Dok.Kom-PHT/Pkb @2014

SLAWI – PERHUTANI (30/9) – Tak kurang 90 personel Polisi Hutan (Polhut) dari tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat, Balapulang dan Pemalang mengikuti Pembinaan dan Pelatihan bersama Polres Tegal, di Kawasan Hutan petak 50b RPH Guci BKPH Bumijawa baru baru ini.

Wakil Administratur Perhutani Pekalongan Barat, Haris Setiana mengatakan pembekalan kesemaptaan atau kesiagaan polhut merupakan kegiatan rutin untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan hutan.

“Polhut punya tugas melindungi sumber daya hutan, kawasan, dan aset. Karena itu fungsi-fungsi perlindungan yaitu membatasi, mencegah, memelihara, dan menjaga harus selalu dioptimalkan. Ada tiga semboyan atau kunci dalam melakukan pengamanan hutan yakni 3 CM yaitu cegah masuk, cegah menebang, dan cegah membawa. Untuk itu, kemampuan dan pengetahuan para polisi hutan harus terus ditingkatkan. ” ujar Haris

Sementara itu Kaurbinops Satuan Binmas Polres Tegal, Iptu Purwanto juga Koordinator Kepolisian Khusus, mengemukakan bahwa untuk meningkatkan pengamanan, polisi hutan harus bisa berbaur dengan masyarakat, dengan lembaga lembaga di desa terutama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Bagi yang muslim coba ikut berbaur dengan masyarakat, dan menyempatkan diri untuk shalat berjamaah di lingkungan warga. Syukur bisa menjadi imam atau khatib pada shalat jumat,” ucapnya lebih lanjut.

Selain tentang wawasan hukum kehutanan, polhut juga mendapatkan materi tentang cara memadamkan kebakaran di hutan dan materi tentang bela diri. “Polhut harus menguasai ilmu bela diri, karena berguna saat berpatroli, dan bisa digunakan untuk mengambil tidakan saat ada pencurian kayu dihutan,†tambah Purwanto. (Kom-PHT/Pkb/Tofik)

Editor  :  Ruddy Purnama

@copyright 2014

Hal itu dikatakan Wakil Administratur Perhutani KPH Pati Utara Agus Suprayitno, di kantornya di Jepara, kemarin.
“Larangan ini sebenarnya sudah dilakukan selama bertahun tahun tetapi belum memberi efek. Lalu kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Polres terkait upaya penindakan yang diperlukan. Tujuan kami semata-mata untuk kelestarian hutan,” kata Agus Suprayitno.Terkait larangan tersebut, pihaknya pagi kemarin bertemu dengan Kapolres Jepara AKBP Bakharuddin MS di Mapolres.
Sebelumnya, koordinasi dengan Polres sudah dilakukan sejak akhir Januari lalu. Saat itu, Polres langsung proaktif dan mengundang seluruh pimpinan LMDH di Jepara dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), DPRD, dan perwakilan petani hutan atau penggarapn ketela di lahan perhtani.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang juga ditandatangani perwkailan LMDH. Kesepakatannya, ketela yang sudah telanjur ditanaman masih diberi kesempatan sampai dengan panen pada 30 Agustus mendatang. Setelah itu, larangan penanaman ketela pohon di lahan milik Perhutani dilarang dan jika dilanggar aka ditindak.
Agus Suprayitno mengatakan di wilayah KPH Pati  meliputi Pati dengan luasan lahan Perhutani 21.214 hektare, Jepara 13.964 ha dan Kudus 3.530 ha. Sedangkan jumlah LMDH di Pati ada 84, Jepara (36) dan Kudus (11). Dari total luasan itu, areal lahan milik Perhutani yang ditanami ketela oleh LMDH sekitar 5.000 hektare yang tersebar di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngarengan Dukuhseti Pati, BKPH Klumo Bangsri, BKPH Gajah Biru Keling, dan BKPH Muria Patiayam.
“Tanaman ketela mengganggu tanaman pokok kayu-kayuan karena menyerap hara tanah lebih tinggi. Apalagi model penanamannya petani mengepras tanaman pokok sehingga merusak pohon,” jelas Agus.
AKBP Bakharuddin MS mengatakan, Polres mengedepankan langkah proaktif terkait masalah tersebut, serta mengupayakan agar kemitraan tetap terjaga antara Perhutani dengan LMDH, sekaligus menekankan pentingnya pemecahan masalah.
“Itu mengapa kami proaktif mengundang LMDH disaksikan pihak-pihak berwenang, untuk membuat kesepakatan. Sekarang kesepakatan sudah ada, dan sosialsiasi akan terus dilakukan. Pada saatnya jika masih ada yang melanggar, maka akan ditindak,” kata Bakharuddin.
( Moh Sanomae / CN39 / JBSM )
SuaraMerdeka.com |06 Mei 2013 | 23:22 wib

“Kita hari ini mengirimkan tambahan personel Polhutmob satu regu untuk mengamankan kawasan hutan di BKPH Mulyoagung, di Kecamatan Singahan,” kata Administratus KPH Parengan, Tuban Daniel Budi Cahyono, Jumat.

