Pupuk – Perum Perhutani

Usulkan 2.094 Ton Pupuk Untuk Lahan Hutan

Bagus — Sat, 21 Feb 2015 05:29:59 +0000

BLORA — Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan (Distanbunakikan) Blora mengusulkan pupuk bersubsidi bagi petani yang menggarap lahan hutan. Jumlahnya 2.094 ton. ”Pertimbangannya, lahan hutan juga sebagian ditanami tanaman pangan,” ujar Kepala Distanbunakikan Reni Miharti, kemarin (20/2). Dia mengatakan, usulan pupuk bersubsidi lahan hutan sama seperti proses usulan petani sawah. Usulan juga diajukan ke gu bernur Jawa Tengah. ”Usulan sudah kami sampaikan ke gubernur, saat ini sedang menunggu kabar realisasinya,” tambah dia.

Usulan itu berupa 550 ton pupuk urea, 1.380 ton NPK, 7 ton ZA, 150 ton pupuk organik, dan 7 ton SP-36. Usulan itu sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibuat kelompok tani hutan. ”Penyusunan RDKK ini butuh waktu agak lama,” katanya. Penyusunan RDKK untuk lahan hutan ini, menurut mantan kepala dinas kehutanan tersebut, harus melibatkan Perhutani di enam kesatuan pemangkuan hutan (KPH). Sebab, hutan di Blora menjadi wilayah enam KPH. Yakni, KPH Blora, Cepu, Randublatung, Ngawi, Kebonharjo, dan Rembang.

”Alhamdulillah, akhirnya RDKK bisa disusun dan sudah diusulkan. Harapannya, usulan disetujui semua agar tidak terjadi rebutan pupuk,” tandasnya. Sekadar diketahui, pupuk bersubsidi di pasaran sering kurang. Salah satu yang dituding menjadi penyebab adalah petani lahan hutan ikut membeli pupuk tersebut. Sehingga, jatah petani lahan sawah kurang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, akhirnya diusulkan untuk mengajukan pupuk khusus lahan hutan.

Sementara itu, Yusuf Wibisono, manajer humas PT Petrokimia Gresik, produsen pupuk bersubsidi yang melayani wilayah Blora, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah pemerintah. Jika pemerintah memerintahkan untuk mendistribusikan pupuk untuk petani hutan, pihaknya akan melaksanakan.

”Kalau usulan disetujui, tentu kami akan mendistribusikan pupuk untuk petani hutan. Karena itu, kita tunggu saja usulan itu disetujui atau tidak. Kalau disetujui berapa jumlahnya,” tuturnya. Distribusinya nanti, lanjut dia, dilakukan melalui distributor resmi. Karena, saat ini belum ada distributor khusus untuk pupuk bersubsidi lahan hutan. Nantinya, pupuk disalurkan distributor yang ada.

”Sambil membenahi rangkaian distribusinya,” katanya. Sebelumnya, Kabupaten Blora mengusulkan 206.516 ton pupuk bersubsidi bagi petani sawah. Rin ciannya, 52.900 ton urea, 20.483 ton SP36, 24.550 ton ZA, 50.719 ton NPK, dan 57.864 ton pu puk organik. Namun, jatah yang diterima Blora tahun ini hanya 121.500 ton. Rinciannya, 47.500 ton urea, 13.000 ton SP36, 11.800 ton ZA, 32.900 ton NPK, dan 16.300 ton pupuk organik.

