Sekretaris Divisi Perum Perhutani Regional Jawa Timur (Jatim) Yahya Amin menyatakan, sejak 2012 produksi kayu dan nonkayu cukup seimbang. Tahun berikutnya, hasil nonkayu mendominasi hingga sekarang. ”Dulu, 70-80 persen disumbang dari kayu. Tapi, sesuai dengan kebijakan direksi, produksi nonkayu harus menyumbang 60-65 persen,” kata Yahya kemarin (11/3).

Salah satu upaya merealisasikan program tersebut adalah memperluas lahan kayu putih sekitar 10 ribu hektare per tahun secara nasional. Saat ini Perhutani memiliki areal lahan kayu putih seluas 30 ribu hektare.

Di Jatim, ada target memperluas areal hingga menjadi 4.000 hektare per tahun. Perluasan lahan dilakukan di Ponorogo, Mojokerto, Tuban, Pasuruan, Nganjuk, dan Madura. Tercatat total luas lahan saat ini mencapai 10 ribu hektare dengan jumlah produksi 18.538 ton.

Bukan hanya itu, lanjut Amin, Perhutani juga akan mengelolah getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin agar nilai jualnya semakin tinggi. Bahan baku tersebut berguna untuk kosmetik, cat, obat-obatan, makanan, dan lainnya.

Sepanjang 2014, Perhutani Jatim memproduksi 425.000 meter kubik kayu. Realisasi itu melampaui target 399.000 meter kubik. Namun, pada 2015 Perhutani justru menurunkan target produksi kayu menjadi 400.000 meter kubik. ”Pencapaiannya tahun lalu bisa lebih karena faktor bencana alam yang membuat pohon roboh dan kasus pencurian. Sehingga kayunya masuk dalam produksi,” ungkapnya. (ias/c15/agm)

Sumber : Jawa Pos, hal. 6
Tanggal : 12 Maret 2015

Dok.Kom/Pht/Ska/@2015

SURAKARTA, PERHUTANI (8/1)  Mengawali Tahun 2015 untuk Peningkatkan Produksi Getah Pinus Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Dwi Witjahjono memberikan pembinaan langsung di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta di ruang rapat kantor KPH Surakarta, di dampingi Administratur KPH Surakarta. Rabu.

Acara dihadiri lebih dari 70 orang yang terdiri dari Kelompok Tani Sadap (KTS), Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH), Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Mandor yang potensial wilayahnya, serta Mantri dan Asper sebagai pendamping dalam pelaksana kerja.

“KPH Surakarta mendapat aprsesiasi positif dari Divisi Regional Jawa Tengah mengenai target Produksi Daun Kayu Putih yang melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP),  maupun Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan produksi Getah Pinus KPH Surakarta penghasilannya sudah sesuai dengan Rencana Teknik Tahunan (RTT). Di mana sekarang sejajar dengan KPH yang lain, walaupun selama ini termasuk KPH yang kecil”. Urai Yoyok

“Koordinasi antar penyadap dan Manajemen diperlukan untuk mencari solusi dalam menangani permasalahan di lapangan. Contoh, Sarana dan Prasarana timbangan di Tempat Penampungan (TP) tidak ada, kemudian diusulkan pengadaannya. Frekuensi diskusi pimpinan dengan bawahan semakin banyak semakin baik”, lanjut Yoyok.

2015 diharapkan produksi yang dihasilkan KPH Surakarta lebih baik lagi, dengan bekerja sama dengan Forum Komunikasi, LMDH, dan KTS dalam upaya peningkatan produksi Getah Pinus. Karena tanpa bantuan mereka Perum Perhutani tidak bisa bekerja sendiri. (Kom-PHT/Ska/Titik).

Editor : Ruddy Purnama

@copyright 2015

Dok.Kom-PHT/Cms @2014

CIAMIS, PERHUTANI (20/11) | Masyarakat Desa hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mustika siap mengamankan teresan Jati seluas 162,19 Ha dengan jumlah 16,421 pohon, target Produksi 12.624M3. Kayu jati yang sudah diteres (dimatikan) dan siap tebang berlokasi di 4 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang ada Perhutani Ciamis.

