JAUH sebelum sekolah gratis ramai dibicarakan, sebuah sekolah di kawasan pecinan, Kota Semarang, sudah menerapkannya. Tidak hanya untuk etnis Tionghoa, sekolah gratis ini untuk semua golongan yang tidak mampu. Bangunan sekolah di Gang Lombok ini juga tak terlalu besar. Namun, di tempat ini ratusan anak tak mampu dari berbagai latar belakang menimba ilmu tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Dana operasionalnya didapat dari para donatur.

Sekolah Kuncup Melati yang berdiri pada Minggu Wage 1 Januari 1950, memiliki sejarah cukup panjang. Paska peperangan di Kota Semarang, banyak pengungsi berdatangan dengan kondisi ekonomi yang terpuruk. Lembaga pendidikan saat itu masih jarang, kalau ada juga mahal dan langka. Seorang tokoh Kota Semarang Lie Ping Lien terenyuh menyaksikan banyaknya anak-anak tuna aksara, tidak mempunyai kesempatan bersekolah. Maka tercetuslah ide untuk sekadar memberikan pendidikan membaca, menulis dan berhitung.

Ide itu didukung oleh Ong Yong Wie, Tan Ngo Siang dan Be Sik Tjong dengan menggagas berdirinya tempat kursus. Bertempat di gedung Yayasan Kong Tik Soe Gang Lombok Nomor 60, dimulailah pendidikan Koersoes Pemberantasan Boeta Hoeroef. Materi pelajaran adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin serta pendidikan budi pekerti.

”Status kursus pun ditingkatkan pada 1952 dengan mendirikan Sekolah Taman Pendidikan Anak-anak Khong Kauw Hwee dengan kurikulum pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Rakyat dan hanya memberikan pelajaran hingga kelas 4 setingkat Sekolah Rakyat,” tutur Kepala SD Kuncup Melati Agustin Indrawati Dharmawan, kemarin.

Pada 30 Maret 1954, mulai memberikan pendidikan keterampilan. Pada tahun ajaran 1979/1980, status sekolah kembali ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar dan memberikan pendidikan hingga kelas 6. Alumni IKIP Negeri Semarang yang menjabat sebagai Kepala SD sejak 1 Juli 1989 itu juga mengisahkan, pendidikan gratis yang diberikan di sekolah itu dapat dilakukan karena bermodal sumbangan dan kerelaan hati para donatur.

Selain pelajaran umum, menurut Indrawati, para siswa di Sekolah Kuncup Melati juga dilatih kemandirian dan kejujuran untuk membentuk generasi yang berkarakter. Misalnya saat di kantin, para siswa mengambil sendiri yang dibutuhkan, membayar sendiri dan jika ada kembalian, juga diambil sendiri di tempat uang yang ada di kotak. Baginya, mengajar dengan hati akan membawa kepuasan batin yang tidak dapat di beli. Alhasil, ketika ketekunan dan kesabaran dalam memberikan pendidikan, prestasi para siswa pun ikut terangkat.

Wakafkan Tanah

Lain halnya dengan Sriwati (29). Dia tak pernah menyesali keputusannya mewakafkan tanah warisan untuk mendirikan gedung Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk anak-anak tetangganya di Dusun Nglencong, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Melihat anak-anak di dusun pelosok bersuka cita saat diantar orang tuanya setiap pagi, ia sudah bahagia. Gedung yang dibangun di atas tanah berkuran 12 m X 10 m menjadi buah kerja kerasnya bersama empat pendidik lainnya dalam mempertahankan Pos PAUD Pangudi Luhur.
Saat itu hanya ada empat anak di Pangudi Luhur. Di saat jumlah siswa mulai bertambah, nasib Pangudi Luhur goyah ketika Sumarno, pendiri, memutuskan mundur. Suwarti yang hanya lulusan program Kejar Paket C tak percaya bisa meneruskan Pangudi Luhur.

Apalagi empat pendidik lainnya juga hanya lulusan program yang sama. Namun karena dorongan warga yang merelakan rumahnya jadi tempat belajar anak-anak, ia pun bertekad mempertahankan pangudi luhur. Karena jumlah anak Pangudi Luhur terus bertambah, warga berinisiatif membangunkan gedung seadanya pada tahun 2010. Mereka menyumbang kayu glugu (batang pohon kelapa), anyaman bambu untuk dinding dan atap genting bekas. Meski berlantai tanah, anak-anak tetap riang belajar di Pangudi Luhur. Angin segar datang saat pemerintah desa mengusulkan pembangunan gedung PAUD melalui program PNPM Mandiri Pedesaan. Gedung lama pun dibongkar. “Belum ada sebulan kami menempati gedung baru ini,” jelasnya.