Tidak hanya itu, katanya, pihaknya juga melaporkan kepada Kepolisian Resor (Polres) Tuban mengenai kasus penganiayaan terhadap petugas Polhuter BKPH Mulyoagung Sumani (44) yang dilakukan sejumlah orang, Kamis (18/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

“Sumani dianiaya sejumlah orang di perbatasan hutan KPH Parengan dan Jatirogo ketika akan menghadiri hajatan naik sepeda motor berboncengan dengan istinya. Sebelumnya, dia berhasil mengagalkan pencurian kayu jati di petak 10 BKPH Mulyoagung,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia menduga pelakunya adalah orang yang biasa melakukan pencurian kayu jati yang dendam, sebab beberapa kali Sumani mengagalkan pencurian kayu jati di BKPH Mulyoagung.

“Beberapa kali Sumani mengagalkan kasus pencurian kayu jati yang dilakukan sejumlah orang yang sudah dikenalnya,” ujarnya.

Ditanya nama pelaku, Daniel enggan menyebutkan, tapi semua nama-nama yang diduga sebagai pelaku penganiayaan sudah diserahkan kepolisian.

“Semua sudah kita serahkan polisi untuk pengusutan lebih lanjut. Mengenai keluarga Sumani saat ini sudah kita evakuasi ke tempat yang aman,” jelasnya.

Ia mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Sumani yang kurang mendapatkan perhatian publik hanya karena yang bersangkutan seorang petugas pengamanan hutan.

Berbeda, katanya, jika ada seorang pencuri kayu jati yang terluka oleh petugas pengaman hutan, maka akan segera mendapatkan perhatian dan dukungan publik.

“Padahal kita mengamankan hutan untuk kepentingan semuanya,” jelasnya.

Saat ini Sumani menjalani rawat inap di RS Aisyiyah Bojonegoro dengan menderita luka di kepala akibat dianiaya sejumlah orang dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. (*)

Penulis : Slamet Agus Sudarmojo | Editor : Edy M Yakub
antarajatim.com | 19 Apr 2013 22:17:06

Demikianlah yang harus dihadapi oleh Sumani, 44, seorang Polisi Hutan Teritorial (Polter) yang bertugas di wilayah BKPH Mulyoagung, KPH Parengan. Kemarin, Kamis (18/4) sekira jam empat sore, Sumani yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor bersama istrinya menuju Dukuh Gegunung, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Tuban, JawaTimur, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang menggunakan batangan kayu dan senjata tajam.

Data yang berhasil dihimpun di tempat kejadian perkara (TKP), menyebutkan Sumani sempat terkena pukulan kayu bertubi-tubi sehingga mengalami luka cukup serius di kepala serta lebam-lebam dan bengkak di sekujur tubuhnya.

Korban segera lari menyelamatkan diri meskipun dikejar oleh para pelaku yang bersenjata tajam. Beruntung korban bisa selamat sampai di rumah dan istrinya pun tidak terluka karena ternyata para pelaku hanya mengincar Sumani.

Seperti diungkapkan korban, para pelaku dikenali sebagai kelompok orang yang selama ini sering melakukan pencurian kayu Jati di kawasan hutan BKPH Mulyoagung. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini sering digagalkan oleh Sumani dan sejawatnya.

Peristiwa ini mendapat tanggapan yang cepat dan serius dari manajemen KPH Parengan. Kasus segera dilaporkan ke kepolisian setempat dan korban langsung dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan mengingat lukanya cukup serius.

Pimpinan Perhutani KPH Parengan juga segera memerintahkan agar para petugas di BKPH Mulyoagung khususnya, dan seluruh petugas teritorial KPH Parengan pada umumnya, untuk siaga meningkatkan pengamanan wilayah.

Satu regu Polisi Hutan Mobil (Polmob) juga segera disiagakan di wilayah BKPH Mulyoagung. KPH Parengan juga intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka mendukung pengamanan kawasan hutan mau pun untuk mendorong agar kasus penganiayaan tersebut dapat segera diusut tuntas. (ririt-04)

Jurnalis : Amir Lea Ell Rachman
Media : Maiwanews.com 20 April 2013

Dalam kaitan dengan bencana banjir atau kebakaran misalnya, kata Bambang, petugas Perhutani selalu berada di garda terdepan, membantu penanggulangan bencana.