Ketua LMDH Mustika, Ardi menyatakan bahwa kegiatan pengamanan di kawasan hutan merupakan kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH ) untuk mengamankan aset negara dan sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Perhutani Ciamis dengan LMDH. Kami juga selaku LMDH akan mendapatkan bagi hasil sharing dari kegiatan produksi hutan tersebut.

“Jumlah anggota LMDH Mustika sebanyak 65 orang , kami melaksanakan pengamanan hutan bersama dengan Pihak perhutani dengan cara bergilir baik siang maupun malam hari . ” tandasnya.

Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan Perhutani Ciamis, Hendardi menyatakan bahwa
sebelum dilaksanakannya teresan di adakan dulu Job training pelaksanaan tebangan teresan karna dalam melaksanankan teresan perlu tenaga terlatih dengan teknis khusus saat meneres tegakan jati sehingga dihasilkan jati teresan dengan kualitas yang tinggi.dibanding tebang tanpa teresan.

“Teresan perlu pengamanan khusus, maka jajaran Polhut bersama lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) mengamankan secara khusus tegakan jati yang diteres, yang pelaksanaan penebangannya akan dimulai pada awal Januari tahun 2015. “jelasnya (Kom-PHT/Cms/Bun)

Editor  :  Dadang K Rizal

@copyright 2014

Menurut Kepala Biro Perlindungan Daya Hutan Perhutani Unit II, NP Adnyana, dalam waktu dekat akan dibentuk Warung Kayu di kawasan Montong Tuban. â€â€Karena sejak 2012 hingga Agustus ini saja, kayu jati yang hilang di wilayah itu mencapai 17 ribu pohon se-nilai Rp 16 miliar,” ujamya di Surabaya, Jumâ€at (11/10).

Mayoritas kayu hasil jarahan itu dipasok ke sentra pembuatan meubel kayu mentah di, Montong Tuban. Selanjutnya meubel setengah jadi itu dikirim ke Jepara untuk dirakit menjadi meubel berkualitas ekspor.

Jati asal Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban diakui banyak dincar para pengrajin. Bahkan belakangan Jati Rogo yang merupakan jenis jati induk, dicuri oleh kawanan melibatkan 300 orang.

Jati di lokasi itu rata-rata sudah ditanam sejak 1916-1952. Jati asal Tuban ini merupakan jenis jati terbaik dan hanya dikalahkan oleh jati asal Myanmar, untuk memudahkan para pembeli eceran tersebut, pihaknya menyediakan jasa penggergajian.

”Jadi produk kayu jati itu nantinya keluar dari Rumah Kayu dalam bentuk potong per potong,” jelasnya. Pembentukan Rumah Kayu di Tuban itu merupakan yang ke-3 setelah sebelumnya toko yang sama didirikan di Nganjuk dan Jombang. Dua wilayah itu juga memiliki banyak teijadi kasus pencuriah kayu.

Sejak didirikan sentra penjualan eceran tersebut, nilai kerugian akibat pencurian kayu di Jombang yang mencapai Rp 11 miliar berhasil ditekan. Kondisi yang sama terjadi di wilayah Nganjuk. (Andira)

Suara Karya | 14 Oktober 2013 | Hal. 7

Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Perhutani Unit II, NP Adnyana mengatakan pencurian jati di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan Bojonegoro, dan KPH Jatirogo, Tuban, selama September 2012 sampai September 2013 telah merugikan negara hingga Rp 16,66 miliar atau mencapai 17 ribu lebih meter kubik.

“Karena, hubungan suplai dan permintaan yang membuat aksi pencurian terus berkembang. Jati di Jatirogo adalah terbaik di Indonesia, sebab jati indukan,” kata Adnyana dikantornya akhir pekan lalu.