Saat ini sebanyak 34 anak yang belajar di Pangudi Luhur. Jangan tanyakan berapa mereka membayar SPP setiap bulannya. Ibu satu anak ini juga hanya tersenyum saat ditanya berapa honor mengajar yang diterimanya setiap bulan. Dua tahun terakhir, Pangudi Luhur mendapat kucuran BOP sebesar Rp 6 juta dan Rp Rp 7 juta. Untuk berhemat, pendidik mengurangi biaya harian seperti fotocopi bahan pengajaran. Sudarno (53), guru SDN 02 Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri memilah jahe yang dipanen dari ladangnya, Kamis (7/11). Dia rela bertani empon-empon untuk menambah penghasilannya. (SM/Khalid Yogi)

Bertani Empon-empon

Menjadi guru di daerah terpencil butuh perjuangan keras. Selain menghadapi medan berat, guru dituntut mampu menangani siswa-siswa yang serba terbatas. Di sisi lain, mereka juga harus memutar otak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kondisi itu dirasakan Sudarno (53), guru SDN 02 Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Selama lebih dari 30 tahun, pria yang tinggal di Dusun Sobo RT 3 RW 6 Desa Hargosari itu mengecap pahit getir menjadi guru di daerah terpencil. Sejak menjadi guru, tahun 1982, Sudarno belum pernah sekali pun pindah tugas ke tempat lain. Alhasil, dia pun akrab dengan alam pegunungan yang kini telah menjadi rumahnya.

Pertama bertugas, dia langsung ditempatkan di SDN 02 Hargosari yang saat itu masih SD Inpres. Setiap hari, dia berjalan kaki sejauh belasan kilometer dari tempat kos sampai sekolahnya. “Dulu masih jalan setapak. Setiap hari, saya jalan kaki ke sekolah selama tiga jam. Berangkat jam 04.00 sampai sekolah jam 07.00,” kenangnya.

Di kala hujan, jalan setapak yang dilalui sangat licin dan naik turun. Bahkan, dia terpaksa mengenakan sepatu sepak bola agar tidak terpeleset. Ketika turun pulang ke rumah, tangannya membawa tongkat agar tidak jatuh. “Kalau berangkat pakai sepatu sepak bola yang ada poolnya. Setelah sampai sekolah, sepatunya diganti,” ujarnya.

Pertama bekerja, dia hanya menerima gaji Rp 16.960 per bulan. Gaji terkuras hanya untuk membayar kos Rp 14.000 per bulan. Kondisi itu memaksa Sudarno mencari penghasilan tambahan. Sepulang mengajar, dia bekerja menyadap getah pinus di hutan Perhutani. Dia juga menanam janggelan dan empon-empon di tegalan. Hasil dari menyadap getah pinus dan bertani empon-empon itu ternyata seimbang dengan gaji guru selama sebulan.

Menjadi guru di daerah terpencil harus bisa menghadapi murid-murid yang penuh keterbatasan. Setelah beberapa tahun mengabdi, Sudarno menikah dan tinggal tidak jauh dari sekolahnya. Dia semakin betah, bahkan pernah menolak ketika ditawari pindah ke sekolah yang dekat perkotaan. Pada 2010 lalu, Sudarno diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan RI. “Saya tidak tahu. Tiba-tiba ada surat dari dinas. Saya diundang ikut upacara di Istana. Sangat senang dan bangga. Seumur-umur belum pernah lihat Istana,” ujarnya.

Pada 2012, pria itu kembali diundang ikut studi banding ke Australia. Perlu digarisbawahi program Anies Baswedan mengundang sarjana terbaik untuk mengajar di SD di daerah terpencil. Pemikiran inilah yang muncul dari Anies, penggagas Gerakan Indonesia Mengajar. Rektor Universitas Paramadina ini bertekad untuk mengajak seluruh komponen pemuda untuk peduli masalah pendidikan. (Saiful Annas, Muhammad Syukron,Khalid Yogi,Hartono Harimurti-80)

Suara Merdeka | 08 Nopember 2013 | Hal.1 & 11

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Administratur KPH Kedu Utara, Iwan Setiawan dengan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Makmur Desa Kemloko, Mustar di Balai Desa Kemloko di Temanggung, Kamis.

