakui, saat ini air bersih sangat sulit didapat. Karena sungai maupun sumur di sekitar rumahnya sudah tidak mengeluarkan air lagi. ”Memang ada satu dua sumur yang masih keluar air, namun rata-rata sudah kekeringan,” tuturnya.

Mengingat air merupakan kebutuhan pokok, warga pun akhirnya rela membeli air galon isi ulang atau kemasan untuk kebutuhan minum maupun memasak.

 
Sumber : suaramerdeka.com
Tanggal : 8 September 2018

Lomba Wana Lestari merupakan salah satu program kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan latar belakang untuk meningkatkan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan. ”Keberhasilan maju ke tingkat nasional ini merupakah buah dari pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat,” kata Castori.

MMP/MPA Wana Perkasa berdiri sejak 2014, yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani KPH pekalongan Barat.

Saat ini jumlah anggota 30 orang yang merupakan perwakilan 21 desa di Kecamatan Salem. Adapun salah satu kegiatannya antara lain membantu polisi kehutanan dalam mengamankan sarana prasarana perlindungan hutan. ”Lembaga ini merupakan bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian hutan dari kerusakan dan bahaya kebakaran,” katanya.

Diakuinya, Perhutani KPH Pekalongan Barat memiliki peran yang besar dalam perjalanan MMP/MPAWana Perkasa, baik itu melalui pembinaan maupun pemberian fasilitas. ”Pembinaan tersebut antara lain perencanaan kegiatan serta berbagi peran dalam pengamanan hutan dari bahaya kerusakan hutan, kebakaran dan bencana alam,” katanya.

Adapun peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Profinsi Jawa Tengah memfasilitasi pelatihan penanggulangan kerusakan hutan, kebakaran dan bencana serta pemberian bantuan alat pemadam api ringan. ”Kami siap berbagi ilmu dan pengetahuan, jika ada wilayahwilayah di kawasan hutan yang ingin membentuk MMP/MPA untuk mewujudkan hutan lestari, katanya.

Administratur Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat Dian Rakhmawati berharap MMP/MPA Mitra Wana Perkasa Salem tetap kompak dan menjadi organisasi yang mandiri. ”Tentu saja kami akan selalu mendukung setiap kegiatan atau upaya-upaya pelestarian hutan,” katanya.

Sumber : suaramerdeka.com

Tanggal : 8 September 2018

Administratur KPH Purwodadi Dewanto menyatakan, bantuan pemasangan jaringan listrik dilakukan dalam rangka melaksanakan Program BUMN untuk negeri. Untuk pemasangan jaringan listrik diberikan pada 20 rumah warga di dua desa.

“10 rumah yang kita pasang jaringan listrik ada di Desa Godan, Kecamatan Tawangharjo. Sedangkan 10 rumah lainnya ada di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari,” katanya, Senin (3/9/2018).

Selain pemasangan sambungan listrik, pihaknya juga melakukan kegiatan bedah rumah. Yakni, perbaikan satu rumah milik Sujais, warga Pelemsengir, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora yang wilayahnya masih ikut KPH Purwodadi.

“Untuk pemasangan sambungan listrik maupun bedah rumah sudah selesai dikerjakan. Secara simbolis, sudah kita serahkan Sabtu (1/9/2018) kemarin,” sambungnya.

Dewanto menyatakan, kegiatan sosial ini merupakan program tahunan sejak 2015 lalu. Pelaksanaannya diinisiasi Kementrian BUMN dan difaslilitasi seluruh BUMN. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian kontribusi BUMN untuk membantu pembangunan di daerah.

Tahun ini Perum Perhutani Divre Jateng bersama PT KAI, Taman Wisata Candi dan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma berkontribusi dalam kegiatan pemasangan sambungan listrik pada 100 rumah, sarana air bersih di empat titik, dan perbaikan rumah karyawan tiga unit. Kegiatan itu ditempatkan di sejumlah kecamatan di beberapa kabupaten/wilayah KPH Perhutani.

Dewanto mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan begitu, keasrian alam tetap terjaga dan persediaan air bawah tanah terjaga. Di samping itu, kehidupan fauna dan flora di dalam hutan tetap terjaga.

â€â€Kami harap masyarakat membantu kami dalam mencegah pembalakan atau penebangan liar. Masyarakat sekitar hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan. Jika hutan terjaga dengan baik maka masyarakat disekitarnya juga akan ikut merasakan hasil atau manfaatnya,” imbuhnya.

Sumber : murianews.com

Tanggal : 3 September 2018

Berada sekitar 2 km dari pusat keramaian Kecamatan Ungaran Barat atau sekitar 18 km dari pusat Kota Semarang, Kawasan Hutan Wisata Penggaron secara administratif berada di Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Objek wisata alam tersebut merupakan salah satu hutan binaan Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata, Benih dan Usaha Lain (KBM WBU I) Perum Perhutani Unit I Jateng.