(ono/yan)
Sumber : Radar Bojonegoro, hal 35
Tanggal : 21 Februari 2015

CMJT Kendalikan Distribusi Pupuk

Adel — Mon, 19 Jan 2015 04:20:08 +0000

SEMARANG — Perusahaan daerah (Perusda) PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), awal tahun ini mulai mengendalikan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah.
CMJT menggandeng dua produsen, yakni PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan PT Petrokimia Gresik.
“CMJT menambah satu divisi yang bertugas mengendalikan pupuk bersubsidi di Jateng. Kami sudah mendapat wilayah distribusi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Pekalongan,” kata Gubernur Ganjar Pranowo.
Pemprov ingin membuat sistem pengelolaan pupuk yang benar untuk mencapai jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. CMJT akan mendistribusikan semua jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea, ZA, SP-36, dan NPK.
“Untuk harga, tidak ada perbedaan dari distributor lainnya. Sistem yang diterapkan diharapkan benar-benar bisa melayani kebutuhan petani. Pupuk didistribusikan ke pengecer yang sudah ada untuk disalurkan kepada petani,” tuturnya.
Direktur Utama PT CMJT Sayuti mengatakan, Kabupaten Semarang dan Pekalongan menjadi percontohan distribusi pupuk. Jika sistem dan sumber daya manusia siap akan dikembangkan di 35 kabupaten/kota. “Pada 2016, semua kabupaten diharapkan sudah dapat terlayani,” ujarnya.
Kartu Petani
Secara operasional, kerja CMJT akan bersinergi dengan kartu petani. Data jumlah petani, kuota, jenis, dan waktu distribusi disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Direktur Umum dan Keuangan PT CMJT , Agung Rohmadi yang menjadi kepala divisi menambahkan, divisinya bersifat sosio bisnis, yakni kegiatan bisnis yang lebih mengedepankan pelayanan masyarakat.
Prinsipnya, perusahaan tidak melakukan investasi, namun lebih sebagai pengendali.
“Dalam operasional, pihaknya akan memanfaatkan aset-aset Pemprov yang mangkrak di sejumlah daerah untuk digunakan sebagai gudang. Karena kalau perhitungan bisnis, tidak memungkinkan. Jadi sifatnya sosio bisnis, pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Karena memaksimalkan aset yang mangkrak, saat ini pihaknya sedang mengajukan pengalihan wilayah distribusi dari Kabupaten Pekalongan ke daerah lain. Sebab, Pemprov tak punya aset mangkrak di sana.
Aset yang bisa digunakan yakni di Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Klaten, Tegal, Rembang, dan Jepara.
“Sarana angkut, kami sudah punya. Kalau semua lancar, sudah bisa beroperasi pada musim tanam kedua sekitar Februari-Maret 2015,” jelasnya.
Selain pupuk, pihaknya juga akan berkontribusi untuk meningkatkan produksi kedelai dan jagung. Bekerja sama dengan Perhutani, CMJT akan mengajak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menanam kedelai dan jagung di lahan milik Perhutani.
Petani akan mendapat pendampingan, mulai persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pemasaran.
“Untuk awal, kami siapkan Pati, Grobogan, dan Banyumas. Targetnya, produksi kedelai meningkat dengan perluasan area tanam,” jelasnya.(J8,H81-71)
SumberÂ : Suara Merdeka
TanggalÂ : 19 Januari 2015

Petani Desa Hutan Kini Bisa Dapat Pupuk Bersubsidi

Dadang Kadarsyah Rizal — Thu, 08 Jan 2015 04:20:18 +0000

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lewat direktorat Jenderal Sarana, serta Direktur Petrokimia Gresik untuk memberikan pupuk bersubsidi juga bagi petani desa hutan. Koordinasi tersebut akan menyususun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang akan disampaikan ke Dinas Pertanian Setempat.

Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan Menteri LHK, Siti Nurbaya ke Ngawi, Jawa Timur akhir Desember lalu.

“Selama peninjauan terungkap petani desa hutan tidak dimasukan dalam target penerima pupuk bersubsidi. Meskipun yang mereka tanam adalah tanaman pangan terutama padi,” tutur Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian LHK Eka W Soegiri dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Kamis (8/1/2015).

Tercatat rata-rata total produksi padi dan jagung dari lahan hutan Perhutani sebanyak 965.000 ton, sesuai laporan Dirut Perum Perhutani. Dengan turut dimasukannnya sebagai penerima pupuk bersubsidi, para petani desa hutan diharapkan dapat pula memberikan kontribusi kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi. Untuk itu pemerintah saat ini tengah membenahi sektor pertanian. Salah satu hal yang paling dikeluhkan petani adalah subsidi pupuk. Jokowi menargetkan bisa melakukan swasembada pangan pada 2017.

Sumber : http://economy.okezone.com/
Tanggal : 8 Januari 2014