Selama ini warga menuntut agar kawasan hutan lindung di lereng Gunung Sumbing seluas 141,1 hektare di Desa Kemloko, Kecamatan Tembarak tersebut bisa ditanami tanaman semusim seperti tembakau dan jagung.

Iwan Setiawan, mengatakan, pengelolaan hutan lindung telah diatur yakni tidak boleh untuk tanaman semusim dan pertanian intensif, melainkan untuk tanaman keras yang berfungsi menjaga kelestarian hutan.

“Perhutani tidak mengekang warga dalam pengelolaan hutan lindung, namun warga harus mematuhi aturan yang ada,” katanya.

Ia menuturkan, penanaman bibit mulai awal 2014 yang didahului dengan pembuatan lahan percontohan sekitar satu atau dua hektar. LMDH Sido Makmur juga telah studi banding ke sejumlah tempat dan mereka tertarik untuk menanam kopi.

Selain tembakau, katanya, Temanggung dikenal sebagai penghasil kopi dan telah diekspor ke sejumlah negara.

“Perhutani siap menampung hasil kopi rakyat seperti yang selama ini dilakukan, karena Perhutani mempunyai unit usaha pengelolaan kopi bubuk,” katanya.

Ketua LMDH Sido makmur yang juga Kepala Desa Kemloko, Mustar, mengatakan, berencana menanam kopi arabika berdasar analisa sangat cocok untuk kawasan lereng Sumbing. Lahan seluas 141,1 hektare akan dikelola warga di sembilan dusun Desa Kemloko, setiap keluarga diperkirakan mengelola lahan seperempat hektare.

“Kami utamakan untuk rumah tangga miskin sebagai pengelola hutan lindung,” katanya.

Jurnalis : Heru Suyitno | Editor : Achmad Zaenal M
Antara Jateng | 25 Oktober 2013 | 06.20 WIB

Saat ini di lahan hutan KPH Blora sudah ada sekitar 250 hektar tanaman ketela yang ditanam oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat.

“Selain ketela pohon, masyarakat bisa menanam tanaman produktif lainnya dilahan hutan asalkan tidak menyalahi aturan yang ada,” ungkap Administratur KPH Blora Joko Sunarto.

Menurutnya, saat ini masyarakat lebih banyak menanam ketela pohon, tetapi saat panen mereka terkendala dengan harga yang sangat rendah, sebab harga ketela saat ini ditentukan oleh tengkulak dan petani mau tidak mau harus menjual ketelanya kepada tengkulak.

Tanaman ketela dikembangkan di lahan perhutani sebenarnya tidaklah diperbolehkan sebab ketela bisa menganggu pertumbuhan tanaman inti milik Perhutani khususnya Jati.

Namun lanjutnya ketela boleh dikembangkan pada tahun pertama sampai ketiga saja dilahan yang ada. Sebab tahun pertama sampai ketiga belum mengannggu pertumbuhan tanaman jati. Termasuk juga dengan tanaman palawija lainnya.

“Setelah tahun ketiga, petani kami larang menanam ketela lagi, bahkan saat penanaman ketela harus dilakukan pemupukan,” jelasnya

Tanaman ketela merupakan salah satu bentuk menumbuhkan agroforestry yang ada di hutan, termasuk juga mengembangkan tanaman lainnya yang bisa ditanam, agar hutan bisa dimanfaatkan untuk agrobisnis bagi petani, selain kayu jati yang menjadi produk utama Perhutani.

Tanaman yang bisa dikembangkan seperti nanas, jambu mete, atau duren dan itu bisa ditanam di lokasi tanaman pagar atau tanama sela yang selama ini ada.

Pasalnya selama ini untuk tanam sela atau pagar biasanya mahoni atau secang yang tidak produktif.

“Kalau LMDH bisa mengusulkan tanaman itu tentu akan lebih memberikan nilai ekonomi yang baik sekaligus hutan sebagai agroforesty yang menjanjikan,” tegas Joko Sunarto.

Jurnalis : Sugie Rusyono
Suara Merdeka Online | 20 Oktober 2013 | 08.20 WIB

Pihak Perhutani pun memberikan kesempatan luas kepada para petani untuk menggarap lahan hutan selama penggarapan itu tidak mengganggu tanaman asli wilayah hutan, yakni pohon jati.

Asper/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Selogender Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora, Ence Sunarya, mengatakan Perhutani mengizinkan masyarakat desa hutan melakukan kegiatan tumpangsari di kawasan hutan negara.

