Dalam sambutannya Dewi Denaldy menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas dukungan seluruh anggota DWP selama menjalankan tugas selama 3 tahun lebih. “Selamat atas amanah yang diberikan kepada ibu Ati untuk mengemban jabatan baru sebagai Ketua DWP Perum Perhutani”, ujar Dewi.

Dewi menambahkan bahwa selama ini DWP Perhutani menginduk dengan DWP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sekarang kita harus sudah berdiri sendiri sebagai organisasi mandiri.

Sementara itu, Zuryati Simbolon Wahyu Kuncoro mengungkapan rasa syukurnya telah menjadi bagian Keluarga Besar Perhutani khususnya Dharma Wanita. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Dewi Denaldy yang telah membina Dharma Wanita Perum Perhutani”, kata Zuryati.

Zuryati juga berpesan bahwa peran istri dalam menunjang karir suami dalam bekerja begitu penting. “Oleh karena itu agar ibu-ibu selalu memberikan support dan motivasi bagi para suami untuk dapat berprestasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, bisa mengukir kinerja baik demi kesuksesan diri dan keluarga, serta berujung pada kemajuan perusahaan”, tambah Zuryati.

Pada kesempatan yang sama Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa selain mendukung para suami bekerja, Dharma Wanita merupakan bagian penting dalam kontribusi mendorong pembangunan pemberdayaan perempuan.

“Kedepannya kami jajaran Direksi dan beberapa Divisi Perhutani akan meninjau Lapangan. Kami berharap ibu-ibu semua dapat membantu dan mendukung para suami dalam pekerjaan ini karena bidang pekerjaan kita yang menjaga makhluk hidup khususnya Sumber Daya Hutan dan isinya”, ungkap Wahyu. (Kom-PHT/Kanpus/Aga)

Editor : Ywn

Copyright©2020

Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Perhutani. Bantuan diserahkan oleh Kepala Seksi PKBL Iwan Ridwan sebagai perwakilan dari Perhutani kepada Kepala Sekolah Paud H-I Latahzan Himawati dan Pendeta Gereja Pantekosta Gomgom Sitorus disaksikan oleh tenaga ahli DPR.

Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan Asep Rusnandar menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Perhutani kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan.

“Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini serta kualitas tempat ibadah, sehingga para siswa dapat belajar secara optimal dan khususnya untuk jemaat gereja merasa nyaman dalam melakukan ibadahnya” jelas Asep.

Dalam kesempatan yang sama Himawati mengucapkan terima kasih kepada Perhutani yang telah memberi bantuan pendidikan yang rencananya akan digunakan untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan Paud.

Gomgom Sitorus juga mengucapkan terima kasih kepada Perhutani atas bantuan dana untuk sarana prasarana ini. ia berharap semoga dengan meningkatnya kualitas gereja ini dapat memberi kenyamanan masyarakat dalam beribadah. (Kom-PHT/Kanpus/Aga)

Editor : Ywn

Copyright©2020

Peresmian ini dihadiri Wakil Administratur KPH Kuningan Mulyana Kurniawan, Camat Ciwaru Pepen Supendi, Kepala Desa Citundun Rasta Hardimamsyah, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sinar Bayu Nala Dadi beserta anggota.

Menurut Administratur KPH Kuningan Uum Maksum yang disampaikan oleh wakilnya Mulyana Kurniawan, lokasi wisata ini sudah dikerjasamakan dengan LMDH Sinar Bayu Nala melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB). Ia menuturkan pengelolaan wisata alam seluas 5 ha itu memiliki keindahan alam sangat menakjubkan, menyimpan panorama estetika alami dengan nilai historis yang tinggi. Wana wisata ini juga menjadi wisata alternatif yang cukup menjanjikan, bisa dijadikan tempat outbond dan akan disediakan Camping Ground, Hiking Track di tengah keindahan hutan pinus.

“Peresmian lokasi wisata ini sudah melalui proses penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan LMDH Sinar Bayu Nala sebagai mitra kerja dengan disaksikan Camat dan Kepala Desa Citundun. Ini sebagai awal pengembangan potensi wisata yang berlokasi di Kuningan bagian Timur. Prinsip kerjanya adalah saling menguntungkan, dengan menekankan kaidah kelestarian lingkungan serta meningkatkan tanggung jawab terhadap kelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan,” ungkapnya.

Peresmian lokasi wisata ini mendapat dukungan dari Camat Ciwaru Pepen Supendi, yang mengatakan bahwa dengan diadakannya penandatanganan dan peresmian wisata alam Ampah Nangka di kawasan hutan Perhutani yang masuk daerah Administratif Desa Citundun ini pihaknya berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan,

“Kami semua berdoa supaya kedepan wisata alam Ampah Nangka banyak digemari masyarakat luas dan maju pesat,” ungkapnya. (Kom-PHT/Kng/Dd)

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka koordinasi mengenai program dan kegiatan Perum Perhutani sebagai Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara lestari.