“Itu tugas utama kita. Ada petugas yang stand by dilapangan bahkan orang Perhutani sampai di level paling bawah. Tapi kita memang tidak langsung lapor ke pemkab (pemerintah kabupaten),” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (24/3).

Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Malang bahwa saat terjadi bencana Pemkab Malang menanggung semuanya. Di sisi lain, ia menolak anggapan tidak mengelola kawasan hutan dengan baik yang berakibat banyaknya lahan gundul dan hampir di semua lokasi menjadi lahan kritis.

“Enggak seperti itu. Itu sisa-sisa zaman reformasi di mana penggundulan hutan luas sekali. Sekarang, setiap tahun kita menanam 50 ribu hektare di Jawa dan yang ditebang itu di bawah 5 hektare,” tuturnya.

Memang Bambang mengungkapkan, untuk mengawasi hutan di wilayah Malang yang luasnya sekitar 10% dari hutan di Jawa Timur seluas 1,2 juta hektare ada kesulitan. Terutama ketersediaan petugas lapangan. Namun, ia tidak merinci berapa ketersediaan petugas lapangan di sana. Akibatnya, perambahan hutan sulit diatasai.

“Yang menjadi kendala perambahan hutan. Malang itu banyak daerah-daerah wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Daerah pegunungan dimanfaatkan untuk di luar tanaman hutan,” katanya.

Bambang menjelaskan, Perhutani hanya mengelola hutan lindung dan hutan produksi. Sementara hutan konservasi menjadi tugas pengawasan dinas kehutanan setempat. Di luar itu merupakan lingkup kewenangan pemkab.

Mengenai rencana Pemkab Malang untuk mengambil alih pengelolaan hutan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kehutanan sebagai regulator.

“Regulasi itu Kementerian Kehutanan. Perhutani hanya sebagai operator untuk mengelola hutan lindung dan hutan produksi,” pungkasnya. (Anshar Dwi Wibowo)

Editor: Asnawi Khaddaf
metrotvnews.com :: Senin, 25 Maret 2013 | 00:31 WIB

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Nanang Masbudi, Kamis (7/3), mengatakan, petambang ilegal saat ini sekitar 1.000 orang. Mereka umumnya datang dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, para petambang ilegal ini juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Mereka hanya menggali, tetapi tak mereklamasi. Padahal, hutan Tumpang Pitu adalah kawasan hutan lindung. Itu belum termasuk bahaya pencemaran merkuri yang digunakan untuk mengolah emas.

Untuk pembatasan, Polres dan Pemkab Banyuwangi serta Perum Perhutani akan merazia petambang dari luar Banyuwangi dan membuat sistem kluster bagi petambang lokal.

”Petambang dari luar kota langsung diusir. Jika tertangkap menambang, kami pidanakan. Bagi petambang lokal, area pertambangan akan dibatasi, hanya di dua kluster saja seluas 4 hektar. Jadi tak boleh sembarangan menambang,” kata Nanang.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Kabupaten Banyuwangi Budi Wahono menyatakan, seharusnya petambang ilegal tak boleh beroperasi. Untuk menghindari konflik sosial dan ekonomi, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Banyuwangi akhirnya menempuh jalur tengah, yakni membatasi ruang gerak dan jumlah petambang.

Jika kluster pertambangan telah disepakati Muspika, para petambang lokal hanya diizinkan menambang di kluster tersebut. Saat emas di kluster itu habis, petambang harus menyetop pekerjaannya. Polres Banyuwangi pernah memulangkan ribuan petambang ilegal dari luar kota, tetapi mereka datang menambang lagi. (nit)

Kompas hal. 22 :: Jumat, 08 Maret 2013

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/amankan-hutan-perhutani-jatim-bentuk-tim-k9/ Wed, 27 Feb 2013 05:25:16 +0000 http://perhutani.co.id/?p=6527  SURABAYA – Jajaran pengamanan hutan Perhutani Jawa Timur mendapat tambahan 4 anggota baru.  Mereka adalah itu adalah Vigor, Vilma, Alva dan Dina. Bila namanya terdengar aneh, karena mereka bukanlah polisi hutan biasa.  Mereka adalah 4 anjing penjaga terlatih: Vigor, Vilma dan Alva berjenis German Seppherd atau lebih dikenal sebagai Herder dan Dina dari jenis Belgian Seppherd atau Malinois.  Keempat anggota baru tersebut tergabung dalam pasukan K9 (Canine) yang dibentuk Perhutani Jawa Timur Pebruari ini.