Dikutip dari Exploresemarang.com, hutan wisata di Kabupaten Semarang ini tak cuma bisa untuk berkemah, namun juga dapat dimanfaatkan untuk beragam aktivitas seperti jungle tracking, outbound training, olah raga, rekreasi, hingga penelitian. Dengan beragam fasilitas yang disediakan serta suasana hutan yang menyejukkan, Hutan Wisata Penggaron mampu membuat pengenjungnya untuk tinggal berlama-lama.

Selain pepohonan tinggi, ada beberapa satwa yang tinggal di Hutan Wisata Penggaron sehingga benar-benar membuat pengunjungnya menyatu dengan alam. Yukpiknik.com menjelaskan berbagai binatang memang hidup secara liar di salah satu objek wisata alam di Kabupaten Semarang tersebut.

Pada laman remi milik Pemprov Jateng disebutkan pengelolaan Hutan Wisata Penggaron akan diubah menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan rencananya, Hutan Wisata Penggaron akan diubah menjadi Jateng Park.

Jika ingin berwisata alam di Hutan Wisata Penggaron Kabupaten Semarang, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk senilai Rp6.000. Jika membawa kendaraan, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil.

Sumber : solopos.com

Tanggal : 27 Juni 2018

“Ada banyak lahan milik Perhutani yang menyimpan potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, jika semua bisa dioptimalkan, maka perekonomian masyarakat sekitar akan meningkat,” kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Didik Hardiana di Semarang, Rabu.

Ia menyebutkan, selama ini Perum Perhutani telah menggandeng Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mengelola hutan dan di beberapa titik sudah ada yang dikemas menjadi objek wisata, bahkan mampu menghasilkan pendapatan bagi beberapa pihak tiap tahunnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan, Objek Wisata Sikunir di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, dan Pantai Menganti Kabupaten Kebumen.

“Kami ingin hutan tidak hanya dilindungi, tapi juga bisa dinikmati masyarakat. Bisa dikemas menjadi objek wisata yang ramah lingkungan, melindungi kearifan lokal, dan bisa dibuat wisata alam, wisata olahraga, atau apa pun sesuai potensinya,” ujarnya.

Kendati demikian, Didik mewanti-wanti agar pengembangan objek wisata yang berada di lahan milik Perum Perhutani ini tidak mengesampingkan warga setempat dan harus dilibatkan secara aktif.

“Ini yang harus `diprotect` dulu, kami sedang merancang raperda untuk melindungi warga setempat agar tidak hanya menjadi penonton,” katanya.

Harapannya, kata dia, jika potensi wisata di lahan Perum Perhutani dikembangkan, maka warga setempat juga bisa merasakannya manfaatnya.

Ia menegaskan, pemerintah jangan terlalu mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, tapi juga memperhatikan kemakmuran masyarakat di sekitar objek wisata.

“Manajemen wisata harus `didandani`, jangan melulu mengejar PAD, ekonomi warga di sekitar tempat wista juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Departemen Produksi, Industri, Ecotourism, dan Agroforestry Perum Perhutani Divre Jateng, Ema Ismariana, saat dihubungi terpisah menjelaskan bahwa pihaknya memang sudah punya program untuk mengemas lahan untuk dimanfaatkan menjadi objek wisata.

Semua obek wisata itu akan dikelola oleh pihak-pihak yang sudah menjalin kerja sama dengan Perum Perhutani, salah satunya adalah LMDH.

“Mereka mengelola untuk pengembangan tempat wisata, yang kami kelola hanya tiket masuk saja seperti di Wanawisata Pantai Menganti Kebumen, di sana pendapatan LMDH-nya bisa mencapai Rp5 miliar per tahun, tapi kami hanya dapat 30 persennya saja,” katanya.

Pengelolaan tempat wisata, lanjutnya, juga harus memenuhi standar yang ditentukan Perum Perhutani seperti harus ada tempat ibadah, tempat mandi cuci kakus (MCK), fasilitas penunjang, dan sarana prasarana lainnya.

“Kami juga tidak bisa menerima investor begitu saja. Jika nilai kontraknya di bawah dua tahun, kami di Divre Jateng masih bisa menangani, tapi kalau kontraknya antara 2-5 tahun, dipasrahkan ke pusat, sedangkan jika lebih dari lima tahun, akan ditarik ke Kementerian,” ujarnya.

Ema mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya sedang merancang agar tempat wisata di lahan Perum Perhutani menjadi lebih profesional, seperti memperbaiki sarana prasarana yang ada, mengubah sistem tiket konvensional menjadi tiket elektronik, hingga menggandeng Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jateng untuk memberi pendampingan warga sekitar mengenai cara memperlakukan wisatawan.

Sumber : antaranews.com

Tanggal : 4 April 2018

Selain itu, Perum Perhutani juga menyiapkan posko darurat longsor Salem, Brebes serta mengerahkan petugas bersama tim gabungan TNI-POLRI, BASARNAS dan masyarakat untuk melakukan evakuasi sekaligus pencarian terhadap korban.