Dia mencontohkan kegiatan tumpangsari itu antara lain dilakukan di petak 85a dan 85c. Di Petak 85 yang mempunyai luas total 21 hektar ditanami jati dengan varietas Jati Plus Perhutani (JPP) di tahun 2012. Kini ketinggian rata-rata pohon jati itu mencapai empat meter dengan jarak tanam tiga kali dua meter.

Ence Sunarya yang didampingi Humas Perhutani Randublatung menjelaskan keterlibatan petani hutan pada petak ini dengan cara memanfaatkan ruang antar larikan tanaman pokok untuk ditanami jenis palawija jagung.

Menurutnya adanya sistim tumpangsari tersebut bisa memberikan keuntungan ganda. Di sisi lain petani bisa memperoleh hasil tanaman palawija, sementara di sisi lain Perhutani juga diuntungkan karena tanaman jati muda bisa terhindar dari kerusakan baik dari ancaman kebakaran maupun pengembalaan liar yang kadang timbul di kawasan hutan.

“Dan yang tak kalah penting adalah kami selaku petugas selalu melakukan komunikasi yang intensif dengan para petani hutan. Sehingga apa kemauan mereka dalam melakukan aktivitas di kawasan bisa langsung kami respon. Sepanjang tidak menyalahi aturan, kemauan itu bisa kami akomodir dengan baik. Ini untuk kepentingan petani hutan sendiri dan Perhutani. Sehingga sama-sama memperoleh keuntungan,” ujarnya Jumat (18/10).

Lebih lanjut Ence Sunarya menjelaskan bidang tanaman merupakan sektor primadona bagi masyarakat sekitar hutan. Menurutnya Perhutani melibatkan masyarakat secara langsung untuk menggarap kawasan hutan antara lain dengan ditanami tanaman palawija dengan sistem tanam tumpangsari hutan.

Di tahun 2012, Perhutani Randublatung melakukan penanaman kawasan hutan seluas 464,3 hektar dengan jenis tanaman kehutanan JPP. Tanaman tumpangsari antara lain dilakukan di Resort Pemangkuan hutan (RPH) Kepoh, BKPH Selogender.
( Abdul Muiz / CN33 / SMNetwork )

Suara Merdeka Online | 18 Oktober 2013 | 11.40 WIB

“Tahun depan (2014) pembangunan pabrik tepung porang diharapkan sudah rampung sehingga pada tahun berikutnya (2015) mulai beroperasi dengan kapasitas produksi mencapai 30.000 ton tepung porang per tahun,” kata Direktur Utama, Bambang Sukmananto, di Jakarta, Rabu.

Porang dengan bahasa Latin Amorphophalus oncophyllus ini merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki berbagai kegunaan sebagai bahan makanan seperti mi, tahu, campuran makanan shirataki dan konyiku, juga untuk bahan baku industri lem, campuran bahan kertas, pengganti media tumbuh mikroba, dan pengganti solusa dalam kaca film.

Selain itu juga sebagai isolator listrik, campuran dalam alat-alat pesawat terbang, bahan parasut, bahan obat, penjernih air, pengikat formula tablet, pengental sirup, bahkan dijadikan bahan untuk kesehatan tubuh.

“Untuk tahap awal hasil produksi perdana pabrik tepung porang Blora ini akan diekspor ke Jepang dan sejumlah negara lainnya di Asia,” ujarnya. Sesuai dengan jenis tanamannya, porang sangat cocok dikembangkan di bawah hutan jati dan selama ini sudah dapat tumbuh dengan bagus di hutan jati milik Perhutani. Ant/E-11

Koran Jakarta | 10 Oktober 2013 | Hal. 11

“Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong perluasan lahan pertanian, bekerjasama dengan Perum Perhutani. Perluasan lahan pertanian tersebut untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan pokok,” ujar Mentan Suswono kepada wartawan, di sela pencanangan “Diversifikasi Pangan Lokal Sehat” di Taman Balekambang Solo, Jum’at (4/10).

Menurut Mentan, Perum Perhutani saat ini menguasai sekitar 2 juta hektar lahan di Jawa. “Jika seperempat saja atau sekitar 600 ribu hektar diantaranya digunakan untuk menanam makanan pokok, maka peran Perhutani sangat luar biasa dalam produktivitas pangan pokok,” jelasnya.