Direktur Operasi Perum Perhutani, Sumardi menyambut kunjungan anggota DPRD Banten ini. Dalam pertemuan tersebut Perhutani memaparkan program pengelolaan sumberdaya hutan di Perum Perhutani dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten, Muflikhah mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan bagi Komisi II DPRD Banten dalam menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi dengan Perum Perhutani yaitu untuk mengetahui program perum perhutani, berkoordinasi mengenai pengelolaan sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Sumardi menjelaskan, proses pegelolaan sumberdaya hutan dilaksanakan dari Hulu yaitu perencanaan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan hingga sampai pemanfaatan dengan menghasilkan sumberdaya hutan kayu dan non kayu. Pelaksanaan ke Hilir yaitu berupa produk kayu dan non kayu yang dijual secara langsung lewat tokoperhutani.com diolah oleh industri serta produk wisata yang memiliki potensi tinggi di wilayah pengelolaan Perum Perhutani.

“Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Perhutani selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sudah sejak lama Perhutani menerapkan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dikenal melalui program PHBM”, ujar Sumardi.

Dia menyampaikan tentang program Perhutanan Sosial di Perum Perhutani yang mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan juga melibatkan banyak pihak-pihak terkait secara kolaboratif salah satunya dalam pembiayaan model bisnisnya melalui pembiayaan Himbara ( Himpunan Bank Negara), sehingga para petani perhutanan sosial mendapatkan biaya melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicairkan dalam bentuk kartu tani yang terkoneksi dengan data Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah terintegrasi. Sampai tahun 2019 ini, program pehutanan sosial di Perum Perhutani sudah ada 238 lokasi dengan keluasan 105.099 Ha serta 72.387 SK Perhutanan Sosial yang telah terbit.

“Perhutani menyambut baik dengan adanya koordinasi bersama Komisi II DPRD Banten ini, harapannya DPRD sebagai wakil rakyat khususnya masyarakat Provinsi Banten dapat bersama-sama membantu dan juga memberi masukan bagi kami dalam memberdayakan masyarakat desa hutan khususnya di KPH Banten, tutupnya. (Kom-PHT/Kanpus/Aga)

 
Editor : Ywn
Copyright©2019

Apel Siaga tersebut diikuti kurang lebih 600 peserta yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut), Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik PNS (PPNS) yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

Dalam kegiatan tersebut  Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Kehutannan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani bertindak sebagai pemimpin apel mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

Perhutani mengirimkan pasukan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) dari personil Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Turut Hadir dalam kegiatan Direktur Operasi Perhutani Sumardi.

Direktur Operasi Perhutani Sumardi menyampaikan bahwa dengan keikutsertaan Perhutani dalam ‘Apel Siaga Gakkum 2019†merupakan bentuk dukungan dalam penegakan hukum di bidang Kehutanan, khusunya di wilayah kelola Perum Perhutani.

“Selama ini Perhutani selalu berupaya menegakkan hukum dalam menjaga keamanan hutan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Polri, TNI, Lembaga serta masyarakat di sekitar hutan guna menciptakan keamanan hutan dan lingkungan hidup yang kondusif,” ujar Sumardi.

Rasio Ridho Sani dalam sambutannya yang menyampaikan amanat tertulis Menteri LHK Siti Nurbaya dimana salah satu kebijakan dalam penegakan hukum di lingkup Kementrian LHK yaitu dengan mendorong kesadaran dan budaya kepatuhan publik serta korporasi melalui langkah-langkah sosialisasi dan pembinaan, juga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas.

Ia menyampaikan jika penegakan hukum yang tegas itu dapat dilakukan melalui penerapan 3 (tiga) instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.“Diharapkan apel siaga ini sebagai momentum dalam meningkatkan  kesiap siagaan Polisi Kehutanan, PPLH dan PPNS dalam menanggulangi dan menghentikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” jelas Rasio.

Setelah kegiatan Apel dilanjutkan simulasi operasi penyergapan pelaku ilegal loging dilanjutkan demo penjinakan satwa-satwa liar yang ditangkap oleh kelompok pencuri satwa liar yang diperagakan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). (Kom-PHT/Kanpus/Agp)

 
Editor : Ywn
Copyright©2019

]]> https://stg.eppid.perhutani.id/perhutani-ikut-serta-dalam-rangkaian-acara-gakkum-festival-tahun-2019/feed/ 0 https://stg.eppid.perhutani.id/jokowi-kunjungi-lokasi-perhutanan-sosial-di-muara-gembong-2/ https://stg.eppid.perhutani.id/jokowi-kunjungi-lokasi-perhutanan-sosial-di-muara-gembong-2/#respond Thu, 31 Jan 2019 05:41:03 +0000 http://www.perhutani.co.id/?p=73015 BOGOR-KITA.COM (30/01/2019) | Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke lokasi Perhutanan Sosial di Muara Gembong Jawa Barat pada Rabu (30/01/2019). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka panen udang vaname di lokasi Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti kecamatan Muara Gembong, Bekasi.