Direktur Operasi Perhutani, Hari Priyanto, berharap bantuan itu dapat meringankan beban korban yang tertimpa musibah longsor. Aksi kemanusian itu juga sebagai wujud kepedulian BUMN kepada terdampak bencana. Dalam hal itu, Kementerian BUMN menunjuk Perum Perhutani sebagai koordinator penyaluran bantuan bencana BUMN.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan korban bencana,” ujarnya melalui pressrealesnya, Jumat malam (23/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, bencana tanah longsor melanda Desa Pasirpanjang, Kecamatan Salem, Brebes, Kamis (22/2). Akibat bencana tersebut, lima orang dilaporkan tertimpa longsoran tanah.

Kemudian, 14 orang dilaporkan selama dengan luka ringan dan berat, serta belasan orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Selain itu, tanah longsor menutup akses jalan Provisni Salem-Banjarhajo, Kabupaten Brebes.

Sumber : suaramerdeka.com

Tanggal : 23 Februari 2018

Penyerahan disaksikan Expert Perlindungan Hutan Perum Perhutani Regional Jateng dan Kepala BPH 1 Wilayah Blora dan Grobogan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng.

“Atas nama seluruh masyarakat, LMDH dan pemkab, kami ucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani atas pemberian dana sharing ini. Diharapkan dana tersebut bisa menambah kesejahteraan anggota LMDH,” ujar bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas LHK Provinsi Jateng yang telah memberikan bantuan bibit hortikultura kepada LMDH yang ada di daerahnya. “Kepada para penerima bantuan bibit, agar dapat merawat dengan baik, sehingga akan memberikan hasil yang melimpah sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Expert Perlindungan Hutan Perum Perhutani Regional Jateng, Weda Panji Hudaya S.Hut mewakili Kepala Divisi Regional Jateng Perum Perhutani mengatakan, bahwa pada tahun ini terdapat sumber sharing baru, yaitu Sharing Pengelolaan Wisata sebesar Rp 3,6 juta. “Jumlahnya masih kecil karena baru mulai tahun 2017. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, LMDH bisa terdorong untuk menggali wisata yang ada di kawasan hutan pangkuannya,” harapnya.

Pihaknya juga minta kepada LMDH agar bisa menggali dan mengotimalkan potensi wisata dan hortikultura yang ada di wilayah masing-masing, sehingga LMDH tidak hanya berharap dari dana sharing produksi kayu.

Sumber : krjogja.com

Tanggal : 17 Januari 2017

Direktur PT Tambi Wonosobo, Agus Wibowo mengemukakan lahan 102 hektare ada di enam lokasi milik Perhutani, meliputi Desa Pulosaren (Kecamatan Kepil), Argo Mulyo Desa Tambi (Kejajar), Desa Sojopuro (Mojotengah), Desa Damarkasiyan (Kertek), Desa Tlogojati (Wonosobo), dan Desa Giri Tirto Sembungan (Kejajar). Demi memenuhi kebutuhan pucuk teh, pihaknya berupaya menjalin kerja sama dengan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Melalui kerja sama, selain kebutuhan pucuk teh terpenuhi, secara otomatis juga akan mengangkat perekonomian petani. Skema kerjasama yang bakal dijalin, melibatkan tiga pihak.

Perhutani sebagai penyedia lahan, LMDH sebagai wadah petani penggarap dan PTTambi sebagai pembeli hasil panen pucuk teh petani. Terjalinnya kerja sama juga akan memberikan banyak manfaat, selain tujuan meningkatkan luasan lahan tanam dan kuantitas produksi teh.

Disebutkan, tujuan kerjasama ada empat poin, meliputi peningkatan fungsi kawasan, menumbuhkan rasa introspeksi dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan hidup, memicu semangat bersama, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah untuk secara aktif menyadari problematika lingkungan.

Selian itu, meningkatkan pendapatan petani di sekitar hutan, melalui budi daya teh. “Tanaman memiliki siklus panen lebih cepat, yakni 1,5-2 bulan, setelah usia produksi tercapai. Mungkin banyak yang belum tahu, saat ini PT Tambi sudah membeli pucuk teh rakyat dari luar kota Wonosobo, rata-rata 3 ton per hari.

Kami akan memberikan pelatihan budi daya teh kepada para petani penggarap, serta memberikan bantuan bibit gratis sebanyak 30.000 batang kepada petani penggarap untuk program demplot percontohan di enam titik lokasi seluas enam hektare,” bebernya. Sementara itu, Administratur KPH Kedu Utara, Erwin sangat mengapresiasi usulan tersebut.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah untuk kepastiannya, namun demikian pihaknya berusaha berpikir positif ajakan kerja sama ini akan mendapat sambutan yang baik, karena tujuannya sangat bagus. Pemkab Wonosobo mendukung penuh upaya untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung, termasuk untuk ditanami tanaman teh dengan skema kerjasama sinergis, PT Tambi, Perhutani dan LMDH.

Sumber : suaramerdeka.com

Tanggal : 19 Oktober 2017