Secara teknis, pemanfaatan lahan lahan milik Perum Perhutani berbeda dengan konsep tumpangsari di lahan hutan yang berdekatan dengan permukiman. Lahan Perhutani yang terbuka setelah penebangan dan sebelum mulai ditanami kembali, dalam satu atau dua musim digunakan untuk tanaman pangan.

Cara tersebut, sambung Suswono, merupakan alternatif selain sistem tumpang sari, yakni menanam tanaman pangan seperti kedelai di sela-sela tanaman pokok milik Perhutani. Sistem tumpangsari di lahan Perhutani tersebut, yang berhasil di antaranya Banyuwangi, Jawa Timur, dengan hasil 1,7 ton kedelai per hektar.

“Pemanfaatan lahan semacam itu untuk pertanian penting, karena di Indonesia setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian hampir 100.000 hektar. Sedangkan pembukaan lahan baru yang potensial hanya sekitar 40.000 hektar,” ujarnya.(A-103/A-107).***

Pikiran Rakyat Online | 04 Oktober 2013 | 18.47 WIB

Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan tujuan dari upaya ini agar kinerja impor kedelai sedikit demi sedikit bisa dikurangi jumlahnya.

“Lahan Perhutani itu sekitar 2 juta hektar di Jawa. Kalau bisa sekitar 600 ribu hektar saja digunakan untuk menanam makanan pokok, maka peran Perhutani sangat luar biasa dalam produktivitas pangan pokok,” jelasnya disela-sela Pencanangan Diversifikasi Pangan Lokal Sehat di Taman Balekambang Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/10).

Menurut Suswono, pemanfaatan lahan Perhutani untuk menanam kedelai pernah dilakukan di Jawa Timur, dengan cara tumpangsari.

“Kedelai ditanam pada lahan yang pepohonannya masih kecil atau di bawah tedakan pohon jati. Cara itu bisa menghasilkan 1,7 ton kedelai per hektare,” paparnya.

Suswono menuturkan, cara-cara seperti itu perlu dilakukan untuk mensiasati masalah keterbatasan lahan. Dengan begitu produksi kedelai bisa dipacu tanpa harus mengganggu produksi beras nasional.
[bmo]

Jurnalis : Arie Sunaryo
Merdeka Online | 04 Oktober 2013 | 15.19 WIB

Penggunaan lahan Perhutani tersebut bisa dilakukan setelah Perhutani melakukan penebangan dan sebelum memulai penanaman kembali. “Satu atau dua musim tanam, sudah cukup,” kata Suswono di sela-sela Pencanangan Diversifikasi Pangan Lokal Sehat di Taman Balekambang Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/10).

Selain itu, kata dia, juga bisa menggunakan sistem tumpang sari, yaitu tanaman seperti kedelai ditanam di sela-sela tanaman pokok milik Perhutani. Menurut dia, sistem tersebut sudah dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur dan sudah menghasilkan 1,7 ton kedelai per hektare di atas lahan milik Perhutani.

“Pemanfaatan lahan untuk pertanian penting, karena setiap tahun ada penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 100.000 hektare. Sedangkan potensi pembukaan lahan baru hanya 40.000 hektare,” ujarnya.

Sementara untuk lahan baku persawahan mencapai 8 juta hektare dengan luas produksi 13,4 juta hingga 14 juta hektare. Dibandingkan dengan Thailand, luas produksi Indonesia lebih besar namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai empat kali lipatnya, maka produktivitas padi Indonesia masih di bawah Thailand.

Untuk itu, dia mengingatkan peningkatan produktivitas padi sangat penting. Namun diversifikasi makanan juga sangat penting. Menanam gandum dan tanaman penghasil karbohidrat lainnya perlu dilakukan tapi tanpa mengurangi lahan persawahan tanaman padi. “Saat ini mulai diproduksi beras mutiara yang berasal dari jagung dan singkong. Beras saat ini masih mencukupi, tetapi suatu saat nanti pasti akan sulit didapat, untuk itu perlu diversifikasi makanan selain beras,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan, saat ini Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot produk tanaman jagung serta umbi-umbian, di samping padi. “Hal ini untuk mendukung daulat pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap beras,” ujarnya.

Tiga kabupaten di Jawa Tengah yakni Kebumen, Wonogiri dan Temanggung menjadi daerah percontohan pengembangan beras mutiara, yakni makanan pengganti beras yang berasal dari campuran jagung dan tepung singkong.

Jurnalis : Endang Gunawan
Suara Karya | 05 Oktober 2013 | Hal.5