Menurut Ari Wahyu Kurniawan, koordinator Tim K9 Perhutani Jatim, pembentukan pasukan khusus satwa ini untuk memperkuat jajaran pengamanan hutan Perhutani Jawa Timur terutama dalam menghalau para pencuri kayu yang saat ini semakin berani. “Saat ini sistem pengamanan yang kita lakukan menghindarkan diri dari penggunaan senjata api, sehingga perlu pendekatan baru.  Salah satunya dengan menggunakan satwa anjing penjaga,” jelas Ari.  Anjing jenis German Shepperd dan Malinois dipilih karena dikenal sangat cerdas, pemberani dan memiliki protective instinct yang kuat.

Kehandalan anggota baru ini ternyata menjanjikan.  Pada acara Jogja Dog Show 2013 yang diselenggarakan oleh Perkin Jogja tanggal 23 – 24 Pebruari kemarin 2 anggota K9 Perhutani Jawa Timur, yaitu Alva dan Vilma langsung mendapat pengargaan sebagai juara I dan III kategori agility atau ketangkasan dan kepatuhan dari ratusan peserta yang ikut.

Data pada tahun 2012 menujukkan, angka gangguan hutan di Perhutani Jawa Timur khususnya berupa pencurian kayu masih sangat tinggi. Pada tahun tersebut Perhutani jatim kehilangan kehilangan 37 ribu pohon dengan total kerugian mencapai angka 29 M.  Pembentukan Tim K9 ini diharapkan dapat menekan angka pencurian serendah mungkin.

Humas Unit II Jatim

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/lestarikan-air-hutan-perhutani-didukung-usaid-iuwash-2/ Sat, 19 Jan 2013 01:58:38 +0000 http://perhutani.co.id/?p=6325 DIREKTUR Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto (kanan) dan Chief of Party IUWASH, Louis O’Brien melakukan penandatanganan nota kesepahaman disaksikan USAID Mission Director Indonesia Andrew Sisson di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan program konservasi sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim.

Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto menyatakan konservasi alam merupakan kewajiban semua pihak, bukan hanya tanggung jawab Perhutani. Sinergi dengan IUWASH dilakukan untuk membantu konservasi alam melalui pembuatan rorakan-rorakan (parit buntu) di dalam hutan Perhutani.Hal itu bertujuan menambah jumlah air yang dapat disimpan di dalam tanah hutan. Resapan itu akan memperbaiki neraca sumber daya air yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna air di wilayah hilir. IUWASH sebagai bagian USAID mendukung ketersediaan air baku bagi masyarakat sehingga akses masyarakat terhadap air bersih.
(Sas/E-5)

Media Indonesia hal. 18
19 Januari 2013

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/menhut-apresiasi-pemenang-lomba-penghijauan/ Wed, 15 Aug 2012 08:26:41 +0000 http://perhutani.co.id/?p=5516 Jakarta, (Analisa). Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi kepada para pemenang Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam “Wana Lestari” 2012 atas peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.
“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan peserta lomba yang menyadari akan pentingnya penghijauan,” katanya usai berdialog bersama peserta di Jakarta, Selasa.
Menurut Zulkifli, peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga hutan, melakukan penghijauan, serta menjaga kawasan konservasi.
“Ada beraneka ragam persoalan termasuk masalah budaya dan pendidikan akan pentingnya lingkungan yang tidak semuanya bisa diselesaikan Kementerian Kehutanan,” katanya.
Karena itu, kata Zulkifli, peran serta masyarakat yang menyadari pentingnya penghijauan, kebersihan, lingkungan yang asri, dan kawasan konservasi sangat dibutuhkan saat ini.
“Termasuk juga untuk melestarikan keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia yang begitu kaya,” katanya.
Zulkifli menilai seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perlu diberi pelajaran mengenai pentingnya pelestarian alam.
Dia berharap penghargaan yang diberikan kepada lembaga pelestari hutan hingga kepala desa dan guru yang paham betul akan pentingnya hutan itu bisa membuat Indonesia “hijau” kembali.
“Jika semua yang ada di republik ini menyadari pentingnya penghijauan, mudah-mudahan 25 tahun lagi Indonesia akan hijau, paling tidak pulih kembali seperti sedia kala,” katanya.
Sebanyak 102 peserta dari seluruh Indonesia hadir dalam rangkaian acara yang diadakan Kemenhut guna mendorong pelestarian dan pengembangan kehutanan Indonesia.
Dari 14 kategori yang dilombakan, semuanya merupakan kategori di bawah tanggung jawab beberapa instansi seperti Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDMK), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Perum Perhutani. (Ant)