Warung kayu adalah tempat transaksi jual beli kayu resmi dari Perhutani. Sedangkan, pengelola adalah masyarakat sekitar dalam bentuk koperasi. BUMN kehutanan itu akan memberi subsidi harga kayu. “Warung kayu, khusus sektor ritel. Misalkan, perajin furniture. Indusrti tetap melalui TPK (tempat penimbukan kayu),” paparnya.

Adnyana menambahkan warung kayu yang menaungi wilayah Bojonegoro dan Tuban ini adalah yang ketiga di Perhutani II. Realisasi pendirian adalah awal tahun depan. Sebelumnya, daerah Jombang dan Nganjuk sudah berdiri. Salah satu syarat pendirian lokasi warung kayu adalah berada di kawasan sentra perajin mebel.

“Warung kayu di daerah Jombang termasuk sukses. Dalam jangka waktu setahun pendirian warung kayu, kerugian negara yang sebelumnya Rp 11 miliar menjadi nol,” cetusnya.

KPH di wilayah Tuban-Bojonegoro tersebut memproduksi kayu sekitar 3 ribu sampai 4 ribu meter kubik. Dari jumlah produksi tersebut, sekitar 10 persen akan dipasarkan melalui warung kayu.

“Jadi di warung kayu calon pembeli seperti perajin maupun masyarakat umum bisa membeli dalam satuan terkecil seperti satu batang atau dua batang. Dengan demikian, warga atau perajin tidak perlu lagi membeli kayu ilegal, sehingga permintaan kayu ilegal juga menurun. Jika permintaan kayu ilegal turun, otomatis pencurian kayu juga turun,” papar Adnyana.

Ia menyebut total tebangan jati pada tahun ini mencapai 70 ribu meter kubik. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan kayu itu. “Dalam setahun, total permintaan kayu adalah 2,5 juta kubik. Kontribusi jati adalah 60 persen atau 1,5 juta kubik,” ucapnya.(dio)

JPNN Online | 14 Oktober 2013 | 07.46 WIB

Heru Siswanto, Direktur Industri Kayu dan Non Kayu Perhutani, mengatakan saat ini produksi pabrik plywood sudah mencapai kapasitas optimal, yakni 4.000 m3/bulan.

“Januari-Mei itu kan masa commissioning pabrik, jadi Juni-Desember ini baru full capacity,” ujar Heru kepada Bisnis, Kamis (19/9/2013).

Dengan demikian, realisasi produksi pabrik kayu lapis berbahan baku sengon tersebut diperkirakan mencapai 24.000 m3 dengan input bahan baku sebesar 48.000 m3.

“Bahan bakunya dari hutan tanaman kita. Pasarnya saat ini masih dalam negeri,” katanya.

Ke depan, 70% plywood produksi Perhutani akan diekspor ke Jepang atau sekitar 16.800 m3, sedangkan penyerapan domestik sekitar 7.200 m3.

Untuk membangun pabrik tersebut, Perhutani menggulirkan investasi sebesar Rp48 miliar. Adapun pendapatan dari bisnis baru ini diproyeksi mencapai Rp74 miliar/tahun.

Jurnalis : Ana Noviani | Editor : Sutarno
Bisnis.com | 19 September 2013 | 20.07 WIB

PURWOKERTO, (PRLM).- Perum Perhutani mendorong peningkatan hasil produksi non kayu seperti gondorukem, kayu putih, hingga ekspor kera ekor panjang ke Amerika, serta penangkapan buaya.

“Dalam dalam jangka waktu lima hingga 10 tahun produksi non kayu bakal mendominasi pendapatan Perhutani,” kata Direktur Utama Perum Perhutani, Dr Ir Bambang Sukmananto MSc di sela-sela Program Perhutani Peduli melalui Gerakan Direksi Mengajar di SMA 1 Purwokerto, Senin (20/5).

Saat ini produksi kayu dan non kayu masih 55 dan 45 persen. Dalam lima tahun mendatang harus 40:60 untuk produksi non kayu.

Menurutnya banyak produk non kayu yang saat ini menjadi andalan bagi perusahaan plat merah itu. Antara lain gondorukem, ekowisata, agroforest, terpentin, kayu putih, madu, air minum dalam kemasan, usaha penangkaran kera ekor panjang, hingga usaha penangkaran buaya.