Jokowi melakukan panen udang vaname di tambak udang Desa Pantai Bakti, Kawasan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut menteri LHK, menteri BUMN, menteri perikanan dan kelautan, menteri PU dan perumahan rakyat, Direktur Utama Perum Perhutani serta direksi beberapa BUMN lainnya.

Dalam sambutannya Jokowi mengharapkan petani dan petambak udang dapat menggunakan lahan perhutanan sosial dengan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dari izin seluas 80,90 hektar sampai saat ini baru berjalan di luasan sekitar 10 hektar, kita masih mencari pola yang sesuai untuk diterapkan dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani tambak udang” jelas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama Direktur Perhutani Denaldy M Mauna menjelaskan hutan sosial Muara Gembong ditetapkan sesuai SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 3 Juli 2017. Ijin diberikan kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,90 Ha, serta diserahkan oleh Presiden RI tanggal 2 November 2017 kepada 38 Kepala Keluarga.

“Setiap petani tambak mengelola kurang lebih 2 hektar dengan design silvofishery pola komplangan, yakni dari luasan masing masing tambak, 60% untuk areal budidaya perikanan/udang dan 40% utk konservasi mangrove”, jelas Denaldy.

Selain Revitalisasi Tambak dan Rehabilitasi Mangrove, dalam rangka menunjang Perekonomian masyarakat setempat, telah dibangun jalan dan jembatan penyembarangan yang melintasi Sungai Citarum. Kemudian juga dilakukan kegiatan elektricity (pemasangan listrik) ke rumah keluarga tidak mampu, yang direncanakan sebanyak 309 rumah di dua Kecamatan.

Sumber : bogor-kita.com

Tanggal : 30 Januari 2019

Telkom Craft Indonesia merupakan pameran tahunan produk-produk terbaik khas nusantara yang merupakan offline event dari program Rumah Kreatif BUMN dan bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan anak bangsa. Pada tahun ini Telkom Craft Indonesia mengangkat keunikan Tenun Nusantara yang disuguhkan bersama produk-produk khas nusantara lainnya dalam kategori Fashion, Craft dan Food yang berkualitas.

Bertemakan “Local Heroes to Global Champions”, Telkom Craft Indonesia bermaksud untuk mengedepankan kemampuan UKM mitra binaan BUMN di Indonesia untuk memamerkan hasil karya terbaiknya melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga meningkatkan motivasi mereka agar semakin kreatif, inovatif dan berdaya saing global sebagai perwujudan tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perhutani mengajak mitra binaan yang berasal dari Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dengan menawarkan produk berupa batik, kebaya, sepatu, tas, bordiran, dan lain-lain yang semua merupakan hasil kerajinan tangan.

Direktur Keuangan Perum Perhutani, Sugiarti, ditempat terpisah mengatakan “Event Telkom Craft Indonesia merupakan ajang yang sangat bagus untuk promosi mitra-mitra binaan Perum Perhutani sehingga membuka wawasan para mitra binaan tentang produk-produk lokal atau global yang sedang trend sekaligus ajang mempromosikan produk mereka dari hanya local market ke global market.”

Robby, salah seorang pengunjung asal Bogor mengatakan, “Saya rasa produk yang ditawarkan UKM Perhutani cukup beragam dan menarik, harganya pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Mungkin perlu disediakan juga brosur atau flyer agar pengunjung bisa mendapat informasi lebih lengkap.” (Kom-PHT/Kanpus/Adl)

Editor: Ywn
Copyright©2018
 

Dalam kunjungannya Denaldy memberikan santunan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana longsor di desa Karang Tengah, Wonogiri. “Pemberian santunan harapannya dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah longsor ini” ujar Denaldy.

Pada Rabu (28/11/2017) terdapat beberapa titik bencana longsor, sebagai akibat curah hujan ekstrim dari badai siklon Cempaka baik diluar kawasan maupun di dalam kawasan, di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta yang mengalami bencana longsor, bencana tersebut merusak enam rumah warga di desa Karang Tengah.

Perum Perhutani telah melakukan beberapa langkah dalam menindaklanjuti kejadian tersebut, diantaranya pemberian bantuan sembako, kerja bakti serta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Muspika dan Instansi lain dalam penanganan bencana longsor tersebut.(Kom-PHT/Kanpus/Gun)

Editor : Hry
Copyright©2017