“Perhutani bekerja sama dengan IPB melakukan penangkaran kera ekor panjang. Untuk diekspor ke Amerika sebagai bahan penelitian. Populasinya sangat banyak, jika terlalu banyak maka bisa menjadi hama oleh karena kita kerja sama dengan IPN untuk ekspor,” katanya. (A-99/A-26)***

Pikiran-rakyat.com
Senin, 20/05/2013 – 13:50

Sekarang, Perhutani mampu memproduksi sekitar 1 juta meter kubik kayu jati maupun kayu rimba dalam setiap tahunnya. Dari jumlah yang ada, sebagian besar masih dijual dalam bentuk log dan hanya sebagian kecil yang dijual dalam bentuk kayu olahan. “Tapi ke depan prosentasi kayu olahan akan semakin ditingkatkan,” tuturnya.

Pada tahun 2012 kemarin, Perhutani Unit II Jawa Timur sendiri memproduksi kayu sekitar 450 ribu meter kubik. Namun hanya 23 ribu meter kubik atau sekitar 8% yang diolah. Baik melalui pabrik sendiri maupun kerjasama dengan swasta atau pihak lain. Kemudian sebagian besar sisanya dijual dalam bentuk log. “Sedangkan pendapatan yang dikontribusikan sebesar Rp105 miliar atau 8% dari pendapatan total Perum Perhutani,” ungkapnya.(win9)

Jurnalis : WIN9
Media : whatindonews.com 20 April 2013

Padahal harga pasar justru tertekan krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. Meski demikian, sebenarnya penebangan hutan yang terlalu masif juga salah satu yang memberi ekses negatif dari industri itu sendiri.Semakin luas hutan yang ditebang, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk tebangan selanjutnya, lantaran hutan-hutan pinggiran sudah tak lagi berkayu.

Artinya, biaya penebangan juga semakin tinggi karena jarak tempuh berbanding lurus dengan biaya bahan bakar, belum lagi upah tenaga kerja yang semakin panjang jam kerjanya. Hal tersebut menyebabkan penurunan produksi tebangan, atau setidaknya menyebabkan kesulitan meningkatkan area tebangan.

Kondisi itu dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto. Menurutnya, penurunan areal tebangan terjadi lantaran tingginya biaya yang harus ditanggung pengusaha. “Saat ini hutan di pinggiran sudah habis ditebang sehingga penebangan harus masuk ke hutan terjauh, hingga 200 km-300 km ke dalam.”

Belum lagi program moratorium izin baru juga menyebabkan banyak wilayah baru tak dapat ditebang kayunya. Pemberlakuan moratorium yang menyebabkan luas areal tebangan terus mengalami penurunan dari rerata 9 juta hektare menjadi 4-5 juta hektare dalam 2 tahun terakhir.

Tak selesai sampai di situ. Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap setoran dari Kementerian Kehutanan juga ditambah. Selama ini kementerian yang kini digawangi Zulkifli Hasan itu beserta sektor yang digawanginya dianggap tidak berkontribusi banyak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) maupun anggaran negara.

PNBP sektor kehutanan cenderung menurun sejak awal 2000. Bahkan dalam kurun waktu 2004-2010 penerimaan dari sektor ini mengalami rerata penurunan hingga 1% yang dicurigai terjadi akibat penurunan penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH).

Meski demikian dalam periode 2010-2012 penerimaan kehutanan meningkat rata-rata 11% didorong kenaikan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sektor kehutanan rata-rata menyumbang 6,14% terhadap PDB pertanian atau 0,86% terhadap PDB nasional selama 2005- 2009.

Nilai tersebut turun 0,55% tiap tahun. Berkaitan dengan hal itu maka berbagai tarif diharapkan naik. Bahkan pemerintah saat ini tengah menggodok rencana kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor kehutanan dimulai melalui peningkatan iuran DR. Total PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan (SDA) pada akhir tahun lalu mencapai Rp3,37 triliun.

Nilai tersebut tidak meningkat dibandingkan PNBP SDA Kehutanan pada 2011 Rp3,37 triliun. Meski pada tahun lalu tak ada peningkatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk meningkatkan target PNBP sektor kehutanan pada tahun ini sebesar 23,99% menjadi Rp 4,19 triliun.

PENINGKATAN TARIF

Sebab itu saat ini opsi yang dimiliki pemerintah adalah peningkatan tarif DR. Pemerintah menargetkan PNBP DR pada tahun ini dapat mencapai Rp1,77 triliun, meningkat 24,09% dari target penerimaan tahun lalu Rp1,42 triliun. Sementara hingga Februari 2013 realisasi penerimaan PNBP DR mencapai Rp180,99 miliar, atau 10,21% dari target sepanjang tahun.

Padahal selain berbagai tarif usaha, industri pengolahan kayu masih harus berhadapan dengan berbagai biaya sertifikasi. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bersifat wajib dan Forest Stewardship Council (FSC) yang bersikap sukarela hanya salah dua contoh dari berbagai sertifikasi mengenai legalitas dan kebersinambungan (sustainability) bisnis kayu.

Sertifikasi SVLK dan FSC misalnya, diperkirakan meningkatkan biaya produksi hingga 15%-20% karena diperlukan sistem pengelolaan baru yang legal dan lebih berkesinambungan. Padahal meski terus bertumbuh, tetapi kenyataannya pasar tersebut belum terlalu besar, dalam lingkup internasional sekalipun.

Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perum Perhutani, mengaku perusahaan yang di pimpinnya belum dapat menikmati marjin harga hingga 20% dari kayu bersertifikat FSC yang di produksinya melalui 7 kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari 57 KPH yang dimilikinya. Bahkan, lanjutnya, tambahan harga 10% itu saja ditentukan oleh Perum, bukan berdasarkan keinginan pasar. Menurutnya apabila Perhutani tidak “memaksakan” penyesuaian harga, maka pasar juga tidak akan melakukan penyesuaian. Dia menilai saat ini pasar lebih peduli pada kualitas baik dan harga murah, tanpa terlalu mempedulikan sertifikasi dan legalitas.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin pernah mengungkapkan saat ini harga jual kayu adalah isu sentral bagi pengusaha lantaran harga dunia yang terus turun, sementara pemerintah Indonesia justru membebankan biaya yang semakin tinggi. Apalagi, lanjutnya, pemerintah menaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor kehutanan. Selain itu juga ada wacana dari pemerintah untuk meningkatkan PNBP.

Jurnalis : Rika Novayanti
Bisnis Indonesia, 11 April 2013 hal. 26

“Kalau persediaan lahan cukup luas di sana, namun kesadaran masyarakat dalam menanam yang masih kurang, sehingga produksi kayu masih didominasi dari Pulau Jawa,” kata Zulkifli usai melihat pengolahan kayu di Perum Perhutani Kabupaten Gresik, Rabu.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki keunggulan alam yang bagus dibanding negara lain, namun kesadaran dalam menanam yang masih kurang, sehingga produksi kayu juga tidak bisa merata di berbagai daerah.

“Kalau di Jawa masyarakatnya sudah terbiasa menanam, dan sudah menjadi budaya atau bagian hidup terutama menanam kayu, namun untuk yang di luar Jawa kini sudah mulai belajar memanfaatkan lahan, sehingga diharapkan keterbatasan produksi kayu bisa teratasi,” katanya.

Zulkifli pada kesempatan itu juga menyatakan dukunganya atas upaya Perhutani Gresik dalam mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, sehingga mampu menaikkan kualitas kayu dan meningkatkan devisa.

Selain itu, pengolahan kayu oleh Perhutani Gresik mendukung penuh pemberdayaan masyarakat di tingkat petani, karena mampu menampung seluruh hasil hutan yang ada di wilayah Jawa Timur.(*)

Penulis : Abdul Malik / Editor : Slamet HP
antarajatim.com ::: Rabu, 13 Maret 2013 16:33:24

]]>